Journal articles on the topic 'Kantor Wilayah II'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Kantor Wilayah II.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Kantor Wilayah II.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Aanisah, Yusrina Nurul. "Studi Kepadatan Tikus Dan Pinjal Di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo." Preventif : Jurnal Kesehatan Masyarakat 13, no. 4 (December 31, 2022): 549–57. http://dx.doi.org/10.22487/preventif.v13i4.324.
Full textAbstract:
Tikus adalah hewan pengerat yang dapat membahayakan manusia sedangkan pinjal merupakan artropoda yang dapat menyebabkan penyakit mematikan. Pelabuhan merupakan salah satu tempat yang dapat menjadi persebaran dari penyakit yang disebabkan oleh tikus dan pinjal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kepadatan tikus dan pinjal di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Probolinggo. Penelitian ini diambil dari data tahun 2020. Jenis penelitian deskriptif menggunakan metode cross sectional. Perangkap yang digunakan berjenis single life trap yang dipasang di seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo dengan umpan ikan asin atau kepala bakar. Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata indeks pinjal wilker Probolinggo 0,98 dan nilai trap Success 0,02%, wilayah Pasuruan rata-rata indeks pinjal 1 dengan nilai trap success 0,009%, wilayah Panarukan rata-rata indeks pinjal 0,78 dengan nilai trap success 0,004%, wilayah Tanjung wangi rata-rata indeks pinjal 0,35 dengan nilai trap success 0,005%, wilayah Abdul Rahman Saleh rata-rata indeks pinjal 0,45 dengan nilai trap success 0,003%, wilayah Paiton rata-rata indeks pinjal 0,26 dengan nilai trap success 0,005%. Kesimpulanya, seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo memiliki rata-rata indeks pinjal dan nilai trap success yang baik sehingga kemungkinan kecil adanya penyebaran penyakit tular yang diakibatkan oleh tikus dan pinjal.
2
Sapriyanto. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 2 (November 12, 2020): 174–90. http://dx.doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1513.
Full textAbstract:
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjunga di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu; overstay, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dokumen tidak lengkap dan masuk tidak melewati (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian). Catatan pihak Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk tahun 2019 samapai 2020 menunjukkan kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yaitu overstay yakni melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Adapun jumlah kasus yang tejadi dari awal tahun 2019 samapi April 2020 sebanyak 7 kasus. Berdasrakan permasalahan yang ada, pelaku tindakan pidana di jatuhi hukuman pendeportasian dari wilayah Tanjung Balai Karimun. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam hal pengawasan di lapangan berkerja sama dengan intansi-intansi terkait yaitu; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea dan Cukai, Polri, TNI, Kementrian Agama, Dinas Perhubungan, serta dibantu seluruh lapisan masyarakat Tanjung Balai Karimun.
3
Sapriyanto, Arief Rachman. B, and Diky Budiman. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN." JURNAL MARITIM 2, no. 2 (February 22, 2021): 83–89. http://dx.doi.org/10.51742/ojsm.v2i2.311.
Full textAbstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjunga di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu; overstay, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dokumen tidak lengkap dan masuk tidak melewati (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian). Catatan pihak Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk tahun 2019 samapai 2020 menunjukkan kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yaitu overstay yakni melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Adapun jumlah kasus yang tejadi dari awal tahun 2019 samapi April 2020 sebanyak 7 kasus. Berdasrakan permasalahan yang ada, pelaku tindakan pidana di jatuhi hukuman pendeportasian dari wilayah Tanjung Balai Karimun. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam hal pengawasan di lapangan berkerja sama dengan intansi-intansi terkait yaitu; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea dan Cukai, Polri, TNI, Kementrian Agama, Dinas Perhubungan, serta dibantu seluruh lapisan masyarakat Tanjung Balai Karimun.
4
Awaludin, Iwan, Harry Suharman, and Fury Khristianty Fitriyah. "Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Prinsip Good Governance oleh Pengelola Barang Milik Negara terhadap Penerapan Manajemen Aset Tetap." Journal of Applied Accounting and Taxation 3, no. 2 (October 19, 2018): 174–86. http://dx.doi.org/10.30871/jaat.v3i2.893.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh positif intellectual capital dan penerapan prinsip good governance terhadap penerapan manajemen aset tetap. Unit analisis penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengelola Barang Milik Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat serta auditor Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 84 responden dengan metode sampling jenuh dan pengujian hipotesis analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa intellectual capital dan penerapan prinsip good governance berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap penerapan manajemen aset tetap, artinya peningkatan intellectual capital dan pelaksanaan prinsip good governance akan memperbaiki manajemen aset tetap. Hasil pengujian juga mengungkapkan intellectual capital dan penerapan prinsip good governance berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap penerapan manajemen aset tetap. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dalam rangka meningkatkan manajemen aset tetap di Kantor Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, pengelola BMN harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, struktural kelembagaan dan hubungan kelembagaan serta melaksanakan prinsip-prinsip good governance.
5
Zarnelly, Zarnelly, and Muhammad Hidayat. "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERMINTAAN KEBUTUHAN LOGISTIK DI KANTOR WILAYAH II PT PEGADAIAN KOTA PEKANBARU BERBASIS WEB." Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi 5, no. 2 (August 15, 2019): 136. http://dx.doi.org/10.24014/rmsi.v5i2.7451.
Full textAbstract:
Kantor wilayah II PT Pegadaian Kota Pekanbaru mempunyai unit bidang yang melayani permintaan kebutuhan kantor cabang dan unit pelayanan cabang yaitu bidang logistik. Permasalahan yang dihadapi dalam proses permintaan kebutuhan logistik antara lain masih menggunakan pembukuan apabila ada surat permohonan permintaan logistik yang masuk, menyebabkan sulit dalam pencarian data ketika dibutuhkan karena harus mencari data pada pembukuan satu persatu dan pada proses persetujuan harus menunggu pimpinan ketika berada di kantor, apabila pimpinan berada diluar kota proses persetujuan harus tertunda dan menyebabkan penumpukan surat permohonan di kantor sehingga terjadi keluhan dari kantor cabang yang mengajukan permohonan karena permintaan yang diajukan tidak ada pemberitahuan dari bidang logistik. Dengan permasalahan yang terjadi dibutuhkan sistem informasi baru yang terhubung dengan kantor cabang untuk dapat membantu mempermudah pekerjaan para pengguna dalam pengelolaan permintaan kebutuhan di bidang logistik yang menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi. Sistem informasi permintaan kebutuhan logistik berbasis web ini menggunakan metode analisa dan perancangan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dan Waterfall pada pengembangan sistem dan tools unified modeling language (UML). Hasil uji Black Box yang dilakukan terhadap fitur yang terdapat pada sistem yang dibuat berjalan 100%. Hasil pengujian menggunakan User Acceptance Test (UAT) yang telah dihitung didapatkan persentase hasil akhir kelayakan sistem yang dibangun sebesar 82.29%.Kata kunci: Black Box, Sistem Informasi Permintaan kebutuhan logistik, User Acceptance Test, Object Oriented Analysis and Design, Waterfall.
6
Rinaldi, Yosef, Samsir Samsir, and Any Widayatsari. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Nasabah melalui Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian." Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan 5, no. 1 (June 30, 2022): 1. http://dx.doi.org/10.24014/ekl.v5i1.15973.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Tabungan Emas Melalui Minat Nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan diolah dengan software Warp PLS 7.0. Hasil Analisis Jalur menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan (X1)berpengaruh signifikan terhadap Minat Nasabah (Y1), Kualitas Pelayanan (X1)berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah(Y2), Promosi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Minat Nasabah (Y1, Promosi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah (Y2), Kualitas Pelayanan(X1) dan Promosi(X2) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah(Y2) melalui Minat Nasabah.Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) dapat mempertahan kualitas layanan dan promosi agar dapat meningkatkan minat sehingga mempengaruhi keputusan nasabah untuk membuka tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah II Pekanbaru. Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Promosi, Minat, Keputusan Nasabah
7
Nurcahyani, Tria, Darwin Lie, Marisi Butarbutar, and Ady Inrawan. "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT II PEMATANGSIANTAR." Maker: Jurnal Manajemen 1, no. 2 (August 14, 2018): 16–23. http://dx.doi.org/10.37403/maker.v1i2.13.
Full textAbstract:
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 responden yaitu pegawai pada Kantor Wilayah DJP Sumut II Pematangsiantar. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah regresi linier berganda, koefisien korelasi dan determinasi serta pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F.Hasil analisis regresi adalah Ŷ = 38,492+0,502X1+ 0,454X2, diartikan terdapat pengaruh yang positif antara gaya kepemimpinan dan motivasi terdapat kinerja pegawai. Hasil analisis korelasi diperoleh nilai r = 0,622, yang artinya terdapat hubungan yang kuat dan positif antara gaya kepemimpinan, motivasi dengan kinerja pegawai. Analisis koefisien determinasi diperoleh nilai R square =0,386, artinya baik tidaknya kinerja pegawai sebesar 38,6% dapat dijelaskan oleh gaya kepemimpinan dan motivasi, Hipotesis penelitian H0 ditolak, artinya gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah DJP Sumut II Pematangsiantar secara simultan maupun parsial.
8
Muayyad, Deden Misbahudin, and Ade Irma Oktafia Gawi. "PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI BANK SYARIAH X KANTOR WILAYAH II." Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa 9, no. 1 (February 28, 2017): 75. http://dx.doi.org/10.25105/jmpj.v9i1.1396.
Full textAbstract:
The title of this study is the effect of job satisfaction on employee productivity Islamic Bank X regional office II. The purpose of this study was to determine the average job satisfaction and employee productivity Isalmic Bank X regional office II; to determine whether there is influence of job satisfaction on employee productivity; and the extent of their influence. The research design used is a combination of descriptive and causal by the number of respondents as many as 35 people. Results of this study was the average level of employee satisfaction at Bank Syariah X Regional Office II is quite satisfied, while the average level of productivity of employees included in the category productive. Then there is no significant effect of job satisfaction on employee productivity with regression equation Y = 66.788 + 0,357X. The magnitude of the effect of job satisfaction on employee productivity is at 7.5%, while the remaining 92.5% is influenced by other variables not included in this model.
9
Siahaan, Juanda. "Kaj1an Kebutuhan Inspektur Penerbangan Unit Kerja Kantor Otoritas Bandara Wilayah Ii Polonia-Medan." Warta Penelitian Perhubungan 24, no. 5 (May 14, 2019): 436. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i5.1024.
Full textAbstract:
The condition of Indonesia's aviation industry is currently experiencing significant grawth, but there is an imbalance between the growing number of passengers, the number of aircraft and the number of flight inspectors assigned check aircraft airworthiness. Based on the results of data processing at Airport Authority Office Region II is located in Medan Polonia-consist of the Prauince of Aceh, North Sumatra, Riau and Riau Islands. Today, for region II that the number of flight inspectors available are 44 people, while a necessary requirement is estimated as many as 85 people. TNhile the flight inspectors needs of each group of inspectors in the field of air transport aviation, airports, air navigation, aircraft airworthiness and operations and flight safety, aviation inspectors, flight inspectors needs compared to the standard does not meet the minimum requirements specified ratio is still one flight inspector versus 4 -5 planes, which means that future flight inspectors need more so would be good to support airline service performance. The method is done using qualitativedescriptive analysis method to aviation inspectors. To obtain the results of such studies necessary steps to meet the inspector attempts air transport, airports, aviation security, air navigation and aircraft airworthiness and operations assuming the Office of Airports Authority have at least 1 person inspector level 3 for each type of expertise and 4 flight inspector level 2 and have as many as 3 people inspector level 1 for each work area.Keywords: The Needs of Flight Inspectors, Airport Authority, Level Standard Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan namun terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penumpang dan jumlah pesawat serta jumlah inspektur penerbangan yang bertugas memeriksa kelaikan pesawat. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang bertempat di Polonia-Medan terdiri dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Untuk wilayah II bahwa jumlah inspektur penerbangan saat ini yang tersedia baru sebanyak 44 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan diperkirakan sebanyak 85 orang. Sedangkan kebutuhan inspektur penerbangan dari masing-masing kelompok inspektur penerbangan di bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan, jumlah inspektur penerbangan belum sesuai dibandingkan dengan standar kebutuhan rmmmal yang ditetapkan rasionya masih 1 inspektur penerbangan berbanding 4-5 pesawat, yang artinya kedepan semakin banyak inspektur penerbangan dibutuhkan sehingga akan lebih baik dalam mendukung kinerja pelayanan penerbangan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap inspektur penerbangan. Untuk memperoleh hasil kajian tersebut diperlukan langkah-langkah upaya untuk memenuhi inspektur angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan dan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara dengan asumsi Kantor Otoritas Bandar Udara sekurang-kurangnya memiliki 1 orang inspektur level 3 untuk tiap jenis bidang keahliannya dan 4 orang inspektur penerbangan level 2 serta memiliki sebanyak 3 orang inspektur level 1 untuk tiap wilayah kerja. Kata kunci: Kebutuhan Inspektur penerbangan, Otoritas Bandara, Standar Level
10
Gusfriyanto, Fitra, Rizanda Machmud, and Edison Edison. "Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017." Jurnal Kesehatan Andalas 8, no. 2 (May 14, 2019): 259. http://dx.doi.org/10.25077/jka.v8.i2.p259-268.2019.
Full textAbstract:
Indonesia terletak di jalur lalu lintas perdangan internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia, hal ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Jumlah kedatangan dan jenis negara asal kapal dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Komponen yang diteliti mengenai input (kebijakan, standar operasional prosedur, tenaga, dana, metode dan sarana), proses (perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, kepatuhan petugas, kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi dan Output (pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di KKP Kelas II Padang sesuai/ tidak dengan standar operasional prosedur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi berupa Undang-Undang No.1 Tahun 1962 sudah tidak relevan karena sudah lama, jumlah tenaga masih kurang dari segi kualitas/ kompetensi, jumlah sarana dan peralatan masih kurang terutama di wilayah kerja, pelaksanaan kegiatan belum sesuai standar operasional prosedur, tingkat kepatuhan petugas masih rendah dan montoring belum terlaksana dengan baik. Program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri belum terlaksana sesuai standar operasional prosedur.
11
Gusfriyanto, Fitra, Rizanda Machmud, and Edison Edison. "Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017." Jurnal Kesehatan Andalas 8, no. 2 (May 14, 2019): 259. http://dx.doi.org/10.25077/jka.v8i2.1000.
Full textAbstract:
Indonesia terletak di jalur lalu lintas perdangan internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia, hal ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Jumlah kedatangan dan jenis negara asal kapal dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Komponen yang diteliti mengenai input (kebijakan, standar operasional prosedur, tenaga, dana, metode dan sarana), proses (perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, kepatuhan petugas, kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi dan Output (pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di KKP Kelas II Padang sesuai/ tidak dengan standar operasional prosedur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi berupa Undang-Undang No.1 Tahun 1962 sudah tidak relevan karena sudah lama, jumlah tenaga masih kurang dari segi kualitas/ kompetensi, jumlah sarana dan peralatan masih kurang terutama di wilayah kerja, pelaksanaan kegiatan belum sesuai standar operasional prosedur, tingkat kepatuhan petugas masih rendah dan montoring belum terlaksana dengan baik. Program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri belum terlaksana sesuai standar operasional prosedur.
12
Ambiko, Diajeng Woro, Muhammad Ichsan Hadjri, and Parama Santati. "Pengaruh Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Samsat Wilayah II Kota Palembang." El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 5, no. 3 (June 29, 2023): 816–25. http://dx.doi.org/10.47467/elmal.v5i3.3673.
Full textAbstract:
This study aims to determine the effect of human resource professionalism on employee performance in the SAMSAT office regional II, Palembang City. The population in this study is all employees of the SAMSAT office regional II, Palembang City which amounts 72 employees. This study used saturated sampling technique. Data used in this study is primary data that collected by quisioner technique. The data analysis technique used is simple linear regression analysis. Based on the result of the study showed that the human resource professionalism had a positive and significant effect on employee performance of the SAMSAT office regional II, Palembang City..
Keywords: Human Resource Professionalism, Employee Performance
13
Ambiko, Diajeng Woro, M. Ichsan Hadjri, and Parama Santati. "Pengaruh Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Samsat Wilayah II Kota Palembang." El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 5, no. 3 (February 7, 2024): 1128–37. http://dx.doi.org/10.47467/elmal.v5i3.625.
Full textAbstract:
This study aims to determine the effect of human resource professionalism on employee performance in the SAMSAT office regional II, Palembang City. The population in this study is all employees of the SAMSAT office regional II, Palembang City which amounts 72 employees. This study used saturated sampling technique. Data used in this study is primary data that collected by quisioner technique. The data analysis technique used is simple linear regression analysis. Based on the result of the study showed that the human resource professionalism had a positive and significant effect on employee performance of the SAMSAT office regional II, Palembang City. Keywords: Human Resource Professionalism, Employee Performance
14
Yahya, Muhammad, and Widya Yulibar. "Iklim Komunikasi Organisasi di Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe." Jurnal Jurnalisme 7, no. 1 (April 30, 2018): 66. http://dx.doi.org/10.29103/jj.v7i1.2923.
Full textAbstract:
Penelitian ini menfokuskan pada Iklim Komunikasi Organisasi yang berlangsung antara atasan yaitu kepala urusan Wasdakim dengan bawahan atau pegawai dibidang kerja yang berhubungan langsung dengan pembuatan paspor mulai dari pengambilan foto, wawancara dan penyerahan di loket pelayanan, komunikasi yang berlangsung antara bawahan dengan atasan dan juga komunikasi horizontal di Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe. Iklim adalah suatu keadaan atau suasana yang dapat mempengaruhi perubahan sikap dan sifat dari individu maupun kelompok dalam suatu wilayah tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui iklim komunikasi organisasi yang berlangsung di kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teori sistem. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Iklim komunikasi berjalan kondusif secara keseluruhan. Hasil penelitian selanjutnya juga menggambarkan bahwa atasan jarang memberi pengarahan langsung kepada bawahan karena menurut atasan bawahan sudah mengerti dengan setiap tugas yang dikerjakan. bawahan tidak sepenuhnya terbuka, bawahan selalu menunggu atasan yang bertanya dulu baru menyampaikan keluhannya, komunikasi yang berlangsung juga jarang terjadi disebabkan karena atasan yang sibuk dengan pekerjaannya
15
Arfardila Arthana, Halimul Nabil, and M. Syaprin Zahidi. "ANALISIS KEBIJAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN, INDONESIA." REFORMASI 12, no. 2 (December 25, 2022): 251–61. http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3448.
Full textAbstract:
Developments in many fields in aspects of life in the era of globalization, have an impact on increasing human traffic in the field of immigration. This greatly raises the potential for violations in the immigration sector, such as the use of visit visas, abuse of residence, providing false information in order to obtain a residence permit, overstaying, and disobeying the applicable laws and regulations. Regarding this violation, the Immigration Office is given the responsibility of supervising foreigners in the territory of Indonesia. Deportation is one of the immigration administrative actions to take action against foreign nationals who commit violations, so that they must be forcibly removed from Indonesian territory by the Immigration Officer. The purpose of this paper is to determine the deportation policy applied to foreign nationals in 2021 in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The results showed that the administrative deportation was carried out on 5 foreign nationals from Pakistan who were in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of library research and interviews with data types in the form of secondary data such as books, mass media, articles, internet, and primary data such as interviews, and documents provided directly by employees. immigration.AbstrakPerkembangan pada banyak bidang dalam aspek kehidupan di era globalisasi, berdampak pada lalu lintas manusia yang semakin meningkat dalam bidang keimigrasian. Hal tersebut sangat memunculkan potensi akan terjadinya pelanggaran pada bidang keimigrasian seperti, pemanfaatan visa kunjungan, penyalahgunaan tempat tinggal, memberikan keterangan yang palsu guna mendapatkan izin tinggal, overstay, dan tidak taat pada peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Terkait pelanggaran ini, Kantor Imigrasi diberikan tanggung jawab dalam mengawasi orang asing di wilayah Indonesia. Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian guna menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran, sehingga ia harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia secara paksa oleh Pejabat Imigrasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan deportasi yang diterapkan terhadap warga negara asing pada tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan administratif deportasi dilakukan terhadap 5 warga negara asing yang berasal dari Pakistan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tinjauan pustaka (library research) dan wawancara dengan jenis data berupa data sekunder seperti buku, media massa, artikel, internet, dan data primer seperti hasil wawancara, dan dokumen yang diberikan langsung oleh pegawai imigrasi.
16
Sudariyono, Rifandi, and Tri Marthy Mulyasari. "STUDI HYGIENE SANITASI JASABOGA DI WILAYAH BUFFER KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG INTAN CILACAP TAHUN 2017." Buletin Keslingmas 37, no. 3 (July 31, 2018): 240–44. http://dx.doi.org/10.31983/keslingmas.v37i3.3792.
Full textAbstract:
AbstrakJasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesananyang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.Hygiene sanitasi makanan dan minuman merupakansalah satu upaya penting untuk menghindari pencemaran terhadap hasil produksi ke konsumen. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hygiene sanitasi jasaboga di Wilayah Buffer KantorKesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Intan Cilacap.Metode penelitian menggunakan penelitiandeskriptif dengan menggambarkan tentang hygiene sanitasi jasaboga di wilayah buffer Kantor KesehatanPelabuhan Kelas II Tanjung Intan Cilacap. Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancaralangsung terhadap pemilik jasaboga.Hasil penelitian didapatkan dari lima jasaboga dengan beberapafaktor suhu, pencahayaan, personal hygiene dan sanitasi jasaboga didapatkan dua jasabogadikatagorikan memenuhi syarat dengan bobot nilai 80 dan 79, dan tiga jasaboga lainnya tidak memenuhisyarat dengan nilai 68, 69, dan 70 yang diakibatkan dari beberapa faktor personal hygiene masih belumatau penggunaan APD belum lengkap seperti masker, sarung tangan masak, penutup kepala, dancelemek, sarana untuk pengelolaan makanan seperti ventilasi yang kurang memadahi untuk tempatpengolahan makanan.Berdasarkan observasi, hasil penilaian checklist hygiene sanitasi jasaboga diwilayah buffer Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Intan Cilacap memenuhi syarat dengannilai bobot 80 dan 79 dari 31 komponen yang dinilai. Menurut PERMENKES Nomor1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga batas minimal nilai bobot 74 untukjasaboga golongan A2.Tahap hygiene sanitasi yang harus diperbaiki yaitu kelengkapan APD padapersonal/ penjamah makanan, sarana dan prasarana yang sesuai jasaboga golongan A2.
17
Nugroho, Yogi Prasetyo, Basuki Basuki, and Zaenal Fanani. "ANALISIS SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) DALAM PROSES PENCAIRAN DANA APBN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II." Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 17, no. 1 (January 19, 2018): 67. http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1975.
Full textAbstract:
<p>SPAN merupakan sub-program dari program reformasi keuangan publik terbesar dalam sejarah di Indonesia yakni <em>Government Financial Management and Revenue Administration Project </em>(GFMRAP). Proses pencairan dana APBN meruupakan salah satu proses yang dilaksanakan oleh SPAN dengan nama manajemen pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait proses pencairan dana APBN pada SPAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan pada wilayah pembayaran KPPN Jakarta II.</p>Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam proses pencairan dana APBN pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jakarta II. Hal-hal yang dianalisis adalah pada volume pencairan dana APBN, mutu pencairan dana APBN, dan proses bisnis pencairan dana APBN yang kemudian diturunkan menjadi rumusan kebijakan terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi pada proses pencairan dana pada APBN pada KPPN Jakarta II.
18
Saptoprijono, Albertus. "Pengaruh Perkembangan Karir terhadap Komitmen Karyawan Kantor Wilayah II PT. Bank Syariah Mandiri Kota Jakarta." Journal of Economics and Business UBS 9, no. 2 (June 12, 2020): 98–104. http://dx.doi.org/10.52644/joeb.v9i2.1.
Full textAbstract:
This research aims to analyze the effect of career development towards commitment staff commitment. Data used in research from qustioner dan direct observation in field. Data analysis used of Multiple Regression. Research’s result show that commitment is negatively affected bycareer development based on eduaction dan training, while performance and performance appraisal, mutation and promotion have a positive affection. That means staff’s commitment determined by performance and performance apprasial, mutation and promotion job position at Regional Office II PT. Bank Syariah Mandiri.
19
Aliyah, Himatul. "Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementrian Agama Kota Kediri." REVITALISASI 11, no. 2 (December 31, 2022): 182. http://dx.doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i2.3198.
Full textAbstract:
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat urgen seiring keberadaan Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Namun demikian peran, fungsi, dan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) harus selalu diupayakan. Realita di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebatas tukang baca doa dan menikahkan saja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelayanan tentang bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementrian Agama Kota Kediri sesuai UU No. 1/1974, PP No 9/1975, PP No 48/2014, PMA No 24/2014 dalam segi prosedur pelayanan mengacu pada PP Pernikahan Tahun 2014 BAB II Pencatatan pernikahan pasal 2-3 yang meliputi pendaftan dan waktu penyelesaian pendaftaran. Untuk prosedur pelaksanaan diatur pada PP Pernikahan Tahun 2014 BAB III Tata Cara Perkawinan Pasal 10. Dalam pelayanan di KUA Kec Mojoroto sarana prasarana yang terdapat sudah memadahi seperti tersedianya ruang layanan, ruang arsip, ruang pengaduan. Dari paparan diatas kesimpulan dari fokus penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementrian Agama Kota Kediri sudah sanggat sesuai dengan UU No. 1/1974, PP No 9/1975, PP No 48/2014, PMA No 24/2014 tentang Tata Cara Pernikahan. Saran yang peniliti bisa sampaiakan pada penelitian ini sebaiknya pihak kantor urusan agama mulai menerapkan sistem pengolahan data pernikahan berbasis komputer ini dapat membantu KUA Mojoroto, khususnya dalam penyimpanan data yang lebih aman
20
Mailinda, Desi, Endang Purnawati Rahayu, and Zainal Abidin. "Pengawasan Tempat Pengelolahan Makanan Pada Pelabuhan Sungai Duku Di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru." Media Kesmas (Public Health Media) 2, no. 1 (April 30, 2022): 77–87. http://dx.doi.org/10.25311/kesmas.vol2.iss1.744.
Full textAbstract:
Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru merupakan tempat pelayanan penyerbangan kapal domestik serta tempat bongkar muat barang memungkinkan banyak orang saling berinteraksi, hal ini merupakan ancaman global terhadap kesehatan Masyarakat. Menurut Permenkes Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan yang dibutuhkan pemantapan dan peningkatan dalam kegiatan kesehatan yang berhubungan dengan upaya tersebut dapat berhasil guna dan bermanfaat khusus bagi masyarakat. Hal ini juga suatu upaya agar masyarakat aman dari penyebaran makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan mutu salah satu program. Tujuan program ini untuk mewujudkan wilayah pelabuhan bersih, nyaman dan sehat untuk komunitas pekerja serta masyarakat pelabuhan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Strategi Program Pengembangan Tempat Pengelolaan Makanan Pada Pelabuhan Sungai Duku di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Tahun 2020, Tujuan Umum penelitian ini yaitu Merumuskan program pengembangan tempat pengelolaan makanan pada pelabuhan sungai duku di wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan kelas II pekanbaru tahun 2020, dan tujuan khusus penelitian ini adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, perencanaan strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan pengawasan tempat pengelolaan makanan di pelabuhan sungai duku. Penelitian ini menggunakan jenis rancangan penelitian kualitatif research melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Pendekataan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan pada Mei – September 2020 di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan lingkungan sekitar, subjek penelitian ini berjumlah 6 informan. Hasil penelitian ini diperoleh setelah dilakukan proses observasi langsung dan melakukaan wawancara serta dilanjutkan dengan telaah dokumen dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.Disarankan untuk ke pada pihak pengelola pelabuhan, Koordinator wilker sungai duku ( KKP Kelas II Pekanbaru ) dan otoritas pelabuhan serta instansi terkait yang ada di pelabuhan segera melakukan pembenahan sehingaa kegiatan ini bisa terlaksana Duku River Port in Pekanbaru City is a place of service for domestic ships as well as a place for unloading goods that allows many people to interact with each other, this is a global threat to public health. This is also an effort to keep the community safe from the distribution of food and beverages that do not meet the quality requirements of one of the programs carried out by the Pekanbaru Class II Port Health Office. The general objective of this research is the Program to formulate the development of food management places at the river duku port in the work area of the Port Health Office. class II Pekanbaru in 2020. This study uses a qualitative research design through in-depth interviews, observation and document review. The approach used in this research is exploratory. This research was conducted in May–September 2020 at the Duku River Port, Pekanbaru City, Riau Province and the surrounding environment, the subject of this study found 6 informants. The results of this study were obtained after the process of direct observation and conducting interviews and continued with a document review by utilizing all strengths to seize and take advantage of opportunities as much as possible. It is recommended to the port management, the coordinator of the Sungai Duku wilker (Port Health Office Class II Pekanbaru) and the port authorities and related agencies at the port to immediately make improvements so that this activity can be carried out.
21
Lumbantobing, Jogi Soaduon. "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KEPUASAN KERJA, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II." Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 2 (December 5, 2020): 142–54. http://dx.doi.org/10.31933/jimt.v2i2.338.
Full textAbstract:
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi organisasi pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi maupu individu diperlukan tatanan secara sistematis dan terstruktur yang diatur dalam sebuah pola manajemen organisasi. Artikel ini mereview untuk mengetahui bagaimana hubungan dan sejauh mana pengaruh gaya kepemimpinan, kepuasan kerja karyawan dan motivasi bekerja terhadap kinerja Account Representative di lingkungan kantor wilayah DJP Sumatera Utara II, yang merupakan suatu studi literatur dari berbagai penelitian sebelumnya yang dianggap relevan, agar dapat dijadikan bahan referensi bagi peneltian selanjutnya dibidang sumber daya manusia dalam menentukan strategi dan kebijakan sebuah organisasi.
22
Hibatullah Salam, Nasywa Agra, Yudhanita Pertiwi, Yudhi Setiyantara, and Ade Chandra Kusuma. "Prosedur Pemasangan Pelampung Suar Sarana Bantu Navigasi Di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas II Benoa." Majalah Ilmiah Bahari Jogja 22, no. 1 (February 16, 2024): 26–33. http://dx.doi.org/10.33489/mibj.v22i1.350.
Full textAbstract:
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) merupakan salah satu sarana penting yang menunjang keselamatan pelayaran dengan menjaga agar kapal tetap pada jalur pelayaran sehingga kapal terhindar dari bahaya tubrukan, kandas dan tenggelam. Pelampung suar yang merupakan salah satu sarana bantu pelayaran didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal atau lalu lintas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan prosedur pemasangan sarana bantu navigasi di wilayah kerja Distrik Navigasi kelas II Benoa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pemerolehan data di lapangan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa prosedur pemasangan saran bantu navigasi di wilayah kerja Distrik Navigasi kelas II Benoa sesuai dengan surat keputusan yang telah disahkan Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sampai sarana Bantu Navigasi selesai di pasang, antara lain perencanaan muatan, proses pemuatan, proses pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran ke titik koordinat, penyelesaian pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran dan berita acara selesai pemasangan Sarana Bantu Navigasi kepada VTS. Selain itu, Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa sudah memiliki alat-alat dan sumber daya yang cukup dan sesuai dengan prosedur Pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
23
Usu, Idrus, Yakup Yakup, Deby Rita Karundeng, and Fatmawaty Podungge. "PERAN BUDAYA KERJA, PELATIHAN DAN KOMPETENSI DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA KANTOR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II GORONTALO." Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis 7, no. 1 (June 19, 2024): 37–47. http://dx.doi.org/10.46576/bn.v7i1.4343.
Full text
24
Gunawan, Gunawan, Meidi Syaflan, and Lilik Ambarwati. "Analisis Manajemen Talenta Dalam Rangka Pengembangan Karier Pegawai pada Penelaah Keberatan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II." Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia 9, no. 2 (December 29, 2023): 349–61. http://dx.doi.org/10.32528/jmbi.v9i2.887.
Full textAbstract:
Penerapan manajemen talenta di Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan bagi pegawai yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan persyaratan kinerja untuk dapat naik jabatan lebih tinggi. Pegawai berpeluang memperoleh jabatan yang lebih tinggi hendaknya menjadi sebuah kebanggaan dan merupakan penghargaan yang diberikan oleh organisasi atas kinerjanya. Namun terdapat pula pegawai yang masuk sebagai calon kriteria talenta lebih memilih mengundurkan diri atau tidak memanfaatkan peluang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala atau permasalahan dalam penerapan manajemen talenta sehingga belum dapat secara optimal menarik minat penelaah keberatan untuk mengembangkan karirnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan. Informan yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi lengkap tentang pengembangan karir melalui manajemen talenta, yaitu penelaah keberatan yang memenuhi syarat untuk mempromosikan jabatan eselon IV, Kepala Bidang KBP dan Kepala Subbag kepegawaian, semuanya berjumlah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat pegawai yang saat ini sebagai Penelaah Keberatan terhadap pengembangan karir melalui proses manajemen talenta cukup rendah. Faktor utama yang disebabkan oleh waktu pelaksanaan yang cukup lama, standar penilaian kelulusan pada setiap tahapan kurang transparan, dan lain-lain. Meskipun upaya yang dilakukan organisasi dalam pengembangan karir sudah maksimal, namun jika minat karyawan rendah maka keinginan karyawan untuk memanfaatkan peluang pengembangan karir masih rendah, sehingga pengembangan karir karyawan masih belum optimal.
25
Kusumajati, Datu, Lalu Sulaiman, and Lalu Abdul Khalik. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Clearance Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Wilayah Kerja (Wilker) Lembar Tahun 2023." Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi 12, no. 1 (June 30, 2024): 391. http://dx.doi.org/10.33394/bioscientist.v12i1.10596.
Full textAbstract:
The Port Health Office (KKP) is a Technical Implementation Unit (UPT) within the Ministry of Health of the Republic of Indonesia which is responsible to the Director General of Disease Prevention and Control (P2P). The Port Health Office (KKP) has at least three scopes of work, namely preventing disease and health problems, managing airport/port environmental health.This research was conducted to determine the factors that influence the timeliness of ship clearance at the Mataram Class II Port Health Office in thesheet working area. The type of research used is analytical observational research using a cross sectional approach. Analytical surveys are surveys or research that explore how and why this health phenomenon occurs. Cross sectional is a method where the independent variable and the dependent variable are observed at the same time. The cross sectional approach aims to explain the factors that influence the timeliness of services for ship clearance at the Mataram Class II Port Health Office in the 2023 Working Area. Based on the results of statistical analysis, it was found that p value = 0.000 or less than (0.05) in factor on the timeliness of filling the sinkhole, then we get p value = 0.026 or less than (0.05) on the ship's sanitary condition factor. This means that these two factors have an influence on the timeliness of ship clearance at the Mataram Class II Port Health Office in the Sheet Work Area. The results of the logistic regression analysis show that the dominant factor is the timeliness of filling out the synchroplasty on the timeliness of services for ship clearance at the Mataram Class II Port Health Office in the Sheet Work Area. There is an influence between the timeliness of filling the sinkhole and the timeliness of ship clearance and there is an influence of the sanitary condition of the ship and the timeliness of ship clearance at the Mataram Class II Port Health Office, Working Area (Wilker) Sheet.
26
Citrawan, Harison, and Achmad Fikri Rasyidi. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (June 3, 2019): 174. http://dx.doi.org/10.22146/jmh.31886.
Full textAbstract:
Kajian ini mencoba menggambarkan efektivitas penegakan hukum oleh PPNS di bidang kekayaan intelektual (KI). Dengan menggunakan psychological type of the cognitive function, ditemukan bahwa: Pertama, secara internal PPNS KI (KI) sudah menjalankan tugas dan fungsi PPNS KI, meskipun belum pada level ideal. Faktor-faktor internal yang memengaruhi hal tersebut yakni: (i) belum terdapat struktur PPNS KI di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dan (ii) penempatan PPNS ke dalam jabatan atau posisi tertentu yang tidak relevan dengan tugas dan wewenang PPNS. Kedua, secara eksternal berdasarkan tinjauan normatif, dipahami bahwa penegakan hukum KI dapat menempuh beberapa jalur. Adapun normativitas kewenangan PPNS yang tidak mencakup ranah mediasi penal justru menyebabkan kewenangan mereka menjadi sangat terbatas.
27
Andi Anwar, Adi. "Hubungan Lingkungan Fisik dan Tindakan PSN dengan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Wilayah Buffer Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II." Jurnal Ilmiah Manuntung 1, no. 1 (January 25, 2017): 19. http://dx.doi.org/10.51352/jim.v1i1.6.
Full textAbstract:
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a health problem in Indonesia, which can lead to the extraordinary events (plague).The development of science and technology affect the development of social and cultural, agricultural, industrial, mining and public mobility. The second-class Port Health Office Samarinda is included as endemic area; with the 33 total numbers of cases in 2013 and there were 20 cases started from January to August 2014. The purpose of this study was to find out the relationship between water shelter, humidity and eradication of mosquito breeding toward DHF in buffer area of the Second-Class Port Health Office Samarinda. This type of research is an analytical survey method with cross sectional approach. It is included as the research which learns the dynamics of the correlation between risk factors and effects, using observation or data collection approach at once. The sample of this study was 140 respondents with observation and measurement using Mann Whitney and Chi Square tests. Variables of this study consisted of dependent variable, which is DHF and independent variables are the water shelter, humidity and eradication of mosquito breeding. The findings showed there was relationship between water shelters (ρ value0,031), and humidity (ρ value0,046), and also eradication of mosquito breeding (ρ value0,000). Based on the results of this study, it is expected to the healthcare institutions to give frequent health education to the society about the dangers of DHF, control the breeding of mosquitoes, and prevent mosquitoes’ bites in order to prevent infected by this disease.
28
Nasution, Armando Wijaya, Yamin Lubis, and Mukidi Mukidi. "ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI." Jurnal Meta Hukum 2, no. 3 (November 30, 2023): 103–14. http://dx.doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451.
Full textAbstract:
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II B Tebing Tinggi dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II B Tebing Tinggi dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana. Dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasaran hasil penelitian diketahui bahwa kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi.
29
Tuzzahra, Raudya, and Elva Rahmah. "Penggunaan Aplikasi E-Office dalam Pengelolaan Arsip Elektronik di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Sumatera Barat." Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan 8, no. 2 (March 14, 2020): 72. http://dx.doi.org/10.24036/109096-0934.
Full textAbstract:
AbstractThe purpose of this paper is to describe the process of creating a cultural literacy package in Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, Padang Selatan, Padang City. This research uses a descriptive method. Data was collected through a literature review as well as direct observation and interviews with the Chairman of the RW, fishermen, and community leaders in Kampung Batu Fishermen Village located in RW II, Batang Arau Sub-District, Padang Selatan District, Padang City. Based on research that has been done can be concluded as follows. Making this information package is done through five stages. First, the culture of fishing communities in Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, Padang Selatan, Padang City, among others: (1) Gender system; (2) Labor Agent-Fisherman Relations; (3) patterns of resource exploitation; (4) Social leadership. Secondly, the creation of a Culture literacy information package in Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, South Padang, Padang City is carried out through five stages, namely: (1) Establishing the topic and type of information package packaging; (2) information gathering; (3) Analysis of the results of information gathering; (4) packaging information; (5) Evaluation of information packages. The explanation of the results of the manufacturing process is as follows: Determine the topic and type of information package packaging, the topic raised is Cultural Literacy in the Kampung Batu Fishermen Village, Batang Arau, South Padang, Padang City which is packaged in a printed information package; Information gathering is done by interview and direct observation to the Kampung Batu Fisherman Village. In addition, it is necessary to search the literature so that the data obtained for an information package becomes a product that presents true and relevant information; Analysis of the results of information gathering. From the information gathering, it is known that what is considered important as a cultural identity builder of fishing communities such as gender systems, patron-client relations, patterns of resource exploitation, and social leadership; Packaging information, done by presenting information that has been obtained from gathering information in the form of an information package; Evaluation of the information package is done by submitting a questionnaire to 10 respondents and it is known that 92.4% of respondents strongly agree that the cultural literacy information package is interesting, informative and has benefits for its users.Keywords: e-office, electronic archive.
30
Ilahi, Vitratul, and Masrizal Dt. Mangguang. "Evaluasi dan Implementasi Sistem Surveilans Epidemiologi COVID-19 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Wilayah Kerja Bandara International Minangkabau." Health and Medical Journal 4, no. 1 (December 31, 2021): 40–46. http://dx.doi.org/10.33854/heme.v4i1.908.
Full textAbstract:
AbstrakPendahuluan: Bandar udara merupakan salah satu tempat umum yang dapat menjadi pintu masuk (port de entry) suatu penyakit termasuk COVID-19. Wabah COVID-19 telah dinyatakan sebagai Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC) oleh WHO pada 30 Januari 2020. Pernyataan ini merupakan deklarasi keenam yang dilakukan oleh WHO sejak pandemi flu 2009. Surveilans epidemiologi pada pencegahan dan pengendalian penyakit dilakukan dengan cara penemuan kasus di pintu masuk dan penemuan kasus wilayah. Kegiatan surveilans epidemiologi di pintu masuk dilakukan untuk upaya pencegahan, pendeteksian, dan respon terhadap penyakit di pintu masuk, pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Darat Batas Negara(PLDBN). Tujuan Penelitian: untuk melihat dan mengevaluasi kegiatan surveilans epidemiologi COVID-19 di Kantor Kesehatan Pelabuhan wilayah kerja Bandara International Minangkabau. Metode: Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian evaluatif dimana mengevaluasi dan menilai suatu kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi mendalam dari informan/ sumber data tentang kegiatan yang dilakukan, untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hasil: Masalah yang ditemukan terdapat pada tenaga surveilans, Pelaporan data dan disemenasi data. Dibutuhkan tenaga pengendalian karantina kesehatan yang mengikut pelatihan agar maksimal melakukan kegiatan surveilans, lalu dilakukan pelaporan data penyakit mingguan agar trend penyakit terlihat, selanjutnya disemenasi kepada stakeholder yang berkompeten dalam bentuk rekomendasi.Katakunci — surveilans, evaluasi, bandara. Abstract Introduction: The airport is one of the public places that can be a port de entry for a disease, including COVID-19. The COVID-19 outbreak has been declared a Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC) by WHO on January 30, 2020. This statement is the sixth declaration made by WHO since the 2009 flu pandemic. Epidemiological surveillance on disease prevention and control is carried out by finding cases in entrance and area case finding. Epidemiological surveillance activities at entrances are carried out for prevention, detection, and response to diseases at entrances, ports, airports, and State Border Crossings Posts (PLDBN). Aims: To observe and evaluate COVID-19 epidemiological surveillance activities at the Port Health Office in the working area of Minangkabau International Airport. Methods: This type of research is included in evaluative research where evaluating and assessing an activity uses a qualitative approach to obtain in-depth information from informants/data sources about the activities carried out, to explain the actual situation in the field. Results: The problems found were in the surveillance staff, data reporting and data dissemination. It takes health quarantine control personnel who participate in training to maximize surveillance activities, then weekly disease data reports are carried out so that disease trends can be seen, then disseminated to competent stakeholders in the form of recommendations. Keywords—surveillance, evaluation, airport.
31
Armansyah, A. Amrullah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal." PLENO JURE 8, no. 2 (April 27, 2019): 17–36. http://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.116.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengananalisa Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia; Untuk menganalisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Hasil penelitian: Penegakan Hukum keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sudah dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan adalah Faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor saran dan prasarana, faktor budaya hukum dan faktor pengetahuan hukum. Faktor sarana dan prasarana adalah faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum keimigrasian di wilayah hukum Mamuju. Saran:Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin warga Negara asing yang berkaitan dengan deportasi. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemantauan di wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju.
32
Sowolino, Bertho Orbain, Anastasia Caroline Sutandi, and Muhammad Wahyudi Fortuna. "DIGITALISASI INFORMASI ASPHALT MIXING PLANT (AMP) BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL MERAUKE." Berkala Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi 1, no. 3 (December 2, 2023): 628–37. http://dx.doi.org/10.19184/berkalafstpt.v1i3.612.
Full textAbstract:
The importance of Asphalt Mixing Plant (AMP) equipment in road preservation activities requires an efficient monitoring and evaluation process from equipment operation worthiness certification. Digitization is needed for automatic AMP management in order to produce a simple, fast, accurate, and transparent reporting system. Manually collecting AMP information data could hinder road preservation performance directly, particularly for the monitoring process from central ministry offices to regional offices, especially in the work scope of the Directorate of Road and Bridge Preservation Region II C. Utilization of Google features in an effort to optimize AMP data updates could actualize the main goal of digitizing information. Information technology such as Google Data Studio, integrated with other features, provides effectiveness in data management which is empowered as a means of monitoring AMP units in supporting the performance of the Directorate of Road and Bridge Preservation Region II C, Ministry of Public Works and Public Housing. ABSTRAK Pentingnya peralatan unit Asphalt Mixing Plant (AMP) dalam kegiatan preservasi jalan menuntut adanya efisiensi proses monitoring dan evaluasi dari sertifikasi laik operasi alat. Dalam aktifitas pemantauan, digitalisasi diperlukan untuk pengelolaan AMP secara otomatis guna menghasilkan sistem pelaporan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan. Pengumpulan data informasi AMP yang dilakukan secara manual tentu dapat menghambat kinerja preservasi jalan secara langsung terutama untuk proses pemantauan dari kantor kementerian pusat ke balai di daerah terutama pada lingkup kerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II C. Pendayagunaan fitur Google dalam upaya optimalisasi pembaharuan data AMP dapat mewujudkan tujuan utama digitalisasi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi seperti Google Data Studio yang dapat diintegrasikan dengan fitur lainnya, memberikan efektifitas dalam mengelola data yang diberdayakan sebagai sarana pemantauan unit AMP, dari mulai lokasi hingga kelaikan operasi alat dalam mendukung kinerja Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II C, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
33
Rachmat, Devie, Ade Pratiwi, and Suhendro Suhendro. "PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH II KOTA PEKANBARU." Ensiklopedia Sosial Review 3, no. 2 (July 19, 2021): 198–203. http://dx.doi.org/10.33559/esr.v3i2.787.
Full textAbstract:
In line with the government's program to encourage lending to small businesses and the weak economic class which is the largest part of the Indonesian people. So it is expected that with credit based on fiduciary system can help both credit recipients and creditors. One of the parameters of a good material debt guarantee is when the right of guarantee can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty. The specific target of this study is to explain the problem solving about the implementation of Fiduciary Guarantee Object Execution Based on the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 at PT Pegadaian KantorWilayah II Pekanbaru City.
34
Lasmana, Mienati Somya, and Reni Eka Isyatir Rodhiyah. "Changes of PTKP, PPh, PPN and PPnBM: its linkages on DJP East Java II." Asian Journal of Accounting Research 3, no. 2 (October 8, 2018): 190–201. http://dx.doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0010.
Full textAbstract:
Purpose The purpose of this paper is to know the relevance between the changes in non-taxable income with the receipt of Income Tax Article 21, Income Tax Article 25/29, the receipt of value added tax and the receipt of luxury sales tax r (PPnBM). Design/methodology/approach Changes in non-taxable income have potentially reduced the receipt of Income Tax Article 21, Income Tax Article 25/29 of individual taxpayers, otherwise it increased value added tax and luxury sales tax receipts. This study used the descriptive qualitative approach, by conducting a simple case study based on actual data. Data analysis technique used is descriptive statistics and comparison analysis. Research conducted at the Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Findings The results show that the changes of non-taxable income in 2013 and 2015 did not affect the receipt of Income Tax Article 21 but the growth is slowed, while the receipt of Income Tax Article 25/29 increased. Originality/value Value added tax and luxury sales tax receipts, increasing every year, slowed down in 2013, but increased higher in 2015.
35
Taruna, Taruna, Muhammad Sahid, and Windy Safira Purba Sigumonrong. "PROSEDUR GANTI NAMA KAPAL DI KANTOR KESYAHBANBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II CIREBON OLEH PT.PELAYARAN GEMA BAHARI CIREBON." Journal of Maritime and Education (JME) 5, no. 2 (August 22, 2023): 548–53. http://dx.doi.org/10.54196/jme.v5i2.115.
Full textAbstract:
Pelayaran Gema Bahari Cirebon bergerak dalam bidang keagenan yakni perusahaan ditunjuk oleh pihak owner atau pemilik kapal untuk menangani kapal keagenan, dimulai kapal tersebut dating ek pelabuhan Cirebon sampai kapal bergerak atau berlayar kepelabuhan selanjutnya. Juga melayani kegiatan Crew Change (pergantian awak kapal), melayani segala kebutuhan kapal dan crew serta melayani pengurusan dokumen kapal. Komitmen perusahaaan ini adalah untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang kompetitif kepada setiap pelanggan dan mitra kerja. Kapal merupakan sarana transportasi didalam bidang kelautan yang memiliki banyak fungsi, namun setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memiliki kapal dan dapat beroperasi di wilayah Indonesia wajib didaftarkan. Yang menjadi permasalahan ialah terkait prosedur dan biaya balik nama kapal dimana yang sebelumya milik perseorangan mau dibalik nama ke badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Balik nama kapal tersebut dilakukan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal dengan membuat akta balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan dengan pendaftaran kapal. Akta balik nama kapal hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan dalam pendaftaran kapal. Pendaftaran bisa dilakukan di kantor KSOP Kelas II Cirebon sesuai perintah PT. Pelayaran Gema Bahari. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan dengan membaca, mengumpulkan data maupun tulisan-tulisan dari buku yang tersedia di perpustakaan (Library Research).
36
Oktaviarini, Eka, Suharyo Hadisaputro, Ari Suwondo, and Henry Setyawan. "Beberapa Faktor yang Berisiko Terhadap Hipertensi pada Pegawai di Wilayah Perimeter Pelabuhan (Studi Kasus Kontrol di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang)." Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas 4, no. 1 (March 3, 2019): 35. http://dx.doi.org/10.14710/jekk.v4i1.4428.
Full textAbstract:
Background: Hypertension is an increase in arterial blood pressure where systolic blood pressure is ≥140 mmHg or diastolic blood pressure ≥90 mmHg. Hypertension is often called the silent killer because it does not cause symptoms so the treatment is often late. Occupational-related diseases one of which is hypertension. The type of work, work environment, lifestyle and individual characteristics can be a factor of hypertension.Methods: An analytical observational study using a case-control design with 76 samples consisting of 38 cases and 38 controls taken by consecutive sampling. The variables studied were age, gender, family history, type of work, years of work, workload, work schedule, sedentary behavior, coffee drinking habits, and smoking habits. Data were analyzed by bivariate and multivariate with logistic regression method.Results: Significant factors for hypertension were sex (p=0,012; OR adjusted 6,582; 95% CI 1,522-28,456) and the work type (p=0,020; OR adjusted 5,248; 95%CI 1,292-21,316) as risk factors, while sedentary behavior (p=0,030; OR adjusted 0,311; 95% CI 0,108-0,895) as a protective factor. The factors that are not significant at risk are age, family history, years of work, workload, work schedule, coffee drinking habits and smoking habits.Conclusion: Male and structural work type are risk factors, while sedentary behavior ≥ 6 hours/day is a protective factor. Probability at risk of hypertension is 75%.
37
Razak, Irawati. "Pendeteksian Gangguan Radio pada Band UHF yang Terpantau di Kota Makassar." INTEK: Jurnal Penelitian 5, no. 1 (April 29, 2018): 44. http://dx.doi.org/10.31963/intek.v5i1.199.
Full textAbstract:
Gangguan frekuensi oleh sinyal dari sumber transmisi frekuensi radio lainnya saat ini sudah semakin kerap terjadi khususnya di kota Makassar. Polusi frekuensi sudah semakin meningkat sejalan dengan semakin podatnya penggunaan spektrum frekuensi radio untuk berbagai keperluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mendeteksi gangguan sinyal radio yang mempengaruhi perfomansi/kualitas sinyal radio. Spektrum frekuensi yang akan dijadikan objek pengamatan dibatasi dalam rentang frekuensi 700 MHz sampai 950 MHz. Lokasi pengamatan di kota Makassar dengan bekerjasama Kantor Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Makassar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.Pendeteksian sinyal radio menggunakan peralatan VNA (Vector Network Analyzer) dan SPA (Signal specrum Analyzer). Kedua peralatan tersebut membedakan perfomansi sinyal radio terhadap sumber gangguan, apakah gangguan terjadi berasal dari alam atau manusia. Hasil penelitian adalah pola sinyal yang menunjukkan perfomansi/kualitas sinyal radio akibat adanya gangguan radio dalam rentang frekuensi 800 MHz hingga 950 MHz. Pendeteksian ini dapat dimanfaatkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II wilayah Makassar untuk memprediksi berat atau ringannya gangguan yang terjadi pada gelombang radio dalam beberapa tahun mendatang sehingga dapat meminimalkan terjadinya gangguan dan menangani gangguan dengan segera. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi naskah akademik bagi Kementerian Komunikasi dan Informatikan Republik Indonesia dalam membuat berbagai kebijakan dan aturan terkait dengan masalah penanggulangan Radio Frequency Interference (RFI) di Indonesia.
38
Junianto, Setiawan, Fadjar Harimurti, and Suharno Suharno. "PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAWA TENGAH II." Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi 16, no. 3 (September 30, 2020): 311–21. http://dx.doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439.
Full textAbstract:
Value Added Tax (VAT) is a tax that is imposed on the consumption of goods and services in the customs area. The purpose of this study is to examine the effect of inflation, the rupiah exchange rate, interest rates and self assessment system on value added tax receipts. The population of this study is the inflation rate in Central Java, the exchange rate of the rupiah against one US Dollar based on the tax rate, Bank Indonesia reference interest rate, the number of VAT notification period and all VAT receipts in the Central Java Regional Tax Office
II with monthly data for the 2015- 2019. The data analysis technique used is descriptive analysis, the classic assumption test and the coefficient of determination (R2). The results of the study concluded that inflation and interest rates did not significantly influence VAT revenue, while the rupiah exchange rate and self assessment system had a significant positive effect on VAT revenue.
39
Harianto, Eddy, and Hadi Pratomo. "Pajanan Kebisingan dan Hipertensi di Kalangan Pekerja Pelabuhan." Kesmas: National Public Health Journal 8, no. 5 (December 1, 2013): 215. http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v8i5.387.
Full textAbstract:
Penyakit kardiovaskular menempati urutan ke-4 atau 15% dari penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan. Hipertensi yang merupakan salah satu penyakit pembuluh darah, dikenal sebagai silent killer karena sering tidak menimbulkan gejala. Sebagian besar penderita hipertensi di Indonesia tidak terdeteksi, sementara mereka yang terdeteksi umumnya tidak menyadari kondisi penyakitnya dan hanya sebagian kecil yang berobat secara teratur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prevalensi hipertensi pada pekerja pelabuhan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan serta faktor-faktor risiko yang berpengaruh. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang; subjek diperoleh dari hasil survei penyakit tidak menular tahun 2011 oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Tarakan. Subjek yang terkumpul adalah 361 pekerja. Nilai pengukuran tekanan darah menggunakan nilai baku dari JNC VII tahun 2003. Prevalensi hipertensi ditemukan lebih rendah daripada angka nasional dan provinsi, yaitu 21,88%. Pajanan kebisingan dikaitkan dengan usia, riwayat keluarga hipertensi, stres, indeks massa tubuh dan berhubungan dengan hipertensi.Cardiovascular disease range ranks fourth or 15 % of the causes of death related to job. Hipertension is one of cardiovascular disease thet is known as silent killer because of lack of simptom. Most of hypertension patients in Indonesia are not detected, while they are whose detected do not conscious their disease condition and only little who get the treatment regularly. The objective of this study was to know the prevalence and risk factors of hypertension among harbor worker at Port Health Office Class II of Tarakan with it’s associated risk factors. The study design used was crosssectional. The study used secondary data source of noncommunicable disease survey, 2011 at Port Health Office of Tarakan. The subjects were 361 workers. Value of blood pressure measurement using the raw value of the JNC VII IN 2003. The prevalence of hypertension were found lower than national and province indicator score, 21,88%. Noise exposure is associated with hypertension together with age, family hypertension history, stress, body mass index.
40
Kurnia, Andri, Susi Soviana, and Akhmad Arif Amin. "Tingkat Kepadatan dan Status Resistansi Lalat Pengganggu di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang." Jurnal Veteriner 24, no. 2 (June 30, 2023): 248–53. http://dx.doi.org/10.19087/jveteriner.2023.24.2.248.
Full textAbstract:
Lalat sebagai vektor penyakit yang bersifat mewabah, indikator sanitasi maupun kondisi lingkungan permukiman yang tidak sehat dan pengganggu kenyamanan, memerlukan penanganan serius apabila suatu daerah ditemukan infestasi lalat dengan kepadatan yang tinggi. Cara singkat untuk mengendalikan lalat di lingkungan adalah dengan menggunakan insektisida. Satu diantara tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang adalah melakukan pengukuran kepadatan dan pengendalian lalat di Pelabuhan Teluk Bayur. Pengukuran kepadatan lalat dilakukan di perimeter, buffer dan pasar yang berada di wilayah buffer pelabuhan menggunakan fly grill. Sementara itu uji resistansi dilaukan pada enam koloni lalat pengganggu (masing-masing koloni Musca domestica dan Chrysomya megacephala dari area perimeter, buffer dan pasar) terhadap insektisida sipermetrin dengan menggunakan metode bioassay. Pengukuran kepadatan lalat didapatkan rendah (<2 lalat) di area perimeter, dan kategori tinggi (6-20 lalat) di area buffer dan Pasar Gaung. Hasil uji status resistansi lalat pengganggu, menunjukkan status rentan pada koloni lalat M. domestica dan C. megacephala yang berasal dari area perimeter juga koloni M. domesticaasal pasar, sedangkan koloni lalat M. domestica dan C. megacephala asal area buffer serta koloni C. menacephala asal pasar diduga telah resistan.
41
Dewi, Marna, Kiswanto Kiswanto, Ahmad Hanafi, Jasrida Yunita, and Iswadi Iswadi. "Strategi Program Pengembangan Lingkungan Pelabuhan Sehat di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru Provinsi Riau." Jurnal Kesehatan Komunitas 6, no. 3 (February 26, 2021): 383–92. http://dx.doi.org/10.25311/keskom.vol6.iss3.585.
Full textAbstract:
Penyelenggaraan Pelabuhan Sehat dan Bandara Sehat adalah salah satu program yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru bertujuan mewujudkan wilayah pelabuhan bersih, nyaman dan sehat. Masalah yang belum memadai di Pelabuhan Sungai Duku adalah SDM, Peraturan, Anggaran, SOP, Fasilitas dan Kondisi Lingkungan (Air, Udara, Tanah Makanan, Vektor dan binatang penular penyakit ). Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi program pengembangan pelabuhan sehat di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2020, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, perencanaan strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan pelabuhan sehat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif dengan metode survei. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April s.d. bulan Juni Tahun 2020 di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan lingkungan sekitar, responden penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu 4 utama dan 2 pendukung. Variabel penelitian ini adalah SDM, Peraturan, Anggaran, SOP, Fasilitas dan Kondisi Lingkungan (Air, Udara, Tanah Makanan, Vektor dan binatang penular penyakit ). Hasil penelitian diperoleh yaitu strategi SO dengan memanfaatkan kondisi lingkungan Pelabuhan yang masih baik, dukungan dari pemerintah dan masyarakat dan meningkatkan pengawasan dan sosialisasi. Disimpulkan bahwa identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, pencarian strategi-strategi alternatif SO, WO, ST, WT dan Pemilihan Alternatif. Disarankan Kepada pihak pengelola pelabuhan, Koordinator wilker sungai duku (KKP Kelas II Pekanbaru) dan otoritas pelabuhan serta instansi terkait yang ada di pelabuhan dapat merumuskan program pengembangan pelabuhan sehat berdasarkan strategi SO untuk mencapai pelabuhan sehat.
42
Rahayu, Ni Ketut Santi, Ni Komang Tri Dharmayani, Dewi Fitri Nur’afuddin, and Muhammad Suprodi Suprodi. "TANTANGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBe) DI DESA JAGO." Jurnal Warta Desa (JWD) 2, no. 1 (May 11, 2020): 10–15. http://dx.doi.org/10.29303/jwd.v2i1.87.
Full textAbstract:
Desa Jago adalah desa yang terletak di kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Desa Jago adalah 753 Ha dengan kepadatan penduduk mencapai 15,791 jiwa yang tersebar di 20 Dusun. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Jago adalah tamat sekolah dasar/sederajat. Desa Jago memiliki ciri khas yang didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian dengan bertani dan beternak. Warga Desa Jago merupakan warga yang memiliki keterampilan yang cukup baik dalam hal menganyam, membuat kerupuk, membuat cilok, merajut, dan lain sebagainya. Namun, warga Desa Jago memiliki kendala dalam mengasah keterampilan tersebut menjadi suatu usaha dikarenakan kurangnya modal usaha, kurangnya partisipatif masyarakat dalam berusaha, serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal promosi. Maka perlu dilaksanakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Desa Jago dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan atau peningkatan ekonomi yang nantinya berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Adapun metode yang dilakukan dalam membentuk KUBe adalah sosialisasi KUBe, sosialisasi pemanfaatan hasil pertanian, pelatihan membuat produk, pembentukan KUBe, penyerahan proposal ke Dinas Sosial. Sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan di Kantor Desa dengan peserta berasal dari setiap dusun. Kegiatan pembentukan KUBe ini dilaksanakan dengan metode survey dengan turun langsung ke masyarakat (door to door) dengan acuan Basis Data Terpadu (BDT). Adapun KUBe yang berhasil dibentuk berjumlah 3 yaitu Mele Maju II, Kerupuk Mandiri, dan Mawar Melati.Kata Kunci : Desa Jago, Kelompok Usaha Bersama, Pemanfaatan Hasil Pertanian
43
Adi Sastro, Heru Prabowo. "ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI." JURNAL MERCATORIA 10, no. 1 (August 28, 2017): 45. http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.621.
Full textAbstract:
<p>Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan.Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak disertai dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya.Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepadanarapidana.Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya.Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan.Akibat pergeseran tersebut, terjadi pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisi yang secara otomatis berdampak pada pengawasannya.Selain itu, pelaksanaan pemberian remisi merupakan suatu hak narapidana dan juga sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, disamping adanya tindakan indisipliner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.</p>
44
Aprilia, Ayu, and Puspita Rani. "PENGARUH METODE PELATIHAN, INSTRUKTUR PELATIHAN, MATERI PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA RELAWAN PAJAK (Studi Empiris pada Relawan Pajak 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II)." Jurnal Akuntansi dan Keuangan 9, no. 2 (October 1, 2020): 91. http://dx.doi.org/10.36080/jak.v9i2.1416.
Full text
45
Hardjito, Yohanes R. Sri Agoeng. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS)." LAW REFORM 3, no. 2 (April 1, 2008): 72. http://dx.doi.org/10.14710/lr.v4i1.14544.
Full textAbstract:
ABSTRAKCukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai
46
Hardjito, Yohanes R. Sri Agoeng. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKA! TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS)." LAW REFORM 3, no. 2 (April 1, 2008): 72. http://dx.doi.org/10.14710/lr.v4i1.14545.
Full textAbstract:
Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai
47
Dewi, Puspita, and Boriana Boradjieva. "Review Design Pembuatan Saluran Sistem Drainase Pada Proyek DDT (Double-Double Track) Lintas Kranji – Bekasi Km 25+500 SD KM 26+600." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 10 (October 20, 2022): 17681–94. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13153.
Full textAbstract:
Pada Proyek DDT (Double-Double Track) daerah Bekasi mengalami permasalahan yaitu terdapat genangan air pada lapisan subbalas eksisting yang akan digunakan sebagai jalur track baru. Bila terjadi hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, maka air akan kembali menggenang pada lapisan subbalas. Penyebab utama dari masalah tersebut adalah tidak berfungsinya saluran sistem drainase, karena posisi drainase lebih tinggi daripada lapisan subbalas. Akibatnya aliran air tidak bisa bermuara ke saluran drainase. Sehingga perlu perencanaan ulang pembuatan sistem saluran drainase supaya aliran air 2 mengalir dan tidak menggenang pada lapisan subbalas. Dalam penelitian ini membahas mengenai perencanaan ulang pembuatan saluran drainase yang berlokasi di km 25+500 sd 26+600 pada lintas Kranji-Bekasi. Dengan mencari debit banjir rencana kurun waktu 5-10 tahun yang didapatkan dari 3 stasiun hujan terdekat dari lokasi penelitian dengan periode hujan tahun 2012-2021. Data tersebut diperoleh dari Kantor BMKG Pusat dan Perum Jasa Tirta II Wilayah Bekasi. Setelah debit banjir rencana diketahui, kemudian mencari penampang yg efisien dengan kondisi dan situasi dilapangan. Selanjutnya menghitung rencana anggaran biaya untuk membangun saluran drainase tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa debit banjir rencana adalah 0,906075 m3/det atau 906,0750 liter/det dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan untuk kurun waktu 10 tahun adalah 1,029242 m3/det atau 1027,242 liter/det. Dengan rencana penampang berbentuk trapesium yang berukuran 0,60 m untuk lebar penampang basah, dan 0,70 m untuk tinggi saluran. Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan sebanyak Rp 936.888.080 untuk membangun saluran drainase.
48
Khaerani, Suci Nurul, Munawar Raharja, and Rahmawati Rahmawati. "Penerapan Hygiene Sanitasi Makanan Minuman Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak." JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan 13, no. 1 (January 1, 2016): 315. http://dx.doi.org/10.31964/jkl.v13i1.28.
Full textAbstract:
Abstract: Application of hygiene and sanitation of food and drink in Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan is have purpose to provide guidance to prisoner in Indonesia. The average population density Lapas the over capacity in Indonesia. Based on recent data form Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, the number of population in LAPAS class II A Martapura was ranked third highestof the 13 LAPAS in Kalimantan Selatan with the number of population of about 921 people. With many of population, application of hygiene and sanitation of food an drink need to be implement for the implementation of food safety. The purpose of this research was to determine how the application of the hygiene and sanitation of food and drink in LAPAS class II A Martapura. The study was conducted by observing how security measures against food, equipment, food handlers, and food holder then comparing them with standard. The results showed thet the application of the hygiene and sanitation of food and drink in the category overall enough. For variable security measures on the equipment and food handlers in the category less, variable security measures on the food holder in the category enough, and variable security measures on the food in the category good. To the optimize application of hygiene and sanitation of food and drink in Lapas, efforts to do is add sanitation facilities food holder modify the open space, ordered food ingredients should not use the car open and do not slam, washed equipment performed with the correct phases and use soap, and stroge equipment stored in a safe place to minimize contamination of biological, physical, chemical. Keywords : Application Higiene and sanitation of food and drink
49
Safrin, Frischa Mentari, and Arisman Arisman. "Penerapan Analisis SWOT dalam Pencegahan Kasus Peredaran Narkoba (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam)." JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 6, no. 1 (September 24, 2021): 11–20. http://dx.doi.org/10.32487/jshp.v6i1.1156.
Full textAbstract:
Indonesia is one of the countries where drugs have become a chronic problem. The abuse will be punished in the Correctional Institution in accordance with the provisions stipulated in the Law. However, paying the law does not categorize drug users to be rehabilitated, so that in the Correctional Institution 50% of the residents are drug cases, this makes every Correctional Upt experiencing over-insity. With views from 33 Regional Offices, Riau Island found over capacity of 73%. Where one of them are Women's Correctional Institution Class II B Batam became the second largest in the riau islands regional office which has the largest over capacity. With the lack of rehabilitation, drug users still have an addiction to the illicit drugs. This becomes an important area for officers to make drug case prevention strategies. This study uses SWOT analysis strategy. Where the analysis consists of internal factors and external factors. Where internal factors consist of strengths and weaknesses, external factors consist of opportunities and threats. Research is qualitative, with qualitative and quantitative data. The study was located in The Women's Correctional Institution Class II B Batam, with a population of 75 employees, with porpusive sampling techniques with the criteria of 5 staff who have been selected by the author. Analyze data using Microsoft Excel which has been accumulated into one absolute value. Preventive analysis of these cases using SWOT analysis. The value obtained at IFAS is -0.42 and the value in EFAS is 0.93. So described in the SWOT matrix, the right strategy in the middle of the situation and condition of The Women's Correctional Institution Class II B Batam is a turn-arround strategy. Researchers have determined the way in such a strategy.Keywords: Drug Prevention; Correctional Institution; SWOT Analysis AbstrakIndonesia merupakan salah satu negara dimana narkoba sudah menjadi masalah kronis. Penyalahgunaannya akan dijerat hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Akan tetapi, payung hukum tersebut tidak mengkategorikan pengguna narkoba untuk direhabilitasi, sehingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan 50% penghuni adalah kasus narkoba, hal ini membuat setiap UPT Pemasyarakatan mengalami over kaapsitas. Dari 33 Kantor Wilayah di Indonesia, Kepulauan Riau mendapati over kapasitas sebesar 73%. Salahsatunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam yang menempati peringkat kedua over kapasitas terbesar dalam kanwil Kepulauan Riau. Minimnya rehabilitasi menjadikan pengguna narkoba masih memiliki kecanduan akan obat terlarang tersebut. Hal ini menjadi ranah penting untuk petugas membuat strategi pencegahan kasus narkoba. Penelitian ini menggunakan strategi analisis SWOT. Dimana analisis tersebut terdiri dari factor internal dan factor eksternal. Dimana factor internal terdiri dari strengths dan weakness, factor eksternal terdiri dari opportunities dan threats. Penelitian bersifat kualitatif, dengan data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam, dengan populasi 75 orang pegawai, dengan Teknik penarikan sampel secara porpusive sampling dengan kriteria 5 orang staf yang telah dipilih oleh penulis. Analisis data menggunakan Microsoft Excel yang mana telah diakumulasikan menjadi satu nilai mutlak. Analisis pencegahan kasus ini menggunakan analisis SWOT. Nilai yang diperoleh pada IFAS sebesar -0,42 dan nilai pada EFAS sebesar 0,93. Sehingga digambarkan pada matriks SWOT, strategi yang tepat ditengah situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam adalah strategi turn-arround. Diskusi dan rekomendasi disajikan dalam artikel ini. Kata Kunci : Pencegahan Narkoba; Lembaga Pemasyarakatan; Analisis SWOT
50
Farida, Idha, and Ernik Yuliana. "SIKAP MAHASISWA MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN TERBUKA DAN JARAK JAUH." Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh 15, no. 2 (September 14, 2014): 112–21. http://dx.doi.org/10.33830/ptjj.v15i2.594.2014.
Full textAbstract:
Utilization of information and communication technology (ICT) in open and distance education is very important. Universitas Terbuka (UT-The Indonesia Open University) gradually began developing and using ICT applications for a variety of purposes, both academic and administrative. In the academic services, UT provides learning materials specifically designed for independent learning. The students can using learning materials provided by UT through the internet such as online tutorial (tuton), web supplement, internet television (I-TV), and online exercise independent (LM-Online). The objectives of the research were: (i) to describe students attitude for using information and communication technology in open and distance learning, and (ii) to describe the relationship between the students characteristics with their attitude for using information and communication technology in open and distance learning. This research was conducted with the survey methods and observations in the Regional Office (UPBJJ-UT) in Serang dan Bengkulu. The 52 students samples were randomly selected as respondents. The data were analyzed through Spearman rank correlation test. The result showed students attitude for using information and communication technology in open and distance learning is pretty good. The result showed educational students background were significantly correlated with their attitude for using web supplement and I-TV. A student region of residence were significantly correlated with their attitude for using I-TV. There was also a significant correlation between the availability of internet facilities and computer ownership with their attitudes for using tuton, web supplement and I-TV.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ( TIK ) dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh sangat penting. Universitas Terbuka (UT) secara bertahap mulai mengembangkan dan menggunakan aplikasi ICT untuk berbagai keperluan, baik akademik dan administratif. Dalam pelayanan akademik, UT menyediakan bahan ajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri. Para mahasiswa dapat menggunakan bahan pembelajaran yang diberikan oleh UT melalui internet seperti tutorial secara online (Tuton), suplemen web , televisi internet (I- TV), dan latihan mandiri online (LM - Online). Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menggambarkan sikap mahasiswa untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran terbuka dan jarak jauh, dan (2) untuk menggambarkan hubungan antara karakteristik mahasiswa dengan sikap mereka dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada media pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan pengamatan di Kantor Wilayah (UPBJJ-UT) di Serang dan Bengkulu. Sampel sebanyak 52 mahasiswa dipilih secara acak sebagai responden. Data dianalisis melalui uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan sikap mahasiswa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran terbuka dan jarak cukup bagus. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan latar belakang pendidikan mahasiswa secara signifikan berkorelasi dengan sikap mereka untuk menggunakan suplemen web dan I-TV. Tempat tinggal mahasiswa secara signifikan berkorelasi dengan sikap mereka untuk menggunakan I- TV. Ada juga hubungan yang signifikan antara ketersediaan fasilitas internet dan kepemilikan komputer dengan sikap mereka untuk menggunakan Tuton , suplemen web dan I- TV .