Journal articles on the topic 'Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam'

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya. Dalam rangka upaya untuk memajukan bangsa, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan agenda tahunan yang diberi nama “Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan” Program Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan (PKST) Tahun 2015 DI Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kacamata hukum Islam, kegiatan tersebut dapat dikategorikan dalam ijtihâd dan ikhtiyâr dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat (maṣlaḣah mursalah).

Masjid KH. Ahmad Dahlan merupakan masjid dengan kategori masjid di tempat publik terdaftar pada sub direktorat kemasjidan, Kementrian Agama Republik Indonesia dengan no id.masjid 01.6.14.02.20.00005 (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, n.d.). Masjid beralamat di kampus 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Diresmikan pada tanggal 8 Mei 1991 oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh bapak HM. Soeharto. Pegembangan sistem informasi masjid ini menyesuaikan kebutuhan yang ada di Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap pengurus tamir masjid, observasi, dan studi dokumentasi penunjang proses kegiatan. Metode pengembangan yang digunakan dalam aplikasi ini menggunakan metode Skuensial Linier. Penelitian ini menghasilkan pengembangan sistem informasi masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Purwokerto berbasis website yang diharapkan dapat membantu pihak Tamir masjid dalam hal keterbukaan informasi dan publik dari setiap agenda yang diadakan oleh ta’mir maupun pelaporan keuangan masjid, sehingga dorongan implementasi undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan tingkat kabupaten mengenai pengelolaan wakaf sehingga dan penunjukan nadzhir yang kompeten sebagai pengelola wakaf, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wakaf yang terbengkalai serta adanya gugatan ahli waris setelah wakif dan nadzhir meninggal dunia, pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dapat melihat dari sistem pengelolaan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Negara mesir. Maka sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama harus kembali menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem manajemen. Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and what is the urgency of renewing waqf management in Indonesia. This research uses a normative juridical research type, and uses a statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the need for district level supervision regarding waqf management so that and the appointment of competent nadzhir as waqf managers, this aims to prevent abandoned waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf management can be seen from the system management that had previously been implemented in Egypt. So as a step to advance the world of waqf in Indonesia, the Government through the Ministry of Religion must return to carrying out its functions and duties, in order to facilitate the management and empowerment of waqf in accordance with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be used. Productive use of waqf requires management in a national system involving management system. Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs REFERENCES Buku : Anshori, Abdul Ghofur, 2011 Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Achmadi, Asmoro, 2007, Filsafat Umum, cet. Ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Djunaidi, Achmad,dkk, 2013, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, Jakarta: Kementrian Agama RI. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika. Harry Hikmat,2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press. Juni, Efran Helmi,2012, Filsafat Hukum, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia. Sumantri, Jujun S. Suria, 1993, Filsafat Ilmu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Supriyadi, A. Adang, 2019, Airmanship, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama. Jurnal : Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana “Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Modal”, M edia Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014. Arifin, problematika perwakafan di indonesia (Telaah Historis Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014. Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Jakarta: Kementerian Agama. Herawati, M., & Mukhsin, M., Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020,. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052 Islamiyati dkk, Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Jurnal Suara Hukum Volume 5 Nomor Nomor 1 Maret 2023 . Kamariah dkk, Problema Wakaf Di Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah Khusaeri, 2015, Wakaf Produktif. Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1). Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1, Juni 2015. Shelly Justia Jatnyana, Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. Siti Kalimah, Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020. Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D, Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(1)2021, https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359 Sutikno, 2008, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Internet. Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama R.I Tahun 2015 diakses di https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc8529567a119d.pdf https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan-pemberdayaan-wakaf-tanah-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%20nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20pemberdayaan%20wakaf%20tanah. Diakses pada tanggal 26 September 2023 https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42

Penelitian ini menganalisis permasalahan pengimplementasian Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Pada praktiknya, terdapat pernikahan mantan suami sebelum habisnya masa iddah istri. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan maslahah mursalah terhadap Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Kesimpulan penelitian ini bahwa Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa iddah mantan istri mengabaikan kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.

This research aims to determine the dynamics of communication implementation by the Directorate General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion, in the management of mosques in Kisaran City. Based on the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II/802 of 2014 concerning Mosque Management Development Standards This research is qualitative with a descriptive approach. This research data was obtained from two main sources: primary data and secondary data. Primary data comes from a collection of data obtained directly through observations of natural phenomena in the research object. Meanwhile, secondary data is obtained through supporting information obtained indirectly, especially from literature and documents that are relevant to the research context. Data collection in this research used non-participant observation techniques. The data obtained will then be processed and analyzed through a process of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the implementation of communication by the Directorate General of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) of the Ministry of Religion plays a central role in maintaining and enhancing the strategic role of mosques as centers of religious and social activities in Kisaran City. This implementation process involves establishing conceptual understanding, introducing policies, continuous reporting and evaluation, providing incentives, cultural adaptation, and collaboration with various related entities. Effective communication plays a role in overcoming challenges, ensuring sustainable mosque management, and accelerating the achievement of mosque management development standards. This allows the mosque to continue to play a central role as a center for religious and social activities that contribute to the sustainable development of the Muslim community in Kisaran City.

<p>Kuliah kerja nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridarma perguruan tinggi. Program Pengabdian Institut Agama Islam Darussalam Martapura angkatan 2019 tahun 2023 bertempat diberbagai wilayah kabupaten Banjar termasuk Desa Simpang Tiga Mataraman. Kegiatan KKN ini dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2023. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian selama 2 bulan, terbentuklah lima program yaitu memakmurkan masjid, mengajar membaca al-quran, kegiatan maulid dan burdah, pembinaan generasi muda, pengembangan ekonomi UMKM. Hasil dari program KKN ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa Simpang Tiga Mataraman dengan program pendampingan bidang keagamaan dan pengembangan ekonomi UMKM.</p>

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh budaya organisasi, komunikasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan untuk metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Analisis koefisien korelasi, Analisa regresi linier berganda dan uji F serta uji t. Dari hasil analisis penulis memperoleh hasil sebagai berikut. Dari analisis linier berganda diperoleh persamaan Y = 3.327 + 0.711X1 + 0.292X2 + 0.210X3 dimana artinya setiap peningkatan atau penurunan budaya organisasi sebesar 1 point maka kepuasan kerja akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0.711. Dari hasil uji F model didapat nilai 384.130 dimana nilai tersebut lebih besar dari F tabel yaitu 3.11 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Pada uji t diketahui hasil bahwa t hitung untuk budaya organisasi (X1) adalah sebesar 9.364 , hasil komunikasi (X2) adalah sebesar 3.922, dan untuk lingkungan kerja (X3) adalah 3.372.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana atas kerja sama dengan instansi terkait kepala Desa Gunung Silanu, ketua kelompok Capir, dan LSM lembaga Agro Mandiri Perhutanan Indonesia (Lampion), di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengandian kepada Masyarakat Universitas Negeri Masyarakat. Jumlah peserta kegiatan 20 orang anggota kelompok Capir dengan tingkat pendidikan Lulusan SD 10%, SMP 36%, dan SMA 54%. Topic of training on making Bio-charcoal Briquettes and their furnaces from renewable fuel. Bentuk kegiatan ini, i.e: 1) Kerjasama dengan instansi terkait; 2) Observasi lapangan; 3) memberikan penjelasan secara umum maksud dan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4) mendemonstrasikan cara membuat briket bio-arang dan tungkunya dari bahan lingkungan; 5) bimbingan dan pelatihan mengidentifikasi bahan dari lingkungan yang dapat dibuat menjadi briket bio-arang; 6) melatih peserta membuat briket bio-arang dan tungkunya; 7) memberikan bimbingan dan pelatihan mengaplikasikan tungku briket bio-arang; 8) melaksanakan evaluasi. Hasil kegiatan:1) jumlah tungku yang diproduksi 5 buah, rata-rata bahan dari lingkungan yang dibuat menjadi bio-rang 250 kg; dan jumlah bio-arang dibuat 85 buah; 2) 18 orang (18%) sangat bermanfaat, 2 orang (10%) bermanfaat;3) 16 orang (80%) sangat terampil; 4) 4 orang (20%) terampil; 5) 100% bahan baku briket bio-arang dan tungkunya. Kesimpulan: anggota kelompok capir sudah sangat terampil membuat dan menggunakan tungku briket bio-arang sebagai bahan bakar alternatif yang banyak tersedia di lingkungan.

Penelitian ini fokus mendeskripsikan system rekruitmen penyuluh keagamaan khususnya penyuluh agama Islam di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor. DJ.III/432 Tahun 2016 melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Dampak kebijakan system rekruitmen tenaga penyuluh non PNS berdasarkan kebijakan Kementerian Agama RI nomor DJ.III/432 Tahun 2016. Fokus penelitian menelusuri tentang dampak Kebijakan Kementerian agama Republik Indonesia terhadap pola rekruitmen penyuluh keagamaan non PNS terhadap kinerja para penyuluh pada masyarakat Kecamatan Talaga Raya. Dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekruitmen penyuluh agama non PNS di kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam arti berjalan sesuai petunjuk teknis pengangkatan penyuluh agama Islam non PNS. Dampak kebijakan system rekruitmen penyuluh agama ada dua yaitu (1) Kinerja Penyuluh agama Islam non PNS tidak maksimal penyebabnya adalah tenaga yang direkrut tidak memiliki kompetensi kepenyuluhan, tenaga yang direkrut tidak sesuai latar belakang pendidikan sebagai penyuluh. Selain itu, rendahnya insentif para penyuluh honorer menjadikan kinerja para penyuluh tidak maksimal. (2) Mematikan Beberapa Taman Pendidikan Alquran karena perekrutan penyuluh agama tidak berbasis desa sehingga sebahagian desa tidak memiliki tenaga penyuluh. Pembinaan penyuluh agama tidak efektif karena rasio penyuluh dengan kelompok binaannya tidak seimbang.Kata kunci: Syistem Rekrutmen, Penyuluh Agama Islam.

Kepemimpinan merupakan tema penting penelitian scholars karena peran kepemimpinan signifikan dan determinan terhadap kesuksesan organisasi dan lembaga pendidikan tinggi. Studi ini bertujuan mengkaji fenomena di Sekolah Tinggi Pastoral Katolik (STPK) yang sulit berkembang. Riset ini dilaksanakan di kampus STPK-IPI Malang, lembaga pertama yang menjadi induk dari duapuluh tiga STPK yang berada di bawah pembinaan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia. STPK ini belum mampu menjadi role model dalam pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas. Penelitian menggunakan design mixed-method paralel konvergen. Menggabungkan metode penelitian kualitatif-kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang. Studi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui angket, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Responden meliputi pimpinan STPK, direktur pendidikan, dosen tetap, yayasan, mahasiswa dan uskup Malang. Data sekunder berasal dari studi terdahulu, dokumen dan berita online. Pengolahan data statistik menggunakan solfware SPSS, data kualitatif dianalisis melalui tahap restatement, description dan interpretation. Riset ini menemukan bahwa kesulitan utama lembaga ini karena terjadi krisis human resources. Secara khusus faktor kepemimpinan yang belum efektif. Ada tiga unsur kepemimpinan: Bimas Katolik pemberi ijin-pembina, Ketua STP dan Yayasan. Ketiga elemen ini belum berfungsi secara optimal, dan grand-design pengembangan lembaga belum ada. Akibatnya pengelolaan dan mutu pendidikan STPK rendah. Ini ditunjukkan oleh perolehan akreditasi C, publikasi minim, SDM terbatas dan belum mampu bersaing dengan PT yang lain. Studi ini merekomendasikan kepemimpinan transformatif agar lembaga ini mampu berubah secara signifikan dan berkembang menjadi kampus yang unggul dan berdaya saing.

<p>Lembaga Pemasyarakatan adalah<br />institusi sosial yang sudah berusia tua.<br />Keberadaannya seiring dengan terbentuknya<br />dan berkembangnya masyarakat.<br />Oleh karena itu, eksistensi<br />lembaga ini sangat tergantung kepada<br />perkembangan masyarakat. Semakin<br />berkembang suatu masyarakat, akan<br />semakin rumit pula bentuk lembaga<br />pemasyarakatan.<br />Pada suatu mas a tertentu, pengertian<br />Lembaga Pemasyarakatan lebih<br />dikenal sebagai tempat menjalani<br />hukuman bagi orang-orang yang telah<br />melanggar peraturan negara. Pengertian<br />ini pada gilirannya telah melahirkan<br />pemahaman bahwa fungsi tunggal<br />lembagan pemasyarakatan adalah<br />sebagai tempat hukuman bagi orangorang<br />yang melanggar hukum. Akibatnya<br />narapidana selalu dipandang<br />sebagai orang bersalah dan jahat.<br />Pemerintah Indonesia sejak dekade<br />akhir ini melalui Departemen Kehakiman<br />cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,<br />LP tidak lagi dikesankan<br />sebagai tempat yang angker dan<br />menakutkan, yang akan membuat jera<br />dan takut, tetapi mulai diorientasikan<br />menjadi satu tempat khusus mempersiapkan<br />Napi kembali dan diterima<br />oleh masyarakat. Untuk itu, disamping<br />pemberian pengetahuan dan<br />keterampilan praktis, mulai ditingkatkan<br />pula kegiatan pembinaan mental<br />dan spiritual, pembinaan wawasan<br />kebangsaan, kemasya.rakatan, dan<br />bimbingan keagamaan.<br />Meski demikian, sementara ini<br />masyarakat luas belum mengetahui<br />secarajelas bagaimana pola pembinaan<br />tersebut dan apakah pembinaan<br />dalam Lapas sungguh-sungguh telah<br />mencerminkan citra baru dari<br />Lembaga Pemasyarakatan ? Jika<br />belum, faktor-faktor apakah yang<br />merupakan kendala terlaksananya pola<br />pembinaan tersebut ? Masalah itulah<br />yang menjadi fokus perhatian penulis<br />lewat penelitian ini dengan mengambil<br />sampel di Lembaga Pemasyarakatan<br />Kelas II Maros Sulawesi Selatan.</p>

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan supervisi pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam di Madrsah Aliyah Al-Hidayah kota Makassar. Supervisi yang dilakukan departemen pendidikan nasional untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan di Indonesia adalah kebijakan tentang pembenahan, penyempurnaan aspek substantif yang mendukung pendidikan, yaitu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan khususnya guru Madarasah. Supervisi pendidikan, adalah elemen strategis dalam pencapaian tujuan penedidikan.Baik tujuan pendidikan dalam konteks nasional, institusional, dan juga tujuan kurikuler. Dunia persekolahan saat mengalami dilema di suatu sisi harus meningkatkan mutu pembelajaran, disisi yang lain mengahadapi tuntutan stakeholder, sedangkan pada waktu yang bersamaan, terjadi perubahan yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Masyarakat menuntut agar lulusan persekolahan tidak terpojok dan teraliminasi dengan perubahan yang begitu deras tersebut. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana gambaran peranan supervisi Madrasah dalam peningkatan kualitas kinerja guru Madrasah Aliyah Al-Hidayah Kota Makassar. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ex- post facto atau penelitan survey yang bersifat korelasional, di mana peneliti mendapatkan data berdasarkan gejala alam atau fenomena tertentu yang sudah tejadi, peneliti tidak ikut terlibat dalam proses terjadinya gejala tersebut . Jadi, peneliti hanya melakukan survei tentang peranan Supervisi Madrasah dan Peningkatan kinerja guru Madrsah Aliyah Al-Hidayah Kota Makassar yang terus berlansung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan supervisi dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam. peranan supervisi dalam membantu guru menyiapkan rencana pelaksanaan sebanyak 89,19 % atau kategori sangat tinggi. peranan supervisi dalam membantu guru melakukan perencanaan pengajaran 74,97 % atau kategori tinggi. peranan supervisi dalam membantu guru memahami pelaksanaan proses belajar mengajar 89,18 % atau kategori sangat tinggi. peranan supervisi dalam membantu guru melaksanakan evaluasi hasil belajar 78,37 % atau kategori tinggi.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, kepuasan dan tingkat pemahaman peserta kelas literasi zakat dan wakaf di masa Covid-19 yang diadakan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Metode penelitian yang digunakan dengan survei secara daring menggunakan aplikasi survey monkey dengan total responden 257. Karakteristik responden dari segi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, latar belakang pendidikan mayoritas lulusan sarjana. Asal responden masih terkonsentrasi berasal dari pulau Jawa, serta paling sedikit berasal dari Indonesia wilayah Timur seperti Maluku dan Papua. Responden didominasi oleh penyuluh Agama Islam Kementerian Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kelas literasi zakat wakaf menunjukkan adanya peningkatan pemahaman megenai zakat dan wakaf serta motivasi terbesar untuk menambah pengetahuan, mendapatkan sertifikat dan mendapatkan relasi jaringan. Adapun untuk saran kelas lanjutan literasi zakat dan wakaf, mayoritas responden menyatakan bahwa diperlukannya diadakan secara rutin setiap bulan. Kata Kunci: Literasi Zakat Wakaf, Karakteristik, Kepuasan, Pemahaman Abstract This study aims to analyze the characteristics, satisfaction and level of participants understanding in the zakat and waqf literacy class during the Covid-19 period held by the Directorate of Zakat and Waqf Empowerment, Directorate General of Islamic Community Guidance at the Ministry of Religious Affairs. This research method uses an online survey by the survey monkey application with a total of 257 respondents. Characteristics of respondents in the terms of gender were dominated by men, the majority educational background are undergraduate. The origin of the respondents is still concentrated from Java and at least from Eastern Indonesia such as Maluku and Papua. Respondents were dominated by Religious Counselor of Islam officers at the Ministry of Religious Affairs. The results show that the zakat and waqf literacy class program is increasing the zakat and waqf understanding as well as the greatest motivation for increasing knowledge, obtaining certificates and obtaining network relationships. The suggestion for the advanced class of zakat and waqf literacy, the majority of respondents stated that it was needed to be held regularly every month. Keywords: Zakat Waqf Literacy, Characteristics, Satisfaction, Understanding

AbstractThis paper is based on a program evaluation of Madrasah Young Researchers Super Camp (MYRES). This program is a superior program from the directorate of Islamic education, Ministry of Religion Affairs since 2018. The evaluation aims to view program effectiveness for the past 2 years and giving feedback for improvement in the future. This research uses CIPP as an evaluating tool. Data had been collected from September 2019 using observation, interviews, questionnaires, and document analysis. By contextual analysis, the evaluation result shows that MYRES is aligned with regulation and people’s needs. Input Evaluation shows that in general, input goals are in a good category with some improvement notes on user guidance, Grand Final Committee, research funding, and winner’s development. Process evaluation shows that all stages executed in MYRES are generally well with some improvement notes on the socializing stage, exhibition location, expo, and presentation exam. Product evaluation shows that in general, MYRES's goal to develop research culture in Madrasah Student is well accomplished. This evaluation recommends MYRES to be continued with improvement as Indonesia Ministry Of Religion Affair’s superior program. AbstrakTulisan ini merupakan hasil penelitian evaluasi program Madrasah Young Researchers Super Camp (MYRES) yang merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Program ini digelar sejak tahun 2018. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat efektifitas program yang sudah berjalan dua tahun guna memberikan masukan untuk perbaikan program yang akan datang. Penelitian menggunakan metode evaluasi CIPP (contex, input, process, product). Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2019 dengan teknik observasi, wawancara, angket dan studi dokumen. Hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa pelaksanaan program MYRES sudah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 dan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 serta dibutuhkan masyarakat madrasah. Evaluasi input program mencapai hasil baik dengan beberapa masukan pada juknis, koordinasi panitia, pembiayaan penelitian dan hadiah untuk pemenang. Evaluasi proses menunjukkan hasil yang baik dengan masukan perbaikan pada sosialisasi, lokasi pameran, dan standarisasi pameran dan ujian presentasi. Evaluasi produk membuktikan bahwa program MYRES efektif untuk menumbuhkembangkan budaya meneliti pada siswa madrasah. Hasil evaluasi ini merekomendasikan agar program MYRES dapat dilanjutkan dengan perbaikan sebagai program unggulan Kementerian Agama.

This study aims to test the effectiveness of reality counseling to improve students' self-identity in junior high. This research uses pre experimental with pretest-posttest one group design. The data analysis used is paired test of T-test. To see the change of self-understanding level in the experimental group between pretest and posttest by looking at the price of ttable on the degrees of freedom (dk), ie the amount is N-1, and at a significant level α = 0.05 (95%) then obtained ttable = 1.771, assuming if thitung > ttabel then Ha "received" the meaning of group reality counseling is effective to improve understanding of the identity of junior high-school students. The research was carried out starting from April to July 2018, which took place at SMP Negeri 2 Mojosari. Based on the findings of the study, it is suggested as follows (1) for Guidance and Counseling teachers, group counseling can be applied effectively in schools, especially in improving understanding of students' self-identities; (2) for researchers, furthermore, group reality counseling is effective in improving self-understanding students, should be able to be an inspiration in doing further research by applying group counseling with other techniques, especially in an effort to improve students' self-identity understanding. References Andreouli, E. (2010). Identity, positioning and self-other relations. Papers on Social Representations, 19(1), 14-1. Azwar, A., & Prihartono, J. (2003). Metodologi penelitian kedokteran dan kesehatan masyarakat. Batam: Binarupa Akara. Brooks, M., & Knowles, D. (1982). Parents' views of children's imaginary companions. Child Welfare, 61(1). 25-33. Corey, G. (2009). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Belmont, CA: Brooks. Depdiknas. (2010). Buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2010: Buku I naskah akademik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Gunarsa, S. D. (2005). Psikologi perkembangan anak dan remaja. Jakarta: Gunung Mulia. Habsy, B. A. (2017a). Model konseling kelompok cognitive behavior untuk meningkatkan self esteem siswa SMK. Perspektif Ilmu Pendidikan, 31(1), 21-35. doi: https://doi.org/10.21009/PIP.311.4 Habsy, B. A. (2017b). Filosofi ilmu bimbingan dan konseling Indonesia. Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik), 2(1), 1-11. doi: http://dx.doi.org/10.26740/jp.v2n1.p1-11 Habsy, B. A. (2018a). Konseling rasional emotif perilaku: Sebuah tinjauan filosofis. Indonesian Journal of Educational Counseling, 2(1), 13-30. doi:https://doi.org/10.30653/001.201821.25 Habsy, B. A. (2018b). Model bimbingan kelompok PPPM untuk mengembangkan pikiran rasional korban bullying siswa SMK Etnis Jawa. Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik), 2(2), 91-99. doi:http://dx.doi.org/10.26740/jp.v2n2.p91-99 Hurlock, E. B. (2001). Developmental psychology. New York: Tata McGraw-Hill Education. Heriyadi, A. (2013). Meningkatkan penerimaan diri (self acceptance) siswa kelas VIII melalui konseling realita di SMP Negeri 1 Bantarbolang Kabupaten Pemalang tahun ajaran 2012/2013. Disertasi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Latipun. (2008). Psikologi konseling. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Masrohan, A. (2014). Penerapan konseling kelompok realita teknik WDEP untuk meningkatkan disiplin belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Rogojampi Banyuwangi. Jurnal BK UNESA, 4(3). 1-10. http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/9046 Nurihsan, A. J. (2005). Strategi layanan bimbingan dan konseling. Bandung: Refika Aditama. Papalia, D. E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2008). Psikologi perkembangan. Jakarta: Kencana. Purwanti, F. (2013). Identitas diri remaja pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Pemalang ditinjau dari jenis kelamin. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Ristianti, A. (2012). Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan identitas diri pada remaja diSMA Pusaka 1 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Universitas Gunadarma. Sarwono, S. W. (2011). Psikologi remaja. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Sugiyono, P. (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Wells, G. B., & Hansen, N. D. (2003). Lesbian shame: Its relationship to identity integration and attachment. Journal of Homosexuality, 45(1), 93-110. doi: http://psycnet.apa.org/doi/10.1300/J082v45n01_05 Yusuf LN, Syamsu. (2004). Psikologi perkembangan anak & remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

ABSTRAK Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen keuangan syariah berbasis sosial yang penting untuk dikembangkan karena mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, seperti untuk modal usaha mikro bagi petani. Mayoritas petani adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggantungkan mata pencahariannya dari hasil panen. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia membuat banyak keluarga mengalami kekurangan finansial, termasuk keluarga petani. Wakaf dapat membantu pembiayaan produksi para petani melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro. Namun, masih terdapat beberapa kendala program ini sehingga program tersebut tidak berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah dan solusi untuk mengoptimalkan peran wakaf modal usaha mikro bagi petani di Lamongan. Jenis penelitian ini adalah metode campuran dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan tujuh pakar wakaf dan pertanian. Prioritas masalah adalah pada di nazhir terkait minimnya anggaran untuk pelayanan administrasi, sedangkan prioritas solusinya adalah menambah anggaran untuk pelayanan administrasi. Hasil penelitian dapat digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk mengembangkan wakaf di bidang pertanian. Kata Kunci: Wakaf Uang, Wakaf Produktif, Pemberdayaan Petani, Modal Usaha Mikro. ABSTRACT Cash waqf is one of the essential social-based Islamic financial instruments to be developed since it is easily used according to the existing community's needs, such as for micro-business capital for farmers. Most working as farmers are middle- to lower-class people who depend on their livelihoods from harvests. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia and the world has left many families experiencing financial shortages, including farming families. The Micro Business Capital Waqf program has been implemented in Lamongan. However, this program still encountered several problems that made the program not optimally conducted and could not be implemented in the broader community. This study aims to analyze the priority problems and solutions to optimize the role of micro-business capital waqf for farmers in Lamongan. This type of research was a mixed method using the Analytic Network Process (ANP) approach. Data were obtained from in-depth interviews with seven waqf and agriculture experts. The priority problem in Nazhir was related to the lack of budget for administrative services, while the priority solution was increasing the funding for administrative services. The research results can be used by the Indonesian Waqf Board (BWI) and the Department of Food Crops, Horticulture, and Plantations to develop waqf in agriculture. Keywords: Cash Waqf, Productive Waqf, Farmer Empowerment, Micro Business Capital. REFERENCES Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-aspek prioritas manajemen wakaf di Indonesia. Al Falah: Journal of Islamic Economics, 3(1), 1-26. DOI: http://dx.doi.org/10.29240/jie.v3i1.345 Amuda, Y. J. (2017). Commercialization of cash waqf in Nigeria: An analysis of its implementation. Doctoral Dissertation, Academy of Islamic Studies, University of Malaya Amuda, Y. J., Embi, A. C., & Babatunde, O. H. (2014). An agricultural approach to the commercialization of cash waqf between Malaysia and Nigeria. Journal of Advanced Management Science, 2(4), 344–348. DOI: 10.12720/joams.2.4.344-348 Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia dan alternatif solusinya. Working Paper Bank Indonesia, WP/9/2018 Faizin, Y. (2021). Micro business capital waqf for lamongan farmer Global Wakaf. (2020a). Global wakaf solusi sejatinya membangun kehidupan. Dipresentasikan dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Retrieved from https://isef.co.id/wp-content/uploads/2020/11/5.-GLOBAL-WAKAF_ISEF_06102020.pdf Global Wakaf. (2020b). Panen raya bahagiakan petani binaan global wakaf. Retrieved from https://news.act.id/berita/panen-raya-bahagiakan-petani-binaan-global-wakaf Hamzani, A. (2015). Perkembangan hukum wakaf di Indonesia. Diya Media Group Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan tanah wakaf masjid di kota manado. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 3(2). DOI: http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726 Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, solutions, and strategies priority for waqf in Indonesia. Journal of Economic Cooperation & Development, 38(1), 29-54. Hydra, M. (2020). An integrative model of waqf, sadaqah, and takaful for poverty alleviation through empowering women farmers in the rural Gambia. Journal of Islamic Finance, 5(3), 1–12. Indonesian Waqf Board. (2021). Gerakan nasional wakaf uang 2021. Retrieved from https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/ Khamim. (2021). Micro business capital waqf for lamongan farmer Kurniawan, E., Iman, N., & Santoso, A. (2021). Simas Waqfuna sebagai solusi pengelolaan wakaf untuk multi oraganisasi yang transparan (Simas Waqfuna). IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer Dan Informatika, 5(3), 18–27. Lin, J. H., & Yang, C. J. (2016). Applying analytic network process to the selection of construction projects. Open Journal of Social Sciences, 4(3), 41. DOI:10.4236/jss.2016.43007 Melinda, S., Qurrat, V. ., Yusida, E., Purnamasari, V., Seprillina, L., & Hussain, N. (2021). The role of cash waqf as a source of micro business financing for strengthening the local economy: a case study in Gunung Kawi district, Malang regency. Review of Integrative Business and Economics Research, 10(1), 136–144. Ministry of Communication and Information Technology. (2022, October 7). Perkuat literasi wakaf secara berkelanjutan pemerintah libatkan forum jurnalis wakaf indonesia. Retrieved from kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita#:~:text=Badan%20Wakaf%20Indonesia%20(BWI)%20mencatat,2021%20senilai%20855%20miliar%20rupiah. Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. (2013a). Panduan pengelolaan wakaf tunai. Retrieved from https://jatim.kemenag.go.id/file/file/panduanwakaf/ynqo1425024661.pdf Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. (2013b). Pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf. Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia. Al-Ahkam, 1(25), 83-108. DOI: 10.21580/ahkam.2015.1.25.195 Purba, H. J., Yusuf, E. S., & Erwidodo. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. In Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian (pp. 23-46). Jakarta: IAARD PRESS Rahman, Y. (2021). Micro business capital waqf for Lamongan farmers Rizal, M. S. (2021). Manajemen wakaf tunai berbasis masjid di masa Covid-19 (studi pengelolaan dana wakaf sebagai modal usaha mikro jama’ah di Masjid Baiturrohman Madiun) [Institut Islam Negeri Ponorogo]. Tesis tidak dipublikasikan. Institut Islam Negeri Ponorogo. Rusydiana, A. & Devi, A. (2013). Analytic network process: Pengantar teori dan aplikasi. Smart Publishing. Saptono, I. (2019). Wakaf untuk kesejahteraan ummat dalam konteks revolusi industry 4.0. Dipresentasikan dalam Indonesia Waqf Summit 2019. Sapuan, N. M., Rajadurai, J., Zeni, N. A. M., & Hashim, S. L. M. (2018). Developing a holistic business model for an efficient waqf property in Malaysia. Global Business and Management Research, 10(3), 445. Sisyanto. (2017). Micro business capital waqf for Lamongan farmers Sulistiani, S. (2017). Perbaruan hukum wakaf di Indonesia. PT Refika Aditama Syahyuti., & Aldillah, R. (2020). Upaya menekan dampak pandemi Covid-19 pada sumber daya manusia pertanian. In Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian (pp. 549-570). Jakarta: IAARD PRESS. Syahyuti., & Elizabeth, R. (2020). Kebutuhan jaring pengaman sosial untuk petani pada masa pandemi Covid-19. In Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian (pp. 481-498). Jakarta: IAARD PRESS. Thanker, M. A. M. T., Amin, M. F., Thaker, H. M. T., Khaliq, A., & Pitchay, A. A. (2020). Cash waqf model for micro enterprise's human capital development. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 66-83. DOI: 10.1108/IJIF-08-2018-0091 Utomo, Y. (2021). Micro business capital waqf for Lamongan farmers Youneszadeh, H., Ardeshir, A., & Sebt, M. (2017). Exploring critical success factors in urban housing projects using fuzzy analytic network process. Civil Engineering Journal, 3(11), 1048–1067. DOI: 10.28991/cej-030937 Yuli, S. B. C. (2015). Optimalisasi peran wakaf dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ekonomika-Bisnis, 6(1), 1–15. DOI: https://doi.org/10.22219/jibe.v6i1.2269 Yusof, M. A., Aziz, M. R. A., & Johari, F. (2013). The relationship between level of income and willingness of muslim community to contribute for Islamic waqf bank. In 5th Islamic Economic System Conference (IECONS 2013), Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur on 4th-5th September. Retrieved from http://www.nuradli.com/iecons2013/4B-1.pdf

Abstract: Pragmatism of Hajj in Indonesia. Haji interpreted as an intention to do something honorable. While according to Islamic law is the intention of visiting a particular place (the House of al-Haram and Arafat) at a particular time (in the months of Shawwal) to perform certain deeds are standing at Arafat, Tawaf, sa'ī by certain conditions. As for the maintenance from time to time carried by various groups. During the reign of the Dutch East Indies was conducted by an independent maintenance of the Hajj. However, there are many interest in some quarters, maintenance of the Hajj taken over by the government. Similarly, during the reign of the Republic of Indonesia, a lot of interest happens until finally the government established under the direct authority Directorate of General of Islamic Community Guidance and Hajj Maintenance of Religious Affairs. Keyword: Pragmatism, Hajj Maintenance Abstrak: Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. Haji diartikan sebagai berkehendak untuk melakukan sesuatu yang dimuliakan. Sedang menurut syara’ ialah niat mengunjungi tempat tertentu (Baitullah al-Haram dan Arafah) pada waktu yang tertentu (pada bulan-bulan Shawal) untuk melaksanakan segala amalan yang tertentu yaitu wuquf di Arafah, tawaf, sa’i dengan syarat tertentu. Adapun penyelenggaraannya dari masa ke masa dilakukan oleh berbagai kalangan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda penyelenggaraan dilakukan bebas, tetapi karena kepentingan beberapa kalangan diambil alih oleh pemerintah. Begitu pula pada masa pemerintahan Republik Indonesia, banyak kepentingan yang berjalan hingga akhirnya pemerintah menetapkan kewenangannya langsung di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama. Kata Kunci: Pragmatisme, Penyelenggaraan HajiDOI:10.15408/sjsbs.v1i1.1532

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat NIkah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

Abstrak. Marriage statistics in Indonesia annually reach an average of 2 million couples. That is a fantastic number and very influential on the possibility of social changes in society. The quality of a marriage is largely determined by the two prospective marriage partners in welcoming household life. The rise of divorce cases can be caused by poor household quality, such as the lack of knowledge, understanding and skills. On this basis, this regulation was made by the government to improve the understanding and skills of prospective brides and adolescents of marriage age in order to minimize divorce.The purpose of this study was: to find out the regulations of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ: II / 542 of 2013 Regarding Guidelines for Organizing a Premarital Course, to find out the implementation of a premarital course in KUA of Kecamatan Lembang, and to find out the implementation of the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ : II / 542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Premarital Courses in KUA Kecamatan Lembang. The research methods used interviews and literature study.The results of this study was: the implementation of the regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ: II / 542 of 2013 Regarding Guidelines for the Implementation of Premarital Courses by BP4 KUA Kecamatan Lembang was not optimal due to there were so many requirements from various parties, both from the regulation itself, various participant conditions, costs inadequate, lack of human resources, and lack of socialization to the community. Thus. Premarital course became less effective to make sakinah family.Keywords : premarital course, sakinah family, DIRJEN BIMAS Islam Regulation Abstrak. Data statistik perkawinan di Indonesia pertahun rata-rata mencapai 2 juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastik dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Kualitas sebuah perkawinaan sangat ditentukan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Maraknya kasus perceraian dapat disebabkan kualitas rumah tangga yang buruk yaitu kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. Atas dasar itulah peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para calon pengantin dan remaja usia nikah agar meminimalisir peceraian. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ:II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, untuk mengetahui pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Lembang, dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ:II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Lembang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.Hasil dari penelitian ini yaitu: pengimplementasian peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ:II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah oleh BP4 KUA Kecamatan Lembang belum optimal dikarenakan banyak hambatan dari berbagai pihak baik dari peraturan itu sendiri, kondisi peserta yang beragam, biaya yang kurang memadai, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian pembinaan keluarga sakinah dalam hal ini kursus pra nikah menjadi kurang efektif.Kata kunci : Kursus Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Peraturan Dirjen Bimas Islam