Relevant bibliographies by topics / Ethnology Indonesia Kalimantan Timur

Academic literature on the topic 'Ethnology Indonesia Kalimantan Timur'

Author: Grafiati
Published: 10 December 2022
Last updated: 29 January 2023

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Contents

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Ethnology Indonesia Kalimantan Timur.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Ethnology Indonesia Kalimantan Timur"

1

Karmini, Karmini, Karyati Karyati, and Saroyo Saroyo. "ANALISIS KEMAMPUAN KOPERASI DI KALIMANTAN, INDONESIA DALAM MENGHASILKAN PENDAPATAN." JURNAL RISET PEMBANGUNAN 3, no. 2 (August 5, 2021): 55–65. http://dx.doi.org/10.36087/jrp.v3i2.75.

Full text
Abstract:
Jumlah koperasi yang aktif dan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi di Kalimantan cenderung berfluktuatif dalam satu dekade terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan keberadaan koperasi aktif, membandingkan perolehan sisa hasil usaha, dan menganalisis kemampuan koperasi yang berkembang di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara dalam menghasilkan pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu tahun 2010-2019. Analisis varians dan deskriptif dilakukan untuk mengolah data. Rata-rata koperasi aktif di 5 provinsi di Kalimantan, Indonesia berbeda sangat signifikan. Rata-rata sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara berbeda sangat signifikan tetapi tidak berbeda signifikan pada koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kemampuan tinggi dalam menghasilkan pendapatan dan sebaliknya terjadi pada koperasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Voss, Frithjof. "Natural resources inventory of East Kalimantan (Kalimantan Timur), Indonesia." GeoJournal 10, no. 4 (June 1985): 363–71. http://dx.doi.org/10.1007/bf00461707.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Febriansyah, Alfi. "EFEKTIVITAS PROGRAM PERTUKARAN PEMUDA INDONESIA-KANADA DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS KEPEMUDAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR." Jurnal Administrative Reform 7, no. 1 (January 9, 2020): 8. http://dx.doi.org/10.52239/jar.v7i1.3072.

Full text
Abstract:
The purpose of this research is to determine the effectiveness of Indonesia-Canada Youth Exchange Program in Kalimantan Timur in order to increase youth activity, primary data were obtained through key informant namely Committee from Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, and 4 informants consisting of PCMI Kalimantan Timur, also alumnae of Indonesia-Canada Youth Exchange Program from Kalimantan Timur Province, also supported by secondary data which is relevant archive. Furthermore, it was analyzed using Analysis Qualitative Data with CIPP Model through the scheme of FAO/Soekartawi evaluation research activities. The result of the research shows that the Indonesia-Canada Youth Exchange Program in Kalimantan Timur is not effective to increase youth activity because in implementation is founded that some components of program success factor were not implemented.Keywords: Effective, Youth Exchange, CIPP
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Laksono, Bagaskoro Cahyo, and Nucke Widowati Kusumo Projo. "Pemodelan Analisis Rantai Markov untuk Mengestimasi Potensi Kasus Narkoba di Indonesia." Seminar Nasional Official Statistics 2021, no. 1 (November 1, 2021): 715–22. http://dx.doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1016.

Full text
Abstract:
Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan informasi yang terkini mengenai keparahan penyalahgunaan narkoba, antara lain melalui pencatatan jumlah kasus narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kasus narkoba di enam provinsi dengan jumlah tertinggi kasus narkoba yang dilaporkan di Indonesia yaitu Sumatra Utara, Jambi, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis rantai Markov. Hasil estimasi jumlah kasus narkoba dalam lima tahun yaitu dari 2019 hingga 2023 diperoleh hasil bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan kasus narkoba paling banyak. Kemudian diikuti Sumatra Utara, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Maulina, Windi Agustin. "Dampak Pembatasan Ekspor Hasil Tambang Terhadap Perekenomian Kalimantan Timur." Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia 1, no. 3 (December 15, 2021): 133–49. http://dx.doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.02.

Full text
Abstract:
Berbagai studi telah dilakukan untuk menganalisis dampak ekspor hasil tambang terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Namun, studi-studi tersebut umumnya belum memperhitungkan dampak ekspor tambang Kalimantan terhadap provinsi lainnya. Padahal, perekonomian antar wilayah dapat saling bergantung melalui berbagai macam eksternalitas dan jaringan rantai suplai. Studi ini menganalisis perekonomian Kalimantan Timur dan dampak ketika adanya kebijakan pembatasan ekspor hasil tambang yang merupakan komoditi unggulan Kalimantan Timur berdasarkan Tabel Inter Regional Input Output (IRIO). Studi ini tidak hanya mempertimbangkan perekonomian Kalimantan Timur sendiri, namun juga mempertimbangkan hubungan ekonomi Kalimantan Timur dengan provinsi lainnya. Model yang digunakan adalah Inter Regional Input Output (IRIO) menggunakan Tabel IRIO berukuran 17 industri x 34 provinsi yang baru saja di rilis oleh Badan Pusat Statistik pada Mei 2021. Hasil analisis menunjukkan meskipun industri pertambangan memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kalimantan Timur, namun industri pertambangan dan penggalian bukanlah industri unggulan di Kalimantan Timur sehingga pembatasan ekspor produk pertambangan dan penggalian akan memberikan dampak internal dalam sektor jauh lebih besar dibanding sektor lain. Provinsi di Indonesia yang terkena dampak paling besar dari pembatasan ekspor tambang Kalimantan Timur adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Maulina, Windi Agustin. "Dampak Pembatasan Ekspor Hasil Tambang Terhadap Perekenomian Kalimantan Timur." Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia 1, no. 3 (December 15, 2021): 133–49. http://dx.doi.org/10.11594/jesi.01.03.02.

Full text
Abstract:
Berbagai studi telah dilakukan untuk menganalisis dampak ekspor hasil tambang terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Namun, studi-studi tersebut umumnya belum memperhitungkan dampak ekspor tambang Kalimantan terhadap provinsi lainnya. Padahal, perekonomian antar wilayah dapat saling bergantung melalui berbagai macam eksternalitas dan jaringan rantai suplai. Studi ini menganalisis perekonomian Kalimantan Timur dan dampak ketika adanya kebijakan pembatasan ekspor hasil tambang yang merupakan komoditi unggulan Kalimantan Timur berdasarkan Tabel Inter Regional Input Output (IRIO). Studi ini tidak hanya mempertimbangkan perekonomian Kalimantan Timur sendiri, namun juga mempertimbangkan hubungan ekonomi Kalimantan Timur dengan provinsi lainnya. Model yang digunakan adalah Inter Regional Input Output (IRIO) menggunakan Tabel IRIO berukuran 17 industri x 34 provinsi yang baru saja di rilis oleh Badan Pusat Statistik pada Mei 2021. Hasil analisis menunjukkan meskipun industri pertambangan memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kalimantan Timur, namun industri pertambangan dan penggalian bukanlah industri unggulan di Kalimantan Timur sehingga pembatasan ekspor produk pertambangan dan penggalian akan memberikan dampak internal dalam sektor jauh lebih besar dibanding sektor lain. Provinsi di Indonesia yang terkena dampak paling besar dari pembatasan ekspor tambang Kalimantan Timur adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Karmini, Karmini. "SEBARAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN DI KALIMANTAN TIMUR." AGRIFOR 17, no. 1 (March 10, 2018): 97. http://dx.doi.org/10.31293/af.v17i1.3279.

Full text
Abstract:
Hasil Sensus Pertanian tahun 2003 dan 2013 menunjukkan jumlah rumah tangga pertanian pada tahun 2013 (22% dari total rumah tangga) di Kalimantan Timur menurun dibandingkan tahun 2003 (34,85%). Penurunan jumlah rumah tangga pertanian dapat berdampak pada kuantitas dan kualitas produksi pertanian yang dihasilkan setiap kota/kabupaten. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui jumlah dan pertumbuhan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Kalimantan Timur serta sebaran RTUP tahun 2003 dan 2013. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2017 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Data sekunder dikumpulkan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji t. Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah RTUP di Kalimantan Timur pada tahun 2003 dan 2013 berturut-turut adalah 203.179 rumah tangga dan 180.614 rumah tangga. Berarti terjadi pertumbuhan negatif jumlah RTUP di Kalimantan Timur sebesar -11,11% dalam kurun waktu 10 tahun tersebut dan rumah tangga pertanian tersebar tidak merata di seluruh kota/kabupaten di Kalimantan Timur.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Safitri, Wahyuni, and Hardiansyah Hardiansyah. "Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur." Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2 (September 10, 2020): 132–47. http://dx.doi.org/10.24903/yrs.v12i2.981.

Full text
Abstract:
Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga, Dimensi Ketahanan Fisik, Dimensi Ketahanan Ekonomi, Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi, Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya. Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan atau penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik. Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur. Aspek ketahanan Fisik menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambakan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap jenis makanan yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Abdul Rahman, Azrul Azlan, Noraini Zulkifli, Amer Fawwaz Mohd Yasid, and Wan Norhasniah Wan Hussin. "Perpindahan Ibu Negara Indonesia Ke Kalimantan Timur dan Kesan Kepada Keselamatan Malaysia Timur." Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7, no. 7 (July 27, 2022): e001592. http://dx.doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1592.

Full text
Abstract:
Isu persempadanan menjadi faktor yang boleh mengancam kedaulatan sesebuah negara kerana ia memberi impak dari sudut tradisional dan bukan tradisional. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kesan perpindahan ibu negara Indonesia kepada keselamatan Malaysia Timur. Ini kerana rancangan perpindahan ini melibatkan peningkatan pembangunan yang besar serta menyeluruh. Objektif kajian ini adalah Untuk mengenal pasti ancaman keselamatan yang wujud di sempadan Sarawak- Kalimantan dan mengkaji kesan perpindahan ibu negara Indonesia kepada keselamatan nasional Malaysia Timur dan Kajian ini mengguna pakai metod kualitatif di mana sebahagian data dikumpulkan melalui data sekunder yang diperoleh melalui kajian perpustakaan. Ini termasuk buku ilmiah, artikel jurnal, laporan-laporan sulit yang dilepaskan (public domain) serta dasar-dasar keselamatan dan pertahanan sesebuah kerajaan. Manakala data-data primer diperolehi melalui temu bual bersemuka dengan pakar bidang serta pegawai yang terlibat secara langsung berkaitan topik kajian dari Malaysia dan Indonesia. Kesimpulan kajian ini adalah, terdapat ancaman tradisional dan bukan tradisional di persempadanan Malaysia-Indonesia. Perpindahan ibu negara Indonesia telah memberikan kesan dari sudut politik, ekonomi dan keselamatan kepada Malaysia Timur. Kerajaan Malaysia perlu menambah anggota keselamatan untuk bersiap siaga di sepanjang persempadanan selain mengadakan hubungan diplomatik yang lebih erat dengan negara Indonesia bagi mengeratkan kerjasama di masa hadapan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Andansari, Dita, and Asrina Astagani. "KANSEI WORDS PRODUK FESYEN BERBAHAN SARUNG SAMARINDA DAN ULAP DOYO UNTUK INOVASI DESAIN PRODUK KERAJINAN KHAS KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015." Jurnal Kreatif : Desain Produk Industri dan Arsitektur 4, no. 1 (October 8, 2020): 18. http://dx.doi.org/10.46964/jkdpia.v4i1.81.

Full text
Abstract:
Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai akhir tahun 2015 ini, Indonesia sebagai salah satu Negara ASEAN terlihat mempersiapkan MEA, Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak ketinggalan juga turut mempersiapkan diri untuk ikut meramaikan MEA. Salah satu usahanya adalah mempersiapkan wirausaha baru dan meningkatkan daya saing SDM dari UKM-UKM yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kerajinan Khas Kalimantan Timur adalah salah satu bidang yang mempunyai kontribusi besar bagi peningkatan perekonomian daerah. Kerajinan adalah salah satu sektor industri kreatif, dan industri kreatif di Indonesia rata-rata memberikan kontribusi PDB sebesar 6,3 persen dari total PDB Nasional dengan nilai Rp. 104,6 triliun pada tahun 2002-2006. Namun demikian belum banyak inovasi produk yang dilakukan oleh UKM Kerajinan di Kalimantan Timur. Belum ada usaha untuk melakukan pengembangan produk yang didasarkan pada preferensi pelanggan produk kerajinan. Adapun Tujuan dari penelitian adalah (1) Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi preferensi pelanggan dalam memilih sebuah produk serta kansei pelanggan terhadap produk kerajinan khas Kalimantan Timur. (2)Merancang desain produk kerajinan berdasarkan karakteristik desain yang diperoleh dari hasil penelitian. (3)Mengetahui penerimaan pelanggan terhadap desain produk kerajinan yang sudah dibuat berdasarkan kansei pelanggan.Target pada tahun pertama adalah adanya rekomendasi karakteristik desain produk kerajinan khas Kalimantan Timur yang diminati oleh masyarakat Kalimantan Timur. Metode yang digunakan adalah perancangan awal penelitian,pengumpulan kansei words,penyusunan kuesioner Semantik Diferensial (SD),penyebaran kuesioner SD I,analisis statistika I,pengumpulan sampel produk,penyebaran kuesioner SD II,analisis statistika II, pengembangan desain berdasarkan preferensi pelanggan. Dari tahapan yang sudah dilakukan sampai dengan analisis statistika I, maka dapat disimpulkan bahwa kansei words produk kerajinan fesyen berbahan sarung samarinda meliputi : emotional appeal(bangga,elegan,dan santai), bentuk desain (indah, modern, unik dan tradisional), material(nyaman dan alami) serta warna(cerah) dan kansei words produk kerajinan fesyen berbahan ulap doyo meliputi : emotional appeal (bangga, berkarakter dan elegan), bentuk desain (menarik, modis, unik, sederhana dan tradisional), material(nyaman dan alami) serta warna(cerah dan merah hitam)
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Ethnology Indonesia Kalimantan Timur"

1

Sidi, Franciscus Hasan. "Sequence stratigraphy, depositional environments, and reservoir geology of the middle-Miocene fluvio-deltaic succession in Badak and Nilam Fields, Kutai Basin, East Kalimantan, Indonesia." Thesis, Queensland University of Technology, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Obidzinski, Krystof. "Logging in East Kalimantan, Indonesia the historical expedience of illegality /." Proefschrift, [S.l. : Amsterdam : s.n.] ; Universiteit van Amsterdam [Host], 2003. http://dare.uva.nl/document/69436.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Payenberg, Tobias H. D. "Paleocurrents and resevoir architecture of the middle Miocene channel deposits in Mutiara Field, Kutai Basin, East Kalimantan, Indonesia." Thesis, Queensland University of Technology, 1998.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Setyawan, Dwi. "Soil development, plant colonization and landscape function analysis for disturbed lands under natural and assisted rehabilitation." University of Western Australia. School of Earth and Geographical Sciences, 2005. http://theses.library.uwa.edu.au/adt-WU2005.0117.

Full text
Abstract:
[Truncated abstract] Spontaneous plant growth and soil development occur at disturbed sites with their extent and nature being variously affected by soil fertility status, local climate and topographic conditions. Soil-plant interactions can be diverse and site-specific within a disturbed landscape. The main purpose of the present study is to evaluate soil characteristics and landscape indices in relation to natural plant growth and soil development under different conditions and for diverse materials. A comprehensive study has been carried out to evaluate spontaneous soil development and plant colonization on various regolith materials at a railway cutting near Jarrahdale bauxite mine and on various substrates comprising waste rock, weathered regolith and replaced topsoil at Scotia (Norseman, Western Australia) and Kelian (East Kalimantan, Indonesia). At Jarrahdale soil development has occurred slowly over 36 years in relation to morphological changes in surface horizons. Soils at several locations exhibit substantial changes in color, texture and structure. The slow soil development is primarily due to low biomass and litter contributions (˜1 Mg/ha) from colonizing plants (e.g. Dryandra sessilis, Eucalyptus marginata and low shrubs) on the cutting shelf and slow litter decomposition. Nutrient accumulation is up to 5 kg N/ha, and 0.5 kg/ha for P and K. Surface soil samples from Jarrahdale are generally acidic (pH < 5.1) and contain low concentrations of total soil carbon (20 g/kg) and nutrients of total nitrogen (0.73 g/kg), bicarbonate-extractable phosphorus (bic-P) (< 2 mg/kg), bic-K (37 mg/kg) and total exchangeable bases (<1.1 cmol/kg, with 24 % base saturation). Soil properties at the Scotia waste dump are mainly associated with alkaline (mean pH = 9) and saline conditions (EC1:5 = 1.01 dS/m). Exchangeable base values are high with average concentrations of exchangeable Ca of 18 cmol/kg and exchangeable Mg of 6 cmol/kg, thus these elements are not a limiting factor for plant nutrition. Patchy plant growth on the waste dump is mostly related to differences in water availability in the arid region and to salinity such that halophytes (saltbushes Maireana and Atriplex) colonize many parts of the waste dump together with some Melaleuca and Eucalyptus species
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Samsoedin, Ismayadi. "Biodiversity and sustainability in the Bulungan Research Forest, East Kalimantan, Indonesia : the response of plant species to logging." Thesis, University of Stirling, 2007. http://hdl.handle.net/1893/224.

Full text
Abstract:
This study reports forest structure, regeneration and the soil properties from unlogged and logged forest in the Bulungan Research Forest, Malinau District, East Kalimantan, Indonesia. Four sites were compared by using four 1-ha replicate plots in each of primary forest (PF), 5, 10 and 30-yr old logged forest (LF-5, LF-10, LF- 30). The tree species composition differ among forest types, as it was shown that the mean value of similarity indices for all pairs were 0.215 (for the Jaccard index) and 0.353 (for the Sorensen index). The low values for similarities among forest types were most probably caused by low numbers of species shared between each forest type. Both correlation values, r = 0.023 for Jaccard index and r = 0.031 for Sorensen index, showed no strong correlation between the similarity index (C) and the distance between forest types. This supports the use of a chronosequence approach. A total of 914 tree species with ³ 10 cm dbh were recorded from 223 genera and 65 families. There were no significant differences in mean species numbers (166 – 180/ha) among treatments. Mean density of species was lower in LF-5 and LF-10 (501/ha) than in PF or LF-30 (605/ha and 577/ha); similarly to mean basal area (LF-5, 28.5 m2/ha; LF-10, 32.6 m2/ha) vs. PF (45.8 m2/ha) and LF-30 (46.9 m2/ha). Dead wood on the forest floor was significantly higher in LF-10 (75 m3/ha) than in the other treatments. Seedlings (< 2 cm dbh) of 1,022 species were recorded from 408 genera and 111 families. The mean number of tree seedling species ranged between 170-206; the mean density of seedlings was about two-fold lower in LF-10 (2790/ha) than in the other treatments. Saplings (>2 – 9.9 cm dbh) of 802 species belonged to 241 genera and 65 families. There was a high variability in species richness across treatments (89 – 191/ha), but not in stem numbers. The Dipterocarpaceae family was dominant in all treatments, followed by the Euphorbiaceae. The soils were acidic, low in nutrients and had low to very low fertility. Both primary and logged forest areas are marginal or not suitable for sustained production of plantation crops. Logging caused soil compaction in LF-30. Although in terms of number of species and trees, amount of BA, number of saplings and seedlings LF-30 appeared to have satisfied prescriptions for a second harvest, ecologically the forest is far from mature. The Indonesian Selective Cutting and Replanting (TPTI) system may need to be revised to a 35 – 45 year cycle to ensure long-term forest productivity in terms of not only timber but other goods and ecosystem services, the value of which are never quantified in monetary terms, but can be higher than the timber revenue.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Resosudarmo, Ida Aju Njoman Pradnja Dharma Nirwani. "Has Indonesia's decentralisation led to improved forestry governance? : A case study of Bulungan and Kutai Barat districts, East Kalimantan." Phd thesis, 2007. http://hdl.handle.net/1885/109838.

Full text
Abstract:
This study investigates the nature and the outcomes of the devolution of forestry authority to local governments under Indonesia's most recent and far-reaching decentralisation initiatives, put in place in 1999. The research focuses on the dynamics of the relationships between district governments and other actors in that context, based on case studies of the forest-rich Bulungan and Kutai Barat Districts, East Kalimantan. The adverse outcomes for both forests and local communities of the previous centralised forest governance regime under Indonesia's New Order Government, have been profound and well documented. Indonesia's most recent experiment with decentralisation, often referred to as regional autonomy, provided an opportunity for decentralized forestry regimes that many believed and hoped would improve forest management and provide benefits for local communities. Although there are many studies examining the devolution of forestry governance to the community or village levels, few focus on the transfer of forestry powers to the local government level. The research framework developed for this study integrated three approaches in the analysis of decentralisation of natural resources governance. The first of these is that proposed by Agrawal and Ribot (1999), which emphasizes the analytical dimensions of actors, power, and accountability. The second is the institutional analysis suggested by Manor (1999), focusing on aspects of democratic, administrative and fiscal decentralisation. The third is a model for decentralized forest management suggested by Larson (2003b), highlighting the power relations among actors. The research focuses on the initial period of decentralisation, from 1999 to 2004, using a qualitative case study approach. The changes to the political, administrative, and fiscal framework resulting from decentralisation have had a profound effect on the dynamics of forest governance in Indonesia. The most dramatic changes were in control of access to timber resources: this moved from the Centre to the districts, and then largely back again. Districts also enjoyed significantly augmented fiscal powers and increased share of forestry revenue. During the period that substantial powers were formally devolved to the district level, the two case study district governments exploited the space created by their decentralized mandates quite effectively; as a result, local actors were increasingly important in district decisions, and more benefits accrued to the local level. However, many of the accountability outcomes expected to follow decentralisation did not eventuate. Few downward accountability mechanisms, held to be critical for improved natural resource management, were found to be effective in the case study districts. Thus, at least during the first few years of decentralisation, increased control of access to forest resources and greater share of forestry-derived revenue did not improve forest management in the study districts. The study revealed dynamic and fluid forest politics at the district level. District forestry decision-making and operations have reflected the interplay between the legal-regulatory framework, relations between the Centre and district governments, and relations between and among actors at the district level. Organisational and individual actors each have their own interests and objectives shaping forestry decisions and operations at the district level, and these are well-illustrated in the research case studies. The ambiguity and inconsistency of the legal-regulatory framework, and the reluctance of Central actors to forgo powers, have resulted in tensions and a bitter power struggle between the district governments and the Centre. One of the important consequences has been that district actors have perceived their window of opportunity to be insecure, and have thus vigorously pursued short-term benefits from forest exploitation. Despite the Centre's efforts to retain and subsequently regain its powers, the case study district governments were able to develop strategies and tactics, at least for a period, to continue to ensure they and other local-level actors benefited from regional autonomy. Power relations between and among actors have determined the ways in which timber politics have been shaped at the district level. Local actors have increasingly influenced district government decision-making and forestry operations in the districts, and have destabilized the previously firm position of centrally-linked actors operating at the district level. In one district, the influence of extra-legal actors was significant and largely unchecked. However, as decentralisation progressed, the Centre's policies have ultimately determined district decisions, above and beyond local actors' influences. Forest exploitation has thus continued at the district level, at the expense of longer-term sustainability of the forests. Given the absence of strong downward accountability mechanisms, vertical accountability to the judiciary has been the most effective mechanism in keeping districts' forestry powers in check. The research conducted for this thesis suggests that the research framework developed here has shown useful in the analysis of forest governance dynamics at the district level under the decentralisation regime. Both de jure and de facto powers were taken into account in analysing how decentralisation has been played out, and this proved to be important. The institutional analysis that advances the importance of decentralised financial powers, and analysis of the role of various accountability relations beyond conventional downward accountability were relevant and useful. Further research, however, could be useful in determining how downward accountability in these contexts can explain the direct causal-effect linkages between local-level governance and NRM. The outcomes of this study also suggest that it would be desirable to investigate the incentives and motivations likely to lead to improved NRM under local forest governance. This is particularly relevant given the emphasis on avoided deforestation and reforestation in Indonesia. Finally, the rapidly evolving nature of Indonesia's decentralisation, and its progression beyond the early phase investigated by this research, suggest that it will be important to establish whether the outcomes and trends reported here will continue as they have during this initial period, or whether they will change as the decentralisation process and associated institutions mature.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Wood, William Bruce. "Intermediate cities in the resource frontier : a case study of Samarinda and Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia." Thesis, 1985. http://hdl.handle.net/10125/9796.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Arkas, Viddy. "A study of economic interchange between central and provincial governments in Indonesia : the case of East Kalimantan (Kalimantan Timur)." Thesis, 2009. https://vuir.vu.edu.au/30056/.

Full text
Abstract:
The policy of decentralisation has been implemented in Indonesia since the 1st of January 2001, in order to change the formulations of funds allocation from the central government to provincial governments in Indonesia. This thesis examines the formulations of funds allocation in terms of a provincial budget from the Central Government to East Kalimantan province during centralisation and decentralisation periods and analyses the impact of East Kalimantan province's provincial budget and decentralisation on the province's economic growth and human development
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Tillotson, Dianne Margaret. "Who invented the Dayaks? : historical case studies in art, material culture and ethnic identity from Borneo." Phd thesis, 1994. http://hdl.handle.net/1885/116158.

Full text
Abstract:
Ethnie identification is known to be a significant force in directing or justifying human behaviour. However, the relationship between the ethnic identity of groups of people and the material culture assemblages they produce has been acknowledged in only diffuse terms in prehistory. In order to focus on the factors which cause changes in ethnic identification and shifts in its signification through material culture, I have chosen to study an area and time period where pressures caused by aggressive migrating groups have intensified the significance of ethnicity and accelerated changes in affiliation. A historical analogy of processes in action has more significance to prehistory than an ethnographic analogy in a static time frame. The island of Borneo and its indigenous population, the Dayaks, only received any significant degree of colonial attention by both the British and the Dutch from around 1840 onward. At this time there were two major migratory movements in train which continued through the period of colonial control and which still continued after the incorporation of Borneo into the modern nations of Indonesia and Malaysia. The people now known as Iban expanded from the southernmost part of Sarawak across the full length of this country and became its most populous indigenous group. At the same time, a diversity of peoples including the Kayan and Kenyah groups were moving downriver from the interior plateaus into the major river systems of Sarawak, West Kalimantan and East Kalimantan. The nature of ethnic relations within and at the borders of these migratory movements tended to be somewhat different. The Iban adopted a single name and presented a unified cultural image. The central Borneo region developed a mosaic character with the retention of many small scale ethnic identifications and a greater diversity of custom and presentation. As conditions changed, so did the meaning of certain terms of ethnic identification. At the most basic level, the term Dayak is only just becoming a term which has the same meaning for all its users. Within this milieu, ethnic identity can be seen not to be a signifier of origin or descent, although group origin folk histories are used to encapsulate and validate identity. Ethnic identity is a matter of choice and the ethnic identities of particular groups of people and their descendants can change over time. The choice is, however, a highly significant one as it involves use of language, community ritual and belief, social organization, material culture and group values. Ethnic identity is not simply a process of association with a named enclosed entity, although this is what it has become in modern bureaucratic processes of government. Rather, it represents a series of relationships, defining a degree of inclusion within or exclusion from other groups. The structure or membership of a group may be difficult to define. The nature of the various boundaries created and maintained may be a more useful indicator of the nature of relationships. The use of material culture to signify ethnic identity does not require an enclosed or unchanging tradition. Material culture assemblages of a defined group may change over time as they diversify, innovate or incorporate material from outside. Some degree of boundedness may limit the vocabulary and syntax of an art tradition, but the tradition may be maintained in a deliberate act of boundary maintenance when alternative forms are well known to the producers. As with ethnic identity itself, the nature of the boundaries may reveal more about relationships than the nature of broad ranging cultural assemblages. The period under scrutiny for this study has produced great social change. Certain types of objects have changed their function as a result of changes to the nature of conflict, to religion and to political organization. The changing patterns of use of these objects indicate that an important factor in the analysis of art and material culture in ethnic identification is the examination of the social function of objects. Mere typologies do not allow for an understanding of the use of objects or art styles in boundary maintenance. The concept of ethnic identity in understanding the behaviour of human groups in prehistory is an important one, as it involves the recognition of human choice. When dealing with the unwritten evidence of human behaviour over large spans of time and territory, deterministic explanations, technological evolutionism or the evocation of very vague concepts such as cultural diffusion are tempting. The recognition of processes of ethnic affiliation is the recognition of large scale human decision making processes in action.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Helliwell, Christine. "The ricefield and the hearth : social relations in a Borneo Dayak community." Phd thesis, 1990. http://hdl.handle.net/1885/111373.

Full text
Abstract:
Following Freeman's pioneering studies of Iban social organisation, a particular conception of Borneo Dayak social relations has become established in the anthropological literature. In contrast to the classic Radcliffe-Brownian model of social structure in which small-scale societies are presented as organised into systems of segmentary descent groups, the social structure of Dayak societies is seen as consisting in highly independent p residential units or households. This study of the Dayak community of Gerai disputes such an understanding of Dayak social organisation. Because of the overwhelming importance of rice in the lives of Gerai people, the thesis begins by focusing on the production of rice and the groupings that form around that activity. These basic groupings are termed "rice groups". While, as a matter of fact, most rice groups consist of the members of a single household, the notions of household and rice group are shown not to be equivalent. In addition, while many rice groups possess their own ritual hearths and thereby achieve ritual and legal autonomy, an examination of the relationships between different rice groups as these are linked through neighbourhood and ritual hearth affiliation, shows no Gerai group to be characterised by the extreme independence emphasised in the Borneo ethnography. The thesis argues that while a number of ethnographers of Dayak societies have denied the universality of the "Africanist" features of the Radcliffe- Brownian model of social structure, Borneo ethnography has nevertheless retained too strong a conception of social structure as existing independently of the activities of individuals. Dayak social relations may be more fruitfully explored if social groupings are conceived of as constituted in the first instance in the joint activities of their members, rather than as elements of an overarching structure into which those members "fit".
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Ethnology Indonesia Kalimantan Timur"

1

Rampan, Korrie Layun. Kalimantan Timur dalam cerpen Indonesia. Samarinda: Pustaka Spirit, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Rampan, Korrie Layun. Kalimantan Timur dalam sastra Indonesia. [Samarinda]: Panitia Dialog-Kalimantan IX bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Rampan, Korrie Layun. Kalimantan Timur dalam fragmen novel Indonesia. Jakarta: Pustaka Spirit, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Panwas Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara. Pilkada langsung pertama di Indonesia: Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tomang, Jakarta: Suara Bebas, 2005.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Timur, Indonesia Kantor Statistik Propinsi Kalimantan. Landasan program kerja Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Timur, 1997/1998. Samarinda: Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Timur, 1997.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Fasbender, Karl. Selected articles on transmigration, 1987.: Transmigration in East Kalimantan. Bielefeld: Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Forschungsschwerpunkt Entwicklungssoziologie, 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Dialog Budaya Antar Suku di Kalimantan Timur (2001 Samarinda, Indonesia). Damai selalu untuk Indonesia: Dialog Budaya Antar Suku di Kalimantan Timur. Jogjakarta: Komunitas Ombak, 2002.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Elias. Pedoman jalan hutan berdampak rendah PT Inhutani I, Kalimantan Timur, Indonesia. Jakarta: Berau Forest Management Project, 2002.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Husry, Achmad. Penguatan peran APHI Komda Kalimantan Timur: Reposisi dan modernisasi sektor kehutanan menuju kelestarian usaha : bunga rampai refleksi kinerja APHI Komda Kalimantan Timur masa bakti periode 2007-2011. Senayan, Jakarta, Indonesia: Wana Aksara, 2011.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

(Indonesia), Nature Conservancy. Sekolah di atas bukit: Kumpulan kisah inspiratif tentang pengalaman konservasi di Kalimantan Timur. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Conference papers on the topic "Ethnology Indonesia Kalimantan Timur"

1

RIZAL, MUHAMAD. "Prospek pengembangan pisang kepok di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010826.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

NURHASANAH, NURHASANAH. "Keragaman genetik padi lokal Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010702.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

HANDAYANI, FITRI. "Kajian penerapan PTT kedelai pada lahan sawah di Kutai Timur, Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010547.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

DANIAL, DARNIATY. "Kajian galur harapan padi gogo di Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010445.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

RIZAL, MUHAMAD. "Perbaikan teknologi budidaya pisang kepok dan analisis usahataninya di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010726.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

HANDAYANI, FITRI. "Keragaman morfologi 20 kultivar padi lokal asal Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2017. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m030115.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

WIDYAWATI, AFRILIA TRI. "Mini Review: Teknologi inovasi budidaya durian di Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2017. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m030122.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

AKHMADI, NOOR ROUFIQ. "Eksplorasi dan karakterisasi buah kapul di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010448.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

CAHYANI, RINA W. "Analisis vegetasi tegakan benih pada tiga areal HPH di Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010336.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

DANIAL, DARNIATY. "Peningkatan produksi dan mutu kakao melalui kegiatan Gernas di Kalimantan Timur." In Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia. Masyarakat Biodiversitas Indonesia, 2015. http://dx.doi.org/10.13057/psnmbi/m010542.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Ethnology Indonesia Kalimantan Timur"

1

Setiawan, Ken M. P., Bronwyn A. Beech Jones, Rachael Diprose, and Amalinda Savirani, eds. Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia. University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020. http://dx.doi.org/10.46580/124332.

Full text
Abstract:
Kumpulan ini berisi kisah perjalanan hidup 21 perempuan dari desa-desa yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (sesuai kode etik, semua nama telah disamarkan). Di setiap desa penelitian, OMS memulai dan/atau memperkuat intervensi untuk mendukung kesetaraan gender, aksi kolektif dan pemberdayaan perempuan. Kisah-kisah ini memberikan wawasan yang unik tentang pencapaian, tantangan dan mimpi perempuan yang melampaui beberapa skala dan ranah, dan menunjukkan kompleksitas hidup perempuan di perdesaan Indonesia, khususnya bagi perempuan dari kelompok rentan. Kisah-kisah tersebut menyoroti perjalanan, ketahanan, dan ketetapan hati perempuan dalam menghadapi perlawanan dan, pada akhirnya, mengurangi ketidakadilan gender dan memperkuat inklusivitas gender. Kisah-kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran OMS—yang bekerja untuk kesetaraan gender dan memfasilitasi agensi dan pemberdayaan perempuan di akar rumput—yang mendukung suara dan agensi perempuan dalam perjalanan ini.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Setiawan, Ken M. P., Bronwyn A. Beech Jones, Rachael Diprose, and Amalinda Savirani, eds. Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia. University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020. http://dx.doi.org/10.46580/124332.

Full text
Abstract:
Kumpulan ini berisi kisah perjalanan hidup 21 perempuan dari desa-desa yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (sesuai kode etik, semua nama telah disamarkan). Di setiap desa penelitian, OMS memulai dan/atau memperkuat intervensi untuk mendukung kesetaraan gender, aksi kolektif dan pemberdayaan perempuan. Kisah-kisah ini memberikan wawasan yang unik tentang pencapaian, tantangan dan mimpi perempuan yang melampaui beberapa skala dan ranah, dan menunjukkan kompleksitas hidup perempuan di perdesaan Indonesia, khususnya bagi perempuan dari kelompok rentan. Kisah-kisah tersebut menyoroti perjalanan, ketahanan, dan ketetapan hati perempuan dalam menghadapi perlawanan dan, pada akhirnya, mengurangi ketidakadilan gender dan memperkuat inklusivitas gender. Kisah-kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran OMS—yang bekerja untuk kesetaraan gender dan memfasilitasi agensi dan pemberdayaan perempuan di akar rumput—yang mendukung suara dan agensi perempuan dalam perjalanan ini.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Ethnology Indonesia Kalimantan Timur' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography