Journal articles on the topic 'Fiscal policy – Indonesia'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Fiscal policy – Indonesia.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Fiscal policy – Indonesia.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Boediono. "Fiscal Policy in Indonesia." Asian Economic Journal 5, no. 3 (November 1991): 369–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8381.1991.tb00077.x.
Full text
2
Utama, Zamrud Siswa, M. Khusaini, and Setyo Tri Wahyudi. "Kebijakan Fiskal di Persimpangan, Pro Growth atau Pro Poor?" Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (September 7, 2017): 67–81. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v2i2.28.
Full textAbstract:
ABSTRACT Indonesian fiscal policy is designed as pro growth and pro poor. Fiscal space and inequality rapid growth become constraints for this policy. Beside that constraints, pro poor and pro growth fiscal policy was debatable. Okun’s Law, Kuznet Theory and inclusive growth concept were sources of this debate. This paper investigates the impact of fiscal policy on growth and inequality. Using Error Correction Model (ECM), this paper shows that between 1980 until 2015, fiscal policy become more pro growth than pro poor. ABSTRAK Kebijakan fiskal Indonesia dirancang dalam kerangka pro growth dan pro poor. Keterbatasan ruang fiskal dan tingginya kecepatan peningkatan ketimpangan menjadi kendala. Selain kendala tersebut, usaha untuk merancang kebijakan fiskal yang pro growth dan pro poor menjadi perdebatan. Teori Kuznet, Hukum Okun, dan konsep pertumbuhan inklusif menjadi pangkal perdebatan ini. Penelitian ini bertujuan melihat dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan. Menggunakan Error Correction Model (ECM), hasil penelitian menemukan bahwa selama periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal cenderung mendorong pertumbuhan dibanding pemerataan.
3
Mochtar, Firman. "Fiscal and Monetary Policy Interaction : Evidences and Implication for Inflation Targeting in Indonesia." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 7, no. 3 (May 20, 2005): 359–86. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v7i3.114.
Full textAbstract:
Paper ini menganalisa interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah krisis, dengan melakukan estimasi atas quasy fiscal activity (QFA) Bank Indonesia dan mengurai interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Penulis menemukan bahwa selama masa krisis, aktifitas ini (QFA) ada dan dilakukan oleh bank sentral Indonesia. Hal ini berbeda dengan masa sebelum krisis dimana QFA memiliki besaran yang netral. Dalam kaitan interaksi kebijakan fiskalmoneter, fakta ini menunjukkan dominasi kebijakan fiskal pada masa setelah krisis. Analisa interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter ini membawa implikasi kebijakan di Indonesia yakni perlunya disiplin dalam kebijakan fiskal dan perlunya komitmen untuk mempertahankan sustainability kebijakan tersebut. Kegagalan mencapai kebijakan fiskal yang optimal akan mengurangi efektifitas kebijakan moneter dalam rangka mengontrol inflasi meski dalam kerangka inflation targeting yang secara parsial sudah diimplementasikan oleh Bank Indonesia.Keyword: Quasi Fiscal Activities, Fiscal Policy, Monetary Policy, Inflation TargetingJEL: E11, E31, E52, E62
4
Rusdiyantoro, Imam, and Robert A. Simanjuntak. "Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 4, no. 1 (August 31, 2022): 20–29. http://dx.doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706.
Full textAbstract:
Indonesia's fiscal sustainability faces major challenges in efforts to reduce the negative impact of the Covid-19 crisis on the Indonesian economy. Using the fiscal reaction function, this study attempts to measure Indonesia's fiscal sustainability in the face of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Empirically, based on data from 1980-2021 and using OLS (Newey-West HAC) indicate that Indonesia's fiscal sustainability is maintained. The Government has strong and positive reaction to maintained fiscal sustainability which is reflected in the primary balance during the period of study. Countercyclical policies through expansionary fiscal policies during the Covid-19 crisis are indicated to have a negative effect on Indonesia's fiscal. For that, a strong and consistent primary balance surplus response is needed in the next few years to create fiscal space. This is important for Indonesia's fiscal policy to deal with shocks that may occur due to the ongoing global economic uncertainty.
Kesinambungan fiskal Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi dampak negatif krisis Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Studi ini dilakukan untuk mengukur kesinambungan fiskal Indonesia pada masa krisis Covid-19 menggunakan model fiscal reaction function. Berdasarkan data periode tahun 1980 sampai 2021, hasil estimasi yang dilakukan secara empiris dengan menggunakan OLS (Newey-West HAC) mengindikasikan bahwa fiskal Indonesia tetap terjaga kesinambungannya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan reaksi fiskal yang positif dan kuat yang dilakukan oleh Pemerintah selama periode penelitian. Kebijakan countercyclical melalui kebijakan fiskal yang ekspansif pada masa krisis Covid-19 diindikasikan memberikan efek negatif pada fiskal Indonesia. Untuk itu, diperlukan respon surplus primary balance yang kuat dan konsisten dalam beberapa tahun ke depan untuk menciptakan ruang fiskal. Hal tersebut penting dilakukan dalam menghadapi shock yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global yang masih berjalan.
5
Khamdana, Abdillah. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012." Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 1, no. 1 (June 30, 2016): 23–38. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59.
Full textAbstract:
This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the economic growth in Indonesian provinces. The analysis of fiscal decentralization used three indicators, i.e. revenue, expenditure, and autonomy, added by control variables that consists of population growth, ratio of domestic investment to GDP, and regional inflation rate. This study used panel data of 33 provinces in Indonesia from the period of 2008-2012 with Random Effect Model (REM) method. The results show that fiscal decentralization has been proven not significantly increase the economic growth of the provinces. Therefore, reconsidering fiscal policy related to regional planning and budgeting, and determining development priority scale are needed. Consequently, it is necessary to strengthen the capacity and capability of regional public officials in fiscal and public policy matters. . ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerah. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008–2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Atas dasar hal tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. Dirasa perlu pula adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik.
6
Suhartoko, YB, Adji Pratikto Pratikto, and Indira Kirana. "RICARDIAN EQUIVALENCE IN INDONESIA." Jurnal Ekonomi Trisakti 2, no. 1 (April 18, 2022): 167–98. http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i1.13565.
Full textAbstract:
Expansionary Fiscal Policy in the form of Deficit Fiscal is still being debated due to differences in views regarding the effect of budget deficits. The Ricardian Equivalence disciple argues that Deficit Fiscal Policy has a neutral impact on consumption. In contrast, Non-Ricardians (Keynesian and Neoclassical) argue that Budget Deficit Policy affects Private Consumption. Government policies affect private consumption through deficit fiscal policies such as budget deficits, government spending, taxes, and government debt. This study analyzes the effect of the fiscal deficit on consumption and observes the existence of the Ricardian Equivalence View in Indonesia. The estimation model used is the Vector Error Correction Model (VECM) through IRF and VD testing with time series data from 1980-2018. The results showed that the Budget Deficit Policy had a significant positive effect on private consumption, where the Fiscal Deficit shock was responded positively by Private Consumption. So that the Ricardian view does not apply in Indonesia and is more inclined to the Keynesian view. The positive response continues in the long term permanently, where 58.42% of the variation in the formation of the Private Consumption indicator (in period 10), is a Budget Deficit.
7
Santoso, Teguh, and Maruto Umar Basuki. "DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: APLIKASI MODEL MUNDELL-FLEMING." Jurnal Organisasi dan Manajemen 5, no. 2 (September 16, 2009): 108–28. http://dx.doi.org/10.33830/jom.v5i2.250.2009.
Full textAbstract:
This study aims to analysis the impact of fiscal and monetary policy in Indonesian economy by using Mundell Fleming (IS-LM-BOP) model. The main objective of this paper is to see the impact of fiscal and monetary policy to Indonesia Gross Domestic Product (GDP). Indonesia as a small open economy with imperfectly capital mobility, so temporary thesis of the Mundell-Fleming model is that monetary policy more effective than fiscal policy in improving of the GDP, that caused by its crowding out effect yielded from expansive\ fiscal policy. A variant of the Mundell Fleming model for the Indonesian economy is constructed and analysed using the Two Stage Least Square Methods (2sls). The result of two stage least square estimation indicating that the impact of monetary policy with money supply(M2) instrument is more effective in improving GDP than fiscal policy with government expenditure instrument . This result is proved with influences which are positive and significant among money supply (M2) variable and GDP from demand side. However, goverment expenditure variables give positive effect but not significant to the GDP. These finding support the Hypothesis of model Mundell-Fleming
8
Purnamadewi, Y. L., M. D. Orchidea, and S. Mulatsih. "Fiscal policy and environmental quality in Indonesia." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 399 (December 31, 2019): 012051. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012051.
Full text
9
Pravitasari, Chairani Fadhila, and Insukindro Insukindro. "The Impact of Fiscal-Monetary Policy Interaction on the Indonesian Economy." Jurnal Ekonomi Pembangunan 20, no. 2 (January 15, 2023): 159–72. http://dx.doi.org/10.29259/jep.v20i2.18586.
Full textAbstract:
This study seeks to examine the interactions between fiscal and monetary policies and their impact on output and inflation in Indonesia from 2003:4 to 2018:4 using Structural Vector Autoregression (SVAR). It is important to investigate the coordination between both because overall macroeconomic policy framework requires a close coordination between monetary and financial policies. The variables utilized are government spending, debt, output gap, tax, inflation, interest rate, and exchange rate obtained from the Indonesian Ministry of Finance, the Indonesian Statistics, and Bank of Indonesia. Government spending as a proxy for fiscal policy and interest rate as a proxy for monetary policy have a strategic complement relationship, whereas tax revenue as a proxy for fiscal policy and interest rate as a proxy for monetary policy have a strategic substitutes relationship.
10
Satria, Doni. "PERHITUNGAN TINGKAT UTANG MAKSIMAL PEMERINTAH SEBAGAI ACUAN BAGI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA." Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan 2, no. 1 (May 1, 2013): 81. http://dx.doi.org/10.24036/ecosains.347457.00.
Full textAbstract:
The interaction of monetary and fiscal policy in an economy played an important role for macroeconomic stabilization policy. Blanchard (1990) has shown the fiscal domination condition in this policy interaction, fiscal dominance condition could be caused by the accumulation of government debt. This research analyzed the maximum debt that can be accumulated by the government, and still be sustained and could not drag the economy to the fiscal dominance condition. Using the Mendoza and Oviedo (2004) model, we find the maximum accumulated government debt is 45.2 percent of Indonesia GDP. This result is based on the 20 percent of expenditure adjustment of Indonesian government budget
11
Solikin, Akhmad, and Hilda Choirunnisah. "Kesinambungan fiskal dan estimasi fiscal reaction function Indonesia tahun 1977-2017." Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 4, no. 3 (December 6, 2019): 267–83. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v4i3.144.
Full textAbstract:
This study aims to identify whether Indonesian fiscal condition in 1977–2017 is sustainable as measured by the government responses to debt burden. Studi on fiscal sustainability is very important since failing to identify its occurrence and determinants will detrimental to fiscal and macroeconomic policy. This study uses Auto-Regressive Distributed Lag – Error Correction Mechanism (ARDL-ECM) to estimate short-term and long-term fiscal reaction functions. The result shows that in the long-term the government responds an increase in debt burden by increasing its primary balance and thus it confirms the existence of fiscal sustainability. Furthermore, by estimating fiscal reaction function this study finds that in the long run exchange rate and Asian Financial Crisis in 1998 have significant effects on primary balance; while in the short run real exchange rates, 1998 economic crisis, and commodity prices affect the primary balance.
12
Yuniwinsah, Fadhliah, and Ali Anis. "ANALISIS KAUSALITAS KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF, KEBIJAKAN MONETER EKSPANSIF DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan 2, no. 1 (July 10, 2020): 55. http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v2i1.8855.
Full textAbstract:
This study examined the causality between expansionary fiscal policy, expansionary monetary policy and economic growth in Indonesia’s using a time series data with vector autoregression model (VAR) in the period of 1969-2018. The results of this study showed that are there is no causality between expansionary fiscal policy and expansionary monetary policy but there one-way relationship between them, it is the expansionary monetary policy gives influence to expansionary fiscal policy. There is no causality between expansionary fiscal policy and economic growth but there one-way relationship between them, It is economic growth gives influence to expansionary fiscal policy. And there is no causality between expansionary monetary policy and economic growth but there one-way relationship between them, it is economic growth gives influence to expansionary monetary policy.
13
Nugraha, Nur Arif, and Agung Darono. "Discourses And Institutions In Tax Policy And Fiscal Sustainability: Evidence From Indonesia." Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 4, no. 1 (August 31, 2022): 61–71. http://dx.doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1722.
Full textAbstract:
This research contends fiscal policy and the achievement of fiscal sustainability as institutions coming from texts and discourses that account for it. Applying an interpretive policy analysis approach, we reveal how various discourses of tax policy and the achievement of fiscal sustainability dialectics. This study highlights some series of text-discourse-institution that explains the interplay between fiscal policy and the achievement of fiscal sustainability so that they become as main part of Indonesian public finance management. This paper finds that tax policy as an institution associates with the realization of fiscal sustainability is to increase the tax ratio while keep maintaining a self-assessment system. That is, the achievement of fiscal sustainability requires that tax policy can support (especially) to finance government expenditures. The study revealed that the contemporary tax policy as an institution, exists influenced by following discourses: (1) tax compliance strategy and taxing the hard-to-tax; (2) efforts to facilitate the strengthening of tax administration; (3) the establishment of information database as a tool to examine the compliance of taxpayers; (4) the division of taxing authority between central and local governments.
14
K, Nurjannah Rahayu, and Phany Ineke Putri. "Mundell-Fleming Model: The Effectiveness of Indonesia�s Fiscal and Monetary Policies." JEJAK 10, no. 1 (March 10, 2017): 223–35. http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v10i1.9137.
Full textAbstract:
This study examines the fiscal and monetary policy in Indonesia using the Mundell-Fleming model. The main objective of this study was to determine which policies are effective between fiscal and monetary policies of the national income in Indonesia because Indonesia is a small open economy with not perfect capital mobility. The analysis technique used is Two Stage Least Square (TSLS) by using secondary data base on International Financial Statistics, 2000.I 2014.II . The research result is monetary policy is more effective than the fiscal policy in which monetary policy multiplier at 0.0028 greater than fiscal policy multiplier 0.001316. The results are consistent with the theory of the Mundell-Fleming.
15
Ragimun and Imran Rosjadi. "Fiscal incentive policy for coal downstreaming in Indonesia." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 909 (December 22, 2020): 012055. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/909/1/012055.
Full text
16
Pamungkas, Raditiyo Harya. "Estimation of Indonesia’s Fiscal Reaction Function." Kajian Ekonomi dan Keuangan 20, no. 1 (January 23, 2017): 1–18. http://dx.doi.org/10.31685/kek.v20i1.178.
Full textAbstract:
Fiscal policy is a core factor in managing macroeconomic indicators strategy. Following several financial crises, both advanced and emerging countries undertook prudent fiscal policies to maintain debt sustainability. This paper investigates the fiscal policy behaviour of Indonesia through a fiscal reaction function, which represents how the government reacts to the debt to GDP ratio by the creation of primary balance in the budget. Breakpoint unit roottest is conducted due to the stationarity characteristics of data variables, hence the widely used Autoregressive Distributive Lag (ARDL) bound test is employed using quarterly data from 1990 to 2014. These results indicate that the government of Indonesia has reacted to the increase in debt to GDP bygenerating the primary surplus due to increase in debt accumulation which shows the well-behaved fiscal policy to maintain debt sustainability. In Indonesia’s fiscal reaction function, real interest rate, nominal exchange rateto US$, and election significantly determine the primary balance behaviour. In addition to maintaining a debt to GDP ratio at a low level, the government should also consider the other variables other than debt to achieve sustainability of fiscal policy especially in managing shocks.
17
Sutawijaya, Adrian, and Etty Puji Lestari. "PENERAPAN METODE VECTOR AUTO REGRESSION DALAM INTERAKSI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI INDONESIA." Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 14, no. 1 (June 1, 2013): 66. http://dx.doi.org/10.23917/jep.v14i1.151.
Full textAbstract:
The purpose of this study is to analyze the interaction of fiscal and monetary policy in Indonesia, especially after the introduction of fiscal and monetary policy shocks. The research method used is the vector autoregression (VAR). VAR is usually used for projecting coherent system variables and time to analyze the dynamic impact of disturbance factors contained in the system variables. Variables used in this study is the level of interest rates as a proxy for monetary policy instruments, government expenditures as a proxy for fiscal policy, inflation rates and national income. The results show that fiscal policy is a negative shock to inflation and responded with a tight monetary policy, while the shock in monetary policy will reduce national income. The application of fiscal and monetary policies that will effectively promote economic growth.
18
Elia, Silfi, and Mike Triani. "Pengaruh Net Ekspor dan Kebijakan Fiskal Terhadap Kebijakan Hutang Pemerintah di Indonesia." Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan 8, no. 1 (May 9, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.24036/ecosains.11507457.00.
Full textAbstract:
This research aims to determine (1) the effect of net export on government debt in Indonesia, (2) the effect of fiscal policy on government debt in Indonesia, (3) the effect of net export and fiscal policy on government debt in Indonesia. The method used in this study is multiple linear regression. The research type is descriptive research while the data used is time series data from 1987-2016 obtained from documentation of Bank Indonesia, and BPS Indonesia. The results of this study indicate that (1) net export has a significant positive effect on government debt in Indonesia (2) fiscal policy has a significant positive effect on government debt in Indonesia (3) net export and fiscal policy has a significant positif effect on government debt in Indonesia. Based on this research is expected to provide information about government debt as well as the factors that influence, and so the government and society can monitor and increase efforts to reduce government debt.
19
Rahmi, Siska, Ali Anis, and Dewi Zaini Putri. "ANALISIS PASAR BARANG DAN PASAR UANG DI INDONESIA : PENDEKATAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER." Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan 7, no. 2 (November 1, 2018): 121. http://dx.doi.org/10.24036/ecosains.11066557.00.
Full textAbstract:
This study aims to analyze the (1) multiplier of fiscal policy and monetary policy, (2) equilibrium market of goods and money market in Indonesia, (3) effective policy to stabilize Indonesian economy by using Ordinary Least Square (OLS) method. The results of the research show that (1) a fiscal multiplier is 0.06 and a monetary multiplier is 1.17, (2) the equilibrium is at the interest rate of 1,81% and the GDP of Rp. 935.235,6 billion, and (3) the effective policy is monetary policy in stabilizing the economy.
20
ABDUROHMAN and BUDY P. RESOSUDARMO. "THE BEHAVIOR OF FISCAL POLICY IN INDONESIA IN RESPONSE TO ECONOMIC CYCLES." Singapore Economic Review 62, no. 02 (April 28, 2017): 377–401. http://dx.doi.org/10.1142/s0217590816500041.
Full textAbstract:
The current general wisdom regarding fiscal policy in response to fluctuations in economic cycles is to adopt countercyclical strategies: contractive during a boom to avoid overheating the economy and expansive during a recession to stimulate economic activity. This paper attempts to investigate the practical behavior of fiscal policy in Indonesia in response to economic cycles to establish whether it follows general fiscal wisdom (countercyclical) or amplifies the cycle (procyclical). An error correction model (ECM) and an alternative model to deal with the possible endogeneity problem are utilized. This paper shows that fiscal policy in Indonesia tends to be procyclical. Observations of some other ASEAN countries, namely Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, indicate that Singapore could be the only country in ASEAN that is able to implement a countercyclical fiscal policy.
21
Atmojo, Ridho Windi. "Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia." Economics Development Analysis Journal 7, no. 2 (May 31, 2018): 194–202. http://dx.doi.org/10.15294/edaj.v7i2.20160.
Full textAbstract:
Dari data-data empiris tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pada PDB banyak mengalami penurunan. Untuk meningkatkan PDB Indonesia, maka dilakukan penelitian efektiv mana kebijakan moneter atau fiskal dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Penelitian ini memakai model IS-LM dengan menggunakan metode Two-Stage Least Square (TSLS) untuk mengestimasi variabel yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai PDB Indonesia dengan menggunakan IS-LM sebesar 2034769.68 miliar dan tingkat bunga berada di -8.78 persen. multiplier kebijakan fiskal sebesar 0.63 dan nilai multiplier moneter sebesar 1.72.
From the empirical data, Indonesia's economic growth rate based on GDP has decreased a lot. To increase Indonesia's GDP, an effecve research is conducted where the monetary or fiscal policy in influencing Indonesia's GDP. This research uses IS-LM model by using Two-Stage Least Square (TSLS) method to estimate the variables in the research. The results showed that the value of Indonesia's GDP using IS-LM amounted to 2034769.68 billion and the interest rate was at -8.78 percent. fiscal policy multiplier of 0.63 and a monetary multiplier value of 1.72.
22
Wibowo, Tri, and Purwoko Purwoko. "Fiscal Policy to Support the Development of Seaweed as Renewable Energy in Indonesia." Journal of Clean Energy Technologies 8, no. 1 (January 2020): 1–4. http://dx.doi.org/10.18178/jocet.2020.8.1.516.
Full text
23
Setiabudi, Andang Wirawan, Gunadi, and Haula Rosdiana. "A Comparison Study of Fiscal Policy in Different Countries Regarding Plastic Waste Management in Supporting the Achievement of Sustainable Plastic Production and Consumption Patterns in Indonesia." International Journal of Science and Society 4, no. 1 (January 10, 2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i1.410.
Full textAbstract:
Nowadays, plastic waste management has become an international issue. Plastic waste that is not managed will end up in the ocean and cause dangerous pollution. Environmental issues were agreed to be one of the SDGs goals proclaimed in 2015 by all countries members of the United Nations. All countries, including Indonesia, have implemented various pro-environment policies. One of them is through fiscal policy. How to determine the right fiscal policy so that the management of plastic waste to realize a sustainable pattern of plastic production and consumption to be optimal is important. One of them is by conducting comparative studies on the fiscal policy of plastic waste management in various countries as a policy benchmark. It is what the author did. This research uses a qualitative approach with a comparative study method regarding the form of fiscal policy in various countries used to manage plastic waste. This research data was obtained through literature studies from various journals, articles, and reports on fiscal policy of plastic waste management in various countries and then concluded various similarities and differences. It is hoped that studying various forms of fiscal policy in various countries can provide input to the Indonesian government on the right form of fiscal policy to create a sustainable pattern of plastic production and consumption in accordance with the SDGs goals to be achieved by the Indonesian government.
24
Suhendar, Fikry Ramadhan, and Nurlailiyah Aidatus Sholihah. "Financial Policies Supporting Acceleration of Sustainable Economic and Fiscal Growth in Indonesia." Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research 5, no. 2 (September 25, 2020): 110–18. http://dx.doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v5i2.4172.
Full textAbstract:
This paper explores the fiscal policy of a country, as well as the policies that influence the economic growth of a country, since the course of government decision-making would be decided by fiscal policy and government expenditure. A research that uses a qualitative descriptive approach and thus a large literature is required to provide information to the government in order to ensure that the government can avoid delaying market prices. Community security can be accomplished when rates can be set by the government. In addition to fiscal policy that can preserve equilibrium, fiscal policy can have an effect on country's economic development and can establish social justice for all societies, followed by fiscal policy in a country through taxes and other responsibilities in Islam such as Zakat. Waqf, as philanthropy, may also help the government's efforts to raise government revenue and is sponsored by top management in the public financial sector, with the expectation that macro and micro businesses may develop in a country.
25
Lamba, Arung, Paulus K. Allo, and Ramasoyan Arung Lamba. "Effect of fiscal decentralization policy of regional economic imbalances towards economy growth in Eastern Indonesia." International journal of social sciences and humanities 3, no. 2 (July 26, 2019): 112–27. http://dx.doi.org/10.29332/ijssh.v3n2.298.
Full textAbstract:
The current research aimed at analyzing and knowing (1) the influence of fiscal decentralization policy towards economic growth in eastern Indonesia and (2) the influence of fiscal decentralization policy towards regional imbalances decline in eastern Indonesia. In order to reach the aims, panel data was analyzed. It was analyzed by accommodating information that related to cross-section variables and time series. The panel data, substantially, is expected to be able to decrease the problems of omitted-variables. Furthermore, regression effect analysis was applied for estimating the econometric model. The results of the current research have shown that: (1) fiscal decentralization policy influences growth of the regional economy, and (2) the relationship of fiscal decentralization policy with regional imbalance has confirmed that the decentralization fiscal has not got any ability to reduce the imbalances economy of eastern Indonesia.
26
Prabowo, Sakti. "LITERATURE REVIEW IMPACT OF TAX AND SUBSIDY ON REDUCING INCOME INEQUALITY IN INDONESIA." JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 1, no. 1 (November 28, 2017): 118–23. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v1i1.165.
Full textAbstract:
Many countries have used fiscal policy Tax and subsidy as a tool to reduce income inequality and many of them have succeeded to achieve it. In contrast, tax and subsidy in Indonesia tend to have a neutral effect on inequality today. This research aims to identify the factors caused Indonesia fiscal policy doesn't have a significant impact on income inequality reduction and what steps should be taken by the government to improve the role of fiscal policy in order to reduce income inequality. From the literature review, this paper finds that Indonesia should improve the quality of public spending. Indonesia government should Prioritize social spending and infrastructure to improve the fiscal policy role to reduce inequality. In addition, increasing direct tax such as personal income taxes should be done in order to make it more effective.
27
Sarjoko, Deni, Moh Khusaini, and Rachmad Kresna Sakti. "Vertical Fiscal Balance and Local Fiscal Discipline in Indonesia." Journal of International Conference Proceedings 5, no. 2 (August 1, 2022): 150–61. http://dx.doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1681.
Full textAbstract:
Fiscal discipline is the key value to manage public finance. In term of local government, maintaining fiscal discipline can improve basic services and public confidence provision. The research purpose is to give an input for the government to determine regional expansion policy. The analysis applies fixed effect model to analyze the relationship between vertical fiscal balance and local fiscal discipline in 491 districts/cities in Indonesia for 2010 to 2020. This study found the indication that the lower vertical fiscal balance, the lower the fiscal discipline of the district/city governments to collect local taxes, so regional development highly depends on intergovernmental transfer. The results indicate that the increase of vertical fiscal balance will increase local fiscal discipline. In addition to be driven by a vertical fiscal balance, local fiscal discipline increase is also driven by population density increase, the tertiary sector share, and Gross Regional Domestic Product per capita. It is important for the governments to consider vertical fiscal balance, population density, the share of the tertiary sector, and GRDP per capita, as variables to approve proposed regional expansion so that each regional expansion results in optimal public services.
28
Kuncoro, Haryo. "The role of automatic stabilizers in business cycle: the case of indonesia." European Journal of Government and Economics 10, no. 2 (December 1, 2021): 167–84. http://dx.doi.org/10.17979/ejge.2021.10.2.7366.
Full textAbstract:
TThe use of large fiscal stimulus packages to dampen the impact of Covid-19 recently has raised concerns about the effectiveness of the discretionary fiscal policy. This paper aims at analysing the feasibility of automatic fiscal stabilisers to mitigate economic fluctuations in the case of Indonesia. Using the IMF standard model for quarterly data over the period of 2001(1) to 2019(4), we find that the role of automatic fiscal stabilisers is getting greater both in revenue and spending. This implies that the automatic fiscal stabilisers are feasible as the main fiscal policy instrument for economic stability goals in the future. However, given the existing circumstances, Indonesia has to reform economic, regulatory, and institutional ecosystems in adopting the automatic fiscal stabilisers.
29
Setiawan, Sigit. "Indonesian Logistics Infrastructure: The Performance and Fiscal Support." International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) 7, no. 2 (September 12, 2018): 9–18. http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v7i2.896.
Full textAbstract:
In the globalization and ASEAN Economic Community era, the competitiveness of Indonesian industries to sell goods and services is facing more severe challenges. It is partly due to the low performance of Indonesian logistics sector, and one of the contributing factors to the unsatisfactory logistics is poor logistics infrastructure. In this regard, this paper has several research objectives. The first is to analyze the performance of Indonesia logistics infrastructure in the past decade. The second is to analyze Indonesian logistics infrastructure development with its relevant fiscal policy support and evaluate its short-term progress. The research method adopted in this study is descriptive analytical method. In comparison with other countries, especially ASEAN region, the performance of Indonesian logistics infrastructure over the past decade tends to be steadily incompetitive, below the average of ASEAN countries. It is found to be one of the prime determinants of the high logistics costs in Indonesia. The government serious attention and the consistency of its policy towards improving logistics infrastructure during the 2014-2019 period has been partially seen, but the program sustainability is required in subsequent periods. In the short term, a temporary evaluation until 2017 of the sea toll program integrated with the construction of logistics infrastructure shows a positive impact. The positive impact is indicated from the decreasing prices of basic necessities in the eastern region of Indonesia by 20%-40%, and the economic revival of Eastern Indonesia region due to currently cheaper transportation costs.
30
Adiyanta, FC Susila. "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19." Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (March 29, 2020): 162–81. http://dx.doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang pengalaman Indonesia sebagai negara yang telah mampu mengatasi dan melampaui krisis finansial dengan menggunakan strategi kebijakan fiskal yang baik dan kebijakan pembaruan perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Pengalaman mengatasi krisis finansial tersebut menjadi bahan pembelajaran yang menarik bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan antisipatif untuk menghadapi dampak ekonomi finansial dan moneter akibat pandemi Covid-19. Metode pendekatan sosiolegal digunakan untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam penggunaan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam praksis perpajakan nasional. Hasil penelitian ini adalah: a) fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur (regulerend) dan stabilitasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional, mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara (budgetair) yang berkelanjutan (sustainable budged income; b) fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum yang seimbang, distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitasi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kebijaksanaan fiskal dalam meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global; Kata kunci: Pajak, Kebijaksanaan Fiskal, Daya Saing Investasi, Satbilitas Ekonomi Nasional Abstract This research aims to examine the experience of Indonesia as a country that has been able to overcome and surpass the financial crisis by using a good fiscal policy strategy and national tax reform policy through modern taxation and regulatory reform. The sociolegal approach method is used to be able to describe deeply the use of tax as one of the instruments of fiscal policy in the practice of national taxation.The conclusions of the results of this study are: a) the function of tax as an instrument of fiscal policy, with a combination of the function of regulating (regularend) and economic stabilization to maintain the conditions of contraction and relaxation of the national economy, having flexibility for sustainable state budget (sustainable budget); b) the function of the allocation of the state budget for government costs and balanced public interests, distribution for the welfare of the community while maintaining the stabilization of economic growth that supports national development is one of the determining factors for the success of fiscal policy in increasing investment competitiveness and anticipating the weakening of the global economy; Keywords: Tax, Fiscal Policy, Investment Competitiveness, National Economy Stability
31
Lisna, Vera, Bonar M. Sinaga, Muhammad Firdaus, and Slamet Sutomo. "Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 14, no. 1 (July 1, 2013): 1–26. http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v14i1.433.
Full textAbstract:
AbstractThis study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have signicant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/Dana Alokasi Umum (DAU) has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.Keywords: Fiscal Capacity, Poverty Reduction, Policy Simulation AbstrakStudi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana headcount index pertanian turun lebih besar dibandingkan headcount index industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan.Kata kunci: Kapasitas Fiskal, Penurunan Kemiskinan, Simulasi Kebijakan
32
Wilantari, Regina Niken, and Imro'atul Husna Afriani. "Monetary and fiscal policy mix connectivity towards the business cycle in Indonesia." Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 9, no. 2 (June 30, 2021): 139–52. http://dx.doi.org/10.22437/ppd.v9i2.11489.
Full textAbstract:
This research is based on the magnitude of the influence of monetary and fiscal aspects, namely the money supply, exchange rates, government spending, and taxes on the business cycle in Indonesia. This study aims to examine the effect of the connection between the monetary and fiscal policy mix on the business cycle in Indonesia. For analysis purposes, secondary data was used in the form of time-series data from 1970–2017. The method used is the Vector Error Correction Model (VECM) to see long-term and short-term relationships. In the estimation results, it is found that in the long-term period, the monetary variables (money supply and exchange rates) and fiscal variables (government expenditures and taxes) have a significant positive effect on the business cycle in Indonesia.In contrast, the monetary variables that have a significant effect in the short-term period are only the amount variable money supply. There are no fiscal variables that have a significant effect on the business cycle in Indonesia. The interaction of monetary and fiscal policies is still effectively implemented in Indonesia.
33
Supangat, Supangat. "KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." Economica: Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 2 (May 4, 2016): 91. http://dx.doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.781.
Full textAbstract:
<p><em>As part of the mu</em><em>’</em><em>amalah discourse, fiscal policy in Islam is flexible and open to ijtihad. Texts related to fiscal policy can not be separated from the socio historical circumstances early Islamic society. Interpretation must use a contextual approach</em><em>, </em><em>although the mechanism may be different contextualisation. With the above formulation, this study found in common principles and objectives of the State</em><em>’</em><em>s fiscal policy in Indonesia. In fact, some types of taxes collected by the government is a reformulation of the tax that is applied in the early days of Islam. Thus, the system of fiscal policies during the State of Indonesia is still in the corridors of Shari</em><em>’</em><em>ah. However, implementation of such systems is still far from the expected. With the point of the equation, the government can implement fiscal policies of an Islamic state in accordance with the laws and culture of Indonesia. In this paper, the authors propose the idea to the admissibility of zakat and taxation as a source of state revenue.</em></p>
34
Wiratny, Ni Ketut, and Putu Eka Trisna Dewi. "URGENSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL NON FISKAL TERKAIT FASILITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA." Jurnal Aktual Justice 3, no. 1 (June 20, 2018): 13–29. http://dx.doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.557.
Full textAbstract:
Investment is any form of investment activities, either by domestic investors or foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia. In principle, investment is done without discrimination. The Government provides non-licensing services for investment, namely all forms of ease of fiscal services, and non-fiscal services as well as information on investment, in accordance with the provisions of legislation. Special non-fiscal services the government has issued a policy conducive to the acceleration of services. The policy is One Stop Integrated Service. This policy aims to assist investors in obtaining ease of services, fiscal facilities, and information on investment. One form of One Stop Integrated Service policy is the immigration facilities provided to foreign investors investing in Indonesia. It is expected that with this policy investment in Indonesia will increase and have a positive impact on the life of local people.
35
Desdiani, Nauli Aisyiyah, Syahda Sabrina, Meila Husna, Amalia Cesarina Budiman, Fachry Abdul Razak Afifi, and Alin Halimatussadiah. "Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia." Economies 10, no. 5 (May 7, 2022): 108. http://dx.doi.org/10.3390/economies10050108.
Full textAbstract:
The COVID-19 pandemic has put immense pressure on the fiscal situation. Central revenues have decelerated while expenditures had to be increased to facilitate economic recovery. Local governments faced even harder challenges as intergovernmental transfers were reduced and room for mobilizing alternative finances was limited. This paper employs qualitative and secondary data analysis on local budget and fiscal capacities at the subnational level in Indonesia to find insights into the implications and responses of the provincial government in a decentralized economy during the pandemic. Provinces with a high dependence on intergovernmental transfer are struggling to adopt a countercyclical mitigative fiscal policy. However, provinces with high local own-source revenue have suffered the most during the crisis as low economic activity reduced tax revenues and indirectly lead to lower fiscal space. As fiscal policy is critical to containing the pandemic and facilitating recovery, this paper proposes several strategies toward a more sustainable fiscal policy for rebuilding local government capacity in the medium-to-long term in the aftermath of the crisis.
36
Tasri, Ansharullah. "The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia." European Journal of Engineering and Formal Sciences 2, no. 1 (March 2, 2018): 20. http://dx.doi.org/10.26417/ejef.v2i1.p20-24.
Full textAbstract:
One of the implementations of autonomy policy is fiscal decentralization. The State gives chance to every local government for improving its fiscal ability. Original Local Government Revenue (PAD) is fiscal potency owned local government to improve local government independence to promote welfare to society. To accelerate fiscal independence of local government equally, the central government sends transfer funds in the form of General Allocation Funds (DAU) which aims to comply local government expenditure that has not fulfilled. However, problems faced is local government expenditure management still much more affected by DAU rather than PAD. It indicates that local government still depends on central government to comply expenditure called flypaper effect. This research aims to analyze the effect of PAD and DAU on local government expenditure by identifying whether occurs flypaper on provincial government in Indonesia. The method used in this research is analysis regression of panel data with Generalized Least Square (GLS). Data used is panel data from 34 provinces in Indonesia between 2008-2017. Based on results estimation, PAD and DAU positively and significantly affect local government expenditure. However, the DAU more affects local government expenditure compared with PAD. This exhibits that flypaper effect phenomenon occurred on provincial government in Indonesia which local government expenditure response more affected by DAU than PAD. It is happening due to the provincial government still relies on central government to comply its expenditure illustrated with high DAU transfers. This research concludes that decentralization policy in Indonesia is not effective yet. Thus, the government needs to adjust decentralization policy in order to improve regional fiscal independence.
37
Tasri, Ansharullah. "The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia." European Journal of Engineering and Formal Sciences 2, no. 1 (March 2, 2018): 21. http://dx.doi.org/10.26417/ejef.v2i1.p21-25.
Full textAbstract:
One of the implementations of autonomy policy is fiscal decentralization. The State gives chance to every local government for improving its fiscal ability. Original Local Government Revenue (PAD) is fiscal potency owned local government to improve local government independence to promote welfare to society. To accelerate fiscal independence of local government equally, the central government sends transfer funds in the form of General Allocation Funds (DAU) which aims to comply local government expenditure that has not fulfilled. However, problems faced is local government expenditure management still much more affected by DAU rather than PAD. It indicates that local government still depends on central government to comply expenditure called flypaper effect. This research aims to analyze the effect of PAD and DAU on local government expenditure by identifying whether occurs flypaper on provincial government in Indonesia. The method used in this research is analysis regression of panel data with Generalized Least Square (GLS). Data used is panel data from 34 provinces in Indonesia between 2008-2017. Based on results estimation, PAD and DAU positively and significantly affect local government expenditure. However, the DAU more affects local government expenditure compared with PAD. This exhibits that flypaper effect phenomenon occurred on provincial government in Indonesia which local government expenditure response more affected by DAU than PAD. It is happening due to the provincial government still relies on central government to comply its expenditure illustrated with high DAU transfers. This research concludes that decentralization policy in Indonesia is not effective yet. Thus, the government needs to adjust decentralization policy in order to improve regional fiscal independence.
38
Tasri, Ansharullah. "The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia." European Journal of Engineering and Formal Sciences 2, no. 1 (April 1, 2018): 21–26. http://dx.doi.org/10.2478/ejef-2018-0003.
Full textAbstract:
Abstract One of the implementations of autonomy policy is fiscal decentralization. The State gives chance to every local government for improving its fiscal ability. Original Local Government Revenue (PAD) is fiscal potency owned local government to improve local government independence to promote welfare to society. To accelerate fiscal independence of local government equally, the central government sends transfer funds in the form of General Allocation Funds (DAU) which aims to comply local government expenditure that has not fulfilled. However, problems faced is local government expenditure management still much more affected by DAU rather than PAD. It indicates that local government still depends on central government to comply expenditure called flypaper effect. This research aims to analyze the effect of PAD and DAU on local government expenditure by identifying whether occurs flypaper on provincial government in Indonesia. The method used in this research is analysis regression of panel data with Generalized Least Square (GLS). Data used is panel data from 34 provinces in Indonesia between 2008-2017. Based on results estimation, PAD and DAU positively and significantly affect local government expenditure. However, the DAU more affects local government expenditure compared with PAD. This exhibits that flypaper effect phenomenon occurred on provincial government in Indonesia which local government expenditure response more affected by DAU than PAD. It is happening due to the provincial government still relies on central government to comply its expenditure illustrated with high DAU transfers. This research concludes that decentralization policy in Indonesia is not effective yet. Thus, the government needs to adjust decentralization policy in order to improve regional fiscal independence.
39
Mahi, Raksaka. "Fiscal Decentralization: Its Impact on Cities Growth." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 2, no. 1 (July 1, 2001): 1–20. http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v2i1.616.
Full textAbstract:
Indonesia currently adopts a new decentralization policy. In the past, central government had been the major role of regional and cities development. With the new policy, central government has transferred its role in developing cities and regions to the local governments. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which is basically the devolution policy, has been accompanied by Law No.25/1999, which basically is the fiscal decentralization policy. Both laws reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of "money follows functions".Before the implementation of decentralization policy, the government of cities had been benefited from many facilities built by central government on the city area. With the decentralization policy, it is expected that a reduced role of central government will have a significant impact on the growth of cities in Indonesia. The policy has three major fiscal instruments; a block grant funding, a specific grant and revenue sharing. The block grant funding is considered as the most important instruments of fiscal decentralization in Indonesia. About 80 percent of financial transfer from central to local governments will be in the block grant type of transfer. In the past, the use of transfers was determined by central government specifically. Therefore, the role of block grant was very minimal. With the new fiscal decentralization scheme, the benefits of cities from central government investments are expected to decrease. Therefore, there is a question to what extend the cities will be sustainable in the decentralization era.This paper attempts to answer the impacts of current fiscal decentralization policy on the growth of the cities. The first objective of the paper is to evaluate the current intergovernmental tranfers and their impact to cities revenues. Secondly, by utilizing a regional macroeconometric model, this paper also elaborates the implication of the transfers to the city growth and interregional disparity in Indonesia.
40
Rizvi, Syed Aun R., Solikin M. Juhro, and Paresh K. Narayan. "UNDERSTANDING MARKET REACTION TO COVID-19 MONETARY AND FISCAL STIMULUS IN MAJOR ASEAN COUNTRIES." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 24, no. 3 (September 30, 2021): 313–34. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v24i3.1690.
Full textAbstract:
In this paper, we examine the effect of fiscal and monetary policy stimulus actions during the COVID-19 pandemic on the stock markets of four ASEAN countries, namely, Indonesia, Singapore, Malaysia, and Thailand. Using time-series regression models, we show the relative importance of monetary and fiscal policies. Our findings suggest that 7-days after the policy announcement, fiscal policies helped cushion financial market losses in Indonesia, Singapore and Thailand. We do not find any robust evidence of policy effectiveness for Malaysia. While our investigation is preliminary it opens an additional avenue for understanding the effectiveness of policy stimulus.
41
Triansyah, Fadli agus, Ashari Gunawan, and Resti Ramadhaniyati. "The Impact Of Fiscal And Monetary Policy On Economic Performance." Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) 2, no. 3 (December 20, 2022): 916–20. http://dx.doi.org/10.47233/jebs.v2i3.350.
Full textAbstract:
This study aims to analyze and determine the effect of: (1) government spending on economic growth in Indonesia, (2) taxes on growth in Indonesia, (3) money supply on economic growth in Indonesia and (4) interest rates on economic growth . This study used the Ordinary Least Squared (OLS) analysis tool method. The dependent variable in this study is economic growth. While the independent variables in this study are government spending, taxes, money supply and interest rates. The results of the study conclude that (1) government spending has a significant and positive effect on economic growth in Indonesia. (2) taxes have a significant and positive effect on economic growth in Indonesia. (3) the money supply also has no positive effect on economic growth in Indonesia. (4) interest rates have no effect on economic growth in Indonesia and are negative. Based on these results, the policy that can be suggested by the Government of Indonesia is the need for local government efforts or policy makers to increase government spending (Fiscal Expansion Policy). The government is expected to be able to regulate the appropriate tax allocation so as not to undermine consumers' purchasing power. Central Government and Bank Indonesia in order to maintain liquidity or availability of money in the economy in Indonesia. The government together with the banking sector, especially Bank Indonesia, should maintain a healthy interest rate so that it does not have an impact on reducing investor interest in investing.
42
Lubis, Rukiah. "Analysis Relationship of Economic Growth, Fiscal Policies and Demographic to Islamic Human Development Index in Indonesia (Granger Causality Approach)." FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman 6, no. 1 (June 30, 2020): 31–46. http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v6i1.2490.
Full textAbstract:
The purpose of study is to analyze the relationship of Economic Growth, Fiscal Policies, and Demographic to Islamic Human Development Index in Indonesia. The analysis method used Granger Causality test in 33 representative provinces. Taked sampling with Criteria Purporsive Sampling method. The results showed that there was relationship between Economic growth to Demographic and Islamic Human Development Index. There was relationship between Demographic to IHDI and fiscal policy in health and education. There was relationship of Fiscal Policy in health to Fiscal Policy in education. Recommendation of study was 1. Increasing economic growth with equity to support the maximalization IHDI in each region. 2. Optimizing Fiscal policies performance to improving public services in education and health so can be impact on the high IHDI distributed in Indonesia.
43
Putri, Marcella Alifia Kuswana, Chandra Utama, and Ivantia Savitri Mokoginta. "THE IMPACT OF FISCAL SPACE ON INDONESIA’S FISCAL BEHAVIOR." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 25, no. 2 (August 31, 2022): 235–56. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v25i2.1845.
Full textAbstract:
This study investigates the impact of fiscal space on the probability that the government of Indonesia will be able to implement counter-cyclical fiscal behavior. We use ordinary least squares and probit methods to estimate the fiscal policy reaction function. This study confirms that increasing fiscal space can increase the probability of the government to execute its counter-cyclical behavior policy. A proposal to increase the space includes generating alternative sources of government revenues from taxes and non-taxes and redesigning subsidies toward selected targeting recipients to reduce the non-discretionary part of the government budget.
44
Zainal, Mirzalina, Insukindro Insukindro, and Akhmad Makhfatih. "Fiscal Cyclicality Under State Finances Law in Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 14, no. 1 (March 24, 2022): 109. http://dx.doi.org/10.17977/um002v14i12022p109.
Full textAbstract:
This study aims to analyze the cyclicality of fiscal policy under state finances law in Indonesia. The Indonesian government officially enacted the 2003 and 2004 Laws on State Finances, and it regulates fiscal rules covering the amount of the budget deficit and balanced budget rules. This fiscal rule is expected to encourage fiscal cyclicality to become countercyclical and provide buffering to deal with various economic shocks. This study uses quarterly time-series data from 2001 to 2019. The years 2001-2004 are used as the years prior to implementing the State Finance Law. Moreover, 2005 – 2019 is the time to capture the effects of cyclicality after implementing the Law. This study uses a dynamic distributed lag model to see the effect of GDP on government spending behavior. This study indicates that fiscal cyclicality before implementing the Law on State Finance behaved acyclically. Meanwhile, after implementing the Laws, this fiscal behavior is still procyclical. It means that the fiscal rules have not been effective in changing the direction and behavior of the fiscal to be countercyclical.
45
Setiawan, Sigit. "E-commerce Taxation and Fiscal Policy Perspective: The Case of Indonesia." International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478) 7, no. 3 (November 20, 2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v7i3.900.
Full textAbstract:
The Indonesian government is now seriously exploring in depth the proposed tax imposition for e-commerce. In this context, this paper will discuss the following issues: the first, if Indonesian government should impose the tax on e-commerce; the second, how much the potential tax revenue from e-commerce is; and the third, how Indonesian fiscal policy perspective views e-commerce taxation. The study in this paper adopts a descriptive analytical research method. The study concludes several points. Indonesia should tax its e-commerce. The total potential tax revenue on e-commerce from VAT and income tax in 2018 ranges from almost Rp11.75 trillion to Rp16.64 trillion, with VAT dominates the contribution up to more than 90% of the total tax revenue. By not levying the tax in the year means Indonesian government will lose a partial or the most of tax revenue. The revenue loss is potentially getting bigger in the coming years if the government still fails to collect the tax. E-commerce taxation should not be strictly enforced in the beginning, yet more is emphasized on socialization and education actions. It is also intended to help the online platform to be compliant. Tax policy in e-commerce can be used for the purpose of regulating the economy, such as to control excessive online import purchasing.
46
Setyawan, Dhani. "The Impact of Indirect Taxation on the Plantation Sector in Indonesia." Journal of Social and Development Sciences 3, no. 4 (April 15, 2012): 135–41. http://dx.doi.org/10.22610/jsds.v3i4.695.
Full textAbstract:
This study attempts to analyze the impact of the indirect taxes levy on the plantation sector in Indonesia. The aim of this study is to investigate the assumptions that the disincentive fiscal policy could generate some trade offs against some other economic variables i.e. National GDP level, Domestic Prices, total Exports and Imports, Poverty Rates, Government Revenues and Government Consumption Expenditures. This study employs the inter-regional CGE model with bottom-up approach and applying the Indonesian Social Accounting Matrix. The empirical results showed that, overall the disincentive fiscal policy in the plantation sector could give positive impacts not only to the area of the production forest sector, but also to the increasing number of the natural forest area in Indonesia. However, the implementation of this policy has some trade offs against some other economic variables.
47
Jaelani, Aan. "PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT IN INDONESIA:." HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 15, no. 2 (December 25, 2018): 189–224. http://dx.doi.org/10.24239/jsi.v15i2.527.189-224.
Full textAbstract:
This paper discusses the management of public expenditures in Indonesia in State Budget 2017. The data collected from fiscal policy documents, especially about government spending plans in 2017, and then be reviewed by policy analysis, the theory of public expenditures, and the theory of public goods, and compared with the theory of public expenditure in Islamic economics. Public expenditure management in Indonesia has implemented a distribution system that divided public expenditure for central government expenditures, transfers to the regions, and the village fund. In terms of fiscal policy, public expenditure priorities to support the achievement of sustainable economic growth, job creation, poverty reduction, and the reduction of gaps in the welfare of the whole community. In Islamic economics, public expenditure is used to meet the needs of the community based on the principles of general interest derived from the sharia. Public expenditure on Indonesia’s government as an effective tool to divert economic resources and increase the income of society as a whole, and focused on the embodiment of the people’s welfare.
48
Nawawi, Ahmad, and Ferry Irawan. "Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 10, no. 2 (January 1, 2010): 159–74. http://dx.doi.org/10.21002/jepi.v10i2.119.
Full textAbstract:
This paper presents an analysis of the effect of fiscal policy in Indonesia based on a VAR approach. Fiscal policy shocks are identified as a structural residuals related to unexpected government expenditures and tax revenues. Impulse responses are then used to simulate the dynamic response of key macroeconomics variables of shocks. The analysis shows that GDP responses negatively to tax shocks, and positively to expenditure shock. Moreover, disposable income and private consumptionreact negatively to taxation and positively to government expenditures. Altogether the results are consistent with that of Keynesian models.
49
Anggarini, Desy Tri, and Ani Rakhmanita. "Government Policies for Economic Recovery and Handling COVID -19 Virus in Indonesia." Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan 7, no. 2 (October 2, 2020): 140–46. http://dx.doi.org/10.31294/moneter.v7i2.8548.
Full textAbstract:
WHO establishes coronavirus (coronavirus disease, COVID-19), as the Public Health Anxiety of the World on January 30, 2020. The increase in countries affected by the Covid-19 virus is widespread throughout the world such as America, Spain and Italy making the world economic situation even more get worse. Some institutions predict the weakening of the world economy. The contraction of the global economy is still ongoing, uncertainty in the global financial markets has declined as the sluggish spread of COVID-19. The limitation of economic activity as a step for handling COVID-19 risks reducing global economic growth in 2020. Research on Government Policy for Economic Recovery and handling COVID-19 Virus in Indonesia, taking stimulus from fiscal and monetary policies undertaken by the Bank Indonesian , Ministry of Finance and Regulations Government 2020, with descriptive qualitative research methods using secondary data such as literature books, review studies from the internet and policies from the government and related ministries. The results of this study have carried out monetary policy through Bank Indonesia, and fiscal policy through the Ministry of finance and supported by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2020 concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in the Context of Supporting State Financial Policies for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or Facing Threats That Harm National Economy and / or Financial System Stability and Save the National Economy. Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Covid -19, Corona Virus
50
Widodo, Ulfa Puspa Wanti, and Mutiara Rachma Ardhiani. "Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." Owner 6, no. 2 (April 12, 2022): 2112–26. http://dx.doi.org/10.33395/owner.v6i2.833.
Full textAbstract:
This study aims to determine the effectiveness of the fiscal and monetary policies implemented by the Indonesian government for economic recovery during the pandemic on economic growth. This study uses a quantitative approach and hypothesis testing is carried out using the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method. The sample used is the rate of economic growth in Indonesia from 2010 to 2020. The test results show that the PEN program has a positive impact on consumption levels, FDI, DDI, interest rates, and tax revenues but has not been able to provide a positive stimulus for government spending and GDP. It can be concluded that the implementation of the PEN program has been effective for macroeconomic components in Indonesia but not yet effective enough for increasing GDP as a whole.
Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Economic Growth, Gross Domestic Product (GDP)