Relevant bibliographies by topics / Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial

Academic literature on the topic 'Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial'

Author: Grafiati
Published: 25 July 2024
Last updated: 26 July 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Contents

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial"

1

Sowolino, Bertho Orbain, Prayoga Luthfil Hadi, Zakaria Mujahid, and Wimpy Santosa. "KAJIAN PERUBAHAN MANUAL SUPERVISI JALAN DENGAN SPESIFIKASI UMUM 2018 BINA MARGA." Jurnal Transportasi 19, no. 3 (January 6, 2020): 151–60. http://dx.doi.org/10.26593/jt.v19i3.3667.151-160.

Full text
Abstract:
Abstract In order to support the acceleration of Indonesia's economic growth, massive infrastructure development must be carried out. The movement of goods and people must be able to run smoothly to accelerate economic growth. One type of infrastructure that can provide direct support is road infrastructure. Roads have an important role in regional development both from economic, social, cultural and environmental aspects. With its flexible nature, it can reach various regions and its development methods are relatively easy, the road being a favorite infrastructure to be developed. To achieve good quality road construction, a general specification must be met. In 2014, the Directorate General of Highways issued the 2010 General Specification (Revision 3) which was completed with the Road Supervision Manual document that referred to the specification. But with the increasing need for quality road construction and increasing awareness of the importance of maintenance activities, in 2018 the Directorate General of Highways issued a General Specification 2018. Therefore, it is necessary to understand the changes of the General Specifications and changes in the Road Supervision Manual. Keywords: infrastructure development, road construction, general spesification, supervision manual Abstrak Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur secara masif harus dilakukan. Pergerakan barang dan orang harus dapat berjalan secara lancar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, salah satu jenis infrastruktur yang dapat memberikan dukungan secara langsung adalah infrastruktur jalan. Jalan memiliki peranan penting dalam pengembangan wilayah, dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan sifatnya yang fleksibel, karena dapat menjangkau berbagai daerah dan metode pembangunannya yang relatif mudah, jalan menjadi infrastruktur favorit untuk dikembangkan. Untuk menghasilkan kualitas pembangunan jalan yang baik diperlukan suatu spesifikasi umum yang harus dipenuhi. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 yang dilengkapi dengan dokumen Manual Supervisi Jalan yang mengacu pada spesifikasi tersebut. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan kualitas pembangunan jalan serta meningkatnya kesadaran akan pen-tingnya kegiatan pemeliharaan, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2018. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap perubahan Spesifikasi Umum tersebut dan perubahan Manual Supervisi Jalan. Kata-kata kunci: pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, spesifikasi umum, manual supervisi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ernawati, Ernawati, and Hary Yuswadi. "Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency." Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, no. 2 (August 6, 2018): 38. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632.

Full text
Abstract:
Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors. Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service. Referensi: Cresswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Duverger, Maurice.1998.Sosiologi Politik.Jakarta:RajaGrafindo Persada. E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES. Ferystiawan, Mirza. 2010. Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk. Jayanti,Nur.2006. Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Pasandaran, Efendi.1988.Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi. Jakarta:PT.Gramedia. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University. Pusposutardjo, Suprodjo.2001. Pengembagan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Soekanto,Soerjono.2012.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya. Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana. Syahyuti. 2006. Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara. Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press. Yuswadi, Hary. 2005. Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jember: Kompyawisda Jatim. ---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Hartanto. "Pengembangan Lanjutan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System di Direktorat Jenderal Bina Marga." Media Informatika 20, no. 1 (March 31, 2021): 31–40. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v20i1.55.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan lanjutan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial. Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya. Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Hartanto. "Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System pada Direktorat Jenderal Bina Marga." Media Informatika 19, no. 2 (August 18, 2020): 65–71. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v19i2.43.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan dan penerapan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial. Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya. Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Tju, Teja Endra Eng, and Ratna Ujian Dari. "Rancang Bangun Sistem Pelaporan Pemilihan Kepala Desa di Kementrian Dalam Negeri Indonesia." KRESNA: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (May 31, 2023): 67–76. http://dx.doi.org/10.36080/kresna.v3i1.63.

Full text
Abstract:
Sistem pelaporan pemilihan kepada desa diperlukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan tujuan pengumpulan data yang efektif dan efisien, pengelolaan data terpusat dan terintegrasi, pembuatan laporan akan terjaga konsistensinya. Rancang bangun sistem mengadopsi metodologi Waterfall dan Agile yang disesuaikan kebutuhan dengan 4 (empat) tahap awal yaitu plan and discovery; design; coding and development; testing. Teknik yang digunakan terdiri dari fishbone diagram, activity diagram, use case diagram, use case description, class diagram, logical record structure, relational database model, database specification, menu structure, user interface, sequence diagram, usability testing. Dari hasil penilaian diperoleh efficiency 70, error-free 80, learnability 75, memorability 85, satisfaction 90, yang berarti telah memenuhi kebutuhan pengguna
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (March 28, 2018): 43. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57.

Full text
Abstract:
Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Yasni, Raynal, and Heri Yulianto. "PERAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA." Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi 4, no. 1 (November 30, 2020): 39–63. http://dx.doi.org/10.35837/subs.v4i1.819.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap indeks Theil provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial bepengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Fajar, Muhamad Nur. "CHALLENGES OF INTEROPERABILITY GOVERNANCE IN VILLAGE AND SUB-DISTRICT PROFILE INFORMATION SYSTEM AS AN EFFORT TO SUPPORT THE ONE DATA INDONESIA PROGRAM." Jurnal Analis Kebijakan 7, no. 1 (July 13, 2023): 48–68. http://dx.doi.org/10.37145/jak.v7i1.601.

Full text
Abstract:
Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Sistem tersebut digunakan untuk memfasilitasi entry data oleh Pemerintah Desa maupun Kelurahan sekaligus menjadi sumber data dan informasi terkait profil seluruh Desa dan Kelurahan di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi pakai (interoperabilitas) data serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Informasi Prodeskel berpotensi untuk dapat mendukung secara optimal program tersebut melalui pengembangan tata kelola interoperabilitas. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dalam mengembangkan tata kelola interoperabilitas pada Sistem Informasi Prodeskel sebagai upaya mendukung Program SDI. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan tata kelola interoperabilitas baik dari sisi interoperabilitas hukum, organisasi, semantik maupun teknis.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Maryam, Maryam, and Kurnia Hadi Putra. "Analisis Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Dengan Metode Bina Marga (Studi Kasus: Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya)." Jurnal Teknologi dan Manajemen 1, no. 2 (July 31, 2020): 125–34. http://dx.doi.org/10.31284/j.jtm.2020.v1i2.1113.

Full text
Abstract:
Indonesia mempunyai peraturan dan pedoman dalam perencanaan struktur perkerasan jalan yang merupakan hasil modifikasi dan penyesuaian dari negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Dirjen Bina Marga secara bertahap melakukan pembaruan standar pada peraturan tentang desain manual perkerasan jalan yang terus dikembangkan dan disempurnakan, sehingga terdapat perbedaan perencanaan perhitungan pada setiap metodenya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam merencanakan tebal perkerasan lentur pada pada Metode Bina Marga 1987, Bina Marga 2002, Bina Marga 2011, Bina Marga 2013, dan Bina Marga 2017 dengan studi kasus Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya dan membandingkan hasil Perencanaan pada kelima metode tersebut. Metode yang digunakan adalah metode observasi tidak terstruktur dan pengumpulan data berupa data primer tentang kondisi wilayah pada Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya dan data sekunder berupa data LHR, data CBR, data geometrik jalan dan data curah hujan. Berdasarkan hasil perbandingan dari perencanaan tebal perkerasan jalan untuk Jalan Luar Lingkar Timur Surabaya adalah Apabila CTB sulit untuk diimplementasikan atau sumber daya tidak memadai untuk mengerjakannya, maka solusi menggunakan lapis pondasi Agregat Kelas A dan Kelas B dapat digunakan. Maka metode efektif yang dapat digunakan adalah Metode Bina Marga 2002, diperoleh hasil sebagai berikut: pada lapis permukaan menggunakan AC – WC dengan tebal 5 cm dan AC – BC dengan tebal 20 cm, Lapis pondasi atas menggunakan Agregat Kelas A (CBR 95%) dengan tebal 15 cm, dan Lapis pondasi bawah menggunakan Agregat Kelas B (CBR 80%) dengan tebal 20 cm.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Sihombing, Januardo Sulung Partogi. "REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF." Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (May 13, 2020): 140. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.

Full text
Abstract:
<p>Dalam rangka melakukan ultimasi atas kinerja kelembagaan otoritas pajak di Indonesia, maka diperlukan sebuah studi hukum yang berlatar belakang sosial. Intisari dari pemberlakuan nilai atas hasil kajian ini akan bermuara pada urgensi untuk mewujudkan tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam artikel ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah jika ditilik lebih lanjut dari skala penerimaan pungutan pajak wajib dalam tugasnya sebagai <em>backbone</em> di pos penerimaan negara, Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, namun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma (<em>reinstitutionalization of norms</em>), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi <em>budgetair </em>dan <em>regulerend</em>nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.</p>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial"

1

Talib, Jusuf. Profil Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI: Sebuah rekaman perkembangan dan hasil yang dicapai selama Pelita IV dan V. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI, 1992.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Pertemuan Regional Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Program/Pengembangan Pelaksanaan Proyek di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial Wilayah Indonesia Bagian Barat (1985 Medan, Indonesia). Laporan Pertemuan Regional Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Program/Pengembangan Pelaksanaan Proyek di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial Wilayah Indonesia Bagian Barat tanggal 30 April s/d 4 Mei 1985 di Kampus Selaputda, Jalan Jati no. 35, Medan. Medan: Kantor Wilayah Departemen Sosial, Propinsi Sumatera Utara, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial. Data hasil pembangunan Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Pelita III. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Sosial, Indonesia Direktorat Jenderal Bina Bantuan. Penjelasan tentang RAPBN Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial tahun 1986/1987. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Sosial, Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan. Kebijakan dan program Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial tahun 1992/1993. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial., ed. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan unit Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Sasaran repelita tahunan (Sarlita) Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, tahun 1994/1995-1998/1999. Jakarta: Departemen Sosial RI, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial. Laporan hasil evaluasi proyek pembangunan Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial tahun I (1984/1985) Pelita IV. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Paterson, William D. O. Expenditure planning and performance-based budgeting in the Directorate General of Highways. Jakarta]: Indonesia Infrastructure Initiative, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Kemiskinan, Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan. Himpunan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. [Jakarta]: Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Sosial' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography