Relevant bibliographies by topics / Fiscal policy – Indonesia

Academic literature on the topic 'Fiscal policy – Indonesia'

Author: Grafiati
Published: 10 December 2022
Last updated: 29 January 2023

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Contents

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Fiscal policy – Indonesia.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Fiscal policy – Indonesia"

1

Boediono. "Fiscal Policy in Indonesia." Asian Economic Journal 5, no. 3 (November 1991): 369–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8381.1991.tb00077.x.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Utama, Zamrud Siswa, M. Khusaini, and Setyo Tri Wahyudi. "Kebijakan Fiskal di Persimpangan, Pro Growth atau Pro Poor?" Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (September 7, 2017): 67–81. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v2i2.28.

Full text
Abstract:
ABSTRACT Indonesian fiscal policy is designed as pro growth and pro poor. Fiscal space and inequality rapid growth become constraints for this policy. Beside that constraints, pro poor and pro growth fiscal policy was debatable. Okun’s Law, Kuznet Theory and inclusive growth concept were sources of this debate. This paper investigates the impact of fiscal policy on growth and inequality. Using Error Correction Model (ECM), this paper shows that between 1980 until 2015, fiscal policy become more pro growth than pro poor. ABSTRAK Kebijakan fiskal Indonesia dirancang dalam kerangka pro growth dan pro poor. Keterbatasan ruang fiskal dan tingginya kecepatan peningkatan ketimpangan menjadi kendala. Selain kendala tersebut, usaha untuk merancang kebijakan fiskal yang pro growth dan pro poor menjadi perdebatan. Teori Kuznet, Hukum Okun, dan konsep pertumbuhan inklusif menjadi pangkal perdebatan ini. Penelitian ini bertujuan melihat dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan ketimpangan. Menggunakan Error Correction Model (ECM), hasil penelitian menemukan bahwa selama periode 1980 sampai dengan 2015 kebijakan fiskal cenderung mendorong pertumbuhan dibanding pemerataan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Mochtar, Firman. "Fiscal and Monetary Policy Interaction : Evidences and Implication for Inflation Targeting in Indonesia." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 7, no. 3 (May 20, 2005): 359–86. http://dx.doi.org/10.21098/bemp.v7i3.114.

Full text
Abstract:
Paper ini menganalisa interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah krisis, dengan melakukan estimasi atas quasy fiscal activity (QFA) Bank Indonesia dan mengurai interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Penulis menemukan bahwa selama masa krisis, aktifitas ini (QFA) ada dan dilakukan oleh bank sentral Indonesia. Hal ini berbeda dengan masa sebelum krisis dimana QFA memiliki besaran yang netral. Dalam kaitan interaksi kebijakan fiskalmoneter, fakta ini menunjukkan dominasi kebijakan fiskal pada masa setelah krisis. Analisa interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter ini membawa implikasi kebijakan di Indonesia yakni perlunya disiplin dalam kebijakan fiskal dan perlunya komitmen untuk mempertahankan sustainability kebijakan tersebut. Kegagalan mencapai kebijakan fiskal yang optimal akan mengurangi efektifitas kebijakan moneter dalam rangka mengontrol inflasi meski dalam kerangka inflation targeting yang secara parsial sudah diimplementasikan oleh Bank Indonesia.Keyword: Quasi Fiscal Activities, Fiscal Policy, Monetary Policy, Inflation TargetingJEL: E11, E31, E52, E62
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Rusdiyantoro, Imam, and Robert A. Simanjuntak. "Kesinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 4, no. 1 (August 31, 2022): 20–29. http://dx.doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706.

Full text
Abstract:
Indonesia's fiscal sustainability faces major challenges in efforts to reduce the negative impact of the Covid-19 crisis on the Indonesian economy. Using the fiscal reaction function, this study attempts to measure Indonesia's fiscal sustainability in the face of the crisis caused by the Covid-19 pandemic. Empirically, based on data from 1980-2021 and using OLS (Newey-West HAC) indicate that Indonesia's fiscal sustainability is maintained. The Government has strong and positive reaction to maintained fiscal sustainability which is reflected in the primary balance during the period of study. Countercyclical policies through expansionary fiscal policies during the Covid-19 crisis are indicated to have a negative effect on Indonesia's fiscal. For that, a strong and consistent primary balance surplus response is needed in the next few years to create fiscal space. This is important for Indonesia's fiscal policy to deal with shocks that may occur due to the ongoing global economic uncertainty. Kesinambungan fiskal Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mengurangi dampak negatif krisis Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Studi ini dilakukan untuk mengukur kesinambungan fiskal Indonesia pada masa krisis Covid-19 menggunakan model fiscal reaction function. Berdasarkan data periode tahun 1980 sampai 2021, hasil estimasi yang dilakukan secara empiris dengan menggunakan OLS (Newey-West HAC) mengindikasikan bahwa fiskal Indonesia tetap terjaga kesinambungannya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan reaksi fiskal yang positif dan kuat yang dilakukan oleh Pemerintah selama periode penelitian. Kebijakan countercyclical melalui kebijakan fiskal yang ekspansif pada masa krisis Covid-19 diindikasikan memberikan efek negatif pada fiskal Indonesia. Untuk itu, diperlukan respon surplus primary balance yang kuat dan konsisten dalam beberapa tahun ke depan untuk menciptakan ruang fiskal. Hal tersebut penting dilakukan dalam menghadapi shock yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian ekonomi global yang masih berjalan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Khamdana, Abdillah. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012." Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik 1, no. 1 (June 30, 2016): 23–38. http://dx.doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59.

Full text
Abstract:
This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the economic growth in Indonesian provinces. The analysis of fiscal decentralization used three indicators, i.e. revenue, expenditure, and autonomy, added by control variables that consists of population growth, ratio of domestic investment to GDP, and regional inflation rate. This study used panel data of 33 provinces in Indonesia from the period of 2008-2012 with Random Effect Model (REM) method. The results show that fiscal decentralization has been proven not significantly increase the economic growth of the provinces. Therefore, reconsidering fiscal policy related to regional planning and budgeting, and determining development priority scale are needed. Consequently, it is necessary to strengthen the capacity and capability of regional public officials in fiscal and public policy matters. . ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Analisis desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan, indikator belanja, dan indikator otonomi serta menggunakan variabel pengendali yang terdiri dari pertumbuhan populasi, rasio investasi domestik terhadap PDRB, dan tingkat inflasi daerah. Studi ini menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia periode 2008–2012 dengan metode Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Atas dasar hal tersebut, diperlukan peninjauan kembali kebijakan fiskal daerah terkait perencanaan dan penganggaran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. Dirasa perlu pula adanya upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah di bidang kebijakan fiskal dan kebijakan publik.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Suhartoko, YB, Adji Pratikto Pratikto, and Indira Kirana. "RICARDIAN EQUIVALENCE IN INDONESIA." Jurnal Ekonomi Trisakti 2, no. 1 (April 18, 2022): 167–98. http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i1.13565.

Full text
Abstract:
Expansionary Fiscal Policy in the form of Deficit Fiscal is still being debated due to differences in views regarding the effect of budget deficits. The Ricardian Equivalence disciple argues that Deficit Fiscal Policy has a neutral impact on consumption. In contrast, Non-Ricardians (Keynesian and Neoclassical) argue that Budget Deficit Policy affects Private Consumption. Government policies affect private consumption through deficit fiscal policies such as budget deficits, government spending, taxes, and government debt. This study analyzes the effect of the fiscal deficit on consumption and observes the existence of the Ricardian Equivalence View in Indonesia. The estimation model used is the Vector Error Correction Model (VECM) through IRF and VD testing with time series data from 1980-2018. The results showed that the Budget Deficit Policy had a significant positive effect on private consumption, where the Fiscal Deficit shock was responded positively by Private Consumption. So that the Ricardian view does not apply in Indonesia and is more inclined to the Keynesian view. The positive response continues in the long term permanently, where 58.42% of the variation in the formation of the Private Consumption indicator (in period 10), is a Budget Deficit.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Santoso, Teguh, and Maruto Umar Basuki. "DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: APLIKASI MODEL MUNDELL-FLEMING." Jurnal Organisasi dan Manajemen 5, no. 2 (September 16, 2009): 108–28. http://dx.doi.org/10.33830/jom.v5i2.250.2009.

Full text
Abstract:
This study aims to analysis the impact of fiscal and monetary policy in Indonesian economy by using Mundell Fleming (IS-LM-BOP) model. The main objective of this paper is to see the impact of fiscal and monetary policy to Indonesia Gross Domestic Product (GDP). Indonesia as a small open economy with imperfectly capital mobility, so temporary thesis of the Mundell-Fleming model is that monetary policy more effective than fiscal policy in improving of the GDP, that caused by its crowding out effect yielded from expansive\ fiscal policy. A variant of the Mundell Fleming model for the Indonesian economy is constructed and analysed using the Two Stage Least Square Methods (2sls). The result of two stage least square estimation indicating that the impact of monetary policy with money supply(M2) instrument is more effective in improving GDP than fiscal policy with government expenditure instrument . This result is proved with influences which are positive and significant among money supply (M2) variable and GDP from demand side. However, goverment expenditure variables give positive effect but not significant to the GDP. These finding support the Hypothesis of model Mundell-Fleming
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Purnamadewi, Y. L., M. D. Orchidea, and S. Mulatsih. "Fiscal policy and environmental quality in Indonesia." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 399 (December 31, 2019): 012051. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012051.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Pravitasari, Chairani Fadhila, and Insukindro Insukindro. "The Impact of Fiscal-Monetary Policy Interaction on the Indonesian Economy." Jurnal Ekonomi Pembangunan 20, no. 2 (January 15, 2023): 159–72. http://dx.doi.org/10.29259/jep.v20i2.18586.

Full text
Abstract:
This study seeks to examine the interactions between fiscal and monetary policies and their impact on output and inflation in Indonesia from 2003:4 to 2018:4 using Structural Vector Autoregression (SVAR). It is important to investigate the coordination between both because overall macroeconomic policy framework requires a close coordination between monetary and financial policies. The variables utilized are government spending, debt, output gap, tax, inflation, interest rate, and exchange rate obtained from the Indonesian Ministry of Finance, the Indonesian Statistics, and Bank of Indonesia. Government spending as a proxy for fiscal policy and interest rate as a proxy for monetary policy have a strategic complement relationship, whereas tax revenue as a proxy for fiscal policy and interest rate as a proxy for monetary policy have a strategic substitutes relationship.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Satria, Doni. "PERHITUNGAN TINGKAT UTANG MAKSIMAL PEMERINTAH SEBAGAI ACUAN BAGI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA." Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan 2, no. 1 (May 1, 2013): 81. http://dx.doi.org/10.24036/ecosains.347457.00.

Full text
Abstract:
The interaction of monetary and fiscal policy in an economy played an important role for macroeconomic stabilization policy. Blanchard (1990) has shown the fiscal domination condition in this policy interaction, fiscal dominance condition could be caused by the accumulation of government debt. This research analyzed the maximum debt that can be accumulated by the government, and still be sustained and could not drag the economy to the fiscal dominance condition. Using the Mendoza and Oviedo (2004) model, we find the maximum accumulated government debt is 45.2 percent of Indonesia GDP. This result is based on the 20 percent of expenditure adjustment of Indonesian government budget
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Fiscal policy – Indonesia"

1

Abdurohman. "Countercyclical fiscal policy in Indonesia." Phd thesis, 2013. http://hdl.handle.net/1885/156113.

Full text
Abstract:
The main objective of this thesis is to provide a comprehensive analysis on countercyclical role of fiscal policy in Indonesia. Three main goals are derived in order to address the main objective of the thesis. The first goal is to document and review fiscal policy responses to the different types of economic shocks in Indonesia since the 1970s. The second goal is to conduct an empirical examination of the practical behaviour of fiscal policy in Indonesia in response to economic cycles. Lastly, the third goal is to provide an empirical assessment of the effectiveness of fiscal policy in Indonesia in stimulating economic activities. In addressing the first goal, the thesis documents five major economic shocks that had a major effect on the Indonesian economy along with the typical budgetary policy responses that followed. The policy review suggests that during the oil price related shocks, the government appeared to have no intention to implement countercyclical fiscal policy during oil booms (1974 and 1979), which in turn prevented the government from running fiscal expansion during the oil shock in 1986. However, in both the Asian financial crisis and global financial crisis, the government seemed to have the intention to pursue countercyclical fiscal policy. Nonetheless, a lack of financial resources and weak budget execution hampered its capacity to pursue such a policy. The second goal of the thesis is achieved by conducting empirical examinations using the error correction model and the alternative model. The results conform to the policy review above, in which the government has been unable to implement countercyclical fiscal policy. The third goal of the thesis is addressed by utilizing two different models: the structural vector autoregression (SVAR) and the inter-regional CGE model. Using the SVAR model, the results suggests that total government spending has a positive impact on output. The findings also indicates that the spending composition is important as indicated by the positive impact of government capital spending both on output and private investment, while government consumption spending has a negative impact on output and private consumption. From the inter-regional CGE model, there are three important primary findings. Firstly, the 2009 fiscal stimulus package has a positive impact on output and poverty reduction. Secondly, while in the short-run, the impact on output seems to be distributed unevenly, in the long run, however, a more even distribution across regions is achieved due to the efficiency gain resulted from the infrastructure spending, which benefits more to the relatively less-developed regions. Thirdly, the result points that infrastructure spending is likely to be the most effective tool to stimulate output in the long run as well as to improve equality across regions. However, if the top priority of the Indonesian government is poverty alleviation, cash transfer should then be the optimal policy option. In general, the thesis finds that while the government of Indonesia has difficulty in implementing countercyclical fiscal policy, the evidence suggest that countercyclical fiscal policy has a potential role in stabilizing the economy, especially during a downturn.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Irawan, Silvia. "Intergovernmental fiscal transfers for conservation : the case of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) in Indonesia." Phd thesis, 2011. http://hdl.handle.net/1885/149830.

Full text
Abstract:
Properly designed intergovernmental fiscal transfers (IFTs) offer an innovative instrument to create incentives for local public actors to support conservation. As conservation restricts local governments' capacity to generate revenues from alternative land-use activities, compensation to reconcile local costs with the benefits of conservation that reach beyond local boundaries is required. Whilst studies on IFTs for conservation have focused mainly on the distribution formula, this thesis comprehensively examines all elements of the design of IFTs, including conditionality and accountability. The thesis considers both the theoretical justifications and the wider political and administrative context in developing the design of IFTs for conservation. The case of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) revenues distribution in Indonesia is selected as the case study. The pragmatism paradigm, which incorporates both qualitative and quantitative methods, is adopted in this study. Policy analysis to develop policy options to address environmental problems should emphasise integration of the interpretivist and rationalist approaches. Decision makers need to define policy problems with the target groups, who often have contradictory values and beliefs; whilst simultaneously, environmental issues involve a great number of technical issues that require a rationalist approach. A multiple case studies approach is applied as the research strategy with two sample provinces, Riau and Papua. In-depth interviews with government officials reveal that a dynamic interaction between actors and their different interest determine the final decision on land-use activities. Several factors should therefore exist when transferring IFTs for REDD+ revenue distribution including, inter alia, voluntary participation of local governments in REDD+. Moreover, government officials perceive that conditionality of IFTs is preferred in conservation for political and administrative reasons. When the use of IFTs for conservation is left to political processes, there is a high possibility that the funds may be used for other development priorities. Earmarking is therefore important for IFTs, to compensate for the management and transaction costs of conservation; whilst, for opportunity costs, IFTs can be transferred with more flexibility for local governments to decide on the use of the funds. The opportunity cost analysis conducted in this study shows that REDD+ would lead to a substantial loss of public revenues at all government levels. Institutional and political (including informal benefits) may no longer be obtained if local government choose to pursue REDD+. The distribution of REDD+ revenue, using IFTs, needs to create a direct link between the distribution of public revenues and district governments' decisions on land-use activities. To determine the amount of IFTs to distribute REDD+ revenues, both the cost reimbursement and derivation approaches can be used. The cost reimbursement approach distributes IFTs just enough to cover the costs of REDD+, which vary between localities; whilst the derivation approach sets a fixed rate to determine the amount of IFTs and ignores the costs of REDD+. Finally, the successful implementation of IFTs will be determined by the technical capacity of local governments to manage public resources at the local level. Hence, designing IFTs for conservation should consider political and administrative factors within a complex bureaucratic environment.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Temenggung, Yuswandi Arsyad. "An interregional computable general equilibrium model for Indonesia measuring the regional economic consequences on national tax policy /." 1995. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/33806162.html.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Haryanto, Agus. "The effects of budget allocation on external borrowing the case of Indonesia /." 1991. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/27928698.html.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Ramadyanto, Widodo. "Fiscal Risks and Impacts Assessment on the Renewable Energy Policies in Indonesia." Thesis, 2019. https://vuir.vu.edu.au/38647/.

Full text
Abstract:
This thesis tries to assess the Indonesia fiscal risk because of government guarantees for renewable energy development, particularly the development of geothermal power plants. These plants in Indonesia can be developed either by the PLN (a state-owned enterprise) or by private investors. When the plants are developed by private investors, they have to sell the electricity to PLN as it is the only electricity retailer in Indonesia. If PLN build power plants, it needs loans from financial institutions, but due to its financial condition, those financial institutions need government guarantees which ensure PLN’s ability to service the debts. Meanwhile, when the power plants are developed by private investors, the investors need to be guaranteed that PLN will be able to pay for the purchased power. These guarantees might create a fiscal risk for the government. The government has been stating fiscal risks in its national budget, but it only focuses on the risk exposures without estimating their probabilities. Therefore, this study tries to complete the current budget statement which provides both exposures and probabilities of fiscal risks from government guarantees for renewable energy projects. Furthermore, the government has been applying a simulation model to assess the fiscal risks but it is in a definite number which does not incorporate uncertainties. Whereas uncertainties can alter the government policy. Moreover, the government model to assess fiscal risk on the power sector incorporates general power plants which may not suitable for the renewable energy power, particularly geothermal power. It is then forecasted that it is likely there will be no government guarantee for geothermal projects for 2018 and 2019. However, with less than 10% probabilities of an exposure of up to IDR 18.8 trillion and IDR 25.2 trillion for 2018 and 2019 respectively. Under 90% certainty, the maximum guarantee exposure will be up to IDR 1.9 trillion and IDR 4.1 trillion. As results, these exposures are categorised as low risk because they are below the threshold value of 0.5% of GDP but the government will have a sufficient cash to pay the maximum possible guarantee amounts. These forecasted figured are based on a Monte Carlo simulation model, a stochastic simulation model, for renewable energy power plants. In practical, this model can act as a tool for analysing guarantee proposals, to estimate fiscal risk and economic impacts of the guarantees, to design fiscal risk control policies. Therefore, this study can be applied for decision making regarding government guarantee in Indonesia. In academic point of view, this study explains the transmission of fiscal risk from government guarantees on geothermal projects in Indonesia to the fiscal risk. It also enrich academic perspective on fiscal risk management which is differ from other literatures as it explains fiscal risk from the Indonesian government guarantees, adds knowledge on the relationship between government expenditure, government guarantees on renewable energy development and fiscal sustainability in Indonesia, and provides knowledge through a practical and applicable fiscal risk assessment approach on government guarantees. It is concluded that there will be no government guarantee exposure for geothermal projects in 2018 and 2019, so the government need not to allocate the guarantee expenditures in the national budget for the years.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Arkas, Viddy. "A study of economic interchange between central and provincial governments in Indonesia : the case of East Kalimantan (Kalimantan Timur)." Thesis, 2009. https://vuir.vu.edu.au/30056/.

Full text
Abstract:
The policy of decentralisation has been implemented in Indonesia since the 1st of January 2001, in order to change the formulations of funds allocation from the central government to provincial governments in Indonesia. This thesis examines the formulations of funds allocation in terms of a provincial budget from the Central Government to East Kalimantan province during centralisation and decentralisation periods and analyses the impact of East Kalimantan province's provincial budget and decentralisation on the province's economic growth and human development
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Fiscal policy – Indonesia"

1

Irianto, Edi Slamet. Kebijakan fiskal & pengelolaan pajak di Indonesia. 2nd ed. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Shah, Anwar. Intergovernmentalfiscal relations in Indonesia: Issues and reform options. Washington, D.C: World Bank, 1994.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Shah, Anwar. Intergovernmental fiscal relations in Indonesia: Issues and reform options. Washington, D.C: World Bank, 1994.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Nasir, Abdul. Sejarah sistem fiskal migas Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Irianto, Edi Slamet. Pajak negara dan demokrasi: Konsep dan implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Ahmed, Sadiq. How can Indonesia maintain creditworthiness and noninflationary growth? Washington DC (1818 H St., NW, Washington DC 20433): Office of the Vice President, World Bank, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Syadullah, Makmun. Krisis ekonomi global dan dampak fiskal: Kasus Indonesia. Sleman, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Haz, Hamzah. Kebijaksanaan fiskal dan moneter. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

International Monetary Fund. Independent Evaluation Office., ed. The IMF and recent capital account crises: Indonesia, Korea, Brazil. Washington, D.C: Independent Evaluation Office, International Monetary Fund, 2003.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Indonesia. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. National strategy prevention and eradication of the crime of money laundering in Indonesia: Fiscal year 2007-2011. Jakarta: National Coordinating Committee on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, 2007.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Book chapters on the topic "Fiscal policy – Indonesia"

1

Rosdiana, Haula, Inayati, and Maria R. U. D. Tambunan. "Reinventing Fiscal Policy on a Quintuple Helix Perspective Toward Indonesia-World Maritime Interaction: A Case in Batam Free Trade Zone and Lamongan, Indonesia." In Sustainable Future for Human Security, 127–43. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5430-3_11.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

"Fiscal policy and socioeconomic sustainability." In Macroeconomic and Monetary Policy Issues in Indonesia, 344–72. Routledge, 2013. http://dx.doi.org/10.4324/9780203118016-25.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Crystallin, Masyita, and Abdurohman Crystallin. "4 Fiscal policy in managing the economic recovery." In Economic Dimensions of Covid-19 in Indonesia, 44–71. ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1355/9789814951463-007.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Jellema, Jon, Matthew Wai-Poi, and Rythia Afkar. "The Distributional Impact of Fiscal Policy in Indonesia." In The Distributional Impact of Taxes and Transfers: Evidence From Eight Developing Countries, 149–78. The World Bank, 2017. http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-1091-6_ch5.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

MacIntyre, Andrew. "Funny Money: Fiscal Policy, Rent-seeking and Economic Performance in Indonesia." In Rents, Rent-Seeking and Economic Development, 248–73. Cambridge University Press, 2000. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139085052.007.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

"Fiscal Policy." In The Indonesian Economy, 43–64. Cambridge University Press, 2000. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511818189.008.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Goebel, Zane. "Globalization and Good Governance." In Global Leadership Talk, 15–28. Oxford University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190845049.003.0002.

Full text
Abstract:
This chapter synthesizes sociolinguistic scholarship on enregisterment, regimes of language, chronotopes, and scale to offer the concept of “mass-mediated chronotopic identity.” It starts with an examination of a 1998 speech on good governance made by the director of the International Monetary Fund, and the subsequent uptake of these ideas in policy documents sponsored by an Indonesian president and a government ministry. The chapter traces the imitation of ideas of good governance across these contexts through reference to words, such as “efficiency,” “effectiveness,” “corruption,” and “bureaucracy.” In doing so, it points to the utility of connecting the discursive work that occurs within one chronotopic moment with another quite different one. I argue that a reduction in media censorship, along with the move from a highly centralized authoritarian regime to a democratic one tasked with the large-scale fiscal and political decentralization of Indonesia, facilitated this imitation and the creation of what I refer to as “chronotopes of good governance.”
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

"5. Economic Crisis and Fiscal Policy Management." In The Indonesian Economy, 132–58. ISEAS Publishing, 2011. http://dx.doi.org/10.1355/9789814311663-012.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Yuan, E. Z. W., and C. Nuryakin. "Fiscal and monetary dynamics: A policy duo for the Indonesian economy." In Competition and Cooperation in Economics and Business, 369–80. Routledge, 2017. http://dx.doi.org/10.1201/9781315225227-40.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Fiscal policy – Indonesia"

1

Satrianto, Alpon. "Fiscal and Monetary Policy, Output and Price in Indonesia: An Effectiveness Approach." In First Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2018). Paris, France: Atlantis Press, 2018. http://dx.doi.org/10.2991/piceeba-18.2018.29.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

"Increasing Shipyard Competitiveness Through Fiscal Policy Government and Human Resources, Case Studies Indonesia." In Proceeding of Marine Safety and Maritime Installation. Clausius Scientific Press, 2018. http://dx.doi.org/10.23977/msmi.2018.82623.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Putra, Hari Setia, and Jemi Juneldi. "Analysis of Macroprudential, Monetary and Fiscal Policy Interventions to Maintain the Economic Stability in Indonesia." In The Fifth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020). Paris, France: Atlantis Press, 2020. http://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.019.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Novalina, Ade, Lia Nazliana, and Dede Ruslan. "Seemingly Unrelated Regression Model of Economic Stability through a Combined Monetary Fiscal Policy in Indonesia." In The 3rd International Conference Community Research and Service Engagements, IC2RSE 2019, 4th December 2019, North Sumatra, Indonesia. EAI, 2020. http://dx.doi.org/10.4108/eai.4-12-2019.2293789.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Arianto, Bismar, Oksep Adhayanto, Winata Wira, Nurhasanah Nurhasanah, Sekar Wulandari, Zulkarnaen Adijaya, and Pery Sucipta. "Fiscal Decentralization: Reformulation of the General Allocation Funds (GAF) Policy for Archipelagic Provinces in Indonesia." In Proceedings of the 1st International Conference on Social-Humanities in Maritime and Border Area, SHIMBA 2022, 18-20 September 2022, Tanjung Pinang, Kep. Riau Province, Indonesia. EAI, 2022. http://dx.doi.org/10.4108/eai.18-9-2022.2326047.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Akbar, Y., Rahmi Zainal, Novian Novian, and Martin Martin. "Monetary and Fiscal Policy Mix on the Economy: Sharia Perspective in Literature Review." In Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11 - 12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia. EAI, 2022. http://dx.doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319550.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Sajjad, Farasdaq, Jemi Jaenudin, Steven Chandra, Alvin Wirawan, Annisa Prawesti, M. Gemareksha Muksin, Wisnu Agus Nugroho, Ecep Muhammad Mujib, and Savinatun Naja. "Data-Driven Multi-Asset Optimisation Under Uncertainty: A Case Study Using the New Indonesia's Fiscal Policy." In International Petroleum Technology Conference. IPTC, 2021. http://dx.doi.org/10.2523/iptc-21425-ms.

Full text
Abstract:
Abstract Optimizing multiple assets under uncertain techno-economic conditions and tight government policies is challenging. Operator needs to establish flexible Plan of Development (POD)s and put priority in developing multiple fields. The complexity of production and the profit margin should be simultaneously evaluated. In this work, we present a new workflow to perform such a rigorous optimization under uncertainty using the case study of PHE ONWJ, Indonesia. We begin the workflow by identifying the uncertain parameters and their prior distributions. We classify the parameters into three main groups: operations-related (geological complexity, reserves, current recovery, surface facilities, and technologies), company-policies-related (future exploration plan, margin of profit, and oil/gas price), and government-related (taxes, incentives, and fiscal policies). A unique indexing technique is developed to allow numerical quantification and adapt with dynamic input. We then start the optimization process by constructing time-dependent surrogate model through training with Monte Carlo sampling. We then perform optimization under uncertainty with multiple scenarios. The objective function is the overall Net Present Value (NPV) obtained by developing multiple fields. This work emphasizes the importance of the use of time-dependent surrogate approach to account risk in the optimization process. The approach revises the prior distribution with narrow-variance distribution to make reliable decision. The Global Sensitivity Analysis (GSA) with Sobol decomposition on the posterior distribution and surrogate provides parameters’ ranking and list of heavy hitters. The first output from this workflow is the narrow-variance posterior distribution. This result helps to locate the sweet spots. By analyzing them, operator can address specific sectors, which are critical to the NPV. PHE ONWJ, as the biggest operator in Indonesia, has geologically scattered assets, therefore, this first output is essential. The second output is the list of heavy hitters from GSA. This list is a tool to cluster promising fields for future development and prioritize their development based on the impact towards NPV. Since all risks are carried by the operator under the current Gross Split Contract, this result is advantageous for decision-making process. We introduce a new approach to perform time-dependent, multi-asset optimization under uncertainty. This new workflow is impactful for operators to create robust decision after considering the associated risks.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Inayati, Ms, Mr Gunadi, and Haula Rosdiana. "Earmarking Tax Policy on Local Tax in Indonesia: Toward Pro Fiscal Legitimacy Policy (Study at Batu City, East Java and Special Province of Yogyakarta)." In International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017). Paris, France: Atlantis Press, 2018. http://dx.doi.org/10.2991/icoposdev-17.2018.26.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Seftarita, Chenny, Ferayanti, Fitriyani, and Asri Diana. "Fiscal and Monetary Policy, Trade Openness, and its Impact on Indonesian Exchange Rate." In 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/dasa51403.2020.9317012.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Fiscal policy – Indonesia' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography