Journal articles: 'Kantor Wilayah Propinsi Bali'

1

Reflinda, Reflinda. "Peranan Kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat." Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 8, no. 1 (April 2, 2024): 1–14. http://dx.doi.org/10.36057/jips.v8i1.649.

Full text

Abstract:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diinginkan oleh masayarakat, rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat, belum maksumalnya bagi staff PTSP dalam memahami dan menyadari terhadap tugasnya masing-masing, sehingga berdampak pada hasil kinerja yang tidak sesuai dengan standar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan informasi tentang kinerja pengawai pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian TU, Kasubag, Staf Kanwil dan masyarakat dengan memakai teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Kinerja pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dar segi kemampuan dan kepribadian para pegawai selaku pelayan publik selalu berusaha untuk bersikap baik dan berperilaku sopan serta berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas serta sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, kemudian juga motivasi dalam operasional pelayanan, para pegawai dituntut untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan. Kendala yang dihadapi dalam kinerja pegawai pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah seringnya pejabat yang terkait dalam penandatanganan berkas tidak berada di tempat, SDM serta tenaga professional yang kurang, dan jaringan yang terdapat pada unit PTSP, sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang professional di PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu pegawai berusaha untuk selalu meningkatkan kemampuan seperti belajar dari pengalaman dan saling bertukar informasi dengan rekan sejawat dan menggunakan jaringan yang ada.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Yoviza, Yoviza. "PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH." Juripol 4, no. 2 (September 5, 2021): 387–99. http://dx.doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11169.

Full text

Abstract:

Indonesia mengalami beberapa perubahan yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya untuk mengembangkan aparatur Negara yang mampu melayani masyarakat,pengembangan kepegawaian negara akan menjadi bagian penting dalam penciptaan “good governance capability”. Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di Kantor Regional IV BKN. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kantor Regional VI BKN yang mempunyai wilayah kerja 4 propinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau telah melaksanakan proses pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya BKD-BKD di daerah. Dalam Pasal 76 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkan Kepres No.62 Tahun 2001 yang menegaskan sebagian tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetep dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian Negara yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Huda, Abil, M. Wahyu Agang, and Suyanto Suyanto. "PKM PETANI HIDROPONIK TERAMPIL DENGAN TEKNOLOGI HYBRID HEMAT DAN MANDIRI ENERGI (BATMAN) DI KELURAHAN KARANG ANYAR KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA." Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo 6, no. 1 (July 5, 2022): 16–22. http://dx.doi.org/10.35334/jpmb.v6i1.2490.

Full text

Abstract:

Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di wilayah perbatasan. Propinsi ke-34 ini menaungi 5 kabupaten/kota, salah satunya adalah Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil dengan 4 Kecamatan. Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat merupakan daerah yang sering mengalami pemadaman listrik. Hal ini dikarenakan jalur listrik di daerah ini di dominasi oleh masyarakat umum. Berbeda dengan jalur fasilitas sosial seperti Rumah Sakit dan kantor walikota di Kecamatan Tarakan Tengah. Beberapa tahun ini petani hidroponik merupakan pekerjaan yang sedang berkembang di Kota Tarakan, sebab kebutuhan sayur mulai meningkat. Jumlah penjual burger, kebab turki, restoran dan cafe meningkat. Hal ini disebabkan Kota Tarakan hanya memiliki sedikit tempat wisata sehingga wisata kuliner menjadi peminat yang sangat tinggi bagi masyarakat Kota Tarakan. Sistem hidroponik yang banyak digunakan oleh di Kota Tarakan adalah Deep Flow Technique (DFT) dan Nutrient Film Technique (NFT). DFT mempunyai kelebihan saat listrik padam, yaitu tanaman masih bisa dalam kondisi aman karena ada genangan nutrisi. Sedangkan NFT mempunyai kelebihan masa panen yang lebih cepat, pengunaan nutrisi dan air lebih hemat jika dibandingkan dengan DFT namun sangat bergantung dengan ketersediaan listrik. Pemadaman listrik selama 3 jam mengakibatkan sayur mati. Budidaya hidroponik dapat dioptimalkan menggunakan sel surya yang ramah lingkungan sehingga cocok untuk sayuran

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Gunawan, Gugun. "ASPIRASI PENDIDIKAN SISWA UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE JENJANG LEBIH TINGGI KAJIAN ESKRIPTIF TEORITIK SISWA SEKOLAH DASAR X DI KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN." Jurnal Pendidikan 20, no. 2 (September 5, 2019): 126. http://dx.doi.org/10.33830/jp.v20i2.944.2019.

Full text

Abstract:

This study aims to describe the aspirations of elementary school students to continue their education to a higher level and the factors that influence these aspirations. The study was conducted at two elementary schools in the Pandeglang district. Data collection method used is an interview method to describe the perceptions and desires of students continuing education. The respondents were 10 students of grade six, in the 2016/2017 school year. This study concludes that the educational aspirations of the six grade students to continue their studies to the level of SMP/MTs are relatively low due to internal and environmental factors. There are two main factors that influence the family's socioeconomic background, and local cultural traditions. These two factors affect the mindset and preference of parents to send their children to “pesantren” rather than to formal schools (Public Secondari School or Madrasah Tsanawiyah). The aspirations of students to continue their education could be improved by means of a synergistic efforts of school managers, the Office of Education and local informal leaders to broaden parents' horizons and increase parental attention towards children's education for the future. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspirasi siswa sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi tersebut. Penelitian dilakukan pada dua Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Pandeglang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara untuk mendeskripsikan persepsi dan keinginan siswa melanjutkan pendidikan. Responden berjumlah 10 siswa kelas 6 (enam) pada tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspirasi pendidikan siswa kelas 6 (enam) beberapa Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk melanjutkan studi ke jenjang SMP/MTs tergolong rendah disebabkan oleh faktor internal dan lingkungan. Terdapat dua faktor utama yang berpengaruh yaitu latar belakang sosial ekonomi keluarga, dan tradisi budaya setempat. Ke dua faktor ini berpengaruh pada pola pikir dan preferensi orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren daripada ke sekolah formal (SMP/MTs). Aspirasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs ini dapat ditingkatkan melalui upaya sinergis pengelola sekolah, Kantor Dinas Pendidikan dan pimpinan informal setempat untuk memperluas wawasan orangtua dan meningkatkan perhatian orangtua terhadap pendidikan anak bagi masa depan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Safitri, Rani, and Syahril. "Kepuasan Kerja Pegawai Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat." Journal of Practice Learning and Educational Development 4, no. 1 (February 28, 2024): 61–65. http://dx.doi.org/10.58737/jpled.v4i1.261.

Full text

Abstract:

Rani Safitri. 2024. Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumtera Barat. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan peneliti yang mengindikasikan kurangnya kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan, 2) mencintai pekerjaan, 3) moral kerja, 4) kedisiplinan dan 5) prestasi kerja. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 198 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan Proportionate Stratified Random Sampling yang berjumlah 68 oarang pegawai. instrumen penelitian menggunakan model Isaac dan William B Michael yang menggunakan alternatif jawaban Instrumen penelitian menggunakan model skala likert yang memiliki alternatif jawaban yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas dan sangat tidak puas. Angket telah diuji validitas dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443 pada N= 20 taraf kepercayaan 5% diperoleh 30 item dinyatakan valid. Reliabilitas angket pada taraf kepercayaan 5% dengan rho hitung 0,978 besar dari rho tabel 0,443. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa puas pegawai dalam bekerja di Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Sumatera Barat, dalam aspek: 1) menyenangi pekerjaan dengan skor rata-rata 4,3, 2) mencintai pekerjaan dengan skor rata-rata 4,2, 3) moral kerja dengan skor rata-rata 4,1, 4) kedisiplinan dengan skor rata-rata 4,1 dan 5) prestasi kerja dengan skor rata-rata 4,2. Secara keseluruhan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat pada kategori puas dengan skor rata-rata 4,2.Walaupun demikian, sangat diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat untuk mempermudah memajukan organisasi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Sawon, Sawon. "KARAKTERISTIK PANCING TEGAK UNTUK MENANGKAP IKAN PELAGIS BESAR YANG DIOPERASIKAN DI PERAIRAN SELATAN BALI." BULETIN TEKNIK LITKAYASA Sumber Daya dan Penangkapan 6, no. 2 (November 29, 2016): 87. http://dx.doi.org/10.15578/btl.6.2.2008.87-90.

Full text

Abstract:

Benoa yang merupakan bagian dari Propinsi Bali secara geografis, terletak pada posisi 08°51’ LS dan 115°12’ BT. Perairan Benoa Bali, merupakan salah satu wilayah penyebaran jenis-jenis ikan pelagis dan demersal, seperti ikan layang (Decapterus spp.), lemuru (Sardinella sp.), cakalang (Katsuwonus pelamis), madidihang (Thunnus albacares), kakap merah (Lutjanus spp.), dan kurisi (Nemipterus spp.). Ikan-ikan tersebut merupakan hasil tangkapan utama di wilayah lepas pantai (off shore), khususnya di perairan Pejantan (dekat Pulau Nusa Penida). (Mertha, 2004).

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Suryantini, Ni Putu Santi, Ni Putu Ayu Darmayanti, I. Made Artha Wibawa, and I. Gusti Ketut Gede. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Di Propinsi Bali." Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan 18, no. 1 (March 31, 2022): 40–51. http://dx.doi.org/10.31940/jbk.v18i1.40-51.

Full text

Abstract:

Pembangunan nasional adalah proses pembangunan seluruh sistem pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (rasio kinerja keuangan daerah seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan), dan variabel terikat (pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan daerah). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis SEM PLS. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan menggunakan data sekunder. Studi dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan periode penelitian 2013-2019. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik berupa data sekunder berupa APBD dan PDRB kabupaten/kota di seluruh Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan t-statistik > 1,96 sedangkan rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tidak signifikan dengan t-statistik < 1,96. hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah tidak signifikan dengan h t-statistik < 1,96. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan daerah, pemerintah kabupaten/kota perlu meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat dan meningkatkan kinerja dalam mengelola aset daerah (belanja daerah) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Masdewi, Ni Ketut Sinta, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Sutama. "Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Ham pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali." Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (March 4, 2020): 98–103. http://dx.doi.org/10.22225/ah.2.1.1624.98-103.

Full text

Abstract:

The allegations of human rights violation in the Province of Bali whether done vertically by the government or horizontally by the fellow society, were noted through the high number of the people’s report, which were flowing to the team of the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali. The issues to be elaborated in this research are as set forth how is the mechanism in resolving the allegations of Human Rights violations through the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali, and what are the factors which affect the resolution of the allegations of Human Rights violations through the Public Communication Service in the Regional Office of The Legal and Human Rights Ministries of Bali. The research method used is empirical legal research. The results have shown that the Regional Office of the Legal and Human Rights Ministries of Bali in handling the allegations of human rights violations through the Public Communication Service has done such by using a mediation method and is acting as the mediator. Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Bali baik yang dilakukan secara vertikal oleh pemerintah maupun yang dilakukan secara horizontal oleh sesama masyarakat, ditandai dengan tingginya pengaduan masyarakat yang masuk ke tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui pelayanan komunikasi masyarakat dilakukan dengan cara mediasi dan bertindak sebagai mediator.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Ariawan, I. Wayan Yogi Eka, Erikson Sihotang, and Kadek Dedy Suryana. "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin." AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum 1, no. 3 (August 29, 2023): 39–45. http://dx.doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.568.

Full text

Abstract:

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, Negara Republik Indonesia mengenal dua jenis bantuan hukum yang pertama adalah bantuan hukum Prodeo dan yang kedua adalah bantuan hukum Pro Bono. Permasalahan dimasyarakat begitu banyak termasuk adanya persoalan tentang hukum yang mereka alami, masih banyak masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum, ketika menghadapi permasalahan hukum mereka menjadi bingung bagaimana mereka harus menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat miskin, dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah khususnya Provinsi Bali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, peranan Kantor Wilayah Bali sangatlah penting, adapun peranan Kantor Wilayah antara lain : menyusun rencana anggaran program bantuan hukum yang didasarkan pada jumlah dan akreditasi dari organisasi/ lembaga bantuan hukum, membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pengelola Bantuan Hukum, melaksanakan verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum, Melakukan pengawasan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh organisasi/ lembaga bantuan hukum, yang dilaksanakan di kantor organisasi/ lembaga bantuan hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah penerima bantuan hukum; dan Mengusulkan rekomendasi terkait dengan kinerja dan pelaksanaan anggaran organisasi/lembaga bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional terhadap hasil laporan dari Panitia Pengawas Daerah ; dan melakukan sosialisasi terkait program bantuan hukum kepada masyarakat.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Prena, Gine Das, and I. Wayan Angga Sudiartama. "Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi." WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi) 19, no. 1 (March 2, 2020): 30–34. http://dx.doi.org/10.22225/we.19.1.1578.30-34.

Full text

Abstract:

Abstract-This study aims to influence independence and professionalism on audit quality with job satisfaction as moderating variables. The research was conducted at the Public Accounting Office located in the Bali Region. The population of this research is all auditors who work at the Public Accountant Office in Bali with a purposive sampling technique to obtain a sample of 112 auditors. Data is collected using questionnaires. Data analyzed uses Moderated Regression Analysis. The results of the study show that 1) Independence has a positive effect on audit quality at the Public Accounting Firm in Bali. 2) Professionalism has a positive effect on audit quality at the Public Accountant Office in Bali. 3) Job Satisfaction strengthens the influence of Independence on audit quality at the Public Accounting Firm in Bali. 4) Job Satisfaction strengthens the influence of audit Professionalism on audit quality at the Public Accounting Firm in Bali. Keywords: Independence; professionalism; audit quality; job satisfaction Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh lndependensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas audit dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang berada di Wilayah Bali. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 112 Auditor. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner. Data dianalsis mengguanakan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. 2) Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. 3) Kepuasan Kerja memperkuat pengaruh Independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. 4) Kepuasan Kerja memperkuat pengaruh Profesionalisme audit pada kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Kata Kunci: Independensi; profesionalisme; kualitas audit; kepuasan kerja

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Sitanggang, Ignatia Rohana, and Nachrowi Djalal Nachrowi. "Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 5, no. 1 (July 1, 2004): 103–33. http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v5i1.102.

Full text

Abstract:

Penelitian ini akan melihat bagaimana pola struktur ekonomi dan pola penyerapan tenaga kerja sektoral di 30 propinsi pada kurun waktu I980-2000 di Indonesia. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut dan pada analisis kebijakan perencanaan tenaga kerja di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan demometrik guna membangun model makro demoekonomi regional yang dimodifikasi dari model penyerapan tenaga kerja yang digunakan oleh J.Ledent. Secara prinsip, model demometrik ini menggabungkan model ekonometri dan model demografi. Dalam hal ini, variabel seperti jumlah penyerapan tenaga kerja regional dihubungkan dengan variabel populasi (dengan memperhatikan unsur tingkat kelahiran dan kematian), netmigration, output, dan upah melalui suatu model ekonometri di 30 propinsi pada 9 sektor.Ditemukan hasil bahwa struktur ekonomi Indonesia secara nasional mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor-sektor lainnya. Akan tetapi, berdasarkan propinsi, propinsi-propinsi Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Maluku, Malut, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Sumbar, dan Sumut masih bertumpu pada sektor pertanian; dan propinsi-propinsi Babel, Bali, Banten, DIY, DKI Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, NAD, Papua, Riau, dan Sumsel sudah bertumpu pada sektor manufaktur, sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor jasa, dan sektor bangunan. Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun dengan upah yang lebih rendah dan upah di sektor-sektor lainnya. Namun di propinsi-propinsi Bali, Banten, DIY, DKI Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, ke-9 sektor sudah saling mendekat. Adanya peningkaran dan penurunan dalam jumlah penyerapan tenaga kerja ini disebabkan oleh perubahan populasi, net migration, output, dan juga upah. Bahkan terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja antar sektor dan antar propinsi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Sanusi, Asri, Asmaul Husna, Eka Wulandari Surbakti, and Mifta Fathu Azmi. "Strategi Pemasaran Produk Paket Pos Kilat Khusus Pada PT. Pos Indonesia." BISMA Cendekia 1, no. 2 (January 31, 2021): 41–45. http://dx.doi.org/10.56473/bisma.v1i2.10.

Full text

Abstract:

Langkah-langkah Penerapan Strategi Pemasaran melalui: Segmentasi Pasar (Market Segmentation), Penetapan Target Pasar (Market Targeting), Diferensiasi dan Posisi Pasar (Differentiation & Positioning). Penelitian dilaksanakan pada kantor Pos Medan, di jalan Pos No1 Kesawan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Jenis data penelitian melalui data primer dan data sekunder. Sumber data dari Internal dan Eksternal. Metode Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode Analsisi dilakukan melalui analisis data sebelum dilapangan dan analisis data dilapangan. Hasil penelitian diperoleh data bahwa segmentasi pasar dikantor Pos memiliki wilayah penjualan mencakup 33 wilayah dikotamadya di propinsi Sumatera Utara yang mudah terjangkau oleh masyarakat, dalam mencapai kantor pos dan membeli produk layanan yang diberikan. Kantor pos juga bekerjasama dengan pebisnis besar dan pebisnis kecil. Penetapan Targeting Pasar yaitu pembisnis dalam bidang perbankan, telekomunikasi, asuransi, multifinance, penerbit dan percetakan. Sedangkan Positioning kantor pos memberikan keuntungan para pembisnis dalam pengiriman dokumen dan paket, melalui harga sepesial. Saran yang diberikan dalam Strategi Pemasaran, diharapkan lebih menekankan keaktifan dibagian pemasaran dalam memperluas pangsapasar dan membangun kerjasama melalui online. Selain itu, perlunya survei konsumen pada setiap tahunnya.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Kadek wirastuti, Wirastuti, Gede Adi Yuniarta, and Edy Sujana. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi." JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 15, no. 01 (April 3, 2024): 119–30. http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v15i01.63339.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM dan regulasi terhadap penyerapan anggaran. dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus dengan jumlah 119 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data yaitu uji regresi linear berganda. Analisis data menggunakan SEM-PLS Versi 4. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM dan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran serta Komitmen Organisasi mampu memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM dan regulasi terhadap pada penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bali.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Budhiari, Ni Made Dwi Sulistia, and Imam Buchori. "Eksistensi Konsep Nilai “Luan dan Teben” sebagai Pembagian Ruang pada Level Makro Berdasarkan Nilai Tradisional Bali di Wilayah Selatan Kabupaten Badung." JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA 11, no. 1 (March 3, 2015): 28. http://dx.doi.org/10.14710/pwk.v11i1.8655.

Full text

Abstract:

Propinsi Bali telah memiliki nilai-nilai kearifan lokal sebagai konseptual dalam pembangunan wilayahnya. Tatanan nilai konseptual ini merupakan suatu elaborasi yang diterapkan secara komprehensif dan sistematis pada setiap aspek pembangunan. Konsep nilai yang menjiwai unsur-unsur tersebut dijiwai oleh nilai-nilai Budaya yang diterjemahkan ke dalam wujud keruangan. Setiap konsep nilai tersebut masing-masing nilai memiliki wilayah yang bersifat madya ( tengah ) . Sistem perzoningan tersebut menghasilkan wilayah dengan peruntukkan untuk jenis kegiatan tertentu, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Dewasa ini arah pembangunan yang terjadi di Kabupaten Badung dirasakan mulai tidak terkendali, hal ini dikarenakan eksistensi Bali sebagai ODTW, mengakibatkan tingginya minat berinvestasi yang pada akhirnya memberikan dampak positif dan negatif. Fenomena ini menarik dilakukan suatu kajian, mengingat dalam pemanfaatan ruang di wilayah Bali harus berdasarkan pada konsep pembagian ruang makro yang tersirat dalam aturan positif. Berdasarkan hasil analisa dengan melakukan perbandingan antara peta overlay pemanfaatan ruang terhadap konsep nilai “local genius” pembagian ruang pada level makro di wilayah Selatan Kabupaten Badung, maka dapat dilihat bahwa eksistensi dari konsep nil ai tersebut telah mengalami pergeseran secara luasan dan tidak terdapat lagi jenis peruntukkan yang mengkhusus seperti yang telah ditentukan sesuai konsep nilai tersebut.Kata kunci: konsep nilai, ruang makro, tradisional Bali

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Hasanah, Ulfia. "REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU." Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (August 13, 2015): 75. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i1.2780.

Full text

Abstract:

Negara memberikan hak atastanah kepada orang atau badanhukum selalu diiringi kewajibankewajibanyang ditetapkan dalamUUPA. Oleh karena itu PemegangHak atas tanah dilarangmenelantarkan tanah yang beradadalam penguasaannya, dan UUPAtelah mengatur akibat hukumterhadap tindakan tersebut.Berdasarkan hasil penelitianProses dalam penertiban tanahterlantar di Propinsi Riau mengacupada Peraturan Kepala BPN RINomor 4 Tahun 2010, dalampraktiknya meliputi: Inventarisasitanah yang terindikasi terlantar,Identifikasi dan penelitianterhadap tanah terindikasiterlantar, Sidang Panitia C,Pemberian peringatan terhadappemegang hak, Penetapanterhadap Tanah Terlantar , 2.Berdasarkan data dari Kantor BPNRI Wilayah Propinsi Riau, ada 54lokasi tanah yang terindikasiterlantar, yang tersebar di 11kab/kota di Propinsi Riau dan baruada 1 lokasi yang terdapat di kotaPekanbaru. Dan baru ada 1 (satu)lokasi yang ditetapkan sebagaitanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory,yang terletak di KabupatenKuantan Singingi., 3.Pendayagunaan terhadap tanahterlantar di Propinsi Riaudiarahkan kepada 3 jenispenggunaan yaitu: Reforma Agraria, Program Strategis danTanah Cadangan Negara.Pendayagunan tanah terlantarterlantar dikota Pekanbaru belumdapat dilaksanakan denganoptimal karena tanah negara bekastanah terlantar sulit untukdieksekusi. Hal ini karenasebagian besar tanah tersebuttersebut merupakan tanah konflikyang saat ini di duduki olehmasyarakat.Kata Kunci : Penertiban, Tanah terlantar, Redistribusi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Jayanti, Ni Ketut Dewi Ari. "Kajian Analisa: Penerapan dan Pengembangan e-Government pada Pemerintah Propinsi Bali." Creative Information Technology Journal 4, no. 2 (January 26, 2018): 141. http://dx.doi.org/10.24076/citec.2017v4i2.105.

Full text

Abstract:

eGovernment merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada berbagai pihak secara efektif dan efisien. Pihak pengguna eGovernment mencakup populasi yang luas, baik kalangan pemerintah, warga negara maupun kalangan bisnis, sehingga pada akhirnya tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Penerapan eGovernment di Bali pada umumnya baru pada tahap yang sangat awal, yaitu tahap publish. Bahkan informasi yang dipublish tersebut sudah kadaluarsa, karena tidak pernah diupdate. Disamping itu belum adanya kajian analisa penerapan eGovernment yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan eGovernment, serta tingkat keberhasilan penerapannya. Metode penelitian ini diawali dengan pengambilan data yang dilanjutkan dengan mengidentifikasikan permasalahan dengan menggunakan teknik PIECES (Performance, Information, Economics, Control and Security, Efficiency, Service). Tahap berikutnya, menganalisa permasalahan yaitu dengan mengidentifikasikan permasalahan dan sebab akibatnya untuk memperoleh System Improvement Objective. Tahapan ini dilakukan dengan mengadopsi tahap Problem Analysis dari metodologi FAST (Framework for The Application of System Techniques). Penelitian dilakukan pada pemerintahan Propinsi Bali dan penelitian ini menghasilkan kajian analisa penerapan eGovernment yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan proyek eGovernment, khususnya di wilayah Bali.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Yasa, I. Nyoman Putra, and Made Aristia Prayudi. "Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan." Jurnal Ekonomi dan Bisnis 22, no. 2 (October 2, 2019): 361–90. http://dx.doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Tri Kaya Parisudha sebagai perwujudan aspek etika berbasis kearifan lokal dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan wajib pajak di wilayah Provinsi Bali dalam kerangka Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior). Penelitian dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pada 8 (delapan) wilayah kantor pelayanan pajak (KPP) se-Provinsi Bali. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode statistik berbasis Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan persepsian dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan nilai Tri Kaya Parisudha berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

I Gusti Ngurah Winanda Wijaksana. "SISTEM PEMETAAN RUMAH IBADAH PROVINSI BALI BERBASIS GOOGLE MAPS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI." Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer) 3, no. 1 (April 17, 2020): 42–48. http://dx.doi.org/10.31598/jurnalresistor.v3i1.546.

Full text

Abstract:

The management of information on houses of worship is a part of the management of Education, Religion and Religious informations which is managed at the Regional Office of the Ministry of Religion in Bali. In practice, houses of worship data collected and processed manually with Microsoft Excel application and the information has been given to the community is just the number of houses of worship in every regency or city in Bali. While the public wants more detailed information of houses of worship including the address and location on a map. Bali House of Worship Mapping System is able to provide information of houses of worship in Bali from six religions that have been recognized in Indonesia including location information on Google maps and video documentation on YouTube. So, people can easily search all the houses of worship informations in Bali using web browser.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Budhiari, Ni Made Dwi Sulistia. "Eksistensi Konsep Nilai “Luan dan Teben” sebagai Pembagian Ruang pada Level Makro Berdasarkan Nilai Tradisional Bali di Wilayah Selatan Kabupaten Badung." JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA 11, no. 1 (March 16, 2015): 28. http://dx.doi.org/10.14710/pwk.v11i1.10842.

Full text

Abstract:

Propinsi Bali telah memiliki nilai-nilai kearifan lokal sebagai konseptual dalam pembangunanwilayahnya. Tatanan nilai konseptual ini merupakan suatu elaborasi yang diterapkan secarakomprehensif dan sistematis pada setiap aspek pembangunan. Konsep nilai yang menjiwai unsur-unsurtersebut dijiwai oleh nilai-nilai Budaya yang diterjemahkan ke dalam wujud keruangan. Setiap konsepnilai tersebut masing-masing nilai memiliki wilayah yang bersifat madya (tengah). Sistem perzoningantersebut menghasilkan wilayah dengan peruntukkan untuk jenis kegiatan tertentu, yang bertujuanuntuk menjaga keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Dewasa ini arah pembangunan yangterjadi di Kabupaten Badung dirasakan mulai tidak terkendali, hal ini dikarenakan eksistensi Balisebagai ODTW, mengakibatkan tingginya minat berinvestasi yang pada akhirnya memberikan dampakpositif dan negatif. Fenomena ini menarik dilakukan suatu kajian, mengingat dalam pemanfaatanruang di wilayah Bali harus berdasarkan pada konsep pembagian ruang makro yang tersirat dalamaturan positif. Berdasarkan hasil analisa dengan melakukan perbandingan antara peta overlaypemanfaatan ruang terhadap konsep nilai “local genius” pembagian ruang pada level makro di wilayahSelatan Kabupaten Badung, maka dapat dilihat bahwa eksistensi dari konsep nilai tersebut telahmengalami pergeseran secara luasan dan tidak terdapat lagi jenis peruntukkan yang mengkhususseperti yang telah ditentukan sesuai konsep nilai tersebut.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Arsyad, Muhammad. "KERUKUNAN fflDUP ANTAR UMAT BERAGAMA MELALUI SEKEHA TEMPEK DI DESA MEDEWI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA PROPINSI BALI." Al-Qalam 6, no. 1 (November 11, 2018): 64. http://dx.doi.org/10.31969/alq.v6i1.632.

Full text

Abstract:

Satu hal yang menarik bahwa, asal mula dibukanya lahan persawahan dan perkebunan sertapemukiman DesaMedewi, diprakarsai oleh orang-orang Islam. Sejak pemerintahan secara resmi dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1945 dikepalai oleh orang Islam. Ada dua umat yang mendiami wilayah Desa Medewi, di wilayah Desa Adat dihuni oleh mayoritas Umat Hindu, disebagian kecil wilayah Desa (Kelurahan) dinas dihuni oleh minoritas Umat Islam. Masyarakat adalah suatu satuan kehidupan sosial manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, yang keteraturan dalam kehidupan sosial tersebut telah dimungkinkan karena adanya seperangkat pranata-pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan kebudayaan yang mereka miliki bersama. (Suparlan, 1982 : 82).

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Nurhemi, Nurhemi, and Guruh Suryani R. "DAMPAK OTONOMI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 18, no. 2 (December 2, 2015): 183–206. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522.

Full text

Abstract:

Paper ini menganalisis dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Metode estimasi panel diaplikasikan pada data 26 propinsi selang kurun 1990-2011, yang dibagi kedalam tiga interval yakni jangka panjang 1990-2011, sebelum desentralisasi 1990-2000 dan sesudah desentralisasi 2001-2011. Hasil estimasi pada data nasional menunjukkan bahwa otonomi keuangan (diwakili dengan Derajat Desentralisasi Fiskal) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada sub sampel masing-masing wilayah, pengaruh positif dari pendapatan per kapita terhadap pertumbuhan hanya terbukti pada wilayah Jawa dan Bali dan hanya berlaku dalam periode observasi panjang (1990-2011). Temuan ini menggiring pada kesimpulan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak konskusif untuk kasus desentralisasi di Indonesia

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Padmanaba, Cok Gd Rai. "Desain Interior Dan Eksterior Dalam Usaha Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kantor Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar." Segara Widya : Jurnal Penelitian Seni 9, no. 1 (May 24, 2021): 34–39. http://dx.doi.org/10.31091/sw.v9i1.1431.

Full text

Abstract:

Sosialisasi tatanan normal baru yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, perlu dilaksanakan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Bali sebagai salah satu wilayah NKRI, tentunya juga harus tunduk pada aturan tersebut, dengan menerapkan protokol tatanan normal baru, di berbagai segi kehidupan masyarakat, termasuk juga kantor-kantor pelayanan masyarakat. Di lain sisi, pada bulan Agustus 2020, Institut Seni Indonesia Denpasar menyelenggarakan program Kuliah Kerja Nyata secara mandiri, yang dilakukan di lokasi kediaman masing-masing mahasiswa, karena pada bulan tersebut masih dalam masa pandemi Covid-19 di Bali. Salah satu program kerja yang dilakukan adalah mendesain interior dan eksterior Kantor Desa Pemecutan Kaja, karena kantor ini harus tetap melayani kepentingan administrasi masyarakat desa, pada masa pandemi covid-19 dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. Adapun metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah Teori Fungsi menurut Victor Papanex, yang meliputi Kebutuhan, Asosiasi, Telesik, Metode, Estetika dan kegunaan. Pada tahap desain, metode di atas juga dipadukan dengan metode Panca Sthiti Ngawi Sani, sebagai metodologi penciptaan seni, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu; Tahap inspirasi, tahap eksplorasi, tahap konsepsi, tahap eksekusi dan tahap ngebah. Hasil dari penelitian ini adalah desain secara menyeluruh di area Kantor, mulai dari penempatan dan desain wash tafel di halaman kantor, sampai desain tata letak dan desain kursi, meja, counter, dan alur sirkulasi dalam kantor. Dengan desain ini, diharapkan mampu membantu pencegahan penyebaran covid-19 di area kantor desa Pemecutan Kaja.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Bagas Paningkas. "PEMBATASAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SELAMA MASA PPKM UNTUK MENEKAN LONJAKAN COVID-19." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, no. 2 (June 22, 2022): 157–70. http://dx.doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1727.

Full text

Abstract:

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penolakan terhadap 62 orang asing masuk ke Wilayah Indonesia selama periode 3-30 Juli 2021. Penolakan orang asing ini merupakan penerapan dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 4. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Due Awe, Rokus. "Analisis Sisa Gajah Dari Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola (Kalimantan Selatan): Suatu Pengumuman." Berkala Arkeologi 10, no. 2 (September 30, 1989): 21–30. http://dx.doi.org/10.30883/jba.v10i2.541.

Full text

Abstract:

Dalam tahun 1987 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional diminta untuk mengoreksi suatu temuan yang baru dilakukan oleh Bidang Permuseuman Sejarah dan Purbakala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan. Penemuan tersebut dituangkan dalam sebuah laporan yang dilengkapi dengan beberapa buah foto dan denah lokasi penemuan. Di dalam laporan itu diinformasikan bahwa berdasarkan ukuran tulang yang besar-besar, tim yang bersangkutan menyatakan bahwa sisa-sisa binatang fosil yang ditemukan itu berasal dari suatu individu yang disebut sebagai gorila. Setelah dilakukan pengamatan terhadap foto-foto yang dilampirkan, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mengidentifikasikan sebagai salah satu individu Bangsa Proboscidea (Bangsa berbelalai atau gajah).

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Rahmat, Enjah Rahmat. "TEKNIK PENANGKAPAN IKAN PELAGIS BESAR MEMAKAI ALAT TANGKAP FUNAI (MINI POLE AND LINE) DI KWANDANG, KABUPATEN GORONTALO." BULETIN TEKNIK LITKAYASA Sumber Daya dan Penangkapan 5, no. 2 (November 23, 2016): 69. http://dx.doi.org/10.15578/btl.5.2.2007.69-74.

Full text

Abstract:

Kabupaten Gorontalo mempunyai luas wilayah 3.456,98 km2 atau 28% dari luas Propinsi Gorontalo. Secara geografi, kabupaten ini diapit oleh 2 perairan laut yaitu Laut Sulawesi di sebelah utara dan Teluk Tomini di sebelah selatan. Kedua perairan tersebut memiliki potensi yang besar untuk pengembangan perikanan khusus perikanan tangkap. Menurut Laporan Kantor Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Gorontalo produksi perikanan laut pada tahun 2004 mencapai 7.769,2 ton atau meningkat 5,4% dibanding dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 7.167,6 ton. Produksi 81% tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan di Laut Sulawesi sedangkan sisa 19% adalah berasal dari hasil tangkapan nelayan yang beroperasi di Teluk Tomini.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Faidha, Faidha. "Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Di BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara." Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan 4, no. 1 (April 19, 2021): 26–42. http://dx.doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1162.

Full text

Abstract:

Fenomena yang terjadi program yang dicanangkan oleh BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara berhadapat dengan beberapa masalah yaitu; komitmen organisasional pada setiap pegawai berbeda, diantaranya beberapa pegawai memutuskan untuk berkomitmen pada suatu organisasi karena merasa insentif/gaji yang diterima sesuai dengan kinerja yang diberikan, kemudian beberapa pegawai yang memutuskan untuk berkomitmen karena merasa kewajiban untuk tetap berada dalam perusahaan tersebut karena ia dibutuhkan dan ada pula yang berkomitmen karena apabila dia meninggalkan kantor akan menambah biaya yang lebih besar dibanding tetap bekerja di kantor tersebut. Penelitian ini bermaksud mengkaji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja penyuluh Keluarga Berencana di Wilayah Sulawesi Tenggara. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, dimana sampel dipilih menurut kebutuhan sebanyak 35 orang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Selanjutnya penelitian menggunakan uji validitas (test of validity) dan uji reliabilitas (test of realiability). Data kemudian diolah menggunakan Uji Validitas dan Uji Reabilitas, Dengan menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan komitmen organisasi yang terdiri dari affective commitment, continuance commitment dan normative commitment ditingkatkan maka meningkatkan kinerja penyuluh. Sebaliknya, apabila komitmen organisasi tidak baik, akibatnya akan berdampak pada hasil kinerja penyuluh yang tidak

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Sukmadewi, Putu Sartika, A. A. Gde Putra Arjawa, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali." Formosa Journal of Applied Sciences 1, no. 4 (September 30, 2022): 361–80. http://dx.doi.org/10.55927/fjas.v1i4.1196.

Full text

Abstract:

Majelis Desa Adat dibentuk dalam rangka membantu pemerintah daerah Provinsi Bali dalam menjalankan otonomi daerah. Surat Edaran yang diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Terkait Pengaturan Pengarakan Ogoh-Ogoh Pada Saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 Di Provinsi Bali. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Majelis Desa Adat memiliki kewenangan dibidang adat istiadat, oleh karena itu pengambilan keputusan pengarakan ogoh-ogoh saat perayaan Hari Raya Nyepi sepatutnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Agama dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsetrasi. Sehingga jika terdapat Surat Edaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung RI.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Sari, A. A. Istri Intan Permata, I. Wayan Rupa, and I. B. Made Putra Manuaba. "Pengaruh Fee Audit dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Bali." Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 1, no. 1 (January 29, 2020): 39–44. http://dx.doi.org/10.22225/jraw.1.1.1545.39-44.

Full text

Abstract:

Public accountants in carrying out their profession must pay attention to the quality of audits. To produce good audit quality, an auditor must pay attention to factors that affect audit quality. Audit costs, professionalism, and job satisfaction are all factors that influence audit quality. The purpose of this study was to analyze audit research and auditor professionalism on audit quality with job satisfaction as moderation (study at the Public Accountant Office in Bali). This research was conducted in all seven public accounting offices in Bali in 2018 by making 73 auditors as samples using the saturated sample method. Data collection was carried out by distributing questionnaires using a 5-point Likert scale to measure 18 question items. The data analysis technique used is regression analysis moderation (MRA). Based on the results of the analysis, the variable audit costs and auditor professionalism have a positive effect on audit quality and job satisfaction moderate the effect of a positive cost audit and auditor professionalism on the audit quality of the Public Accounting Firm in Bali. Keywords: Audit fees; professionalism; auditor satisfaction; audit quality Akuntan public dalam melaksanakan profesinya harus memperhatikan kualitas auditnya. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Fee Audit, profesionalisme dan kepuasan kerja merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh fee audit dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan kepuasaan kerja sebagai moderasi (studi pada Kantor Akuntan Publik di Bali). Penelitian ini dilakukan di seluruh Kantor Akuntan Publik di Bali sebanyak tujuh kantor yang;terdapat pada Wilayah Bali tahun 2019 dengan menjadikan auditor sebanyak 73 orang sebagai sample dengan metode sample jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala like 5 poin untuk mengukur 18 item pertanyaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah moderasi regresi analisis (MRA). Berdasarkan- hasil analisis, variable fee audit dan profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit serta kepuasan kerja memoderasi pengaruh positif fee audit dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik di Bali Kata Kunci: Fee audit; profesionalisme; kepuasan auditor; kualitas audit

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Meranggi, I. Nyoman Trisna Wahyu Raharja, and Juwita Pratiwi Lukman. "Transformasi Digital Layanan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali." Socio-political Communication and Policy Review 1, no. 4 (July 14, 2024): 89–95. http://dx.doi.org/10.61292/shkr.139.

Full text

Abstract:

This article reviews the digital transformation in correctional services carried out by the Bali Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Through a qualitative approach with a literature study method, the article describes various information and communication technology (ICT) initiatives and implementations that have been implemented, such as the development of SDP applications and online complaint systems. This transformation aims to improve efficiency, transparency and accountability in the management of prisoners and detainees, as well as having a positive impact on the community and correctional officers. Data collection methods through books, scientific journals, news articles, official websites, and laws and regulations provide a strong theoretical foundation to support the results and discussion of the benefits and challenges of this digital transformation. Abstrak Artikel ini mengulas transformasi digital dalam layanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel menjelaskan berbagai inisiatif dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah diterapkan, seperti pengembangan aplikasi SDP dan sistem pengaduan online. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan narapidana dan tahanan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan petugas pemasyarakatan. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal ilmiah, artikel berita, website resmi, dan peraturan perundang-undangan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung hasil dan pembahasan mengenai manfaat serta tantangan dalam transformasi digital ini. Kata Kunci: Transformasi digital, Layanan pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Bali

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Sudono, Irfan, Widya Utami, and Santi Lestari. "Pengelompokan Produksi Padi Nasional dengan Pendekatan Data Mining Konsep K-Means." Jurnal Irigasi 8, no. 2 (October 28, 2016): 72. http://dx.doi.org/10.31028/ji.v8.i2.72-89.

Full text

Abstract:

Salah satu indikator dari ketahanan pangan nasional adalah produksi beras yang dihasilkan dari luas areal panen seluruh daerah irigasi. Kebijakan yang mempengaruhinya adalah peraturan/perundangan dan perubahan lingkungan strategis, yang keduanya bersinergi dalam bentuk sistem irigasi. Studi JICA-FIDP 1993 mengindikasikan perkembangan luas area irigasi akan berpindah ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Maluku-Papua, namun rekaman data produksi 20 tahun terakhir pada wilayah tersebut masih rendah. Kajian ini bertujuan untuk mencari solusi atas harapan peningkatan produksi beras dengan menganalisis daerah mana saja yang mempunyai potensi peningkatan atau percepatan produksi. Pendekatan data Mining Konsep K-means menjadi metode dalam menganalisis pengelompokan propinsi pada produksi padi Nasional, analisis tersebut berdasarkan rekaman data produksi padi dari tahun 1993 sampai dengan 2012 atau selama 20 tahun dari 33 Propinsi di seluruh Indonesia, dengan objek pengamatan pada rata-rata produksi terhadap peningkatan produksi (slope/kemiringan) dan perkiraan (forecast) produksi tahun 2013. Berdasarkan simulasi hasil optimasi dengan K-Means didapatkan urutan pengembangan produksi padi yang terdiri dari enam kelompok. Produksi tertinggi padi nasional masih di dominasi oleh Pulau Jawa dan Bali (kelompok 1), artinya pengembangan pada wilayah ini memanfaatkan potensi seoptimal mungkin dan diperlukan upaya lebih untuk mempertahankan luas area dengan mencegah alih fungsi lahan, namun karena keterbatasan lahan (potensi pengembangan hanya 62000 Ha), maka pengembangan area irigasi lebih rasional diprioritaskan pada kelompok 2 yaitu Wilayah Sulawesi, NTB, dan Sumatera Barat. Simulasi hasil optimasi tersebut sudah mengakomodir riwayat produksi pada dimensi masa lampau, saat ini dan perkiraan produksi mendatang berdasarkan peningkatan yang terjadi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Paningkas, Bagas. "PEMBATASAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN SELAMA MASA PPKM UNTUK MENEKAN LONJAKAN COVID-19." Jurnal JURISTIC 3, no. 03 (December 29, 2022): 319. http://dx.doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3370.

Full text

Abstract:

Pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia. Pembatasan tersebut dilaksanakan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat. Pembatasan tersebut dikecualikan terhadap Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas; Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap; Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Orang Asing yang dikecualikan tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah memenuhi protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Widanti, Ni Putu Tirka, and I. Gede Mahatma Yogiswara Winatha. "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penyuluhan Pendaftaran Merek Bagi UMKM di Desa Peguyangan Kangin Denpasar." I-Com: Indonesian Community Journal 3, no. 1 (March 14, 2023): 377–85. http://dx.doi.org/10.33379/icom.v3i1.2303.

Full text

Abstract:

Pelayanan administratif selain memberikan pelayanan seperti administrasi kependudukan juga memberikan pelayanan administrasi umum dibidang hukum, pemberian informasi umum dan hak kekayaan intelektual. Namun kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual menyebabkan sering terjadinya pembajakan khususnya pada hak merek. Penyuluhan ini memiliki tujuan agar muncul pemahaman di masyarakat terkait pentingnya kekayaaan intelektual. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari di Kantor Desa Peguyangan Kangin dengan metode sosialisai melalui penyampaian materi dengan didukung oleh gambar dan tampilan dengan isi bahasan yang padat dan menarik perhatian sehingga mendorong keaktifan peserta untuk berdiskusi. Keberadaan Sentra KI Universitas Ngurah Rai ditujukan untuk dapat membantu pemerintah, khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham Bali mempermudah pelayanan administrasi umum dibidang hukum. Selain itu masyarakat juga menjadi lebih sadar dan memahami tata cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Kibtiyah, Muhimatul. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kepuasan Pengguna Simdiklat." Widyadewata 2, no. 1 (December 6, 2022): 11–22. http://dx.doi.org/10.47655/widyadewata.v2i1.28.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi dan dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Simdiklat). Seluruh admin unit di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar menjadi populasi penelitian. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel penelitian adalah 49 admin unit di Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah Provinsi, dan Perguruan Tinggi di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tengara Timur. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem, (2) kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem, dan (3) dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem. This study aims to obtain empirical evidence of the effect of system quality, information quality and top management support on user satisfaction in the Education and training management information system (Simdiklat). The population of this research are all admin units in the work area of the Denpasar Education Training Center. The sampling technique uses purposive sampling. The number of research samples are 49 admin units in the Ministry of Religion Office in the district level, Provincial Regional Offices, and Universities in the work area of the Denpasar Religious Training Center namely Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa TenggaraProvince. The analysis used is multiple linear regression. The results of the study prove that (1) the quality of the system has a positive effect on system user satisfaction (2) the quality of information has an effect on system user satisfaction, and (3) top management support has no effect on system user satisfaction.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Rasikawati, Ida Ayu Mirah, and Ni Putu Eny Sulistyadewi. "EFEKTIFITAS SOSIALISASI GARAM BERYODIUM TERHADAP PENGGUNAAN GARAM BERYODIUM SECARA MANDIRI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATURITI I KABUPATEN TABANAN." Jurnal Kesehatan Terpadu 3, no. 2 (January 8, 2020): 47. http://dx.doi.org/10.36002/jkt.v3i2.973.

Full text

Abstract:

Upaya penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) difokuskan pada peningkatan konsumsi garam beryodium rumah tangga dengan target sebesar yaitu 90%. Hasil Pemantauan Status Gizi pada tahun 2016-2017 kabupaten Tabanan menduduki peringkat terendah di Propinsi Bali. Cakupan terendah konsumsi garam beryodium rumah tangga adalah di wilayah kerja Puskesmas Baturiti I. Salah satu upaya peningkatan konsumsi garam beryodium adalah dengan memberikan sosialisasi pemanfaatan garam beryodium ke masyarakat guna pengubah perilaku masyarakat menjadi sadar dan mandiri dalam penggunaan garam beryodium. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa efektifitas sosialisasi garam beryodium terhadap penggunaan garam beryodium secara mandiri di wilayah kerja Puskesmas Baturiti I. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis diskriptif analitik dengan rancangan penelitian quasi experiment one group pretest posttest design dengan observasi lapangan dan uji cita rasa, jumlah sampel sebanyak 45 orang dari ibu balita dan ibu hamil. Analisis data menggunakan Wilcoxon test dan McNemar test. Hasil analisis data diperoleh bahwa sosialisasi garam beryodium efektif meningkatkan penggunaan garam beryodium secara mandiri dengan menggunakan stimulans garam beryodium, uji garam dan uji cita rasa makanan di wilayah kerja Puskesmas Baturiti I. Kata kunci : sosialisasi, garam beryodium, efektifitas

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Sunarsih, Ni Made, Ni Putu Shinta Dewi, and I. Made Candra Wira Wiguna. "PENGARUH FEE AUDIT, KOMPETENSI AUDITOR, ETIKA AUDITOR DAN TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KUALITAS AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK WILAYAH BALI." Widya Akuntansi dan Keuangan 1, no. 2 (August 28, 2019): 49–65. http://dx.doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i2.382.

Full text

Abstract:

Audit quality is very important in order to maintain the trust of clients and those who use audit reports. The profession of public accounting is a profession of public trust. From the profession of public accounting, the public expects a free and impartial assessment of the information presented by company management in financial statements where the public accounting profession is responsible for raising the level of reliability of the company's financial statements, so that people obtain reliable financial information as a basis for decision making. This study aims to re-examine the effect of audit fee variables, auditor competence, auditor ethics and time budget pressure on audit quality. The type of data used is primary data. This research was conducted at the Bali Regional Public Accountant Office. The sampling technique uses purposive sampling technique. The data analysis technique uses multiple linear regression. The population in this study were 86 auditor samples in this study were 39 auditors who worked at least 1 year and had been assigned to field work. Based on the results of the study showed that the audit fee variable, auditor competency and auditor ethics had a positive effect on audit quality at the Bali Regional Public Accountant Office. While the results of the study show that the time budget pressure variables negatively affect audit quality at the Bali Regional Public Accountant Office.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Santoso, Felicia Yuanita, Astrid Kusumowidagdo, and Dyah Kusuma Wardhani. "PERANCANGAN INTERIOR RESTORAN DAN SPA CLUB HOUSE SAMATHA DI BALI." KREASI 3, no. 1 (February 18, 2018): 123–47. http://dx.doi.org/10.37715/kreasi.v3i1.534.

Full text

Abstract:

Pada zaman modern sekarang, bisnis property sedang marak berkembang di Indonesia. Bisnis property tidak hanya di bidang jual beli tanah ataupun rumah, namun juga membangun bangunan baru yang berguna untuk masyarakat. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di wilayah Jawa Timur setelah kota Surabaya. Perkembangan property di kota Malang masih terus berkembang hingga saat ini. Kota Surabaya merupakan jantung kota propinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi perkembangan kota terutama berinvestasi di sektor property. F.E.I Interior Design Studio adalah sebuah konsultan desain yang bergerak di bidang desain interior yang menerima segala bidang proyek seperti komersial, residensial, dan hospitality yang terspesialisasi pada proyek restoran dan kafe dengan adanya layanan tambahan yaitu custom desain furnitur. Proyek Club House Samatha merupakan salah satu proyek dari F.E.I Interior Desain Studio yang terletak di pulau Bali. Bangunan yang terdiri dari empat lantai yang memiliki berbagai macam fasilitas, diantaranya adalah toko retail, restoran, dan spa. Bagian yang dirancang oleh perusahaan merupakan restoran dan spa. Klien menginginkan adanya unsur kultur Bali dalam desain interiornya. Konsep dari perancangan untuk club house Samatha ini adalah Tropical Paradise. Konsep desain interior untuk Club House Samatha Citra Kuta pada restoran dan spa dengan adanya kultur Bali dalam desain dan membuat sirkulasi menjadi lebih baik. Konsep ini terdiri dari elemen konsep Tropical dengan perpaduan kultur Bali dan juga konsep sirkulasi pada restoran dan spa club house Samatha.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Manhitu, Alexander, Paulus K. Tahuk, and Theresia I. Purwantiningsih. "Efisiensi Reproduksi Induk Sapi Bali yang dikawinkan dengan Bangsa Sapi Brangus secara Inseminasi Buatan di Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara." JAS 5, no. 2 (April 30, 2020): 21–24. http://dx.doi.org/10.32938/ja.v5i2.990.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi reproduksi induk sapi Bali yang dikawinkan dengan bangsa sapi brangus secara Inseminasi Buatan (IB) di Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di wilayah Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara pada bulan Juli 2019 sampai dengan september 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus yang dilakukan terhadap Induk sapi Bali betina yang pernah di IB minimal satu kali bunting dan atau telah melahirkan, menggunakan semen pejantan Brangus (sampel). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung (berpedoman pada kuesioner yang telah disiapkan) dengan sejumlah peternak yang memiliki induk sapi Bali dengan jumlah pemilikan minimal 2 ekor. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait dengan penelitian ini seperti Dinas Peternakan, monografi Kecamatan, dan kantor Badan Pusat Statistik. Disimpulkan bahwa rata-rata induk sapi Bali yang dikawinkan secara IB dengan semen pejantan sapi Bragus memberikan efisiensi reproduksi yang baik dan di atas normal dengan nilai masing-masing variabel adalah: CR: 68,70 ± 26,83%; S/C: 1,73 ± 0,79; Lama kebuntingan: 272,23 ± 3,96 hari, CI: 384,62 ± 48,41 hari. Efisiensi reproduksi induk sapi Bali yang dikawinkan secara IB dengan semen pejantan sapi Brangus memiliki keeratan hubungan dengan Service Per Conception, Conception Rate dan Calving interval.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Trisna Noviasari, Dilli, Suharso Suharso, Muchamad Darmawan Ikhsan, Ferman Bagus Istuhri, Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani, Donny Irawan, and Damar Aji Sura. "Pendampingan Perijinan Usaha Mikro Bidang Telekomunikasi dan Informasi di Dusun Pinggirejo Wates Magelang Utara." Borobudur Journal on Legal Services 3, no. 2 (December 30, 2022): 61–64. http://dx.doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8359.

Full text

Abstract:

Kelurahan Wates adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang Wilayah propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Wates menjadi istimewa karena komplek perkantoran pemerintahan dan industri antara lain kantor Kementrian Agama Magelang dan industri mesin Sumber Jaya ada di wilayah Kelurahan Wates sehingga menjanjikan untuk suatu usaha. Selain itu Kelurahan Wates di lewati oleh jalan alternatif Magelang Semarang yang menjadikan kelurahan tersebut menjadi sangat berpotensi untuk di lakukannya pengembangan usaha di bidan Telepon dan informasi. Salah satu kegiatan yang mayoritas dilakukan masyarakat Kelurahan Wates adalah. Bekerja sebagai buruh pabrik, perkantoran, wirausaha, pegawai pemerintah dan, pelajar. Kegiatan UMKM di bidang telepon dan informasi yang menjadi salah satu keunggulan di bidang kegiatan UMKM yang bernaung di Kelurahan Wates tersebut. Oleh karena itu tim Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPMT) melakukan pendampingan terhadap mitra UMKM tersebut untuk memperoleh legalitas usaha sehingga dapat memudahkan UMKM memajukan usahanya. Selain itu, tujuan PPMT ini juga untuk memberikan edukasi mengenai ijin usaha kepada masyarakat Dusun Wates yang benar. PPMT ini ini juga memberikan edukasi terhadap Warga Wates dalam menjalankan usahanya dalam membenahi management usaha dalam perekapan barang masuk dan keluar, mengoptimalkan lahan yang ada untuk promosi di karenakan lokasi dari UMKM yang sangat strategis.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Anggitayani, Ni Putu Dea, and Juwita Pratiwi Lukman. "Efektivitas Kebijakan Pemberian Hak Integrasi di Setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali." Socio-political Communication and Policy Review 1, no. 4 (July 14, 2024): 82–88. http://dx.doi.org/10.61292/shkr.138.

Full text

Abstract:

Based on Law Number 22 of 2022 concerning corrections as an amendment to Law Number 12 of 1995, the correctional system is an order regarding direction and boundaries as well as methods for implementing correctional functions in an integrated manner. The Director General of Corrections issued a policy granting integration rights which is expected to be able to reduce the problem of excess capacity. This study aims to measure the effectiveness of the policy of granting integration rights in each correctional institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. The research used by the author is a qualitative research method with a descriptive approach. The data needed in this research is in the form of secondary data and primary data obtained through surveys, interviews with Corrections Division employees, documentation, and then conclusions are drawn regarding the problems studied. Furthermore, the results of this research are the effectiveness of the policy of granting integration rights in each Correctional Institution at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bali Province. This can be seen through the policy effectiveness indicators put forward by Richard Matland in Kadji (2015:78). The accuracy of the policy is used as a benchmark for the issuance of the policy. So that the policy can be said to be appropriate or not in dealing with the problem. Accuracy of implementation is carried out to measure the extent to which the policies that have been formed have achieved the goals, service standards and plans that have been set. Target accuracy is carried out to assess the results of the applicable policy objectives. Finally, environmental accuracy is measured through the applicable policy environment and the external environment such as community support for inmates. Abstrak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian hak integrasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas. Studi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer yang diperloleh melalui survey, wawancara pegawai Divisi Pemasyarakatan, dokumentasi, dan kemudian dibuatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian ini adalah efektivitas kebijakan pemberian hak integrasi di setiap Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh oleh Richard Matland dalam Kadji (2015:78). Ketepatan kebijakan digunakan sebagai tolak ukur dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dikatakan sudah tepat atau tidak dalam menangani permasalahan. Ketepatan pelaksanaan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibentuk dalam mencapai tujuan, standar pelayanan, dan rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan target dilakukan untuk menilai hasil dari tujuan kebijakan yang berlaku. Terakhir, ketepatan lingkungan diukur melalui lingkungan kebijakan yang berlaku dan lingkungan eksternal seperti dukungan masyarakat bagi warga binaan. Kata kunci: Kemenkumham Provinsi Bali, Lembaga Pemasyarakatan, Hak Integrasi

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Lestara Permana, Gusi Putu, and Ni Putu Eka Cahyaning Putri. "MENGUKUR KESUKSESAN IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI DENGAN MODEL DELONE DAN MCLEAN." JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz 5, no. 2 (December 30, 2022): 138. http://dx.doi.org/10.32663/jaz.v5i2.3261.

Full text

Abstract:

Through the use of Management Information Systems, the company has utilized technology to help improve service and business quality. The Management Information System used in the organization, for example at the Regional Office of the Ministry of Religion of the Province of Bali which uses a Management Information System as a tool for achieving goals based on the application they use. The Regional Office of the Ministry of Religion of Bali Province made the decision to use the Application from the Institutional Level Financial Application System (SAKTI) in January 2022. The results of this study suggest that, the four main constructs of Information Quality to users, System Quality to Users, System Quality to User Satisfaction, and Users to Net Benefits, were rejected based on test results which indicated that these constructs were not able to assess the successful implementation of the application. Institution Level Financial Application System (SAKTI). However, Information Quality on user satisfaction, Service Quality on users, Service Quality on User Satisfaction, Users on User Satisfaction and User Satisfaction with Net Benefits, of the 5 constructs were accepted based on test results which indicated that this construct was able to assess the success of the implementation of Application of the Institution Level Financial Application System (SAKTI) at the Regional Office of the Ministry of Religion of the Province of Bali.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Siregar, Farid Hidayat, Mappeaty Nyorong, and Nuraini Nuraini. "Evaluasi Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana Di Provinsi Sumatera Utara." JURNAL SOCIAL LIBRARY 2, no. 3 (November 29, 2022): 111–17. http://dx.doi.org/10.51849/sl.v2i3.112.

Full text

Abstract:

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yang meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dalam tanggap darurat bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study yang dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara, yang berlangsung dari bulan Maret sampai April 2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 36 pengurus PMI di Sumatera Utara. Propinsi. Data survei dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peran katalisator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010), ada pengaruh peran fasilitator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan pada kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara dengan nilai (p). = 0,042), ada pengaruh peran penghubung sumber dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010)

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Agustan, Agustan, and Theresia Widi Asih Cahyanti. "ANALISIS AKSESIBILITAS TRANSPORTASI INTERNAL & EKSTERNAL KABUPATEN MERAUKE SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH PERBATASAN NKRI – PNG." MUSTEK ANIM HA 7, no. 2 (August 6, 2018): 134–48. http://dx.doi.org/10.35724/mustek.v7i2.911.

Full text

Abstract:

Cita-cita menuju kesejahteraan bangsa yang dibebankan pada wilayah Kabupaten Merauke sebagai satu kesatuan wilayah koridor ekonomi Papua – Kep. Maluku adalah sangat berat tetapi harus dilaksanakan. Untuk mencapai cita-cita MP3EI 2011-2025, maka dibutuhkan informasi yang sifatnya mendasar dan terukur terkait sejauh mana kemampuan lokal merauke melayani aksesibilitas penduduknya dalam melakukan aktifitas sosial ekonominya. Penelitian ini bertujan untuk mengukur variasi aksesibilitas fisik internal Merauke dan eksternalnya, dengan melakukan observasi, survey, dan wawancara serta dilakukan analisa pemetaan dan persamaan Hansen. Nilai aksesibilitas internal urutan pertama adalah Distrik Merauke, kedua Tanah Miring, ketiga Semangga. Kelompok tertinggi ini posisinya sebagai pusat ibukota kabupaten dan sekitarnya. Menyusul urutan ke empat adalah distrik Kurik. Secara terpisah Distrik Kurik membentuk pusat kegiatan di sebelah barat utara kota Merauke. Distrik aksesibilitas terendah adalah Distrik Waan, Kaptel, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Jangkauan akses eksternal 31 kabupapten meliputi: Mappi, Asmat, Bovendigoel , Jayapura, Sorong, Makassar, Jakarta, Ambon, Yogyakarta, Mimika, Kaimana, Tual, Morotai, Fak-Fak, Manggarai Barat, Cirebon, Semarang, Kota Waringin Timur, Tanah Bumbu, Bima, Flores Timur, Kupang, Alor, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Badung. 31 kabupaten terkoneksi dalam 17 wilayah provinsi berikut : Papua, Papua Barat, Sulawesi selatan, Jawa timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali. 17 propinsi berada pada 8 lingkup kepulauan sebagai berikut : Papua, Sulawesi, Jawa, Maluku, Kalimantan, Halmahera, Sunda Kecil, Banda. Kata Kunci : Aksesibilitas, Transportasi, Wilayah, Distrik, Merauke, Papua

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Santoso, Eko Budi, Aladin Eko Purkuncoro, and Rita Alfin. "Peningkatan Ketrampilan dalam Pengecoran Aluminium Bagi Perajin Emas dan Perak di Lumajang." SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2021 1, no. 1 (January 25, 2022): 435–44. http://dx.doi.org/10.33086/snpm.v1i1.885.

Full text

Abstract:

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Disamping pertanian dan pertambangan di Lumajang juga terdapat sentra perajin emas dan perak. Pangsa pasar terbesar adalah dikirim ke Bali. Tetapi seiring terjadinya Bom Bali dan masa pandemi covid-19 maka penjualan menurun drastis. Maka dari itu sangat sangat diperlukan usaha untuk membuka sumber pendapatan baru selain kerajinan emas dan perak. Kegiatan yang dipilih dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan pengecoran limbah aluminium bagi perajin emas dan perak dalam rangka mencari sumber pendapatan baru pada saat penjualan kerajinan emas dan perak mengalami kelesuan pasar. Aluminium merupakan salah satu logam berat yang tidak bisa terurai dalam waktu yang singkat sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah. Limbah aluminium banyak di dapatkan dari bekas kaleng minuman ringan , sampah dari bengkel motor/mobil, komponen elektronik, perabot rumah tangga dan bungkus makanan yang menggunakan aluminium foil. Tahapan yang dilakukan antara lain sosialisasi kepada mitra mengenai kegiatan yang akan dilakukan, pemberian pengetahuan dasar tentang logam aluminium, pelaksanaan pendampingan praktik dan praktik mandiri. Aluminium dengan titik lebur yang relatif rendah yaitu pada 725˚C menjadikannya lebih mudah untuk dilakukan daur ulang dengan cara pengecoran menggunakan alat yang sederhana. Proses pengecoran yang di pilih adalah menggunakan cetak pasir dan styrofoam bekas. Styrofoam dipilih karena merupakan limbah yang sulit untuk di urai oleh mikroorganisme. Hasil pengecoran dalam kegiatan ini berupa souvenir berupa gantungan kunci bertuliskan kota Lumajang.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Saifuddin Syuhri and Abd Ghafur. "Penerapan Akad Nadzar Pada Pembiayaan Qardh (Studi Pada Koperasi BMT Maslahah Jawa Timur)." Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah 3, no. 1 (April 30, 2022): 44–64. http://dx.doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.808.

Full text

Abstract:

Introduction: Makalah ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan meninjau literatur dan mewawancarai anggota yang mendapatkan pembiayaan qard, untuk mendapatkan informasi tentang fleksibilitas dan kenyamanan akad nadzar serta menetapkan informan ahli sebagai sumber utama yaitu kepala cabang, Direktur, Direktur Utama, Pengurus dan Pengawas BMT Maslahah di 100 kantor cabang yang berkedudukan di wilayah kecamatan, kota kabupaten wilayah propinsi jawatimur. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’, Pengurus Majlis Ulama’ Indonesia cabang, Pengurus syuriyah Nahdlatul Ulama’, dan beberapa tokoh masyarakat. Wawancara difokuskan pada produk pembiayaan qardh dengan menerapkan akad nadzar kepada anggotauntuk mempresentasikan pandangan para praktisi terkait penerapanakad nadzar pada pembiayaan qardh. Methods: Desain/Metodologi/pendekatan Result: Studi ini menemukan bahwa BMT Maslahah mempunyai model penerapan akad nadzar pada pembiayaan qardmemberikan pemahaman dan kemudahan serta kenyamanan pada anggota. Penerapan akad nadzar pada pembiayaan qardh adalah merupakan produk akad baru yang menjadi alternatif akadyang dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Conclusion and suggestion: Temuan penelitian ini menambah literatur tentang penerapan akad nadzar pada pembiayaan qardh di BMTdengan memungkinkan peneliti dan praktisi untuk menelaah terhadap penerapan akad nadzar.Temuan ini juga berkontribusi untuk memperkaya pengetahuan tentang akad-akad pada BMTdan kebutuhan pembiayaan anggota. juga memberikan kontribusi pada bidang ekonomi Islam khususnya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Keywords: Akad Nadzar,Pembiayaan Qardh, BMT

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Sugiartini, Ni Kadek, and Putu Nuniek Hutnaleontina. "PENGARUH INTEGRITAS, KOMITMEN ORGANISASI DAN KECERDASAN ADVERSITY TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH BALI." Hita Akuntansi dan Keuangan 2, no. 1 (January 26, 2021): 93–119. http://dx.doi.org/10.32795/hak.v2i1.1493.

Full text

Abstract:

Public accountants are professionals who provide services to the general public, especially in the field of auditl of financial reports, which play a role in improving the quality of financial information. This study aims to determine the effect of integrity, organizational commitment and adversity intelligence on audit quality. This research was conducted in the Public Accountants Office in the Province of Balil which was registered at the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI), totaling eleven KAPl with a population of 92 auditors. The method used in this study is purposive sampling with an auditor's criterion who has had audit experience â‰¥ 1 year and an auditor who has a minimum educational history of Stratal 1 (S1) 1, so the number of samples in this study is 63 auditors. The data collection method was carried out by a survey method using the questionnaire technique which was measured using a likertl scale. The results of this study show that integrity has a positive effect on audit quality with a significant value of 0l, 001 <0l, 05l. Organizational commitment to results has a positive effect on audit qualityl with a significant value of 0.1003 <0.051. Adversity intelligence has a positive effect on audit qualityl with a significant value of 0l, 017 <0l, 05l. This hall indicates that the higher the variable, it means the higher the audit quality produced by the auditor.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Siahaan, Juanda. "Kaj1an Kebutuhan Inspektur Penerbangan Unit Kerja Kantor Otoritas Bandara Wilayah Ii Polonia-Medan." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 5 (May 14, 2019): 436. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i5.1024.

Full text

Abstract:

The condition of Indonesia's aviation industry is currently experiencing significant grawth, but there is an imbalance between the growing number of passengers, the number of aircraft and the number of flight inspectors assigned check aircraft airworthiness. Based on the results of data processing at Airport Authority Office Region II is located in Medan Polonia-consist of the Prauince of Aceh, North Sumatra, Riau and Riau Islands. Today, for region II that the number of flight inspectors available are 44 people, while a necessary requirement is estimated as many as 85 people. TNhile the flight inspectors needs of each group of inspectors in the field of air transport aviation, airports, air navigation, aircraft airworthiness and operations and flight safety, aviation inspectors, flight inspectors needs compared to the standard does not meet the minimum requirements specified ratio is still one flight inspector versus 4 -5 planes, which means that future flight inspectors need more so would be good to support airline service performance. The method is done using qualitativedescriptive analysis method to aviation inspectors. To obtain the results of such studies necessary steps to meet the inspector attempts air transport, airports, aviation security, air navigation and aircraft airworthiness and operations assuming the Office of Airports Authority have at least 1 person inspector level 3 for each type of expertise and 4 flight inspector level 2 and have as many as 3 people inspector level 1 for each work area.Keywords: The Needs of Flight Inspectors, Airport Authority, Level Standard Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan namun terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penumpang dan jumlah pesawat serta jumlah inspektur penerbangan yang bertugas memeriksa kelaikan pesawat. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang bertempat di Polonia-Medan terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Untuk wilayah II bahwa jumlah inspektur penerbangan saat ini yang tersedia baru sebanyak 44 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan diperkirakan sebanyak 85 orang. Sedangkan kebutuhan inspektur penerbangan dari masing-masing kelompok inspektur penerbangan di bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan, jumlah inspektur penerbangan belum sesuai dibandingkan dengan standar kebutuhan rmmmal yang ditetapkan rasionya masih 1 inspektur penerbangan berbanding 4-5 pesawat, yang artinya kedepan semakin banyak inspektur penerbangan dibutuhkan sehingga akan lebih baik dalam mendukung kinerja pelayanan penerbangan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap inspektur penerbangan. Untuk memperoleh hasil kajian tersebut diperlukan langkah-langkah upaya untuk memenuhi inspektur angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan dan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara dengan asumsi Kantor Otoritas Bandar Udara sekurang-kurangnya memiliki 1 orang inspektur level 3 untuk tiap jenis bidang keahliannya dan 4 orang inspektur penerbangan level 2 serta memiliki sebanyak 3 orang inspektur level 1 untuk tiap wilayah kerja. Kata kunci: Kebutuhan Inspektur penerbangan, Otoritas Bandara, Standar Level

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Siregar, Farid Hidayat. "Pengaruh Kinerja Terhadap Petugas Palang Merah Indonesia Dalam Tanggap Darurat Bencana." JURNAL KEBIDANAN, KEPERAWATAN DAN KESEHATAN (BIKES) 1, no. 3 (March 28, 2022): 93–99. http://dx.doi.org/10.51849/j-bikes.v1i3.16.

Full text

Abstract:

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, yang meliputi pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan terhadap kinerja petugas Palang Merah Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dalam tanggap darurat bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study yang dilaksanakan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Sumatera Utara, yang berlangsung dari bulan Maret sampai April 2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 36 pengurus PMI di Sumatera Utara. Propinsi. Data survei dianalisis menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh peran katalisator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010), ada pengaruh peran fasilitator dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan pada kinerja petugas PMI dalam tanggap darurat bencana di Sumatera Utara dengan nilai (p). = 0,042), ada pengaruh peran penghubung sumber dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan terhadap kinerja petugas PMI tanggap darurat bencana di Sumatera Utara (p = 0,010)

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

Wardani, Kadek Devi Kalfika Anggria, Pradnya Paramitha Taqiyyaa, and Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda. "Edukasi Urban Farming Bibit Cabai Sebagai Langkah Mitigasi Inflasi Volatile Food di Denpasar." Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (December 31, 2023): 378–85. http://dx.doi.org/10.35311/jmpm.v4i2.271.

Full text

Abstract:

Fluktuasi harga volatile food di kota Denpasar dapat memicu tekanan inflasi. Untuk memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan diperlukan langkah preventif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan edukasi pembudidayaan tanaman volatile food menggunakan metode urban farming. Kegiatan pengadian ini dilakukan bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan menyasar remaja yang berdomisili di Denpasar. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja untuk membudidayakan tanaman volatile food menggunakan metode urban farming sebagai langkah preventif untuk menekan inflasi di kota Denpasar. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode seminar interaktif secara daring agar wilayah jangkauan peserta lebih luas. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta untuk membudidayakan tanaman volatile food sebagai salah satu upaya aktif untuk mengurangi tekanan inflasi. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tersebut, diharapkan dapat berdampak positif terhadap laju inflasi di kota Denpasar.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Hardina, Kanthi, Tri Giyat Desantoro, Nuarani Hardikananda, Fajar Alif Sampangestu, Shiela Safitri, and Abdul Aziz. "Respon Komunitas Burung terhadap Beberapa Tipe Habitat pada Ekosistem Artifisial di Wilayah PT. PJB UP Paiton." Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) 10, no. 3 (October 26, 2020): 489–500. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.489-500.

Full text

Abstract:

Individu burung yang terkumpul dari beberapa spesies dalam satu waktu di dalam ruang tertentu yang membentuk kelompok disebut komunitas burung. Komposisi vegetasi dan spesies tumbuhan merupakan faktor yang mempengaruhi kehadiran burung pada suatu habitat. Komposisi vegetasi yang terjadi akibat campur tangan manusia membentuk ekosistem artifisial atau ekosistem buatan. PT PJB UP Paiton merupakan objek vital nasional berupa area pembangkit listrik untuk Jawa dan Bali. Kehadiran PT PJB UP Paiton membentuk ekosistem artifisial pada kawasan tersebut. Indeks komunitas burung (IKB) adalah Teknik dalam menentukan kualitas suatu kawasan dengan menggunakan daftar spesies burung dan guild sebagai indikatornya. Pengambilan data burung dilakukan dengan metode point transects sampling dan data flora dilakukan dengan teknik sensus, yaitu menghitung dan mengukur setiap individu pada setiap spesies yang dijumpai di dalam lokasi pengamatan. Keanekaragaman spesies burung dihitung dengan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, dan indeks kemerataan. Keanekaragaman spesies tumbuhan diukur dengan menghitung jumlah spesies, dominansi, indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan tumbuhan sedangkan komposisi vegetasi diukur dengan nilai persentase summed dominance rasio (SDR). Hasil penelitian mendapatkan keragaman spesies tertinggi (H’= 3,05; E=0,62) di lokasi Perumahan dan keragaman spesies terendah (H’=2,12; E=0,29) di lokasi Pareho. Spesies M. indica menjadi spesies pohon paling dominan pada lokasi perumahan (29.31%) dan kelontong & benduman (42.79%) sedangkan lokasi kantor didominasi oleh pohon A. indica (26.35%) dan pareho oleh A. saman (26.89%). Hasil analisa hubungan vegetasi terhadap burung mendapatkan nilai r2 direntang -0,8 hingga 0,9 dengan nilai uji signifikan Pvalue>0,05. Hasil hitung IKB mendapatkan kategori rendah hingga menengah. Nilai tertinggi (64.4) diperoleh pada lokasi perumahan, dan nilai terendah (42,8) pada lokasi perkantoran.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

M Raikal S Gafar and Zenita Kurniasari. "ANALISIS DAMPAK DARI KERUGIAN MASKAPAI PT GARUDA INDONESIA PADA SEGI OPERASIONAL PESAWAT UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI BALI WILAYAH KERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA IV." Jurnal Publikasi Manajemen Informatika 1, no. 3 (August 15, 2022): 120–25. http://dx.doi.org/10.55606/jupumi.v1i3.527.

Full text

Abstract:

The covid pandemic has had a major impact on the business of a state-owned airline that has awards in the world of international aviation, namely Garuda Indonesia. This big impact is in the form of a decrease in flight activities so that it affects airline revenues due to regulations issued by the government such as lock down, social distancing and others. From this regulation, Garuda Indonesia's airline business suffered losses. The purpose of this study is 1) to determine the cause of the loss of the airline PT. Garuda Indonesia. 2) To find out the impact of the loss of the airline PT. Garuda Indonesia against aircraft operations at Bali's Ngurah Rai International Airport. This study uses a qualitative method. Data collection instruments were interviews, observations and documentation with supporting documents at Garuda Indonesia and the air transportation unit at the Airport Authority Office IV. To answer the formulation of the research problem, the researchers carried out 3 stages of analysis consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that 1) There are 3 factors that cause losses to Garuda Indonesia airline, namely the covid pandemic, aircraft rental financing and corruption cases in the procurement of ATR and Bombardier aircraft. 2) The impact given to GA's losses in terms of operations, there are 2 factors, namely operating activities which are few compared to the time slot owned by Garuda Indonesia, which is certainly different from the period before the covid pandemic, and a reduction in the operational route of Garuda Indonesia aircraft, namely BDO-DPS which did not propose this route for operation in 2022 with the reason to reduce Garuda Indonesia's cost burden which is certainly different from the period before covid, this route was operated.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Journal articles on the topic 'Kantor Wilayah Propinsi Bali'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles