To see the other types of publications on this topic, follow the link: E-goverment.
Journal articles on the topic 'E-goverment'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'E-goverment.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Purwanto, Agung, and Tony Dwi Susanto. "Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government." Inform : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3, no. 1 (January 31, 2018): 12–18. http://dx.doi.org/10.25139/inform.v3i1.520.
Full textAbstract:
Teknologi e-Government berkembang secara pesat, namun pada kenyataannya penggunaan e-Government masih rendah, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan e-Goverment adalah kurangnya kepercayaan, telah ditunjukkan bahwa kepercayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari adopsi e-Government . Penelitian ini bertujuan mengetahui dimensi kepercayaan pada e-Goverment dan hubungannya dengan niat menggunakan e-Government, pada penelitian ini juga memvalidasi 8 dimensi kepercayaan pada e-Government berdasarkan data empiris dan menyajikan hubungan 8 dimensi kepercayaan pada e-Government itu dengan niat menggunakan e-Government. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa model berdasarkan pada 8 dimensi trust in e-Goverment dan hubungannya dengan keinginan untuk menggunakan e-Goverment malalui mediasi trust in e-Goverment. Kata kunci— kepercayaan, dimensi kepercayaan, 8 dimensi kepercayan pada e-government, keinginan menggunaakan e-government.
2
Habibie, Dedi Kusuma. "CITIZEN-CENTRIC E-GOVERMENTPELAYANAN PUBLIK." Jurnal Kebijakan Publik 10, no. 1 (May 24, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8.
Full textAbstract:
Citizen-Centric E-Goverment Pelayanan Publik. Perkembangan teknologi informasidan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistempemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologiinformasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yangmenyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yangakan datang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata terlalu cepat berkembangdibanding dengan perkembangan birokrasi. Desakan untuk menyediakan birokrasi yangacceptable semakin masif, tidak hanya pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahuntuk memberikan informasi dan pelayanan melainkan juga memberikan informasi dan pelayananberbasis masyarakat. Artikel ini menjelaskan peran e-Goverment dalam pelayanan publik, berbagaiisu e-Goverment dimasa yang akan datang, dan Citizen-Centric e-Goverment sebagaicara pandang pelayanan publik berbasis teknologi infomasi dan komunikasi. Untuk menjawabberbagai topik tersebut penulis menggunakan pendekatan literatur review serta mengangkatberbagai studi kasus dari berbagai karya ilmiah yang terkait dengan dengan topik yang diangkat
3
Supriyanto, Eko Eddya. "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 1 (April 30, 2016): 141–61. http://dx.doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161.
Full textAbstract:
Kolaborasi antara tata kelola pemerintah (management) dan teknologi akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas di bidang pelayanan publik. Elektronik Goverment merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (masyarakat). Dengan pembentukan e-goverment diharapkan dapat meningkatkan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-goverment.
4
Supriyanto, Eko Eddya. "Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia." Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1, no. 1 (June 10, 2016): 141. http://dx.doi.org/10.24905/jip.v1i1.438.
Full textAbstract:
Kolaborasi antara tata kelola pemerintah (management) dan teknologi akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas di bidang pelayanan publik. Elektronik Goverment merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (masyarakat). Dengan pembentukan e-goverment diharapkan dapat meningkatkan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-goverment.
5
Martínez, Elia, and Guillermo De la Torre-Gea. "Analysis of the ICT user Profile for e-goverment through Bayesian Networks." International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-2, Issue-2 (February 28, 2018): 97–102. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd2407.
Full text
6
Ishak, Riswandi, Mahmud Safudin, Fernando B. Siahaan, and Hani Harafani. "Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Penduduk Untuk Mendukung E-Goverment." JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics) 5, no. 1 (February 2, 2022): 20–27. http://dx.doi.org/10.36085/jsai.v5i1.2802.
Full textAbstract:
Penerapan Sistem Informasi berbasis web atau e-goverment sangat dibutuhkan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam pemerintahan seperti desa Ciborelang Majalengka, hal ini sebagai solusi dari permasalahan yang masih bersifat manual seperti lamanya waktu dalam pengolahan datanya seperti pencarian data penduduk ataupun untuk mereka data dan kerangkapan data yang masih terjad. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat rancang bangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk menghasilkan informasi yang tepat dan akurat untuk membantu pemerintah kelurahan dalam melayani kebutuhan masyarakat setempat. Metode pengembangan sistem yang dipakau dengan menggunakan system development life cycle dan model pendekatan berbasis objek dengan unified modeling language yang terdiri dari activity diagram, sequence diagram dan spesifikasi file serta rancanng bangun sistem aplikasi yang dihasilkan untuk kebutuhan pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan sistem informasi berbasis web membantu masyarakat dan pemerintah didalam melakukan aktifitas kepengurusan data kependedudukan masyarakat desa Ciborelang.
7
Abdurahman, Dede, and Tri Ferga Prasetyo. "ANALISIS DAN PERANCANGAN E-GOVERMENT DALAM TRANSPARANSI SISTEM PEMERINTAHAN DESA." Jurnal Mnemonic 1, no. 2 (December 14, 2019): 1–13. http://dx.doi.org/10.36040/mnemonic.v1i2.31.
Full textAbstract:
Fast, accurate and accurate information needs to be one of the basic development of information and communication technology. The type of service and support in the field of information and communication technology (ICT) on governance is a strategic part in ensuring the improvement of service quality and support in applying e-Government to Village Governance.Village Governance and clean, transparent public services are challenges that the village government must answer in performing its functions as a public servant. With infrastructure facilities in the field of ICT already available in the village and administrative issues that need to get serious attention, thereby encouraging Researchers to utilize existing ICT infrastructure by analyzing and designing e-government applications that suit the needs of the village and in accordance with the Village Law article 4 letter f which reads to improve public services for the villagers to accelerate the realization of general welfare, and article 7 paragraph 3 letter c which reads accelerate the improvement of public service quality.Based on the above study, the public service and e-Government support provided by the Village Government through the application of information and communication technology is the focus of the researcher in this research, with the aim of improving the service to the village community and improving the performance of village government apparatus, for the analysis and design of e- government Researchers are based on policies and National Strategy e-Government development is done in several stages namely, Level 1 - Preparation, which is making the website as a medium of information and communication at each institution. Level 2 - Maturation, which is the creation of an interactive public information web portal. Level 3 - Stabilization, which is the creation of a web portal that is a public service electronic transaction. Level 4 - Utilization, ie application creation for Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers / community (G2C) services.The method of this study using the usual research methods used in the development of system life cycle system development (SDLC). The main stages may consist of system planning stages, system analysis, system design, system selection, system implementation and system maintenance.As for the method of data collection using the method of observation, interview, and literature study. The final step in this application development process is system testing. The system tested using 2 ways, namely: Blackbox test and Alpha test. Blackbox test, performed by system programmers while Alpha test performed simultaneously with user training.
8
Abadi, Satria, and Diono Supatno. "Improving Services To Communities In Pringsewu District Goverment With E-Government Concept." bit-Tech 1, no. 1 (September 19, 2018): 34–39. http://dx.doi.org/10.32877/bt.v1i1.8.
Full textAbstract:
The dynamics of the development of information technology that occurred in the global era as it is now has changed many of the procedures of various organizations in its management, both profit-oriented and non-profit-oriented organizations, especially government organizations. Providing good service to the wider community is one of the triggers. to improve performance in the government operating system concerned. This performance improvement leads to services that are more quality, faster, and easier. The development in the field of information technology is a facility to implement management of government organizations electronically or electronic government (e-government). In general, e-government practices in Indonesia have not been strategically positioned or only limited to supporting programs. On the other hand, building a government site has already begun to be carried out, as a form of the application of the concept of e-government, although in Indonesia it has generally only entered the level of interaction. One thing that needs to be considered in the presentation of the site is the consistency of information, so that it can anticipate the emergence of public doubts about the credibility of the government as a site presenter. Many problems are still being faced to better empower e-government as it should. The hardest problem is resistance to change, where certain parties in the government still maintain an old culture that tends to be bureaucratic. This problem must be overcome so that the concept of e-government can be applied and empowered to provide the best service to the wider community.
9
Nurrahman, Agung, and Jamilah Rahman. "EFEKTIVITAS SICANTIK CLOUD PADA PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN BERBASIS E- GOVERMENT DIKABUPATEN PURWAKARTA." Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan 3, no. 2 (November 22, 2021): 31–50. http://dx.doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2310.
Full textAbstract:
The focus of the study is the application of the Si Cantik Cloud application. The purpose of this study is to obtain a general description of the effectiveness of Si Cantik in e-government-based licensing public services in Purwakarta Regency. The research method is descriptive qualitative. The research findings indicate that there are supporting factors, namely the commitment of organizational leaders in this case as illustrated in the publication of SOPs supporting the implementation of the Si Cantik Cloud application which can have implications for clarity of information for the business community. In conclusion, on the 5 dimensions used by the author in measuring effectiveness, information is obtained that the Si Cantik Cloud application implemented by the Purwakarta Regency Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) shows that the application is quite effective in being used and utilized in the provision of licensing and non-licensing services in Indonesia. Purwakarta Regency. The author recommends that the Purwakarta Regency Government can improve socialization and assistance to the community, and develop infrastructure designs in order to strengthen the effectiveness of implementing the Si Cantik Cloud application.
Keywords: Effectiveness, Si Cantik Cloud, Public Service, E-government.
10
Khairunisa, Sarah Ahya, Ana Mardiyah, Eva Agustine, and Nur Aini Rakhmawati. "Analisis Kepatuhan Keamanan Aplikasi E-Goverment Tingkat Daerah sebagai Penunjang New Normal." Explore:Jurnal Sistem informasi dan telematika 11, no. 2 (December 14, 2020): 75. http://dx.doi.org/10.36448/jsit.v11i2.1550.
Full text
11
Suherman, Diki. "Penyelenggaraan E-Goverment di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 12, no. 2 (December 10, 2020): 101–11. http://dx.doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10300.
Full textAbstract:
The purpose of this study is to describe the implementation of e-government in Bandung Regency as an effort to improve the quality of public services. As for this research method, the approach used is descriptive qualitative, with data collection and the techniques used are literature studies sourced from a number of articles in journals, books, regulations, information media content related to the focus and research issues. Research result shows that the implementation of e-government in Bandung district has been implemented in accordance with the capacity and capability of the relevant agencies, and refers to the regulations that contain e-government, although it has not been maximally implemented and has a significant impact on the public. The conclusion is that the implementation of e-government in Bandung district will not be separated from the supporting components of e-government itself. first is the application component, second is the data information component, the third is the infrastructure component, the fourth is the institutional component, and the fifth is the Human Resources component of Information and Communication Technology.
12
F.X. Kurniawan Tjakrawala, Theodora Christy,. "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Firm Performance : Government Ownership Variabel Moderasi." Jurnal Paradigma Akuntansi 3, no. 3 (November 10, 2021): 1113. http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14903.
Full textAbstract:
The purpose of this study is to determine the extent of the influence of intellectual capital on firm performance with goverment ownership as a moderating variable. The sampling method in this research is purposive sampling method, and get 30 total banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period of 2013-2018. In this study using secondary data, which is processed using the program E-views 10. The results of this study indicate that intellectual capital have a significant positive effect on firm performance. Goverment ownership as a moderating variable, can moderate the effect of intellectual capital on firm performance significantly positive.
13
Ramanda, Kresna, Muhammad Hilman Fakriza, and Nico Dias Palasara. "Evaluasi Keberhasilan Aplikasi Qlue Menggunakan Model ITPOSMO." Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer) 8, no. 2 (July 24, 2019): 1. http://dx.doi.org/10.32736/sisfokom.v8i2.624.
Full textAbstract:
Kegagalan pada sebuah sistem informasi e-goverment sering terjadi dikarenakan sistem informasi e-goverment tersebut dibuat kurang memperhatikan beberapa keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan kata lain kegagalan tersebut dihasilkan karena ketidakmampuan mengimbangi kesenjangan antara realitas yang sekarang dihadapi dengan rancangan yang dibuat pada aplikasi e-goverment tersebut. Aplikasi Qlue merupakan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan maupun memberikan informasi permasalahan yang terjadi disekitarnya. Laporan tersebut dapat di awasi dan dapat ditindaklanjuti langsung oleh dinas-dinas terkait yang berada di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi Qlue dalam sisi sistem informasi , dibutuhkan penelitian terkait aplikasi Qlue menggunakan model ITPOSMO. Beberapa penelitian terdaulu menghasilkan bahwa ITPOSMO merupakan model yang baik untuk menilai kesenjangan yang terdapat dalam pemanfaatan e-government. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner terhadap responden dilingkungan masyarakat provinsi DKI Jakarta. Hasil perhitungan kesenjangan terhadap design and actuality dengan menggunakan model ITPOSMO terhadap aplikasi Qlue pada dimensi Technology mendapatkan nilai gap score terkecil, yakni 5,34. Kemudian dimensi Objective and Value bernilai 5,43 , dimensi Information bernilai 5,57 , dimensi Process bernilai 5,87 , dimensi Staffing and Skills bernilai 5,91 dan yang mendapatkan nilai gap score terbesar adalah dimensi Management and Structure dengan nilai 7,39. Berdasarakan hasil analisa evaluasi keberhasilan aplikasi Qlue yang diterapakan pada wilayah provinsi DKI Jakarta, dapat dinyatakan kemungkinan gagal. Menurut perhitungan overall rating didapatkan nilai 35,52. Hasil tersebut masuk dalam kategori 29 – 42. Mungkin gagal total, atau mungkin juga menjadi kegagalan parsial kecuali diambil tindakan untuk menutup kesenjanganyang terjadi antara desain dan realita.
14
Herlambang, Admaja Dwi, Mochamad Chandra Saputra, and Ridho Fadhlurrahman. "Evaluasi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan E-Goverment di Pemerintahan Kota Batu." Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 6, no. 6 (December 2, 2019): 585. http://dx.doi.org/10.25126/jtiik.2019661322.
Full text
15
Ningsi, Nurfitria, Gusnawati Gusnawati, and Noorhasanah Z. "ANALISIS KUALITAS LAYANAN E-GOVERMENT MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL (STUDI KASUS KANTOR SAMSAT KOLAKA)." Journal of Science and Engineering 4, no. 1 (May 9, 2021): 10. http://dx.doi.org/10.33387/josae.v4i1.1697.
Full textAbstract:
Objektif dari studi ini adalah Untuk mengetahui kualitas pelayanan sistem informasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT kolaka, dimana model analisis yang digunakan adalah lima dimensi SERVQUAL dengan total Responden 100 orang. Berdasarkan hasil perhitungan statistik terdapat gap antara persepsi dan harapan dari kualitas layanan sistem informasi pajak kendaraan untuk masing-masing dimensi Servqual, dimana pada variabel tangibels terdapat rata-rata gap sebesar (-0.415), reability (-0.19), responsiveness (-0.28667), assurance (-0.26667), empathy (-0.17), dan variabel Y sebesar (-0.36571). Dari perhitung regresi berganda yang menggunakan SPSS ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen karena nilai taraf signifikan yang lebih besar dari 0.05 diantaranya variabel assurance dengan nilai signifikan sebesar 0.590 dan variabel empathy yang nilai signifikan sebesar 0.113. penambahan variabel lain dalam menggali kepuasan konsumen atas kualitas layanan sistem informasi pajak kendaraan bermotor.
16
RZAYEVA, GULNAZ AYDIN, and AYTAKIN NAZIM IBRAHIMOVA. "Organization of Information Security in E-Goverment as Means of Information Rights Protection." Право України, no. 2020/04 (2020): 225. http://dx.doi.org/10.33498/louu-2020-04-225.
Full textAbstract:
As a concept, electronic government is directed to improving the efficiency of the activity of the state institutions and improving the living standards of citizens. Formation of the electronic state determines the pace of development of human rights and freedoms in accordance with the requirements of the time, among which the rights of information are of particular importance. However, in a situation where the completeness, accessibility and confidentiality of information is not fully ensured, there are obstacles to the realization of information rights. Therefore, the organization of information security is one of the means of guaranteeing information rights. In this regard, information security should be analyzed not only from technical aspect but also from human rights law. These highlights confirm the relevance of the topic of the article. The article’s objective is to analyze the notions “e-government”, “e-parliament” and “e-court”, to list priorities of e-state from aspect of human rights and freedoms provision, to determine the legal, theoretical and technical approaches to the information security in various models of e-government, to define difference between electronic security or information security, to research the importance of e-governance from the human rights aspect and to put forward suggestions about protection of information rights violated in cyberspace. The authors conclude that, full access to information, in new society ensures information and other rights and freedoms. Therefore, the lack of information security or low level of information security prevents the e-government from benefiting its citizens. One such barrier is considered an electronic divide or digital divide. Due to the global nature of cyberspace and information society, these problems should be solved not only at national level but also internationally. Above all, security should not be taken from the technical aspect. This prevents problems from being solved. Information security should also be analyzed as a legal institution, and the distinction between the terms “information protection” and “information defence” should be clarified. The legal aspect of the matter should be expressed. Thus, the authors conclude with an optimistic approach that elimination the problems arising during the formation of e-government will serve both to promote basic human rights and freedoms, and to make every citizen an active member of the digital society.
17
Hatma, Hatma, Muhammad Nurul Akbar, and Masnur Masnur. "Sistem Database Terdistribusi Dalam Implementasi e-Goverment Pada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pangkep." Journal of System and Computer Engineering (JSCE) 4, no. 1 (January 23, 2023): 82–91. http://dx.doi.org/10.47650/jsce.v4i1.715.
Full textAbstract:
Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Di lain pihak, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
Sistem Database Terdistribusi merupakan suatu bentuk arsitektur sistem dimana komputer-komputer yang berdiri secara otonom dapat saling berkomunikasi dan berbagi resource tanpa memperdulikan dimana komputer platform yang digunakan. Penerapan basis data terdistribusi (distributed database) secara on –line berbasis web ini didasarkan atas pemikiran dan skabilitas dan pengembangan dimasa yang akan datang dalam membangun aplikasi E-Government terutama dalam permintaan data tentang kependudukan suatu wilayah dan pelayanan bagi masyarakat akan status atau identitas sebagai warga negara Indonesia yang ada di Kab. Pangkep. Sistem ini diharapkan menjadi suatu transformasi bagi pertumbuhan Indonesia dalam menciptakan suatu pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dibidang kesejahteraan penduduk serta kepada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pangkep dapat memonitoring arus jumlah penduduk suatu wilayah di masa mendatang.
18
Shafira, Aina, and Ardita Kurniasiwi. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN KULON PROGO." Jurnal Caraka Prabu 5, no. 1 (June 3, 2021): 52–68. http://dx.doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457.
Full textAbstract:
E-Government sebagai suatu mekanisme baru dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi terutama internet harus dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat. Dengan adanya E-Goverment yang telah disediakan oleh pemerintah kulon progo melalui pelayanan berbasis online, maka dapat dianalisis bagaimana implementasi e-government dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kulon progo sebagaimana yang telah dikembangkan sedemikian rupa dalam upaya inovasi peningkatan pelayanan di kabupaten kulon progo yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, dengan Metode yang berasal dari dokumentasi yang dimana data diperoleh dari berbagai macam sumber literatur sebelumnya yaitu web resmi instansi dan jurnal-jurnal untuk keabsahan penelitian. Aplikasi e-Goverment di Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE, namun perkembangan SPBE tersebut masih dalam proses pengintregasian. Implementasi e-government di kabupaten kulon progo bisa dikatakan belum efektif karena Pemkab Kulon progo kurang dalam penggunaan aplikasi dibanding pemda-pemda lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun Dengan adanya pemeriksaan kinerja pendahuluan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat meningkatkan penggunaan aplikasi sehingga pelayanannya bisa tepat dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa tepat waktu dan akurat.
19
Setiawan, Ahmad Budi. "Studi Kesiapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implementasi E-Goverment dengan Kerangka Kerja Cobit." Buletin Pos dan Telekomunikasi 9, no. 1 (March 23, 2015): 49. http://dx.doi.org/10.17933/bpostel.2011.090103.
Full text
20
Sopiandi, Ii, Deffy Susanti, and Wahyuno. "PENGUKURAN PEMERINGKATAN TATA KELOLA E-GOVERMENT ANALISIS DENGAN METODE PEGI DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA." INFOTECH journal 8, no. 1 (January 8, 2022): 1–4. http://dx.doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609.
Full textAbstract:
Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dam Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada pertama kalinya di tahun 2007. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
Penelitian ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi dan Agar pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Penelitian ini dimulai dengan uji instrument validitas dan reabiliti terhadap 30 responeden yang dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian. hasil uji validitas pada semua dimensi, diperoleh nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > r tabel pada n=30 (0,362), maka seluruh item pertanyaan semua dimensi diyatakan valid (r hitung > r tabel). Pengukuran dengan pendekatan kuantitatif analisis faktor diperoleh bahwa untuk setiap dimensi PeGI yakni pada atribut kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan mempunyai variabel (atribut) yang valid dan reliabel berdasarkan nilai r hitung yang tinggi dan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha
21
Harwani, Yuli, and Hesti Maheswari. "Rekomendasi Desain Operasi Pelayanan Publik Melalui Evaluasi Pemenuhan Harapan Masyarakat dan Pengukuran Kinerja (Membidik Pelayanan Publik Negara China)." Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia 1, no. 3 (June 1, 2014): 341–55. http://dx.doi.org/10.31843/jmbi.v1i3.27.
Full textAbstract:
Complaints communities in the developing countries, especially Indonesia to the public service are still extremely high. Perceived imbalances such as in: obscurity of time, cost and method of service; discrimination in services based on the relationships of friends, family, political affiliation, ethnic and even religious; chain length the more entrenched bureaucracy and bribery and extortion. This condition is a signaled for the government to seek strategic solutions to improve public services.
This study aims to discover the design of public service operations in accordance with the expectations of society by measuring the performance of the public service. Recommended design is a design that lead to e-Government and reinventing goverment to give birth standard operating procedures (SOP) and minimum service standards (SPM) for public services in Indonesia, especially in the public service that is closest to the village community with Quality function deployment (QFD) in house of quality (HOQ) method.
In the first phase of the study mapped 36 public expectations of public services, which are shown in this analysis that the public is not getting an appropriate and satisfying service, although does not show the high gap. On the other hand mapping the public response to the internet-based administration showed the unpreparedness of the people against the internet-based public services. The majority of respondents claimed to feel more comfortable and definitely served in the village office immediately met with the officers. Queue and the possibility of intervention or extortion is not a problem for society. In the second phase of this study will examine the true public service bureaucracy and the possibility of cutting the bureaucratic process that is more streamlined, clear, fast, and facilitate community. Last step is to benchmark the Chinese State as densely populated countries such as Indonesia, to make strategic steps and implementable in problem solving public dissatisfaction with public services and the number of maladministration.
Keywords: fulfillment of community expectations, e-goverment, reinventing goverment, standard operating procedures, minimum service standards, good governance
22
Park, Hun-min. "Rechtsdogmatische Studie über E-Goverment and Vollautomatisierte Verwaltungsentscheidung - Skizzierung der Regelungen und Dogmatik des Deutschland und Niederlanden." ADMINISTRATIVE LAW JOURNAL 52 (February 28, 2018): 57–77. http://dx.doi.org/10.35979/alj.2018.02.52.57.
Full text
23
Maulana, Arief, Hafiza Aryaputri, and Fandi Rizki Rosyari. "APPLICATION OF E-GOVERMENT SYSTEM AS AN EFFORT TO CREATE A CONDUCIVE INVESTMENT CLIMATE IN BANYUWANGI REGENCY." NATAPRAJA 8, no. 2 (December 1, 2020): 106–19. http://dx.doi.org/10.21831/jnp.v8i2.34023.
Full textAbstract:
One of the efforts made by the government to increase development is by developing the field of investment, because economically investment is the first step in production activities. In this regard, to create a realization of sustainable investment, a conducive investment climate is needed. A conducive investment climate in the economy is a hope for the community, investors, business people and the government. This study aims to analyze and explain the strategies of the Banyuwangi Regency Government as an effort to create a Conducive Investment Climate that is useful for regional development. This research was conducted using qualitative methods with a case study approach. Data collection techniques that will be used in this study include interviews, focus group discussions, documentation and literature studies. The results showed that BanyuwangiRegency implemented regulations on investment by implementing several e-Government applications that had the function of transparency, accountability, and facilitating public services related to investment. E-government leads to good governance because government services are more transparent, effective and efficient so as to form public trust which has an impact on increasing investment interest by investors. The increase in investment was also caused by policies or regulations that favored the creation of a conducive investment climate.
24
Sobri, Ahmad, and Aan Aan. "SISTEM INFORMASI E-GOVERNMENTPADA KANTOR BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKANMETODE OBJECT ORIENTED PROGRAMMING." Jurnal Teknologi Informasi MURA 11, no. 1 (June 20, 2019): 46–53. http://dx.doi.org/10.32767/jti.v11i1.450.
Full textAbstract:
Abstrak
Penulis mendapati bahwa permasalahan yaitu belum ada sarana sebagai media informasi bagi peserta yang mau ikut pelatihan, dan belum adanya sistem yang mampu mengelola data agenda dengan baik. Tentunya hal ini mempersulit peserta yang berada di luar kota Lubuklinggau.Metode, yang digunakan dalam sistem informasi E-Goverment di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan kota Lubuklinggau Berbasis website menggunakan metode Object Oriented Programming (oop), serta untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan, menggunakan metode Object Oriented Programming (oop), dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti UML, Use Case, Skanario, diagram activity, seguence diagram, dan class diagram,. Perangkat lunak pendukung yang digunakan adalah Xammp, Adobe Dreamweaver cs6, database MySQL sebagai pendukung serta dokumentasi program dan laporan..
Kata Kunci : Sistem Informasi E-Goverment, Web.
Abstract
The author found that the problem is there is no means as a medium of information for students who want to join the training, and the absence of a system capable of managing data with a good agenda. Obviously this is difficult for participants who are out of town Lubuklinggau.Metode, which is used in information systems at the Office of E-Government Education and Training Agency Lubuklinggau city-based website using Object Oriented Programming (OOP), and to investigate the running system, use methods of Object Oriented Programming (oOP), using several tools such as UML, use Case, Skanario, activity diagram, seguence diagram, and class diagram,. Support software used is XAMMP, Adobe Dreamweaver CS6, MySQL database as well as supporting documentation laporan.Dengan their programs and web-based systems, which are already connected to the Internet, of course, will greatly simplify data management agenda, and will be very helpful in terms of information
Keywords: E-Government Information Systems, Web.
25
Silva, Sidney Jard da, Rafael Prado Celso, and Fernando De Souza Coelho. "ANÁLISE COMPARATIVA DAS POLÍTICAS DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA NOS BRIC(s)." Revista Debates 6, no. 2 (August 29, 2012): 37. http://dx.doi.org/10.22456/1982-5269.26552.
Full textAbstract:
O presente artigo desenvolve uma análise sobre a Governança Pública tomando como base sua definição fundamentada na relevância da participação cidadã e transparência entre Estado e Sociedade a partir de sua sistematização tecnológica, a Governança Eletrônica. Para tanto, faz-se uma análise exploratória sobre a Governança Eletrônica nos países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) tendo como método de análise uma extensa revisão da literatura nacional e internacional acerca da temática. Ademais, realiza-se uma análise comparativa por meio do índice de Participação Eletrônica (e-Participation Index) e do índice de Governo Eletrônico (e-Goverment Index) em um continuum de tempo compreendido entre 2003 – 2010 por meio dos relatórios oficiais publicados pelas Nações Unidas. Os resultados, além de apontarem para o impacto da crise economica de 2008 sobre os investimentos em TICs nos BRICs, revelam disparidades quantitativas e qualitativas entre os países resultantes das estratégias e ações de governo no que se refere a esta área.
26
Muka, I. Wayan, Made Adi Widyatmika, and I. Ketut Gde Darma Putra. "Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali." Jurnal Bali Membangun Bali 1, no. 3 (December 6, 2020): 253–76. http://dx.doi.org/10.51172/jbmb.v1i3.142.
Full textAbstract:
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dari masing-masing OPD Provinsi Bali terkait penerapan E-Government (SPBE), menentukan kondisi penerapan E-Goverment (SPBE) di Provinsi Bali dan menentukan langkah strategis untuk meningkatkan indeks tingkat kematangan SPBE Provinsi Bali.
Metode penelitian: Metode penilaian evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat kematangan berdasarkan e-Government Maturity Model (eMM).
Temuan: Kajian ini mengungkap bahwa kelemahan utama dalam implementasi SPBE Provinsi Bali, terutama di beberapa OPD yang memberikan layanan publik, adalah belum terintegrasinya aplikasi atau sistem dan masih lemahnya SDM dan infrastruktur IT di masing-masing OPD.
Implikasi: Langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun Rencana Induk Pengembangan SPBE yang memiliki kelengkapan pada sisi muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, peta jalan SPBE serta integrasi sistem aplikasi dan penggunaan aplikasi umum secara menyeluruh.
27
Zulfiani, Yayang Nuraini. "Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia, Perlukah Urgensi Pembaharuan." Palangka Law Review 2, no. 2 (September 30, 2022): 16–28. http://dx.doi.org/10.52850/palarev.v2i2.4666.
Full textAbstract:
Politik hukum berpengaruh terhadap segala aspek dalam masyarakat khususnya dalam E-government yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di era revolusi 4.0 karena melalui politik hukum sebuah negara dapat membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional yang efektif dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945, sehingga 2 hal ini menjadi saling berkaitan dan mengakibatkan sebab akibat, politik hukum e-government di Indonesia perlu menelaah pembaharuan hukum sehingga dapat memicu kebijakan pemerintah mengenai hukum e-government mana yang akan dipertahankan, hukum e-government mana yang akan diganti, hukum e-government mana yang akan direvisi dan hukum e-government mana yang akan dihilangkan sesuai dengan kebutuhan era revolusi industry 4.0. penelitian ini membahas mengenai landasan hukum e-goverment dan pentingnya pembaharuan hukum dari 43 sumber hukum dalam e-government Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan normative dengan sumber kepustakaan, dan survey lembaga dengan hasil bahwa politik hukum e-government Indonesia perlu diperbaiki dan ditingkatkan melalui pembaharuan landasan hukum terkait kemanan data masyarakat, pencegahan patologi birokrasi maupun dan sumber daya manusia
28
Al-Refaie, Abbas, and Abeer Mahmoud Ramadna. "Barriers to E-Government Adoption in Jordanian Organizations from Users' and Employees' Perspectives." International Journal of Electronic Government Research 13, no. 1 (January 2017): 33–51. http://dx.doi.org/10.4018/ijegr.2017010103.
Full textAbstract:
This research examines the effects of five types of barriers; technology, organization, strategy, policy, and end-user barriers, and investigates their effects on E-goverment adoption in Jordan using structural equation modeling. A structural model was proposed and then its validity was checked with appropriate measures. A total of 1100 surveys were distributed in person and by electronic ways; of which 600 surveys were distributed to E-government employees, while the remaining were distributed to the users of government e-services. Five hypotheses were tested using the data collected from employees and users. Moreover, the model hypotheses were tested using the data collected from four main Jordanian organizations. The technology barriers were the main obstacle to successful E-government adoption in all organizations. Moreover, the effects of the other four barriers varied among organizations. In conclusion, the results should guide the decision makers in government sector to the right policies and adequate actions that enhance efficiency of E-government adoption.
29
Ngereja, Z. R., E. J. Liwa, and F. Buberwa. "ADOPTION OF GEOSPATIAL GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF E-GOVERMENT IN TANZANIA: ADDRESSING BOTTLENECKS IN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT." ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-4/W8 (July 11, 2018): 163–70. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-4-w8-163-2018.
Full textAbstract:
<p><strong>Abstract.</strong> This study has developed a framework for adoption of geospatial governance in the context of e-government in Tanzania. After examining the governance of geospatial data, identify factors affecting governance of geospatial data, and proposed a framework that integrates e-governance and e-government. The research was undertaken to examine the understandings of geospatial governance, its challenges and to develop an institutional framework to guide the management of geospatial resources. Using documentary analysis, strategically designed interviews and questionnaire, and Focus Group Discussions, data was collected from a range of spatial data user community. Upon simple analysis of the data the following were the findings: First, the findings revealed that spatial data is not well managed, reused and shared. Second, geospatial data it is not easily and readily available and accessible. Third, there is lack of coordination and collaboration among spatial data users and custodian. The study revealed that coordination and collaboration is very important if a nation wants to utilize effectively the massive amount of data scattered in various organizations. There is an urgent need of having common gateway for spatial data discovery and sharing, and to have a mechanism that ensures spatial data is collected, processed and analyzed with acceptable standards and having metadata. In view of the findings, the study recommends that geospatial governance integration with e-Government is indispensable. The study has come out with the SPOTES framework for geospatial governance in the context of e-government; the Government should adopt the framework and establish the National Spatial Data Infrastructure. This will ensure the institutional set-up for the governance of geospatial data in the country and key players, i.e. the private sector, government institutions, and NGOs should collaborate in data sharing to benefit the country’s sustainable development.</p>
30
Wolniak, Radosław. "THE PROBLEMS OF E-GOVERMENT FUNCTIONING IN MUNICIPIAL OFFICE IN DĄBROWA GÓRNICZA FROM PERSONS WITH DISABILITY POINT OF VIEW." Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 16, no. 3 (September 2, 2015): 175–86. http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1173107.
Full text
31
Zaliluddin, Dadan, Budiman Budiman, and Ade Rully. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS ANDROID." JSiI (Jurnal Sistem Informasi) 7, no. 2 (September 12, 2020): 83–88. http://dx.doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2052.
Full textAbstract:
Abstrak : Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. peringkat e-government Indonesia berdasarkan survei PBB tahun 2016 Indonesia mendapat peringkat ke 116, sedangkan Provinsi Lampung masuk dalam kategori “Kurang” dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatra. Tingginya penetrasi pengguna internet Indonesia dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan telepon pintar Android menjadi faktor pendukung dalam penerapan aplikasi E-government di Desa Tanjungsari. Penelitian ini bertujuan menciptakan sistem E-government berbasis Android untuk dapat mendukung dalam pengolahan informasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi yang tepat guna dalam pengembangan administrasi serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem E-government berbasis Android ini adalah menggunakan RUP (Rational Unified Process) dengan pengembangan model UML. Implementasi E-government berbasis Android dapat dibangun dan berjalan dengan baik pada perangkat bersistem operasi Android dan menjadi kemudahan akses masyarakat dalam pengembangan administrasi desa tanjungsari tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat luas dan menjadi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan pelayanan publik berbasis Android. Hampir semua migrasi berkaitan dengan ruang dan waktu, mengenai keterkaitan antara ruang dan waktu ini, para ahli dihadapkan kepada suatu kesulitan untuk menetapkannya. Sehingga definisi terhadap migrasi oleh beberapa ahli sering dirasa adanya kekurang-tepatan
Kata Kunci : E-goverment, Android, RUP, PHP, MySQL, Migrasi
32
Bambang, Herlina Pusparini, and Nurabiah Nurabiah. "PENGARUH KINERJA PEMDA, KARAKTERISTIK PEMDA, DAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia)." Jurnal Aplikasi Akuntansi 4, no. 2 (April 30, 2020): 127–46. http://dx.doi.org/10.29303/jaa.v4i2.83.
Full textAbstract:
Wujud nyata dari aplikasi e-government yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja pemda terhadap implementasi e-government, pengaruh karakteristik pemda terhadap implementasi e-government, dan pengaruh karakteristik demografi pemda terhadap implementasi e-government.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria. Kriterianya adalah pemerintah daerah tingkat provinsi yang masuk dalam indeks PeGi selama tahun 2014 – 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan SmartPLS versi 3.2.6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemda berpengaruh terhadap implementasi e-goverment sedangkan karakteristik pemda dan karakteristik demografi tidak berpengaruh terhadap implementasi e-government.
33
Ana Fitrianti, Anisa, Switsa Cellindita, and Kayla Pramnesti. "Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi." Journal of Governance Innovation 3, no. 1 (March 29, 2021): 1–17. http://dx.doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.438.
Full textAbstract:
This research aims to describe the effectiveness of e-goverment in the village of Ketapang District Kalipuro, Banyuwangi regency that implements the concept of Smart Kampung initiated by Banyuwangi Regency Government. The research used methods of literature study by analyzing the results of previous research with a variety of written sources of archives, books, articles, and journals with several documents relevant to the problems studied. The results of this research show the effectiveness of Smart Kampung program goes well. It can be seen from the input and output factors proposed in the compatibility theory proposed by Ali Muhiddin (2009). With holding of training and mentoring regularly and providing scholarships to the village apparatus to continue the education in order to be a superior human resources. The Ketapang village government is also very utilizing the utmost technology by using hardware and software to support the implementation of Smart Kampung innovations. The obstacles that stand out in this case are the problem of Internet networking is crucial to organize the Smart Village Innovation program based on information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas e-goverment di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan konsep Smart Kampung yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dengan menganalisis hasil dari penelitian terdahulu dengan berbagai sumber tertulis berupa arsip, buku, artikel, dan jurnal dengan beberapa dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas program Smart Kampung berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor input dan output mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Ali Muhiddin (2009) . Diadakannya pelatihan dan pendampingan secara rutin serta memberikan beasiswa kepada aparatur desa untuk meneruskan pendidikan agar nanti dapat menjadi SDM yang unggul. Pemerintah Desa Ketapang juga sangat memanfaatkan tekhnologi secara maksimal dengan menggunakan hardware dan software untuk mendukung pelaksanaan inovasi Smart Kampung. Adapun hambatan yang menonjol dalam hal ini yakni, masalah jaringan internet merupakan hal yang krusial untuk menyelenggarakan program inovasi Smart Kampung yang berbasis tekhnologi informasi.
34
Mindarti, Lely Indah, and Aryn Pratista Azaria Juniar. "INOVASI LAYANAN KESEHATAN BERBASIS E-GOVERNMENT (Studi pada Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)." JPSI (Journal of Public Sector Innovations) 3, no. 1 (January 22, 2019): 19. http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p19-27.
Full textAbstract:
Health is considered an investment for the development of Indonesian people resources. Health is one of the important aspects of a country. Health becomes one of the welfare benchmarks in a country. Health is an obligation of every person to participate in realizing, maintaining and improving public health status as high as possible. The public is entitled to obtain optimal health services in accordance with the needs of the Government and health facilities is an obligation to be able to control and improve the health services available to the community. But now the public service in the field of health has not been said to be good. Until now the government is still improving to provide public services in the field of optimal health. There needs to be a link between government, business sector and society in creating an optimal service based on e-goverment. Because of these demands Puskesmas Kecamatan Kepanjen, Malang Regency to create and implement innovation programs related to health services applied ICT namely Sutera Emas Program
35
Iswahyudi, M., Rosidi Rosidi, and Zaki Baridwan. "Attitude of Village Goverment To Use E-Village Budgeting (Evb) in Compilation of Add : An Integration of Decomposeed Theory Planned Behavior and Risk." International Journal of Social and Local Economic Governance 5, no. 1 (April 1, 2019): 49–56. http://dx.doi.org/10.21776/ub.ijleg.2019.005.01.6.
Full textAbstract:
This study aims to examine the effect of perceived of ease of use, perceived usefulness, compatibility and perceived risk toward the attitude of e-Village Budgeting (EVB) system user. The use of the mandatory EVB system, as well as the obligation to use information systems in village budgeting, make research on user attitudes appealing to be researched. Data analysis using Partial Least Square (PLS) with warpPLS software version 3.0. The results showed that 1) Perceived Usefulness becomes the determinant factor of user attitude in using EVB system. 2) Perceived ease of use does not affect the attitude of users of EVB system. 3) Compatibility does not affect the attitude of users of EVB system and 4) Perceived risk does not affect the attitude of users of EVB system. This is because the perceived ease of use as a threshold variable and past users who previously used the manual budgeting system also affect the fit or not the EVB.
36
Farris, Yusril Faisal, Dafyar Eliadi Hardian, and Agus Suherman. "Impelentasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Neglasari Kota Tangerang." JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 3, no. 5 (November 28, 2022): 293. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.179.
Full textAbstract:
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) adalah penyelenggaraan pelayanan publik dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen dilakukan di satu tempat (Loket). Untuk meningkatkan Good Governance merupakan salah satu pelayanan publik kepada masyarakat melalui sistem transparan, praktis dan tepat waktu melalui sistem satu loket. Kecamatan berusaha mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian menggunakan peneletian deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informasi Kasi Kecamatan, jajaran dan masyarakat kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukan Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada kantor Camat Neglasari Kota Tangerang asisten services terbuka menuju warga langkah awal dilakukan biro yang terkait, dengan adanya penerapan e-goverment solusi wajib memberikan sasaran yang sesuai melalui services pada warga tujuan up quality services tepat sasaran dan menghemat dalam mewujudkan penerapan kebijakan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
37
Fadilah, Wafah. "PROTOTYPE OF E-OFFICE ADMINISTRATION LETTER SYSTEM IN GENERAL PART OF GOVERNMENT OF TANGERANG REGENCY." ADI Journal on Recent Innovation (AJRI) 2, no. 1 (January 24, 2020): 212–21. http://dx.doi.org/10.34306/ajri.v2i1.35.
Full textAbstract:
Along with the development of information and communication technology today, the internet has become a powerful tool to rethink the government system with a new model. However, the application of information technology has not been fully implemented in all fields in the government. One of them is in the General Section of the Regional Secretary of the Tangerang Regency Goverment which still manage the administration of the mail manually and archives the letter data that is still stored in Microsoft Excel. So for that it is necessary to make an information system that can help the work of the General Section Regional Secretary of the Tangerang Regency in managing and filing data letters. The infromation ssytem that will be built later will store data letters that have been inputted into the database so that the stored data will be safer and easier when searching for data. E-Office is a system related to office administration that is done electronically and uses the help of communication device and information system. With the creation of this system, it will be able to assist in the administration of correspondence to make it easier, faster and more accurate
38
Supriyanto, Supriyanto, Nurul Jannah Lailatul Fitria, and Sahrul Hidayat. "TIGA WUJUD PELAYANAN DALAM “PORTAL EMAS” SEBAGAI WUJUD E-GOVERMENT DENGAN PRINSIP ETIKA ADMINISTRASI NEGARA (ANALISIS PELAYANAN LISAN, TULISAN, DAN TINDAKAN DI KOTA PROBOLINGGO)." Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) 4, no. 1 (April 26, 2022): 24. http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v4i1.15649.
Full textAbstract:
The government has responsibility for public sector services. The public services are intended to provide convenience and assistance to the public regarding what they need and to achieve an objective. Public services must understand and meet the community's needs regarding services, goods, and administration that need to be carried out properly. The forms of service can be verbal or written, or direct action. The governments, both local and central governments, need to improve the quality of service delivery. Therefore, the Probolinggo City Government had a strategy of providing quality public services. This public service innovation was called the "Portal Emas". The Portal Emas concept is a public service by implements three service forms in a digital application. The author researched the implementation of the Portal Emas as an application for public sector services. The objective was to find out whether the Portal Emas applied values to state administration ethical principles or not. The research was conducted using descriptive qualitative methods. The data was obtained through literature research as the primary source. This research collected scientific research related to public sector services and forms of service, then connected it with the state administration's ethical principles to determine that public service programs have well met the public services indicators. Therefore, public services could be known through the Portal Emas in Probolinggo City under the state administration's ethical principles by implementing three service forms in the Portal Emas application.
39
Hilabi, Shofa Shofia, and Baenil Huda. "LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN FRAMEWORK INFORMATIONTECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY V.3 (ITIL V.3) DOMAINSERVICE TRANSITION (STUDI KASUS PEMDA KABUPATEN KARAWANG)." Techno Xplore : Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi 4, no. 1 (April 30, 2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.36805/technoxplore.v4i1.540.
Full textAbstract:
Teknologi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan inti suatu organisasi dan bukan hanyas sebagai alat pendukung. Pemerintah daerah tetapi juga sebagai instansi pemerintahan, menjadikan Teknologi Informasi sebagai salah satu visi dan misi yang perlu dicapai. Dalam rangka mencapai good government berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 41 Tahun 2007, dibutuhkan suatu pengelolaan TI agar dapat memastikan investasi TI menambah value dan selaras dengan tujuan instansi. Pemerintah saat ini belum memiliki prosedur dan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan layanan TI. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang service E-Transition layanan Tekologi Informasi E-Goverrment., menggunakan framework Information Technology Infrastructure Library V.3 (ITIL V.3) dengan domain Service Transition. Penelitian ini akan memberikan informasi tentang layanan (Service) dari sistem E-Government yang dapat dikterapkan di E-Government Kabupaten Karawang. Domain Service Transition ITIL V.3 ini memiliki 7 proses, yaitu transition planning and support, change management, release and deployment management, service asset and n configuration management, service valudation and testing,evaluation, dan knowledge management. E-Goverment. Tujuan dari Service Transition ini adalah memberikan layanan (Service) dari service SIMDA (Sistim Informasi Daerah) menjadi Teknologi E-Government. E-Government merupakan suatu service/layanan yang sangat penting bagi lembaga, pemerintahan sebagai suatu nilai dan tolak ukur keberhasilan penegelolaan administratif pemerintahan agar menjadi lebih baik, dan dapat mendukung pencapaian rencana strategis pemerintah untuk mencapai saran visi, misi dan tujuan lembaga tersebut, begitu halnya dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. Hasil dari penelitian E-Service inii adalah sebuah kebijakan TI dan 5 prosedur terkait proses-proses di ITIL yang menjadi prioritas.
40
Suci Pratiwi, Cholillah. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS OPEN GOVERNMENT DI PROVINSI JAMBI." Jurnal Khazanah Intelektual 2, no. 1 (January 13, 2020): 109–26. http://dx.doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.18.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan egovernment dalam pemerintahannya dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi pada seluruh situs/website resmi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi untuk mendapatkan data-data yang bersifat primer. Saat ini instansi pemerintah di Provinsi Jambi sudah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jambi masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-government di Provinsi Jambi baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna. Maka untuk meningkatkan pengelolaan e-government pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan sumber daya manusia, merubah kultur atau budaya kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengembangan e-government. Hakekat tujuan diterapkannya e-goverment adalah agar pemerintah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan. Jika pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melakukan hal ini secara serius, maka akan menunjang optimalisasi e-government sebagai bentuk tercapainya open government di Provinsi Jambi.
41
Abrar Januar Rifaldi, Wahyuningsih Usadiati, and Maria Arina Luardini. "Students’ Perception Toward English e-Learning During Covid-19 Pandemic: A Study of the Tenth Graders of SMA Negeri 3 Palangka Raya." EBONY: Journal of English Language Teaching, Linguistics, and Literature 1, no. 1 (July 12, 2021): 34–53. http://dx.doi.org/10.37304/ebony.v1i1.3100.
Full textAbstract:
E-learning has become a mandatory component of all educational institutions as has been decided by the Indonesian goverment during the COVID-19 pandemic emergency period. Policy has demanded that educational institutions should be able to ensure the teaching and learning process that is usually carry out through face to face is transformed into E-learning in order to avoid spreading the virus COVID-19 to students, teachers and other related parties. Even with all the lexisting imitations and constraints, E-Learning must be applie by all levels of education, including the process of English E-Learning. The purpose of this study was to know the students’ perception toward English E-Learning during COVID-19 pandemic and how it impacts students’ motivation to join the online learning during pandemic. The method of this research was desciptive qualitative research. The data were collected through questionaires, interviews, and documentations from 223 respondents of grade X SMA Negeri 3 Palangka Raya. Questionnaire was compiled in Google Form and distributed to students via Whatsapp. Interview was conducted through conversation via WhatsApp and documentation was also done by collecting related government policies with E-Learning during pandemic and document related to the research subject. The findings of this study indicated that students’ perception toward English E-Learning during pandemic was positive, and this has an impact on students’ motivation to join the teaching and learning process well during pandemic. In conclusion, English E- Learning during pandemic has provided very valuable experience for teachers, students and other related parties wich can be used as reference to develop hybrid models of teaching in Senior High Schools.
42
Lestari, Any, Nandang Hidayat, and Karantiano Sadasa Putra. "HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN IKLIM ORGANISASI DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA GURU." JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN 6, no. 2 (July 23, 2018): 672–82. http://dx.doi.org/10.33751/jmp.v6i2.794.
Full textAbstract:
This study outlines the relationship between transformational leadership and organizational climate with the productivity on Officcial Goverment Elementary School Teachers in Tanah Sareal Bogor in 2017. The research a p p l i e s survey method with the Correlation approach. The population in this study was 256 teachers with the total sample of 157 teachers determined by proportionale random sampling. Data analysis techniques used descriptive statistical analysis techniques and inferential statistics. Inferential statistics are used to test hypotheses using simple regression and correlation analysis techniques and multiple regression and correlation analysis. Based on the research result, it is concluded that 1) there is a very significant positive relationship between transformational leadership with teacher work productivity, 2) there is a very significant positive relationship between organizational climate 3) there is a positive relationship Significant between transformational leadership and organizational climate with teacher work productivity Therefore, it can be concluded that teacher work productivity can be improved through transformational leadership and organizational climate either individually or collectively.Keywords: Transformational Leadership, Organizational Climate, Productivity
43
Andi Tenri Sapada and Muhammad Ikbal. "OPTIMASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MAKASSAR." Jurnal Administrasi Publik 16, no. 1 (September 28, 2020): 14. http://dx.doi.org/10.52316/jap.v16i1.44.
Full textAbstract:
Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Konsep perpaduan website, media sosial dan sistem yang responsif menjadi inti dari pelaksanaan e-goverment untuk menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik. Instagram sebagai halaman visual memiliki kekuatan sebagai medium untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia terus bertambah setiap tahun menjadikannya medium yang pas ketika diolah dengan konten dan optimasi yang sesusai. Sesuai dengan sifat semua media sosial, Instagram juga bisa digunakan untuk menciptakan, berbagai, ataupun bertukar informasi dalam sebuah jaringan komunitas virtual. BBPK3 Makassar menggunakan Instagram sebagai kanal informasi untuk meningkatkan kesadaran dunia usaha dalam menerapkan K3. Melaui Root Cause Analysis, BPPK3 Makassar mengidentifikasi akar masalah dan mengevaluasi urutan peristiwa untuk membuat langkah optimasi halaman Instagram BPPK3 Makassar. Permasalahan ini kemudian dijawab melalui alternatif pemecahan masalah dan perencanaan produksi konten yang relevan untuk stakeholder BPPK3 Makassar. Dengan langkah tindak lanjut yang diharapkan bisa meningkatkan jumlah partisipasi dan engagement followers laman BPPK3 Makassar untuk memastikan informasi terkait K3 bisa tersebar secara maksimal.
44
Sari, Pristin Prima. "DO FOREIGN OWNERSHIP, FINANCIAL LEVERAGE, INFLATION AND FIRM SIZE INFLUENCE TO FIRM VALUE ? EVIDENCE IN INDONESIA STOCK EXCHANGE." MANAJEMEN DEWANTARA 2, no. 1 (April 22, 2018): 16. http://dx.doi.org/10.26460/md.v2i1.1987.
Full textAbstract:
The aim of this study is to get empirical proof the influence of foreign ownership, financial leverage, Inflation, firm size and firm value of firms listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). This study provides results on consumer, trade, service and investment, and miscellaous industry in IDX. This study uses fixed effect methode.This study uses E-Views to analysis the data. F test shows that high financial leverage, foreign ownership, inflation, firm size and sales growth is positively related to firm value. T test shows that high financial leverage is positively related to firm value. Moreover, High Foreign ownership is positively related to firm value. High inflation is positively related to firm value. High firm size is positively related to firm value. This study uses sales growth as control variable. The result shows that high sales growth is negatively related to firm value. This study expected that it can deliver information as references for stockholder, firm management, and goverment in making decision in foreign investment, Inflation and financial leverage.Keywords : Financial Leverage, Foreign Ownership, Inflation, Firm Value
45
Ramírez Alujas, Álvaro. "Gobierno abierto, servicios públicos 2.0 y ciudadanía digital. Notas para una nueva agenda de modernización de la gestión púlica en Iberoamérica." Administración y Desarrollo 40, no. 56 (December 1, 2012): 51. http://dx.doi.org/10.22431/25005227.342.
Full textAbstract:
Recientemente, distintos gobiernos en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para impulsar y llevar a cabo estrategias ligadas al concepto de "gobierno abierto" (open goverment), cuyos principios so a) la transparencia y apertura; b) la participación; y c) la colaboración (Obama, 2009). En este contexto, se ha acuñado el concepto de servicios públicos 2.0 como una nueva forma interactiva de creación de valor público y traslado hacia un nuevo tipo de colaboración ciudadana e innovación abierta mediante la integración sistemática de los actores en el proceso de gobernar y administrar los asuntos públicos.El trabajo analiza los conceptos calve que subyacen a la aplicación de las herramientas Web 2.0 y redes sociales en una visión trasformadora del Estado y los servicios público, y la posibilidad de configurar una agenda específica orientada a la modernización de la gestión pública en Iberoamerica en respuesta de los diversos diagnósticos que han aflorado en el último tiempo sobre estas cuestiones (CLAD 2010. WEF 2011, OCD 2011 y the economist 2011, entre otros) y con baseen la producción entre igualesy la riqueza de las redes (Blenkler 2006), la sabiduría de las multitudes (Surowiecki 2004)., el crowdsourcing (Howe 2006) y citizensourcing/wikigoverment (Noveck 2009), la innovación de servicios centrado en el usuario y de caractr abierto (E. Von Hippel 2005, Chesbrough 2009), y el enfoque de un gobierno abierto (Lathrop y Ruma 2010, Ramírez-Alujas 2011).
46
BENGOETXEA CABALLERO, Joxerramon. "Territorios, Soberanía Compartida y Sostenibilidad: Escocia y Euskadi en Europa." RVAP 99-100, no. 99-100 (December 30, 2014): 587–602. http://dx.doi.org/10.47623/ivap-rvap.99.100.2014.023.
Full textAbstract:
LABURPENA: Garapen jasangarrirako eskualde-gobernuen sareari (nrg4SD) Loperena irakasleak egindako ekarpena gogorarazten da, hasteko. Oraindik ere planteatzen da estatu konplexuetako eskualde autonomo askoren autogobernu osoa ala status quo arteko dilema, non eraginkortasun osoz gauzatu nahi diren bai jasangarritasun-agendak bai EBko estatu kide baten baitako eskumen-politika partekatuak. EBko estatu kide bateko nazio baten sezesioak izango lituzkeen ondorioak aztertzen dira, eta konstituzionalismoaren eskema zurrun batzuk gainditzea proposatzen da —subiranotasun formal absolutuan oinarrituak—, nekez uztartzen baitira Europako integrazio-prozesuak berezkoa duen berrikuntza eta esperimentazio konstituzional eta instituzionalarekin. RESUMEN: El texto comienza recordando la contribucion del Profesor Loperena a la nrg4SD, red de gobiernos regionales para el desarrollo sostenible. Continua planteandose el dilema entre autogobierno pleno o status quo que caracteriza a numerosas regiones constitucionales autonomas insertas en Estados complejos y que se plantean llevar adelante eficazmente sus agendas de sostenibilidad asi como otras politicas en las que comparten competencias en el seno de un Estado Miembro y de la UE. La parte principal del texto aborda la cuestion de las consecuencias de una secesion de una nacion respecto de un Estado Miembro de la UE y propone superar algunos de los esquemas rigidos del constitucionalismo fundado en conceptos de soberania formal absoluta, considerandolos dificilmente compatibles con el espiritu y la cultura de innovacion y experimentacion constitucional e institucional que caracteriza al proceso de integracion europea. ABSTRACT: The text begins remembering the contribution of Professor Loperena to the nrg4SD, network of regional goverments for sustainable development. It follows with the dilemma between full self goverment or status quo that characterizes many constitutional regions that are part of complex States and that think of prosecuting effectively their sustainable agendas together with other policies where competences are shared within member state and EU. The main part of the text deals with the issue of the consequences of a secession by a nation from a member state of the European Union and it proposes to overcome some of the rigid schemes of the constitutionalism founded on concepts of absolute formal sovereignty, by considering them with difficulty compatible with the spirit and culture of constitutional and institutional innovation and experimentation that characterize the process of european integration.
47
Darlina, Meri, Yannizar Yannizar, and Siti Hodijah. "Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi." Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 3, no. 4 (June 5, 2016): 257–68. http://dx.doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3527.
Full textAbstract:
Abstract This research tried to investigate the analysis of consistency between planning and budgeting in education departement of Jambi Province year 2011 to 2015 which viewed by the planning and budgeting document of education in Jambi Province such as; RPJMD year 2010-2015, Renstra year 2010-2015, RKPD yaer 2011-2015, Renja year 2011-2015, PPAS year 2011-2015, RKA year 2011-2015, and DPA of APBD Education department year 2011-2015. The result of the analysis continuosly was analyzed by using Matrik of Planning and Budgeting Consolidation (MKPP) for investigate level of consistency that occur and analyzed what kind of factors which caused inconsistency and what kind of effort has been done to create consistency between planning and budgeting. The result showed level of planning and budgeting consistency between document of planning and budgeting still low. The highest consistency available in PPAS document and APBD document. The cause of inconsistency is leader policy, human resources limitedness, less coordination between sub-department and SKPD, high frequency of leader commutation and goverment’s role changing. Efforts are being made to achieve consistency between planning and budgeting is the functional improvement of human resource planning, improved coordination between field and education and the establishment of an electronic planning system (E-Planning). Keyword : Consistency, Planning, Budgeting, Education, Region Goverment Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 yang dilihat dari dokumen perencanaan dan pengaggaran pendidikan di Provinsi Jambi seperti RPJMD Tahun 2010-2015, Renstra Tahun 2010-2015, RKPD Tahun 2011-2015, Renja 2011-2015, PPAS Tahun 2011-2015, RKA Tahun 2011-2015, dan DPA Dinas Pendidikan APBD Tahun 2011-2015.Hasil analisa tersebut selanjutnya di analisis dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) untuk mengetahui tingkat konsistensi yang terjadi dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan inkonsistensi serta upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran antara dokumen perencanaan dan penganggaran masih rendah. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS dan APBD. Penyebab ketidakkonsistenan adalah kebijakan pimpinan, keterbatasan sumberdaya manusia, kurangnya koordinasi antar bidang dan SKPD, sering terjadinya pergantian pejabat, dan perubahan peraturan pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia fungsional perencana, peningkatan koordinasi antar bidang dan SKPD dan pembentukan sistem perencanaan elektronik (E-Planning). Kata Kunci : Konsistensi, Perencanaan, Penganggaran, Pendidikan, Pemerintah Daerah
48
Az Zahro, Salsabila Rahma, Neni Nurjanah, and Nurul Mutmainah. "Penerapan E-Government melalui Sectoral Protocol System guna Mewujudkan Good Governance di Indonesia." Jurist-Diction 5, no. 1 (January 31, 2022): 341. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v5i1.32871.
Full textAbstract:
AbstractThe implementation of e-government is an attempt from government to create a public service enforcement that use technology to giving information to people. Still, in it’s implementation, e-government havent’t been done evenly which results in many kind of trouble such as the lack of quality in human resource, insufficient fund, the lack of system standardization, and the lack of socialization from government. This is contrary to Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which explain that everyone should get the convenience and special treatment to get same benefits. This research used the method of juridisch normative. The approach used legislation, conceptual, and case study. The data was qualitative data that also use secondary data source. The data collection method was based on library research. In this research, the writer found that e¬-government implementation is still far from maximal. These problem can be resolved with the concept of sectoral protocol system, where the protocol system is used in the implementation of e-government in order to realize good governance.Keywords: Public Service; E-Government; Good Governance.AbstrakPenerapan e-government merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun dalam implementasinya, e-government belum terlaksana secara merata diakibatkan berbagai permasalahan, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni, anggaran yang kurang memadai, tidak adanya standarisasi sistem yang digunakan, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa implementasi e-goverment belum maksimal. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan konsep sectoral protocol system, dimana digunakan protocol system dalam penerapan e-government guna mewujudkan good governance.Kata Kunci: Pelayanan Publik; E-Government; Good Governance.
49
Purnawingwulan, dkk, Melly Maulin. "DEVELOPMENT OF E-DESA POLICY MODEL IN BANDUNG REGENCY (EDUCATION QUALIFICATION TECHNOLOGY OF PERANGKAT DESA)." EDUTECH 14, no. 2 (June 10, 2015): 167. http://dx.doi.org/10.17509/edutech.v14i2.1376.
Full textAbstract:
Abstract. Electronic Desa (e-Desa) is a system that based on cloud computing technology, then the government shouldn't bothered by infrastructure suplly such as server, aplication, and system tendance. The hope with the introduction of this e- Desa system are village government is able to self-financed in the information management and administrative conducted. The aims of developing e-Desa are specificly for getting a management information model and administrative conducted by village government to increase service in apropriate with vission and mission Bandung Regency in regional autonomy spirit. This research has for giving basic contribution in government science esspecially to new concept about e-Government. This research used description method with qualitative approach then the determination technique of informants using purposive (taking informants based on the aims). Collecting data technique that used in this research is library studies and range studies long data validity in this research using triangulation. Result of the research showed that development of e-Desa policy model can be successful if it's supported by adequate technology educational qualifications of the village government. In fact, there was still lacking in the village government of bandung district government environment.Keywords: Policy, e-Desa, e-Government.Abstrak. Electronic Desa (e-Desa) merupakan sistem yang dapat didasarkan pada teknologi cloud computing. Dengan e-Desa maka pemerintah desa tidak perlu direpotkan dengan penyediaan infrastruktur sistem seperti server, aplikasi dan perawatan sistem. Harapan dengan adanya sistem e-Desa ini adalah pemerintah desa dapat mandiri dalam pengelolaan informasi dan administrasi yang dilakukan. Pembangunan e-Desa ini ditujukan khusus untuk mendapatkan model pengelolaan informasi dan administrasi yang dilakukan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung dalam semangat otonomi daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi mendasar pada Ilmu Pemerintahan khususnya tentang konsep baru tentang e-Government. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan yang digunakan purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan serta validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model kebijakan pembangunan e-Desa dapat berhasil bilamana ditunjang oleh kualifikasi pendidikan teknologi perangkat desa yang memadai. Kenyatannya, hal ini masih kurang di kalangan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.Kata Kunci : Kebijakan, E-desa, E goverment
50
Simatupang, Erwinton. "Getting Out of the Trap of War on Drugs." JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 20, no. 2 (June 17, 2017): 9. http://dx.doi.org/10.22146/jkap.15548.
Full textAbstract:
The aim of this paper is to reveal several factors why war on drugs is still adopted by The Indonesian goverment and to offer an alternative approach as a problem solver. Therefore, the paper utilizes a literature review by collecting data from books, journals, news articles, and research reports. The results indicate that some factors consist of: (a) The New Order as previous generation failed to notice the dangers of drugs; (b) Since the New Order, the government is not committed to reveal the involvement of political actors in the drug problem; (c), SBY did not show a firm attitude to the drug problem; (d), Jokowi is the product of the previous generation, the New Order, who may believe that drug issues can be solved by legal approach; (e) Political affiliation between Jokowi and Megawati at PDI-P; (f) The war on drugs is a populist policy and can not be saparated from political interests. As a result, war on drugs in Indonesia is war on young generation because the greatest victim of the policy is the lives of the young generation. To get out of this trap, the government should prevent individuals and groups from social exclusion because social dimensions frequently precede the drug issues and become a stumbling block for those who are addicted to get out of the drug problem.