Journal articles on the topic 'Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Sowolino, Bertho Orbain, Prayoga Luthfil Hadi, Zakaria Mujahid, and Wimpy Santosa. "KAJIAN PERUBAHAN MANUAL SUPERVISI JALAN DENGAN SPESIFIKASI UMUM 2018 BINA MARGA." Jurnal Transportasi 19, no. 3 (January 6, 2020): 151–60. http://dx.doi.org/10.26593/jt.v19i3.3667.151-160.
Full textAbstract:
Abstract In order to support the acceleration of Indonesia's economic growth, massive infrastructure development must be carried out. The movement of goods and people must be able to run smoothly to accelerate economic growth. One type of infrastructure that can provide direct support is road infrastructure. Roads have an important role in regional development both from economic, social, cultural and environmental aspects. With its flexible nature, it can reach various regions and its development methods are relatively easy, the road being a favorite infrastructure to be developed. To achieve good quality road construction, a general specification must be met. In 2014, the Directorate General of Highways issued the 2010 General Specification (Revision 3) which was completed with the Road Supervision Manual document that referred to the specification. But with the increasing need for quality road construction and increasing awareness of the importance of maintenance activities, in 2018 the Directorate General of Highways issued a General Specification 2018. Therefore, it is necessary to understand the changes of the General Specifications and changes in the Road Supervision Manual. Keywords: infrastructure development, road construction, general spesification, supervision manual Abstrak Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur secara masif harus dilakukan. Pergerakan barang dan orang harus dapat berjalan secara lancar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, salah satu jenis infrastruktur yang dapat memberikan dukungan secara langsung adalah infrastruktur jalan. Jalan memiliki peranan penting dalam pengembangan wilayah, dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan sifatnya yang fleksibel, karena dapat menjangkau berbagai daerah dan metode pembangunannya yang relatif mudah, jalan menjadi infrastruktur favorit untuk dikembangkan. Untuk menghasilkan kualitas pembangunan jalan yang baik diperlukan suatu spesifikasi umum yang harus dipenuhi. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 yang dilengkapi dengan dokumen Manual Supervisi Jalan yang mengacu pada spesifikasi tersebut. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan kualitas pembangunan jalan serta meningkatnya kesadaran akan pen-tingnya kegiatan pemeliharaan, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2018. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap perubahan Spesifikasi Umum tersebut dan perubahan Manual Supervisi Jalan. Kata-kata kunci: pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, spesifikasi umum, manual supervisi
2
Ernawati, Ernawati, and Hary Yuswadi. "Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency." Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, no. 2 (August 6, 2018): 38. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632.
Full textAbstract:
Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors.
Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service.
Referensi:
Cresswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Duverger, Maurice.1998.Sosiologi Politik.Jakarta:RajaGrafindo Persada.
E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Ferystiawan, Mirza. 2010. Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk.
Jayanti,Nur.2006. Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pasandaran, Efendi.1988.Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi. Jakarta:PT.Gramedia.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University.
Pusposutardjo, Suprodjo.2001. Pengembagan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
Soekanto,Soerjono.2012.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya.
Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana.
Syahyuti. 2006. Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara.
Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press.
Yuswadi, Hary. 2005. Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jember: Kompyawisda Jatim.
---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
3
Hartanto. "Pengembangan Lanjutan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System di Direktorat Jenderal Bina Marga." Media Informatika 20, no. 1 (March 31, 2021): 31–40. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v20i1.55.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan lanjutan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial.
Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya. Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
4
Hartanto. "Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System pada Direktorat Jenderal Bina Marga." Media Informatika 19, no. 2 (August 18, 2020): 65–71. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v19i2.43.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan dan penerapan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial. Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya.
Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
5
Tju, Teja Endra Eng, and Ratna Ujian Dari. "Rancang Bangun Sistem Pelaporan Pemilihan Kepala Desa di Kementrian Dalam Negeri Indonesia." KRESNA: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (May 31, 2023): 67–76. http://dx.doi.org/10.36080/kresna.v3i1.63.
Full textAbstract:
Sistem pelaporan pemilihan kepada desa diperlukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan tujuan pengumpulan data yang efektif dan efisien, pengelolaan data terpusat dan terintegrasi, pembuatan laporan akan terjaga konsistensinya. Rancang bangun sistem mengadopsi metodologi Waterfall dan Agile yang disesuaikan kebutuhan dengan 4 (empat) tahap awal yaitu plan and discovery; design; coding and development; testing. Teknik yang digunakan terdiri dari fishbone diagram, activity diagram, use case diagram, use case description, class diagram, logical record structure, relational database model, database specification, menu structure, user interface, sequence diagram, usability testing. Dari hasil penilaian diperoleh efficiency 70, error-free 80, learnability 75, memorability 85, satisfaction 90, yang berarti telah memenuhi kebutuhan pengguna
6
Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (March 28, 2018): 43. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57.
Full textAbstract:
Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).
7
Yasni, Raynal, and Heri Yulianto. "PERAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA." Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi 4, no. 1 (November 30, 2020): 39–63. http://dx.doi.org/10.35837/subs.v4i1.819.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap indeks Theil provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
8
Fajar, Muhamad Nur. "CHALLENGES OF INTEROPERABILITY GOVERNANCE IN VILLAGE AND SUB-DISTRICT PROFILE INFORMATION SYSTEM AS AN EFFORT TO SUPPORT THE ONE DATA INDONESIA PROGRAM." Jurnal Analis Kebijakan 7, no. 1 (July 13, 2023): 48–68. http://dx.doi.org/10.37145/jak.v7i1.601.
Full textAbstract:
Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Sistem tersebut digunakan untuk memfasilitasi entry data oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan sekaligus menjadi sumber data dan informasi terkait profil seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi pakai (interoperabilitas) data serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Informasi Prodeskel berpotensi untuk dapat mendukung secara optimal program tersebut melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik maupun teknis.
9
Maryam, Maryam, and Kurnia Hadi Putra. "Analisis Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Dengan Metode Bina Marga (Studi Kasus: Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya)." Jurnal Teknologi dan Manajemen 1, no. 2 (July 31, 2020): 125–34. http://dx.doi.org/10.31284/j.jtm.2020.v1i2.1113.
Full textAbstract:
Indonesia mempunyai peraturan dan pedoman dalam perencanaan struktur perkerasan jalan yang merupakan hasil modifikasi dan penyesuaian dari negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Dirjen Bina Marga secara bertahap melakukan pembaruan standar pada peraturan tentang desain manual perkerasan jalan yang terus dikembangkan dan disempurnakan, sehingga terdapat perbedaan perencanaan perhitungan pada setiap metodenya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam merencanakan tebal perkerasan lentur pada pada Metode Bina Marga 1987, Bina Marga 2002, Bina Marga 2011, Bina Marga 2013, dan Bina Marga 2017 dengan studi kasus Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya dan membandingkan hasil Perencanaan pada kelima metode tersebut. Metode yang digunakan adalah metode observasi tidak terstruktur dan pengumpulan data berupa data primer tentang kondisi wilayah pada Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya dan data sekunder berupa data LHR, data CBR, data geometrik jalan dan data curah hujan. Berdasarkan hasil perbandingan dari perencanaan tebal perkerasan jalan untuk Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya adalah Apabila CTB sulit untuk diimplementasikan atau sumber daya tidak memadai untuk mengerjakannya, maka solusi menggunakan lapis pondasi Agregat Kelas A dan Kelas B dapat digunakan. Maka metode efektif yang dapat digunakan adalah Metode Bina Marga 2002, diperoleh hasil sebagai berikut: pada lapis permukaan menggunakan AC – WC dengan tebal 5 cm dan AC – BC dengan tebal 20 cm, Lapis pondasi atas menggunakan Agregat Kelas A (CBR 95%) dengan tebal 15 cm, dan Lapis pondasi bawah menggunakan Agregat Kelas B (CBR 80%) dengan tebal 20 cm.
10
Sihombing, Januardo Sulung Partogi. "REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF." Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (May 13, 2020): 140. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.
Full textAbstract:
<p>Dalam rangka melakukan ultimasi atas kinerja kelembagaan otoritas pajak di Indonesia, maka diperlukan sebuah studi hukum yang berlatar belakang sosial. Intisari dari pemberlakuan nilai atas hasil kajian ini akan bermuara pada urgensi untuk mewujudkan tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam artikel ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah jika ditilik lebih lanjut dari skala penerimaan pungutan pajak wajib dalam tugasnya sebagai <em>backbone</em> di pos penerimaan negara, Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, namun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (<em>reinstitutionalization of norms</em>), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi <em>budgetair </em>dan <em>regulerend</em>nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.</p>
11
Firmansyah, Amrie, and Rahmat Hollyson. "Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia." Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis 6, no. 2 (September 20, 2021): 177–93. http://dx.doi.org/10.24967/ekombis.v6i2.1529.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi, kompetensi pegawai, komitmen organisasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik negara (BMN) pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Kuisioner disebarkan kepada 199 orang pengelola Barang Milik Negara melalui google form. Jumlah kuisioner yang telah diisi responden melalui secara lengkap berasal dari 63 responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan BMN, namun kompetensi pegawai dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi sangat mendominasi untuk dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, namun kompetensi pegawai dan komitmen organisasi tidak terlalu berkontribusi dalam kesuksesan pengelolaan BMN.
12
Faraknimela, Elthon, Mary Selintung, and Alpius. "Penggunaan Styrofoam Sebagai Bahan Tambah Campuran AC-BC Menggunakan Batu Sungai Pucak Kabupaten Maros." Paulus Civil Engineering Journal 4, no. 4 (December 27, 2022): 687–97. http://dx.doi.org/10.52722/pcej.v4i4.557.
Full textAbstract:
Styrofoam merupakan jenis polimer plastik yang bersifat thermoplastic dimana jika dipanaskan akan meleleh atau menjadi lunak dan mengeras atau kembali menjadi padat jika didinginkan. Styrofoam banyak ditemui di beberapa tempat utamanya pada gudang toko elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan Styrofoam sebagai bahan tambah pada campuran AC-BC menggunakan batu Sungai Pucak. Tahapan awal penelitian dimulai dengan serangkaian pengujian karakteristik agrgat kasar, halus, dan filler kemudian merancang komposisi campuran untuk pengujian Marshall Immersion dan Marshall konvensional untuk memperoleh nilai Stabilitas Marshall Sisa ( SKS ). Penelitian ini dilakukan dan bertempat pada Laboratorium Jalan dan Aspal Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dengan menggunakan kadar 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% menunjukkan bahwa penggunaan bahan tambah pada campuran AC-BC mampu mengisi stabilitas, VIM , VMA, flow, dan VFB dan juga syarat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Marga 2018 juga telah terpenuhi.
13
Bender, George Wilhelm. "Penggunaan Tiktok Dalam Kampanye Sadar Stunting 2022 Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting." Jurnal Public Relations (J-PR) 3, no. 2 (January 19, 2023): 131–38. http://dx.doi.org/10.31294/jpr.v3i2.1699.
Full textAbstract:
Indonesia mempunyai tantangan besar dalam menikmati bonus demografi tahun 2020-2030 dimana dimana komposisi penduduk terdiri dari penduduk berusia produktif mencapai dua kali lipat penduduk berusia non produktif dikarenakan masih tingginya tingkat prevalensi stunting. Sebab stunting bukan hanya masalah tinggi badan di bawah rata-rata namun juga memperlambat perkembangan kecerdasan, keterbelakangan mental, kemampuan belajar yang rendah, serta risiko penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas. Untuk mencapai penduduk usia produktif yang berkualitas berbagai upaya dijalankan oleh pemerintah Indonesia diantaranya dengan kegiatan komunikasi lewat Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dalam kampanye #SadarStunting. Mulai digunakannya media sosial Tiktok dalam kampanye tersebut seiring dengan strategi sasaran yang lebih mengarah kepada kaum muda sebagai orang tua masa depan. Tiktok sebagai media sosial yang paling pesat perkembangan penggunanya di Indonesia pada mulanya dianggap media sosial pinggiran karena banyak mengandung konten negatif. Namun berkembang menjadi media sosial yang banyak disukai kaum muda dan efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif kepada kaum muda termasuk kampanye #SadarStunting 2022. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana kampanye publik #SadarStunting 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dengan menggunakan media sosial Tiktok dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap stunting.
Keyword: media sosial, tiktok, kampanye, stunting
14
Nasri, Jelman, Taufiqurrochman Taufiqurrochman, and Debbie Fitry. "SISTEM PENGOLAHAN DATA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA." JRIS: JURNAL REKAYASA INFORMASI SWADHARMA 4, no. 1 (January 30, 2024): 54–62. http://dx.doi.org/10.56486/jris.vol4no1.430.
Full textAbstract:
The implementation of bureaucratic reform in government is accelerated by the implementation of e-government technology. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Setditjen BUK) uses a manual office administration system. It requires a lot of office stationery supplies, time, and energy to process documents to distribute. Another problem is that searching for documents is difficult. The research objective is to build an incoming mail and outgoing mail data processing system that can convey information in detail, briefly and clearly, easy to understand with an attractive appearance. The data collection methodology used is observation by looking directly at the workings of the sections related to recording the results of activities, and also seeing firsthand the system that works in e-office data processing. In addition, the interview method is used to find out the problems that arise or are experienced by research sources. The result is the design of incoming and outgoing mail data processing applications with complete information delivery according to user needs.
15
Hamriani, Hamriani. "PENINGKATAN KEGIATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL PADA KELURAHAN BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR." Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 01 (June 8, 2022): 59–66. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26294.
Full textAbstract:
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Pengabdian ini dilaksanakan dalam pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebutkurang memiliki fasilitas pada bidang tersebut. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Bontokadatto sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Bontokadatto. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bontokadatto.
16
Marianto, Kristiloresta, Alpius, and Charles Kamba. "Pengujian Karakteristik Campuran HRS-WC menggunakan batu sungai Makawa Kecamatan Walenrang Utara." Paulus Civil Engineering Journal 2, no. 2 (August 14, 2020): 128–37. http://dx.doi.org/10.52722/pcej.v2i2.127.
Full textAbstract:
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji karakteristik campuran HRS-WC dengan memanfaatkan agregat batu sungai Makawa Kecamatan Walenrang Utara berdasarkan pengujian laboratorium. Metodologi dalam penelitian ini adalah melakukan serangkaian pengujian karakteristik berupa agregat kasar, agregat halus, filler dan aspal lalu merancang komposisi campuran kemudian membuat benda uji berupa campuran HRS-WC serta pengujian Marshall konvensional untuk panentuan KAO setelah itu pembuatan benda uji KAO untuk mendapatkan Indeks Perendaman (IP) / Indeks Kekuatan sisa (IKS). Hasil penelitian yang dilakukan di laboratorium Jalan dan Aspal Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, menunjukkan bahwa karakteristik bahan perkerasan berupa agregat batu sungai Makawa kecamatan Walenrang Utara memenuhi spesifikasi bahan lapisan permukaan jalan. Melalui uji Marshall diperoleh karakteristik campuran HRS-WC dengan kadar aspal 5,9%, 6,4%, 6,9%, 7,4%, 7,9% memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Spesifikasi Umum2018. Hasil pengujian Marshall Immersion campuran HRS-WC pada kadar aspal optimum 6,4% mendapakan Indeks Perendaman (IP)/Indeks Kekuatan Sisa (IKS) / Durabilitas campuran sebesar 94,41% yang berarti melampaui syarat batas yaitu ≥ 90% sehingga campuran tahan terhadap perendaman dalam air
17
Priyadi, Dhisa Tania, Mahendro Sumardjo, and Santosa Iman Mulyono. "PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASIONAL, DAN JOB INSECURITY TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) (STUDI PADA PEGAWAI NON-PNS KEMENTERIAN SOSIAL RI)." Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 1 (September 21, 2020): 10–22. http://dx.doi.org/10.31933/jimt.v2i1.282.
Full textAbstract:
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan job insecurity terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai honorer Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sampel yang digunakan sebesar 75 responden dengan menggunakan teknik probability sampling, khususnya simple random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.259; 2) Komitmen Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.777; dan 3) Job Insecurity menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.071.
18
Afif, Ahmad. "PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT KELURAHAN CABENGE KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TENTANG URGENSI KEBERSIHAN." Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 01 (June 7, 2022): 29–34. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26285.
Full textAbstract:
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di kelurahan Cabenge kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang kesehatan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian kesadaran tentang urgensi kebersihan masih sangat minim. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Cabenge. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Cabenge.
19
Tike, Arifuddin. "PENINGKATAN KUALITAS POTENSI MASYARAKAT PADA DESA KASSI BULENG KECAMATAN SINJAI BORONG PADA BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN." Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 01 (June 8, 2022): 43–50. http://dx.doi.org/10.24252/pangabdi.v1i01.26292.
Full textAbstract:
Pengabdian Masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat oleh dosen dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat kelurahan/desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bidang sosial dan keagamaan, mengingat bahwa pada lokasi pengabdian tersebut memiliki potensi pada bidang tersebut, namun belum terlaksana secara maksimal oleh karena kekurang sarana. Metode yang digunakan adalah metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cabenge sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Kassi Buleng. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat di Desa Kassi Buleng
20
Sosang, Irene Sion Kondo, Alpius, and Rais Rachman. "Pemanfaatan Agregat Sungai Mawa Kecamatan Cendana Dalam Campuran AC-WC." Paulus Civil Engineering Journal 2, no. 1 (August 6, 2020): 53–57. http://dx.doi.org/10.52722/pcej.v2i1.121.
Full textAbstract:
Penelitian ini di maksudkan untuk menguji karakteristik campuran AC-WC dengan memanfaatkan agregat dari sungai Mawa Kecamatan Cendana. Metode dalam penelitian ini adalah melakukan serangkaian pengujian karakteristik berupa agregat halus, kasar, dan filler lalu merancang komposisi campuran kemudian pembuatan benda uji berupa campuran AC-WC serta pengujian Marshall untuk mendapatkan karakteristik campuran dan pengujian Marshall Immersion untuk mendapatkan Indeks Perendaman (IP) / Indeks Kekuatan Sisa (IKS) / Durabilitas campuran yang berkadar aspal optimum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik bahan perkerasan berupa agregat dari sungai Mawa Kecamatan Cendana memenuhi spesifikasi sebagai bahan lapisan permukaan jalan. Melalui uji Marshall diperoleh karakteristik campuran AC-WC dengan kadar aspal 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7% memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Spesifikasi Umum 2018. Hasil pengujian Marshall Immersion campuran AC-WC pada kadar aspal optimum 7% mendapatkan Indeks Perendaman (IP) / Indeks Kekuatan Sisa (IKS) / Durabilitas campuran sebesar 94,81% yang berarti melampaui syarat batas yaitu ≥ 90% sehingga campuran tahan terhadap perendaman dalam air.
21
Almufid, Almufid. "Perencanaan Geometerik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang -Undang No.38 tahun 2012 Tentang Jalan." Jurnal Dinamika UMT 1, no. 2 (March 1, 2016): 34. http://dx.doi.org/10.31000/dinamika.v1i2.576.
Full textAbstract:
Jalan raya merupakan infra struktur penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di suatu daerah. Kualitas yang baik sangat diutamakan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Perencanaan jalan raya terdiri dari perencanaan geometrik jalan dan perencanaan tebal perkerasan jalan. Peraturan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang pada umumnya digunakan dalam perencanaan jalan di Indonesia pada periode tertentu dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan perencanaan jalan yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Hasil dari perencanaan tebal perkerasan jalan sangat berpengaruh pada besarnya biaya yang dibutuhkan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Wikipedia). Definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel (UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan), Manual Desain Perkerasan Jalan Kementerian PU Direktorat Jenderal Bina Marga (Nomor : 02/M/BM/2013) Kata Kunci: Jalan Raya, Peruntukan Fungsi Jalan Raya , Perencanaan Tebal Jalan Raya
22
Hartono, Sony, and Riani Budiarsih. "Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia." Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 4, no. 1 (September 11, 2022): 132–46. http://dx.doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740.
Full textAbstract:
Semakin populernya aset kripto di Indonesia, memicu transaksi aset kripto yang semakin besar. Besarnya transaksi aset kripto di Indonesia tentu memiliki potensi pajak yang besar pula. Namun, sampai Mei 2022, investor kripto di Indonesia belum dikenakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memotret karakteristik investor aset kripto di Indonesia dan persepsi atas penerapan pajak terhadap transaksi aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai ketertarikan yang kuat dan kesan yang positif terhadap aset kripto. Antusiasme berinvestasi terhadap aset kripto terlihat sangat besar, meskipun mereka tahu jika aset kripto berisiko tinggi dengan fluktuasi harga yang besar. Kesan positif dan antusiasme responden atas kepemilikan aset kripto juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Respon mayoritas responden terhadap rencana penerapan pajak kripto sangat baik dengan tingkat resistensi yang rendah. Hal ini merupakan dukungan kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk penerapan pajak kripto dengan potensi tingkat kesuksesan yang tinggi.
23
Uswatusolihah, Uus, and Sangidun Sangidun. "INTERAKSI SOSIAL MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (MHTI) PASCA PEMBUBARAN." YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 13, no. 2 (December 28, 2018): 349–69. http://dx.doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp349-369.
Full textAbstract:
Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana interaksi dan komunikasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Kabupaten Banyumas pasca pembubaran organisasi HTI. Pembubaran HTI ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI pada hari Rabu pada 19 Juli 2017 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
Penelitian ini menemukan bahwa Muslimah Hizbut Tahrir Indoensia Kabupaten Banyumas mempersepsi bahwa pembubaran organisasinya merupakan sebuah tindakan sewenang-wenang pemerintah. Mereka menilai diri mereka sebagai kelompok yang terdzalimi, dan korban ketidakadilan penguasa, yang menurut penilaian mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan memandang segala permasalahan berdasarkan pemikiran dan sudut pandangnya sendiri. Kondisi ini justru membuat mereka menjalin hubungan yang semakin erat dengan sesama pengurus dan anggota mereka dengan tetap melakukan kegiatan namun tidak bersifat terbuka.
Interaksi sosial para muslimah HTI Kabupaten Banyumas memiliki dua bentuk, yakni interaksi sosial sebagai pengurus organisasi atau dalam hal ini komunikasi organisasi dan interaksi sosial sebagai pribadi. Secara organisatoris, pihak MHTI merasakan ada perbedaan pola interaksi dan komunikasi dari beberapa organisasi lain terhadap organisasi HTI. Namun secara individual dan pribadi hampir seluruh anggota MHTI Kabupaten Banyumas tetap berinteraksi sosial dengan warga mayarakat lain, baik dilingkungan tempat tinggalnya, maupun tempat kerjanya. Interaksi yang dilakukan adakalnya dalam bentuk kerja sama dan akomodasi. Para anggota muslimah HTI berusaha tidak membawa-bawa organisasi dalam interaksi sehari-hari.
24
Ruswanto, Ruswanto, Moch Zainuddin, and Hery Wibowo. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL KEPADA ORANG DENGAN DISABILITAS MENTAL EKS PSIKOTIK DI PANTI SOSIAL BINA LARAS “PHALA MARTHA” SUKABUMI." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 3 (July 1, 2015): 400. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v3i3.13784.
Full textAbstract:
Orang dengan disabilitas mental eks psikotik adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental atau tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa yang oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dan dengan faktor penyebab utama adalah adanya kerusakan/tidak berfungsinya salah satu atau lebih Sistem Syaraf Pusat (SSP) yang terjadi sejak lahir, penyakit, kecelakaan dan juga karena keturunan. Oleh sebab itu, orang dengan disabilitas mental eks psikotik membutuhkan suatu bentuk pelayanan sosial dalam rangka mengembalikan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial bagi penderita gangguan jiwa Psikotik selama ini dilaksanakan melalui sistem dalam panti, seperti Panti Sosial Bina Laras (PSBL) “Phala Martha” Sukabumi. PSBL Phala Martha merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. PSBL Phala Martha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut kepada orang dengan disabilitas mental eks psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta pemberian informasi dan rujukan. Subyek dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di lingkungan PSBL Phala Martha. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif
25
Wicaksono, Muhammad Wildan. "PODCAST SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL (ANALISIS WACANA DIGITAL PADA PODCAST MENDOAN “BUKANNYA MENGINJAK DEWASA MALAH MENGINJAK GULUNE WONG” DI SPOTIFY TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN OLEH MARIO DANDY)." Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique 6, no. 1 (October 24, 2023): 107–21. http://dx.doi.org/10.62144/jikq.v6i1.245.
Full textAbstract:
Kasus penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Mario Dandy terhadap David Ozora kerap menjadi sorotan bagi masyarakat. Kasus ini menuai kritik sosial yang diluncurkan masyarakat terhadap pejabat negara melalui berbagai media, termasuk new media. Penyampaian kritik sosial melalui new media dilakukan oleh podcast Mendoan di Spotify. Salah satu episodenya, yakni “Bukannya Menginjak Dewasa Malah Menginjak Gulune Wong”, podcast Mendoan melakukan kritik sosial terhadap kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. Penulis melakukan analisis terhadap episode podcast tersebut sebagai subjek penelitian dengan metode analisis wacana digital yang memperhatikan empat hal, yakni teks, konteks, tindakan dan interaksi, serta ideologi dan kekuasaan. Penulis menemukan bahwa teks episode tersebut kental akan kritik sosial terutama penjelasan dan reaksi terhadap kasus Mario Dandy, isu perpajakan, anak orang kaya, serta pengguna motor gede. Konteks podcast yang terdiri dari latar belakang Mendoan sebagai Warga Negara Indonesia, pembayar pajak, berasal dari Jawa Timur, mantan penyiar radio, dan komedian menunjukkan kompetensinya dalam melakukan kritik sosial. Melalui Twitter, tindakan dan interaksi di luar podcast tersebut juga menunjukkan satire, kekesalan, hingga kecaman yang mengandung kritik. Ideologi dan kekuasaan podcast melalui karakternya sebagai new media tanpa meninggalkan fungsinya sebagai perkembangan dari media konvensional memberikan dampak terhadap social justice sekaligus menampung pendapat berbagai kalangan masyarakat.
26
Salsabila Rizky Septinia Sari, Anggun Amanda Endah Pratiwi, Indrawan Dona Kumara, Sri Ramadhani Asda, and Andreas Wahyu Gunawan. "PENGARUH TRAINING SATISFACTION, SUPERVISOR SUPPORT TERHADAP TURNOVER INTENTION YANG DI MEDIASI OLEH WORK ENGAGEMENT DI DIRJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI." Sains Manajemen 7, no. 2 (December 21, 2021): 109–28. http://dx.doi.org/10.30656/sm.v7i2.4023.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Training Satisfaction, Supervisor Support terhadap Turnover Intention yang dimediasi oleh Work Engagement. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu sebanyak 130 responden. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan AMOS versi 23. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh Training Satisfaction terhadap Work Engagement, terdapat pengaruh Supervisor Support terhadap Work Engagement, terdapat pengaruh Work Engagement terhadap Turnover Intention. Hasil selanjutnya, ditemukan bahwa terdapat pengaruh Training Satisfaction terhadap Turnover Intention yang dimediasi oleh Work Engagement, dan terdapat pengaruh Supervisor Support terhadap Turnover Intention yang dimediasi oleh Work Engagement. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada Kepala Subbag Kepegawaian dan Kepala Bidang untuk menjaga tingkat Training Satisfaction yang secara efektif berpengaruh pada kualitas performa pegawai serta dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan, mempertahankan sikap positif dalam hal memberikan dukungan kepada pegawai sehingga mereka merasa terikat secara emosional, meningkatkan partisipasi pegawai dalam menyelesaikan tugas untuk menciptakan Work Engagement, dan mencegah terjadinya Turnover Intention yang tinggi agar kinerja organisasi dan produktivitas perusahaan tetap efektif.
27
Fachrudin, Mohammad. "ANALISIS IMPLEMENTASI BBM SEBAGAI OBYEK CUKAI." JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI 6, no. 2 (December 29, 2022): 304–22. http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1775.
Full textAbstract:
Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-9 negara paling tercemar dari 106 negara. Penyebab utama pencemaran adalah bahan bakar minyak. Sementara itu, pengeluaran devisa untuk impor bahan bakar minyak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Alternatif pengendalian bahan bakar minyak adalah dengan mengenakan cukai pada bahan bakar minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah bahan bakar minyak layak untuk dikenakan dan dipungut cukai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kelayakan diukur dengan menggunakan lima parameter, yaitu filosofis, hukum, sosial ekonomi, referensi (praktik terbaik), dan operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan bakar minyak memenuhi kriteria untuk dijadikan objek cukai dan layak untuk dikenakan pungutan cukai. Tarif cukai spesifik adalah pilihan yang paling mungkin. Saat pelunasan cukai dibayar di kawasan pabean dan di pabrik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki sumber daya teknis dan administratif yang mampu melakukan pemungutan cukai bahan bakar.
28
Haramaini, Muhammad Nashiruddin. "Kajian Aspek Keberlanjutan Program Kelistrikan Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan Off Grid Oleh Direktorat Jenderal Ebtke Di Indonesia." Journal of Economics and Business UBS 12, no. 6 (January 10, 2024): 3730–46. http://dx.doi.org/10.52644/joeb.v13i1.927.
Full textAbstract:
Indonesia berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi 88.3% pada tahun 2015 menjadi 99,63% pada 2022. Capaian ini diantaranya dengan mengejar elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan transmigrasi, banyak diantaranya di pulau-pulau terpencil. Usaha ketenagalistrikan di Indonesia yang hanya melibatkan sedikit sektor swasta menyebabkan listrik pedesaan harus ditanggung oleh pemerintah. Salah satu program penting adalah penerapan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan (ET). Tugas ini dibebankan kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE). Tujuan utama program ini adalah meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus meningkatkan porsi ET pada bauran energi nasional. Kajian ini bertujuan meneliti sejauh mana program ini dilaksanakan dan mendapatkan aspek keberlanjutan yang penting untuk mengevasluasi keberhasilan program tersebut. Kajian ini membatasi hanya untuk program kelistrikan pedesaan yang dibiayai APBN DJ EBTKE dengan jenis pembangkit PLTMH dan PLTS. Kebaruan penelitian ini menggunakan data terakhir sampai 2022 dan kajian literatur kualitatif untuk melihat aspek keberlanjutannya. Keberhasilan program ini dievaluasi menggunakan aspek keberlanjutan. Temuan kajian ini mendapatkan bahwa program ini dinilai baik pada dimensi teknis, sosial/ etis, dan lingkungan. Tetapi program ini sangat kurang jika dinilai dari dimensi ekonomi dan organisasi/ institusi. Kebijakan pemerintah pusat yang berbasiskan capaian tahunan anggaran APBN cenderung menggunakan pendekatan top-down dan menetapkan tujuan jangka pendek, dengan indikator kapasitas pembangkit terpasang (installed capacity). Sedangkan komunitas pedesaan sebagai pengguna dan stakeholder kunci program ini cenderung diperlakukan sebagai penerima bantuan dan kurang dilibatkan secara penuh. Akibatnya keberlanjutan pembangkit yang terpasang menjadi tantangan besar di masa mendatang.
29
Shodiq, M. Nur, and Joko Nur Mulyono. "The Role of Disaster Preparedness Agency in Flood and Landslide in Kalijompo Plantation Jember." Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, no. 2 (August 6, 2018): 25. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16630.
Full textAbstract:
Abstract
Indonesia which is rich in natural landscapes such as mountains, valleys and rivers has a risk of flash floods and landslides. Risks are increasing because of the equator crossing Indonesia and the exploitation of nature by humans. These landscape characteristics, as well as the potential for flash floods and landslides, are also found in the Kalijompo Plantation, Jember Regency. thus alertness to disaster is needed. This research was conducted to describe and analyze institutions in alert to flash floods and landslides in the Kalijompo Plantation, Jember Regency. This study uses a qualitative approach through conducting interviews, documentation, and observation. Anthony Giddens' agency theory is borrowed as a theoretical approach. The findings of this study are agencies acting as facilitators, provocateurs, and motivators in disaster alertness. Agency motives in this context are social and economic.
Keywords: Agency, Vigilance, Banjir Bandang, Land Slide
Referensi:
Buku:
Giddens, Anthony. 1984. Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Terjemahan oleh Maufur dan Daryatno. 2010. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society. Diterjemahkan oleh: Sujono, Adi Loka. Cetakan Keempat tahun 2011. Yokyakarrta: Topprint.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendektan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Jurnal dan Skripsi:
Cahya, Deden Yoga Dwi. 2016. Peran FMU Darmaning Lestari dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Istifadah, Evaatul. 2017. Agensi dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat (Fenomenologi Aktivis Lingkungan dalam Mengolah Limbah Sampah Organik di Kampung Ujung Banyuwangi). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Nandi. 2007. Longsor. Jurusan Pendidikan Geografi. Bandung. FPIPS-UPI.
Dokumen:
Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal SDA Kementrian PU Bekerjasama dengan JICA. 2012. Petunjuk Tindakan dan Sistem Mitigasi Banjir Bandang. Dinas Pekerjaan Umum. Padang.
30
Suryanto, Suryanto, Indra Suharyanto, and Nasrul Arfianto. "ANALISIS SIMPANG APILL PEREMPATAN PELEMGURIH DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA." CivETech 6, no. 1 (February 1, 2024): 66–82. http://dx.doi.org/10.47200/civetech.v6i1.2248.
Full textAbstract:
Pendataan dan analisis arus lalu-lintas di Simpang APILL Perempatan Pelemgurih yang berlokasi di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan. Setiap kendaraan yang terkena lampu merah, untuk dapat melintas mengalami lampu hijau lebih dari sekali, hal ini menunjukkan tingginya derajat kejenuhan, panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti dan tundaan yang terjadi. Analisis Simpang APILL digunakan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2023. Langkah yang dilakukan dengan mengisi Formulir dai PKJI : a) Formulir SA-I untuk penyiapan data geometri, pengaturan lalu lintas, dan lingkungan; b) Formulir SA-II untuk penyiapan data arus lalu lintas; c) Formulir SA-III untuk menghitung wMS dan wHH; d) Formulir SA-IV untuk menghitung waktu isyarat (s, wH, wM, wK) dan C; dan e) Formulir SA-V untuk menghitung DJ, PA, NKH, dan T. Pengaturan pada empat fase pada Simpang APILL Perempatan Pelemgurih menunjukkan nilai kinerja yang tidak baik, derajat jenuh Dj tinggi (lebih dari 0.85), antrian PA yang panjang, jumlah kendaraan terhenti NKH yang banyak, dan tundaan T yang tinggi, sehingga perlu mengubah Rencana Simpang APILL untuk memperbaiki Kinerja Lalu Lintasnya.
31
Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 3 (November 24, 2019): 339. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358.
Full textAbstract:
Overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan masalah utama pengelolaan sistem pemasyarakatan. Jumlah overcrowded meningkat tiap tahun dan terjadi dihampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah overcrowded adalah meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengurangi jumlah warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perananan pembimbing kemasyarakatan dalam Penanganan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian bersifat yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data yang bersifat kuantitatif. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam proses restorative justice, reintegrasi sosial, dan pembinaan dan rehabilitasi. Berdasarkan data di sistem database pemasyarakatan, keberhasilan proses diversi pada proses peradilan anak cukup tinggi, hal ini berdampak pada berkurangnya anak berhadapan hukum yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam program reintegrasi sosial Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam pemberian hak warga binaan pemasyarakatan menjalani hukuman di Luar Lembaga Pemasyarakarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan, assesment resiko dan kebutuhan yang berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan dan rehabilitas narkotika. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani overcrowded Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus meningkatkan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, dan menambah jumlah balai pemasyarakatan serta menambah anggaran bimbingan kemasyarakatan.
32
Kiloes, Adhitya Marendra, Apri Laila Sayekti, and Muhammad Jawal Anwarudin Syah. "Evaluasi Daya Saing Komoditas Kentang di Sentra Produksi Pangalengan Kabupaten Bandung." Jurnal Hortikultura 25, no. 1 (April 13, 2016): 88. http://dx.doi.org/10.21082/jhort.v25n1.2015.p88-96.
Full textAbstract:
Untuk mengembangkan agribisnis kentang dalam negeri yang mempunyai daya saing tinggi sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor, diperlukan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dengan melakukan promosi dan penyampaian informasi yang relevan kepada para pelaku usaha. Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra produksi kentang di Indonesia. Daerah ini mampu memasok kentang hingga ke pasar ekspor sehingga memegang peranan penting bagi daya saing kentang Indonesia di pasar global. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi daya saing kentang di sentra produksi tersebut. Penelitian bersifat eksploratif dengan menggunakan data primer berupa data usahatani serta input dan output produksi kentang sentra produksi Pangalengan, Kabupaten Bandung. Data sekunder dikumpulkan dari BPS, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan literatur-literatur lain yang menunjang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan <em>policy analysis matrix</em> (PAM). Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa pada skala usaha rerata per hektar biaya produksi kentang di Pangalengan sebesar Rp50.876.255,00 pada harga privat dan Rp48.270.838,00 pada harga sosial. Keuntungan yang dihasilkan sebesar Rp34.353.294,00 pada harga privat dan Rp18.948.129,00 pada harga sosial. Usahatani kentang di Pangalengan sangat layak untuk diusahakan dengan nilai R/C ratio sebesar 1,68 pada harga privat dan 1,39 pada harga sosial. Usahatani kentang di Pangalengan masih mempunyai keunggulan komparatif dengan nilai DRCR sebesar 0,36 dan kompetitif dengan nilai PCR 0,24. Usahatani kentang tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif apabila harga output turun hingga 41% atau harga input naik 87%.
33
Hapsari, Yuni Triana. "PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT PADA KLIEN ASIMILASI (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PATI)." Ristekdik : Jurnal Bimbingan dan Konseling 6, no. 1 (March 23, 2021): 31. http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i1.31-39.
Full textAbstract:
Awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan adanya virus baru yaitu SARS-CoV-2 atau COVID-19. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Salah satu cara untuk mempercepat pengeluaran narapidana dan anak adalah melalui crash program hak integrasi. Narapidana yang mendapat asimilasi di rumah kemudian diserahkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk pembinaan dan pengawasan saat melakukan asimilasi di rumah. Setelah menjalani masa hukuman penjara di Lapas dan Rutan serta dipulangkan keluarganya akibat pandemi COVID-19, mereka tentunya menghadapi berbagai masalah dan problem psikologis dalam kehidupan seharihari. Untuk bisa bertahan dengan kondisi tersebut, manusia harus melakukan psychological adjustment. Dalam proses adaptasi dengan lingkungan dibutuhkandukungan sosial keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial keluarga dengan psychological adjustment pada klien asimilasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Proses pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik acak sederhana, diperoleh 93 sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25. Pengumpulan data menggunakan skala dukungan sosial keluarga (43 item) dan skala psychological adjustment (36 item). Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dengan koefisien determinasi = 0,676 dan koefisien korelasi = 0,822 (p <0,05) dengan sumbangan efektif 67,6%. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang positif antara dukungan sosial keluarga dengan psychological adjustment pada klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.
34
Purwaningsih, Prihatini, Ahmad Gozi, Aulia Fitriani, and Bea Birrulwalidain. "MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA CIHIDEUNG ILIR MELALUI ASPEK PENDIDIKAN, SOSIAL DAN EKONOMI YANG DI TUNJANG DENGAN PENGETAHUAN AGAMA DAN KESEHATAN." Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 3, no. 2 (June 1, 2019): 152. http://dx.doi.org/10.32832/abdidos.v3i2.324.
Full textAbstract:
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan mahasiswa dalam mengabdi kepada masyarakatdengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaankegiatan KKN berlangsung kurang lebih selama satu bulan dan bertempat di Desa CihideungIlir Kecamatan Ciampea. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia mewajibkansetiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yangmemadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat. Sasaran KKN Tematik Terintegrasi bagi masyarakat yakni untuk meningkatkankesadaran masyarakat dalam mengembangkan produktifitas sumber daya pembangunandengan fasilitas yang ada. Kegiatan KKN Tematik Terintegrasi UIKA Bogor Tahun 2018adalah salah satu kegiatan untuk masyarakat dimana pada pelaksanaan kegiatan ini melakukanproses perencanaan sekaligus aksi program Pendampingan masyarakat baik pada aspek sosial,ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan agama maupun teknologi tepat guna secara terpadu.Kelompok 17 ini melakukan kegiatan KKN tematik terintegrasi di salah satu desa yangberada di kecamatan Ciampea tepatnya di Desa Cihideung Ilir. Adapun khalayak sasaran daripemberdayaan masyarakat yang kami lakukan yaitu siswa-siswi sekolah yang ada di kampungtersebut meliputi PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK agar sadar tentang pentingnya aspeksosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama maupun teknologi dalam lingkunganmasyarakat Cihideung Ilir
35
Triwulandari, Bella Bekti, Arfida Boedirochminarni, and Muhammad Firmansyah. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022." JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 7, no. 2 (June 23, 2023): 175–87. http://dx.doi.org/10.32487/jshp.v7i2.1747.
Full textAbstract:
Problematika sosial mengenai kemiskinan adalah problematika yang disebabkan oleh faktor ekonomi, yakni tidak meratanya penyaluran pendapatan dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Kemiskinan melanda negara berkembang bahkan juga melanda negara yang maju. Indonesia merupakan negara berkembang dalam mengupayakan untuk meminimalisir angka kemiskinan. Pulau Jawa menempati peringkat tertinggi dalam angka kemiskinan disebabkan oleh jumlah penduduk berkembang secara pesat dan tak terbatas sehingga ketersedian lapangan kerja tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan pada tahun 2013-2022. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Model pilihan terbaik yang digunakan untuk menganalisis data panel, yaitu Model Random Effect. Dalam penelitian ini menggunakan Eviews 9 sebagai alat untuk menganalisis. Menurut hasil penelitian parsial ditemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan serta pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempengaruhi terhadap kemiskinan.
36
Maslina, Maslina, and Zainul Zainul. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS) DI KOTA BALIKPAPAN." IDENTIFIKASI: Jurnal Ilmiah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 4, no. 2 (November 29, 2018): 18–27. http://dx.doi.org/10.36277/identifikasi.v4i2.49.
Full textAbstract:
Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi/wilayah di ruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) didesain untuk keperluan perlambatan kecepatan kendaraan yang melintasi diarea yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerapan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang sudah diterapkan di Kota Balikpapan saat ini. Metode yang digunakan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Nomor : SK 3236/AJ 403/DRJD/2006 Tentang Uji Coba Penerapan Zona Selamat Sekolah di 11 (Sebelas) Kota Pulau Jawa. Analisa data dilakukan menggunakan statistik distribusi normal (uji Z), dengan membandingkan nilai Zhitung dengan nilai Ztabel dengan tingkat kesalahan 5% untuk perilaku penyeberang, perilaku pengantar dan kecepatan kendaraan. Sedangkan analisa volume lalu lintas mengacu pada Direktorat Bina Jalan Kota (1997) tentang Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Sampel diambil secara acak berdasarkan survei lapangan di sekolah yang sudah menerapkan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS), yaitu SD Kemala Bhayangkari dan SD Kartika V-3. Sebagai pembandingnya adalah sekolah yang belum menerapkan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS), yaitu SD Negeri 002 Balikpapan Tengah dan SD Negeri 006 Balikpapan Tengah. Data diambil pada jam sibuk, yaitu pukul 06.30-07.30 WITA. Hasil menunjukkan bahwa penerapan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di SD Kemala Bhayangkari dan SD Kartika V-3 sangat efektif dalam kategori �Perilaku penyeberang� dan �Perilaku pengantar�. Sementara dalam kategori �Kecepatan kendaraan� kecepatan pengendara yang melintas diarea ZoSS masih melewati batas kecepatan maksimum yang telah ditentukan.
37
Roby Christian Hutasoit. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 1, no. 5 (December 21, 2020): 418–29. http://dx.doi.org/10.36418/jist.v1i5.47.
Full textAbstract:
Pengkajian ”Evaluasi Layanan Kesehatan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan” bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pelaksanaan Layanan Kesehatan pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak serta untuk mengetahui koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan layanan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2018 dengan lokus di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode mixed method. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner survei, studi pustaka dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan promotif; pelayanan kesehatan preventif; dan pelayanan kesehatan kuratif; maupun pelayanan kesehatan rehabilitatif sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan kepuasan penerima pelayanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Hal yang harus diperhatikan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pada Unit Teknis Pemasyarakatan begitu juga dengan ketersediaan obat-obatan. Klinik kesehatan baik pada Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di daerah belum memiliki sumber daya manusia kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan izin praktik dokter serta klinik tersebut belum memiliki izin. Hal lain yang juga harus mendapat perhatian adalah masih banyaknya tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga menyulitkan ketika tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan sakit dan di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Pola koordinasi yang dilakukan selama ini adalah hasil kreativitas dari pimpinan di daerah dengan instansi terkait dibidang pelayanan kesehatan terutama untuk mendapatkan obat.Rekomendasi yang dapat diberikan untuk jangka pendek antara lain adalah agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial RI tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan dan Narapidana. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana pada klinik kesehatan di semua Unit Teknis Pemasyarakatan baik Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara terutama terkait pengadaan obat-obatan, dan juga ambulance. Selain itu, Para medis yang ada di Unit Teknis Pemasyarakatan baik Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara secara periodik agar memberikan sosialisasi layanan kesehatan kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan layanan kesehatan.
38
Nur, Muhammad. "Konstruksi Reputasi dan Responsivitas Instansi Pemerintah Melalui Media Sosial pada Situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia (Analisis Wacana Pada Laman Facebook Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI)." Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 5, no. 3 (September 30, 2020): 217–34. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v5i3.229.
Full textAbstract:
Government agencies are required to continue to work and provide optimal and responsive public services to various issues and conditions. Preaching on social media can be a medium for government agencies to construct certain discourses, such as a responsive attitude to the current emergency situations. DGT as a government agency under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia responsible for managing the State Budget has a business continuity plan (BCP) that is responsive to various situations that occur. This article aims to find and explain the news construction process in the Facebook social media account of DJPb which shows the responsiveness of DJPb in the Covid-19 pandemic situation in Indonesia. This study uses Teun A. Van Dijk's discourse analysis (DA) method to find textual components (news schemes) of the news and texts on DJPb’s Facebook page. The results showed that there was a reputation and responsiveness construction process in the form of discourse produced in the news on DJPb's Facebook social media account during the Covid-19 pandemic situation in Indonesia. DJPb’s responsiveness is important and very necessary to ensure that public services related to disbursement of APBN such as employee salaries, BOS funds, UMi credit, etc. including APBN funds for handling in emergency situations such as the Covid-19 pandemic can continue to run well to support the implementation of government’s programs.
39
Marthaningtyas, Sri, and Hidayatullah Hidayatullah. "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMASYARAKATAN." Jurnal Suara Keadilan 22, no. 1 (June 24, 2022): 91–108. http://dx.doi.org/10.24176/sk.v22i1.8153.
Full textAbstract:
Kebijakan asimilasi bagi narapidana di saat pandemi Covid-19 ini memunculkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 serta kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi di masa pandemi Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, khususnya di Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah eks-karsidenan Pati. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah kualitatif.Kebijakan ini telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, hal ini berkontibusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded dari 103% menjadi 75%. Khusus UPT Pemasyarakatan di eks Karisidenan Pati yang mendapatkan asimilasi di rumah sebanyak 790 narapidana. Menurunnya overcrowded di Lapas/Rutan ini diupayakan dapat dilaksanakan physical dan sosial distancing dalam upaya mencegah penularan Covid-19, hal ini menunjukkan sebagai upaya Negara untuk memenuhi hak konstitusional warga khususnya narapidana dalam mendapatkan perlindungan dari penyebaran virus Covid-19 sesuai amanat UUD 1945 khususnya UU RI No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kendala Pelaksanaan Kebijakan pemberian Asimilasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tiga faktor yaitu kendala Sumber Daya tenaga PK/APK, kendala anggaran negara dan kendala dari klien pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi dirumah saat pandemi Covid-19. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam pembimbingan dan pengawasan narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah.
40
Pratama, Ardhian Setya, Tonny Hermawanto, and Rahayu Isnin Astuti. "Evaluasi Kinerja Simpang Empat Bersinyal Pada Persimpangan Jalan Tanjung - Jalan Aryo Blitar - Jalan Bengawan Solo." Journal of Science Nusantara 2, no. 4 (December 28, 2022): 156–67. http://dx.doi.org/10.28926/jsnu.v2i4.609.
Full textAbstract:
Abstrak
Simpang empat bersinyal Jalan Tanjung, Jalan Aryo Blitar, dan Jalan Bengawan Solo, Pakunden Kota Blitar merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah Kota Blitar ke daerah lainnya seperti Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Kondisi eksisting simpang empat bersinyal ini merupakan wilayah komersial dan pemukiman yang dapat menimbulkan kepadatan simpang pada jam tertentu. Tujuan dilakukan studi ini yaitu mengetahui kinerja simpang empat bersinyal di Simpang Pakunden pada kondisi eksisting serta sepuluh tahun yang akan datang serta solusi penanganan kinerja simpang tersebut. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode SIG yang mengacu pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia MKJI 1997 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengambilan data dilakukan selama 5 hari di pagi, siang, dan sore selama 2 jam di tiap periode waktu. Data yang diperoleh nantinya berupa data primer dan sekunder yaitu data primer berupa data kondisi geometrik jalan, data volume lalu lintas, data waktu sinyal sedangkan data sekunder berupa data jumlah penduduk dan data peta wilayah yang dibutuhkan untuk memperhitungkan nilai derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan, waktu siklus serta tingkat pelayanan pada masing-masing lengan simpang empat bersinyal di Simpang Pakunden. Hasil analisis dan perhitungan kondisi eksisting simpang pakunden sudah memenuhi standart MKJI 1997 yaitu < 0,85 pada semua pedekat, namun masih terdapat panjang antrian yang belum terurai oleh karena itu, solusi penanganan simpang menggunakan alternatif II yaitu perubahan fase sinyal dari 4 fase menjadi 3 fase yang dapat menurunkan jumlah antrian di semua pendekat simpang. Hasil prediksi dengan metode trend linier dan proyeksi geometri pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan serta pertumbuhan arus lalu lintas dari tahun 2022 hingga 2031 cukup signifikan.
Katakunci: Kinerja, Simpang Empat Bersinyal, MKJI 1997
41
Wilhelm Bender, George. "Penggunaan Ahli dan Komunitas dalam Kampanye Sadar Stunting Genbest Tahun 2022." Jurnal Public Relations (J-PR) 4, no. 1 (August 21, 2023): 31–36. http://dx.doi.org/10.31294/jpr.v4i1.2303.
Full textAbstract:
Walau tiap tahun terus mengalami penurunan, prevalensi stunting di Indonesia masih di atas angka yang ditetapkan WHO yaitu di bawah 20%. Stuntung yang ditandai panjang atau tinggi badan yang kurang dibandingkan umurnya pada balita, juga memiliki efek jangka panjang seperti terhambatnya perkembangan fisik dan daya kognitif hingga masalah kesehatan di masa depan. Demi memutus rantai stunting karena stunting berbagai upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting terus dilakukan. Misalnya Program Genbest (Generasi Bersih dan Sehat) sebagai sarana edukasi stunting terutama kepada kaum muda lewat beragam konten digital untuk memasyarakatkan pola hidup bersih dan sehat. Selain menggunakan para influencer yang memiliki jangkauan luas karena jumlah pengikutnya, pengelola kampanye kesehatan Sadar Stunting tahun 2022 melalui program Genbest juga menggunakan para tenaga ahli dan komunitas. Lewat penggunaan tenaga ahli dan komunitas di dunia maya tidak hanya diharapkan memperluas jangkauan dan kesadaran (awareness) mengenai stunting namun juga terjadi keterlibatan atau interaksi yang tinggi, diskusi dan pemahaman lebih mendalam mengenai stunting dan upaya pencegahannya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana kampanye publik Sadar Stunting tahun 2022 yang dilakukan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui program Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) dengan melibatkan tenaga ahli dan komunitas dengan menggunakan media sosial dalam menyebarkan pesan kesehatan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap stunting
Keyword: komunitas, ahli, kampanye kesehatan, stunting
42
Tanzil, Dionisius Ardy, and Teddy Anggoro. "Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan Online Single Submission." Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 1 (April 13, 2024): 69–83. http://dx.doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.479.
Full textAbstract:
Yayasan sebagai sebuah badan hukum mempunyai peran yang penting dalam Masyarakat di Indonesia. Yayasan menjadi suatu wadah bagi Masyarakat untuk dapat melakukan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Pendirian Yayasan melibatkan peran dari seorang Notaris untuk membantuk akta pendirian Yayasan sebagai salah satu bukti didirikannya Yayasan. Yayasan sebagai sebuah badan hukum, atas akta pendirian tersebut perlu dilakukan pendaftaran ke kelembagaan terkait yang ditunjuk oleh pemerintah, dimana dalam hal ini adalah ke Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri. Setelah Yayasan mendapatkan SK Menteri tersebut, maka artinya Yayasan telah terdaftar. Dalam prakteknya, Yayasan memerlukan Nomor Induk Berusaha yang didapatkan melalui pendaftaran dalam sistem Online Single Submission. Pengurusan Nomor Induk Berusaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission, dimana dalam NIB terdapat informasi terkait bidang usaha dan data lainnya. Namun kedudukan Yayasan sebagai badan hukum non-profit dengan Nomor Induk Berusaha sebagai tanda suatu badan hukum atau badan usaha melakukan usaha, terjadi ketidaksesuaian penggunaan atau kepemilikan NIB dari Yayasan. Dalam sistem AHU dan sistem OSS juga terdapat perbedaan terkait bidang usaha yang harus dimiliki oleh Yayasan, sedangkan dalam Yayasan yang bersifat non-profit dirasa kurang tepat apabila dikatakan mempunyai bidang usaha. Maka dari itu akan dibahas mengenai Peran dan Tanggung Jawab dari Notaris dalam pengurusan perizinan Yayasan, Urgensi NIB bagi Yayasan, dan terkait pengurusan perizinan bagi Yayasan.Yayasan
43
Septiani, Erika, and Lina Nugraha Rani. "ANALISIS TINGKAT EFISIENSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PERIODE 2012-2018 MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 7 (July 14, 2020): 1378. http://dx.doi.org/10.20473/vol7iss20207pp1378-1390.
Full textAbstract:
The purpose of this study was to determine the level of efficiency of Islamic People's Financing Banks (Sharia Rural Banks) registered at the OJK during the 2012-2018 period. This study uses a quantitative approach. The data used are secondary data in the form of annual financial reports obtained from the websites of Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). This study uses a non-parametric approach to measure the stability of the level of efficiency of the Islamic People's Financing Bank (BPRS) with the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The results of this study indicate that under the CRS assumption with an output-oriented average efficiency of the Islamic People's Financing Bank (BPRS) for the 2012-2018 period is 79 percent, while under the assumption of the output-oriented VRS the average efficiency of the Islamic People's Financing Bank (BPRS) is 85 percent which means that the Islamic People's Financing Bank during the 2012-2018 period still operates inefficiently. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan became the only Sharia People Financing Bank (BPRS) in Indonesia for the 2012-2018 period that was the most stable both under the VRS assumption.Keywords: Stability, Intertemporal Efficiency, Data Envelopment Analysis, Islamic Rural BankREFFERENCESArikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.Barzan, Bardawi. 1999. Psikologi Perkembangan Anak..Jakarta: Rineka Cipta.Chaplin,J.P. 1996. Kamus Besar Psikologi. Jakarta: Rajawali PressDepartemen Agama RI. 1993. Al-Qur’an Dan Terjemahannya.Departemen Sosial RI. 1999. Pedoman Perlindungan Anak. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial Anak Keluarga dan Lanjut UsiaMoleong,L.J.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.Parker, Deborah,.2006. Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak. Jakarta: Prestasi PustakarayaSugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.Yin, Robert. K, 2009, Studi Kasus; Desain dan Metode, Jakarta; Raja Grafindo Persada.Tjiptono, Fandy. 2006. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, implementasi dan Pengendalian. Alih Bahasa, Susanto, A.B. Jakarta: Penerbit Salemba EmpatRangkuti,Freddy. 2013. Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka UtamaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDepartemen Sosial Republik Indonesia. 2004. Acuan Pelayanan Sosial Anak di Panti Sosial Asuhan Anak. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesiawww.bps.go.id Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, 2002. Manajemen Keuangan Satu Edisi Keempat. Jakarta: Prenhallindo.Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. 2008. Manajemen Strategis 10. Jakarta: Salemba Empat.Tarmidzi, Rosmiaty. 2010. Pendapatan Asli Daerah Berdampak Pada Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 No.1 Hal. 123-128.Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah Bunga Rampai. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta.
44
Lestari, Dina Dwi, and Ibnusina Wirakusuma. "Studi Penggunaan Link Slab Pada Jembatan Komposit Bentang 14 & 18 m." EXTRAPOLASI 19, no. 02 (December 29, 2022): 66–76. http://dx.doi.org/10.30996/ep.v19i02.6886.
Full textAbstract:
Abstrak
Pada umumnya, banyak jembatan di indonesia yang masih menggunakan sistem perletakan sederhana dimana struktur antara abutment dengan lantai kendaraan, maupun lantai kendaraan dengan lantai kendaraan terpisah dan ditutup dengan sebuah konstruksi yang dinamakan dengan Expansion Joint. Munculnya siar pada pembangunan jembatan tentunya memberikan beberapa permasalahan, diantaranya korosi yang mampu merusak struktur jembatan sehingga dapat mengurangi usia jembatan dan dngan penggunaan jembatan seperti Expansion Joint memberikan rasa ketidaknyamanan pada pengguna jalan. Pada studi ini, siar yang ada akan dihubungkan dengan menggunakan metode baru, yakni dengan menggunakan konstruksi lantai terus menerus menggunakan penghubung Link Slab. Studi ini akan dilakukan pada jembatan komposit dengan bentang 14 m dan 18 berdasarkan aturan Standar Bangunan Atas Jembatan komposit dari Direkorat Bina Program Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan SNI 1725-2016. Hasi dari studi penggunaan link slab pada stuktur jembatan komposit ini yakni memperoleh panjang link slab, panjang debonding zone pada link slab, tebal link slab, pengaruh rotasi pada panang link slab, serta pengaruh penulangan pada link slab.
Kata kunci: Jembatan Komposit, Expansion Joint, Link Slab, Penulangan Link Slab.
Abstract
In general, many bridges in Indonesia still use a simple laying system where the abutment and the vehicle floor, as well as the vehicle floor with the vehicle floor are separated and closed with a construction built with Expansion Joints. The emergence of bridge broadcasting certainly presents several problems, including corrosion that is able to utilize bridges so that they can reduce bridges and with the use of bridges giving road users a sense of belonging. In this study, the existing broadcasters will use a new method, namely by using a continuous floor using a Link Slab connector. This study will be carried out on composite bridges with spans of 14 m and 18 based on the rules of the Composite Bridge Superstructure Standard from the Directorate General of Highways Road Development Program of the Ministry of Public Works and SNI 1725-2016. The results of the study using the link slab in this composite bridge structure were to obtain the length of the link slab, the length of the debonding zone on the link slab, the thickness of the link slab, the effect of rotation on the link slab length, and the effect of reinforcement on the link slab.
Keywords: Composite Bridges, Expansion Joint, Link Slab, Reinforcement of Link Slab.
45
Santosa, Wimpy, and Greece Maria Lawalata. "IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN HIJAU UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KONSTRUKSI RENDAH KARBON." Jurnal HPJI 5, no. 2 (July 26, 2019): 65–74. http://dx.doi.org/10.26593/jh.v5i2.3367.65-74.
Full textAbstract:
Abstract Negative impacts from the implementation of road construction, namely increasing carbon emissions or Greenhouse Gas Emissions, need to be taken into account, because it is very influential on climate change. Indonesia will experience significant losses due to climate change, because Indonesia is an island-shaped country. The longer dry season will increase the frequency of extreme weather, and heavy rains are increasingly likely to increase flooding. The Green Road Program is a program that has the potential to reduce carbon emissions from the implementation of road construction. Currently the Green Road Rating Program has been held in Indonesia for 3 years, from 2015 until 2017. By looking at the results obtained in other countries, the Green Road Program has the potential to reduce carbon emissions starting at around 28%, for roads with rigid pavement, up to around 37%, for roads with flexible pavements. When linked to the planned road construction in the 2014-2019 Directorate General of Highways Strategic Plan, which is 2,650 km of non-toll national roads and 1,000 km of toll roads, the implementation of the Green Road Program has the potential to reduce carbon emissions between 1.5 million tons and 2.0 million tons of CO2 equivalent. Keywords: implementation of road construction, carbon emissions, green roads, green road ranking Abstrak Dampak negatif yang berasal dari pelaksanaan konstruksi jalan, yaitu meningkatnya emisi karbon atau emisi Gas Rumah Kaca, perlu diperhitungkan, karena sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Indonesia akan mengalami kerugian yang signifikan akibat perubahan iklim, karena Indonesia merupakan suatu negara yang berbentuk kepulauan. Musim kering yang semakin panjang akan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim, dan hujan lebat yang semakin sering berpeluang untuk meningkatkan terjadinya banjir. Program Jalan Hijau merupakan suatu program yang berpotensi untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari pelaksanaan konstruksi jalan. Saat ini Program Pemeringkatan Jalan Hijau telah diselenggarakan di Indonesia selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dengan melihat hasil yang diperoleh di negara lain, Program Jalan Hijau berpotensi mengurangi emisi karbon mulai dari sekitar 28%, untuk jalan dengan perkerasan kaku, hingga sekitar 37%, untuk jalan dengan perkerasan lentur. Bila dikaitkan dengan rencana pembangunan jalan yang terdapat pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2014-2019, yaitu 2.650 km jalan nasional nontol dan 1.000 km jalan tol, implementasi Program Jalan Hijau berpotensi mengurangi emisi karbon antara 1,5 juta ton hingga 2,0 juta ton CO2 ekuivalen. Kata-kata kunci: pelaksanaan konstruksi jalan, emisi karbon, jalan hijau, pemeringkatan jalan hijau
46
Sugiyanto, S.S., Bambang. "ERA BARU DALAM KEMITRAAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA: STUDI KASUS KALIMANTAN." Naditira Widya 16, no. 2 (December 28, 2022): 165–76. http://dx.doi.org/10.24832/nw.v16i2.508.
Full textAbstract:
Perubahan nomenklatur terutama pada instansi penelitian arkeologi di Indonesia dan instansi pengelolaan cagar budaya berpengaruh pada pengelolaan cagar budayanya. Dengan bergabungnya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi ke dalam struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka nomenklatur lembaga penelitian arkeologi pun berubah. Nomenklatur baru tersebut adalah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra yang mempunyai tujuh pusat riset, yaitu tiga menyelenggarakan penelitian arkeologi, dan empat melaksanakan penelitian bahasa, sastra, dan manuskrip. Sementara perubahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah penggabungan dua unit pelaksana teknis, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya, menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan. Perubahan di atas berpengaruh pada pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana kemitraan pengelolaan yang akan datang merupakan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mendorong percepatan pemahaman kemitraan pengelolaan cagar budaya. Penelitian ini diakukan secara induktif-deskriptif melalui studi pustaka dengan fokus kasus-kasus di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan cagar budaya di Kalimantan secara umum memang belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa harus dibangun skema kemitraan pengelolaan antarpemangku kepentingan, dari tingkat perencanaan sampai dengan pemanfataannya. Skema kemitraan ini harus melibatkan dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas kebudayaan dan pariwisata setempat, kemudian membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial masyarakat budaya, dinas pertambangan, dinas pekerjaan umum, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama dan koordinasi tersebut dimulai dengan menyamakan visi dan misi dalam memelihara dan melestarikan cagar budaya, sehingga diharapkan akan terbentuk satu rencana aksi pengelolaan cagar budaya yang terpadu di bawah arahan walikota atau bupati atau gubernur.
Changes in nomenclature, especially at archaeological research institutions in Indonesia and cultural heritage management agencies, affect the management of their cultural heritage. The merger of the Pusat Penelitian Arkeologi Nasional and its ten institutes of archaeology into the organizational structure of Badan Riset dan Inovasi Nasional has also affected the change of their nomenclature. Their present nomenclature is the Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, which has seven research centres, i.e. three manage archaeological research, and four operate research regarding language, literature, and manuscripts. Meanwhile, a change of organizational structure also occurred within the Direktorat Jenderal Kebudayaan of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, which was affected by the merger of two technical units, i.e. Balai Pelestarian Cagar Budaya and Balai Pelestarian Nilai Budaya and become Balai Pelestarian Kebudayaan. These changes affect the management of cultural heritage in Indonesia. How it affects and how the future management partnership will be is the question discussed here. The research aims to accelerate the understanding of cultural heritage management partnerships. This research was conducted inductively and descriptively through literature studies with a focus on cases in Kalimantan. The results of the study show that the cultural heritage in Kalimantan in general has not been well managed. Thus, it can be inferred that a management partnership scheme between stakeholders had to be built, from the planning level to its utilization. Such partnership scheme must involve the education and culture office as well as the local culture and tourism office, then build good synergy and collaboration with related parties such as the police, prosecutors, cultural community social institutions, mining agency, public works agency, academia, and the community. This cooperation and coordination must be commenced by aligning the vision and mission in maintaining and preserving cultural heritage; therefore, an integrated cultural heritage management action plan can be formed under the direction of the mayors or regent authorities or governors.
47
Dalil, Ahmad, Sukidin` Sukidin, and Wiwin Hartanto. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018." JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 14, no. 1 (April 1, 2020): 178. http://dx.doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598.
Full textAbstract:
Otonomi daerah diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, baik pelayanan yang sifatnya langsung maupun pelayanan yang tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, sehingga penyediaan barang publik dan pelayanan publik dapat lebih terjamin. Alokasi Belanja Modal dilandasi oleh kebutuhan daerah dari sarana dan prasarana, untuk pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian Belanja Modal antara lain seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2013-2018. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan estimasi model Fixed Effect Model (FEM) dan bantuan program aplikasi EViews 9.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 sebesar 90,2918% sisanya sebesar 9,028% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. secara parsial 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.
48
Suwardjo, Djodjo, John Haluan, Indra Jaya, and Soen'an H. Poernomo. "KESELAMATAN KAPAL PENANGKAP IKAN, TINJAUAN DARI ASPEK REGULASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL." Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 1, no. 2 (April 11, 2017): 1–13. http://dx.doi.org/10.24319/jtpk.1.1-13.
Full textAbstract:
Pekerjaan pada kapal penangkap ikan merupakan pekerjaan yang tergolong membahayakan dibanding pekerjaan lain, maka profesi pelaut kapal penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan “3d” yaitu: membahayakan (dangerous), kotor (dirty) dan sulit (difficult) dengan ketiga sifat pekerjaan tersebut ditambah faktor ukuran kapal yang didominasi kapal-kapal berukuran relatif kecil, berlayar pada perairan gelombang tinggi dengan kondisi cuaca tidak menentu sehingga dapat meningkatkan tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan. Keselamatan kapal penangkap ikan merupakan interaksi faktor-faktor yang kompleks, yakni human factor (nakhoda dan anak buah kapal), machines (kapal dan peralatan keselamatan) dan enviromental (cuaca dan skim pengelolaan sumberdaya perikanan). Permasalahan keselamatan atau kecelakaan akan timbul apabila salah satu elemen dari human factor, machines atau enviromental factor tersebut tidak berfungsi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi peraturan keselamatan kapal penangkap ikan pada tingkat nasional dan internasional serta keterkaitan kebijakan keselamatan kapal penangkap ikan dan kapal niaga. Penelitian dilaksanakan Mei 2008 – Maret 2009. Data primer diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegal Sari Kota Tegal, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Kementerian Perhubungan. Kebijakan keselamatan kapal penangkap ikan pada dasarnya mencakup kebijakan kelaikan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, dan pencegahan polusi laut dari kegiatan kapal penangkap ikan, baik pada tataran nasional maupun internasional. Pengaturan kelaikan dan dinas jaga kapal/pengawakan kapal penangkap ikan merupakan pengawasan atau kontrol dari pemerintah terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan untuk meningkatkan keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan laut. Mengingat karakteristik pekerjaan pada kapal penangkap ikan membahayakan awak kapal dan lingkungan sosial lebih kompleks, serta jumlah nelayan yang begitu banyak, maka di Indonesia, pengaturan tentang kelaiklautan kapal, dinas jaga kapal/pengawakan kapal, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi awak kapal, kepelautan kapal perikanan dan pelabuhan perikanan sebaiknya diatur tersendiri, sebagaimana pengaturan pada tataran internasional telah diatur terpisah dari pengaturan kapal niaga
49
Suherman. "Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Dompu." JURNAL PENDIDIKAN IPS 8, no. 2 (December 30, 2018): 94–104. http://dx.doi.org/10.37630/jpi.v8i2.122.
Full textAbstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Wanita. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor Apa Sajakah yang menjadi Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembinaan Narapidnaa wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan beberapa hal, yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerja sama dengan Pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan yaitu: Faktor Intern (Sarana Gedung Lapas, Kualitas dan Kuantitas Petugas, Kesejahtreaan Petugas, Sarana/Fasilitas, Anggaran Lapas, SDM, Ragam Program Pembinaan) serta Faktor Intern (Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan). Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Petugas/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pemerintah pusat untuk membetuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana wanita agar tepat sasaran
50
Wibawa, Dwi Ari, and Sutiono . "Analisis User Acceptance dan Usage Atas Implementasi SPAN pada Kementerian Keuangan." Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 3, no. 4 (December 31, 2018): 330–46. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v3i4.78.
Full textAbstract:
The objective of this research is to analyze factors that influence user acceptance and usage of sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) implementation at Finance Ministry of Indonesia. This research examined the impact of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and managerial interventions to the attitude toward system use and symbolic adoption. This research is also examined the impact of attitude toward system use to symbolic adoption with technology trust as moderating variable. This study collected the perceptions of 259 SPAN users/operators of 8 regional office of Directorate General of Treasury and State Treasury Offices of Finance Ministry and analysed using structural equation model approach. The finding suggest that the performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition and managerial interventions have positive and significance impact to the attitude toward system use. The finding also suggest that only social influence and facilitating condition have positive and significance impact to the symbolic adoption. Finally, the finding suggest that technology trust moderates positive and significance impact of attitude toward system use to symbolic adoption.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Penelitian ini menganalisa dampak dari harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption). Penelitian ini juga meneliti dampak dari sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) terhadap penggunaan SPAN secara simbolik dengan kepercayaan teknologi (technology Trust) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mengumpulkan pendapat dari 259 pengguna SPAN / operator dari 10 kantor wilayah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kemneterian Keuangan dan dianalisis menggunakan pendekatan SEM. Temuan ini menunjukkan bahwa harapan kinerja SPAN (performance expectancy), kemudahan penggunaan SPAN (Effort Expectancy), pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) dan intervensi pimpinan terhadap penggunaan SPAN (Managerial Intervention) berdampak positif dan signifikan berpengaruh positif terhadap sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use). Temuan ini juga menunjukkan bahwa hanya pengaruh sosial terhadap penggunaan SPAN (Social Influence), adanya fasilitas organisasi terhadap user SPAN (facilitating Condition) berdampak positif dan signifikan terhadap penggunaan SPAN secara simbolik (Symbolic Adoption). Akhirnya, temuan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap SPAN (Technology Trust) mampu memoderasi hubungan sikap untuk menyukai SPAN (Attitude Toward System Use) dan menggunakan SPAN secara simbolik (Simbolic Adoption).