To see the other types of publications on this topic, follow the link: Disabilities.
Journal articles on the topic 'Disabilities'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Disabilities.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Yulyana, Eka, Nelly Martini, and Arip Solehudin. "Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Bagi Penyandang Disabilitas." Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) 2, no. 1 (March 31, 2021): 108–15. http://dx.doi.org/10.34010/icomse.v2i1.4736.
Full textAbstract:
Abstract
This community service activity focuses on the 2020 Pilkada for People with Disabilities in East Karawang District. The purpose of this service is for persons with disabilities to know and get information related to the implementation of the 2020 Karawang Regency Pilkada.
Conducted with the lecture method, question and answer discussions by visiting some people with disabilities in the East Karawang area, as well as webinars for people with disabilities and village and sub-district government officials in East Karawang, a video was made that was shown to candidates with disabilities who were contesting the Pilkada .
The results of the implementation of this service activity are knowing that people with disabilities who are still marginalized, with the socialization carried out providing education for persons with disabilities to be willing and not to be ashamed to participate in giving their voting rights in the 2020 Karawang elections, increasing the motivation of some people with disabilities who have never been want to come to enlightened polling stations to intend to come to give their political rights on election day.
Conclusion on the implementation of this service activity is still low attention given by the government and election organizers who embrace all levels of society in terms of political participation, never directly socialization activities to the grassroots level, so this activity is felt to be very helpful for the role of the government and election administrators who only conducted one-time election dissemination for persons with disabilities only through the community of persons with disabilities.
It is hoped that the impact of this activity is given motivation to persons with disabilities who have not participated so far, they are eager to come to the polling station to give their voting rights. With direct visits, persons with disabilities feel that their existence is significant in community life.
ABSTRAK
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini fokus pada Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas 2020 di Kecamatan Karawang Timur. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah agar para penyandang disabilitas mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab dengan mendatangi sebagian penyandang disabilitas yang berada di wilayah Karawang Timur, serta webinar untuk penyandang disabilitas dan aparat pemerintah desa dan kecamatan di Karawang Timur, dilakukan pembuatan video yang diperlihatkan kepada kaum disabilitas para calon yang berkontestasi dalam Pilkada.
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah mengetahui bahwa para penyandang disabilitis yang masih termarginalkan, dengan sosialisasi yang dilaksanakan memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk mau dan jangan malu berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam Pilkada Karawang tahun 2020, meningkatkan motivasi sebagian para penyandang disabilitis yang selama ini tidak pernah mau datang ke TPS tercerahkan untuk berniat datang memberikan hak politiknya pada hari pemilihan.
Simpulan atas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini masih rendahnya perhatian yang diberikan pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang merangkul semua lapisan masyarakat dalam hal partisipasi politik, tidak pernah secara langsung kegiatan sosialisasi sampai pada level akar rumput, sehingga kegiatan ini dirasakan sangat membantu peran pemerintah dan penyelenggara pemilu yang hanya melakukan satu kali sosialisasi pilkada untuk penyandang disabilitas yang hanya melalui komunitas penyandang disabilitas.
Dampak dari kegiatan ini diharapkan setelah diberikan motivasi kepada para penyandang disabilitas yang selama ini tidak ikut berpartisipasi, mereka bersemangat untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya. Dengan adanya kunjungan secara langsung para penyandang disabilitas merasa keberadaannya pun berarti dalam kehidupan masyarakat.
2
Latuconsina, Zulfah. "Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas." Pandecta: Research Law Journal 9, no. 2 (December 1, 2014): 207. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3445.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, persepsi penyandang disabilitas terhadap afirmatif kebijakan pemerintah, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan afirmatif kebijakan pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Namun pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sejauh ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Persatuan Penyandang Cacat Indonesia menilai bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Hal serupa turut disuarakan oleh Gerkatin. Sedangkan tentang kehadiran Raperda, baik Persatuan Penyandang Cacat Indonesia maupun Gerkatin memberikan respon positif. Adapun faktor penyebab afirmatif kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan ketidakpatuhan pihak – pihak serta ketidaktahuan pihak perusahaan mengenai adanya aturan tentang kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas.<br /><br /><em>The purposes of this study are to knows the form of affirmative policies of local goverment to facilitating of work to disabilities, to knows how the respons of disabilities, and to knows what the obstacles to implementation those policies. This study is using sosio - juridical with descriptive approach. The result of this study is showing that the minimum quota of disabilities’s work right is insatiable. But the local goverment’s keeping try to actualizing it with their affirmative policies. These affirmative policies exist to faciliting disabilities to get their’s work right. The local goverment give it by training skill of disabilities, giving social capital, and by formating the draft of local regulation about acquirement of disabilities rights. The unity of Indonesia’s Disabilities and The Unity of Deaf People of Indonesia give positive respons to the policies. But the policies which applicating by the local goverments is getting obtacles. The obtacles of application is causing by disobediently by the people and knowless of the people obout the regulation which regulating the minimum qouta of disabilities’s work right.</em>
3
Muchtar, Masrudi, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, and Maliani. "Evaluasi Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan." Jurnal Kebijakan Pembangunan 15, no. 2 (December 15, 2020): 203–17. http://dx.doi.org/10.47441/jkp.v15i2.136.
Full textAbstract:
The recruitment of civil servant for persons with disabilities by the Provincial Government of South Kalimantan is one of the manifestations of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The law changes the paradigm that makes persons with disabilities as dignified humans who have the same rights as other citizens, including the right to decent work. Affirmation policies have been given to persons with disabilities, but in practice, there are still people with disabilities who feel discriminated against. This condition needs to be evaluated. The purpose of this study is to describe the implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities and its compliance with existing policies and also to formulate a policy strategy for the next recruitment. The implementation of civil servant recruitment in 2018 is generally carried out well, except that there are problems with the recruitment of CPNS for persons with disabilities that are not fully in accordance with the policy of respecting, protecting, and fulfilling the rights of persons with disabilities. There are several strategies for implementing civil servant recruitment for persons with disabilities, there are: 1) Conducting equal perceptions between central government, regional government, and other related parties, 2) Building positive concepts for persons with disabilities, 3) Providing greater opportunities for persons with disabilities to become civil servant, 4) Arrange the formation of persons with disabilities based on regional needs and persons with disabilities, 5) Conduct planning of implementation of civil servant recruitment for persons with disabilities by involving the community of persons with disabilities and related parties, 6) Optimizing services for persons with disabilities.
Keywords: Evaluation, Civil Servant Recruitment, People with Disabilities
ABSTRAK
Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut merubah paradigma yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, salah satunya hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kebijakan afirmasi telah diberikan kepada penyandang disabilitas, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penyandang disabilitas yang merasakan diskriminasi. Kondisi tersebut melatarbelakangi perlunya evaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang telah ada, serta merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas pada kesempatan berikutnya. Pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 pada umumnya terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya penyandang disabilitas tidak dapat melamar pada formasi umum dan formasi khusus yang disediakan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang disediakan untuk penyandang disabilitas. Terdapat beberapa strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, diantaranya: 1) Melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) Menyusun formasi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitas, 3) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Kata Kunci : Evaluasi, Penerimaan CPNS, Penyandang Disabilitas
4
Yasin, Noer. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 13, no. 2 (December 31, 2021): 170–83. http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462.
Full textAbstract:
Abstract: The fulfillment of the rights of persons with disabilities is a public concern. Various regulations have been issued to guarantee the rights of persons with disabilities. One of them is the right to have a body in the public space. However, the implementation of these regulations has not run optimally. This article aims to analyze the implementation of the policy on the religious rights of persons with disabilities and the factors that hinder its fulfillment. In addition, this article also describes what solution steps need to be taken in order to provide legal protection for the fulfillment of the right of worship accessibility for persons with disabilities in Malang City from a maqashid sharia perspective. This article is a doctrinal law research with a sociological approach. Primary data were obtained directly through interviews, while secondary data were obtained through documentation. The results of this study indicate that the state has protected the rights of persons with disabilities through Law Number 39 of 1999, Law Number 8 of 2016, Regional Regulation of Malang City Number 2 of 2014, Regional Regulation Number 4 of 1997. However, the implementation of this regulation encountered obstacles. because of the lack of socialization and coordination between the government and the community. The fulfillment of the right of accessibility for persons with disabilities in carrying out worship at the Malang City Mosque is part of the primary sharia maqashid, in particular maintaining religion (hifz al-din) and honoring persons with disabilities as human beings.Keywords: disabilites; religious right; maqashid syariah.Abstrak: Pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak beribadan di ruang public. Namun, implementasi peraturan tersebut belum berjalan maksimal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanakaan kebijakan hak beragama penyandang disabilitas dan faktor-faktor penghambat pemenuhannya. Selain itu, artikel ini juga mendeskripsikan langkah solutif apa yang perlu diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas di Kota Malang perspektif maqashid syariah. Artikel ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Data-data yang bersifat primer diperoleh secara langsung melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997. Namun implementasi regulasi ini menemui kendala karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah di Masjid Kota Malang adalah merupakan bagian dari maqashid syariah primer, khususnya memelihara agama (hifz al-din) dan kehormatan penyandang disabilitas sebagai manusia.Kata Kunci: disabilitas; hak beragama; maqashid syariah.
5
Ranika, Ketria. "DISKRIMINASI DALAM PEMBERIAN FORMULIR PENERBANGAN ORANG SAKIT YANG MENGANDUNG KLAUSULA BAKU BAGI PENYANDANG DISABILITAS." Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 3, no. 1 (August 26, 2019): 43–60. http://dx.doi.org/10.24246/alethea.vol3.no1.p43-60.
Full textAbstract:
Fenomena pemberian formulir orang sakit yang diberikan oleh maskapai Lion Air terhadap penyandang disabilitas merupakan tindakan diskriminasi yang menarik untuk dicermati. Perlu diketahui asas non-diskriminasi memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan penyandang disabilitas dengan orang sakit, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di bidang penerbangan dan diskriminasi dalam klausula formulir orang sakit yang diberikan pada penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status antara penyandang disabilitas dan orang sakit merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat diperlakukan secara sama. Penyamaan penyandang disabilitas dan orang sakit, melalui pemberian formulir orang sakit terhadap penyandang disabilitas, merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena orang sakit memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyandang disabilitas, sehingga hal ini dapat menciderai hak dari penyandang disabilitas.
The use of forms of sick people to persons with disabilities by Lion Air is an interesting act of discrimination to be observed. It should be known that the principle of non-discrimination gives protection for everyone to be free from discriminatory treatment. The purpose of this study is to analyse the position of persons with disabilities with sick people, as well as legal protection for persons with disabilities in the field of aviation and discrimination due to sick people's form that given to persons with disabilities. The type of research used is normative legal research. The results showed that status between people with disabilities and sick people was different. The equalization of persons with disabilities and sick people through the provision of forms of sick persons with disabilities constitutes discrimination against persons with disabilities, so it could violate the rights of persons with disabilities.
6
Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." Pandecta: Research Law Journal 13, no. 1 (August 2, 2018): 50–62. http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933.
Full textAbstract:
Secara empiris, penyandang disabilitas sering mendapat pelakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial yang berakibat pada pengabaian terhadap terpenuhinya hak hak penyandang disabilitas, meskipun secara yuridis, seperti di Bali, telah ada produk hukum Daerah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganailisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan bagaimana pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas tersebut dikaitkan dengan budaya Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagamaan penyandang disabilitas, memilik potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun-temurun.Empirically, people with disabilities often get discriminatory treatment in social life which results in neglect of the fulfillment of the rights of persons with disabilities, although juridically, as in Bali, there are already regional legal products that provide protection for the rights of persons with disabilities. This study aims to analyze how forms of legal protection given to people with disabilities and how the implementation of the rights of persons with disabilities is associated with Balinese culture. This study uses normative research methods with the approach of legislation (statue approach) and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection and the fulfillment of the rights of persons with disabilities regulated through the Bali Provincial Regulation Number 9 of 2015 has contained the rights of persons with disabilities that are quite comprehensive, as well as the obligations of the Regional Government in fulfilling the rights of persons with disabilities. However, as in the rights of religious persons with disabilities, they have the potential not to be applied because they tend to be inconsistent with Balinese customs and culture that has been passed down through generations.
7
Novialdi, Risky, Isvarwani Isvarwani, Fauzi Fauzi, Ilyas Ismail, and Muammar Qadafi. "Menyoal Kesenjangan dan Diskriminisi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas." Journal of Governance and Social Policy 2, no. 2 (December 29, 2021): 169–78. http://dx.doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23258.
Full textAbstract:
Disabilitas menjadi topik permasalahan yang serius periode belakangan ini, hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas rawan akan berbagai tindakan diskriminasi secara fisik maupun mental, bahkan difabel rentan menjadi korban pelecehan seksual dalam ruang lingkup keluarga ataupun non difabel. Para disabilitas menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas seringkali di tolak dengan alasan keterbatasan mereka, bahkan ada beberapa yang menjadikan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat utama untuk bisa mangakses bidang-bidang tertentu. Bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penyandang disabilitas masih dijumpai di lokasi sekitar. Kesenjangan yang diterima oleh penyandang disabilitas menjadi tekanan tersendiri bagi para difabel untuk memenuhi segala aspek kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak disabilitas masih kurang diperhatikan, baik dalam sarana bangunan atau infastruktur, maupun fasilitas-fasilitas di tempat umum. Ketidaksetaraan juga terjadi dalam sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, politik, dan aksesibilitas terhadap transportasi. Hal tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda yang diterima oleh penyandang disabilitas terhadap layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.Disability has become a serious problem topic in recent times, this is because people with disabilities are prone to various acts of discrimination physically and mentally, even people with disabilities are vulnerable to being victims of sexual harassment within the family or non-disabled spheres. People with disabilities face various problems in their daily life. Persons with disabilities are often rejected on the grounds of their limitations, there are even some who make physically and mentally healthy as the main requirement to be able to access certain fields. Even human rights violations against persons with disabilities are still found in nearby locations. The gap that is accepted by people with disabilities is a separate pressure for people with disabilities to meet all aspects of their needs. Fulfillment of disability rights is still lacking in attention, both in building facilities or infrastructure, as well as facilities in public places. Inequality also exists in the sectors of education, employment, politics, and accessibility to transportation. This shows that there is a different treatment received by persons with disabilities towards public services that are friendly to persons with disabilities.
8
Andi, David, Tofik Yanuar Chandra, and Mohamad Ismed. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9, no. 4 (June 19, 2022): 1295–306. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26636.
Full textAbstract:
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Penelitian ini tentang upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upaya Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas antara lain menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jaminan kesetaraan dengan tenaga kerja non penyandang cacat, kondisi kerja yang adil, penggajian yang setara, promosi jabatan yang adil, kondisi kerja inklusif, dan akses penyandang disabilitas, jaminan perlindungan atas keikutsertaan dalam serikat buruh, serta melarang setiap perusahaan mem-PHK tenaga kerja yang mengalami kecacatan saat bertugas di perusahaan dan melakukan sosialisasi, pengawasan ke perusahaan-perusahaan tentang kuaota 1% mempekerjakan penyandang disabilitas serta memberikan rewards/penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas AbstractPersons with disabilities are every person who has physical and/or mental disorders, which can interfere or become obstacles and obstacles for him to perform properly. This research is about legal protection for workers with disabilities according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Government's efforts to employ workers with disabilities. The government in employing workers with disabilities, among others, implements policies that regulate the guarantee of equality with non-disabled workers, fair working conditions, equal pay, fair promotions, inclusive working conditions, and access for persons with disabilities, protection guarantees. for participating in labor unions, and prohibiting every company from laying off workers with disabilities while on duty at the company and conducting socialization, supervision to companies about the 1% quota for employing people with disabilities and providing rewards/awards for companies that recruit workers. work of persons with disabilities.Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities
9
Rokhmah, Islamiyatur Islam, and Ro'fah Ro'fah. "Positioning Isu Disabilitas dalam Gerakan Gender dan Disabilitas." Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam 20, no. 1 (September 28, 2021): 31–44. http://dx.doi.org/10.14421/musawa.2021.201.31-44.
Full textAbstract:
Perempuan penyandang disabilitas mengalami marginalisasi dan diskriminasi, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Mereka terdiskriminasi karena perempuan, disabilitas dan kemiskinan. Multidiskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas tersebut menghegemoni baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural, persepsi keluarga dan masyarakat yang masih negatif terkait disabilitas berimplikasi tidak terpenuhinya pada kebutuhan dasar perempuan dengan disabilitas. Kondisi ini diperkuat dengan hambatan struktural, dimana kebijakan yang telah dilahirkan oleh pemerintah belum sepenuhnya berbasis keadilan gender dan disabilitas serta belum diiringi implementasi kebijakan dengan baik. Penelitian ini berlokasi di Yogyakarta dengan mendeskripsikan isu-isu disabilitas dan positioningnya dalam gerakan feminis dan gerakan disabilitas. Tahapan penelitian melalui dari pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dilanjutkan dengan kategorisasi, analisis data dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan program pemerintah mayoritas belum menempatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan, namun mayoritas mereka masih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Disisi lain perjuangan advokasi terhadap isu perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh aktor perempuan penyandang disabilitas dan organisasi yang mengangkat isu disabilitas belum semuanya menggunakan pendekatan intersection yakni adanya irisan diskriminasi gender dan disabilitas dalam perjuangan advokasi mereka.[Women with disabilities experience double or even multiple marginalization and discrimination that result in the violation of their rights to get access to education, health, employment, and others. The multiple discrimination against women with disabilities is occurring in both cultural and structural level. Culturally, stigma and negative perspectives of family and community on disabilities contribute to the unmet needs of women with disabilities in education, health and other basic needs. Such condition is exacerbated by the absence of gender equality and disability perspective on the implementation on government policies in various important issues that structurally further marginalize women with disabilities. This research is located in DI Yogyakarta by describing disability issues and their positioning in the feminist movement and the disability movement. Stages of research through data collection (observation, interviews, and documentation) followed by categorization, data analysis and finally drawing conclusions. The results of this study indicate that most government programs place women with disabilities as subjects of development, but many of their orientations are still objects of development. On the other hand, the struggle for women with disabilities issues carried out by persons with disabilities and organizations that raise disability issues have not all used a cross-sectional approach, namely the differences in gender discrimination and disability in their advocacy struggles.]
10
Prihati, Dyah Restuning, and Endang Supriyanti. "Pemberdayaan Paguyuban “Semar Cakep” Dalam Upaya Perawatan Anak Penyandang Disabilitas Masa Pandemi Covid-19." JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 4, no. 5 (September 30, 2021): 1067–73. http://dx.doi.org/10.33024/jkpm.v4i5.4182.
Full textAbstract:
ABSTRAK Anak dengan penyandang disabilitas adalah kelompok khusus yang beresiko terpapar COVID-19. Mereka melakukan activity daily living, mobilitas dan komunikasi membutuhkan pendampingan dari orangtua maupun pengasuhnya. Mereka memiliki keterbatasan dalam memahami bagaimana pencegahan penukaran COVID-19. Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra adalah pengetahuan pengurus Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas SEMAR CAKEP tentang perawatan anak penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19 masih kurang dan belum ada penyuluhan tentang perawatan anak penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19 oleh petugas kesehatan. Tujuan kegiatan PKM ini adalah memberdayakan atau pendampingan pengurus Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas SEMAR CAKEP tentang perawatan anak penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah pendampingan dengan memberikan pengetahuan tentang perawatan anak penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19 dan Masalah nutrisi pada cerebral palsy. Hasil Kegiatan ini terdapat peningkatan pengetahuan sebanyak 10 orang (91%) dan yang memiliki pengetahuan rendah sebanyak 1 orang (9%). Peningkatan upaya promotif dan preventif sebagai upaya deteksi dini pencegahan anak penyandang disabilitas terpapar COVID-19. Keberadaan pendamping bagi anak berkebutuhan khusus memiliki makna yang berarti bagi proses perlindungan dan tumbuh kembangnya. Diharapkan dengan implementasi ini, pengurus paguyuban peduli penyandang disabilitas SEMAR CAKEP bisa menerapkan dan memberikan informasi kepada orang tua dalam perawatan anak penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19. Kata Kunci : Paguyuban; Perawatan Anak Disabilitas; COVID-19 ABSTRACT Children with disabilities are a special group who are at risk of being exposed to COVID-19. They carry out a daily living, mobility, and communication activities that require assistance from parents and caregivers. They have limitations in understanding how to prevent the exchange of COVID-19. The identification of problems faced by partners is the knowledge of the Paguyuban Caring for Persons with Disabilities, SEMAR CAKEP management about caring for children with disabilities during the COVID-19 pandemic is still lacking and there has been no counseling about the care of children with disabilities during the COVID-19 pandemic by health workers. The purpose of this PKM activity is to empower or assist the administrators of the SEMAR CAKEP Care for Persons with Disabilities regarding the care of children with disabilities during the COVID-19 pandemic. The method used is assistance by providing knowledge about the care of children with disabilities during the COVID-19 pandemic and nutritional problems in cerebral palsy. The results of this activity there was an increase in knowledge by 10 people (91%) and 1 person (9%) who had low knowledge. Increasing promotional and preventive efforts as an effort to prevent children with disabilities from being exposed to COVID-19. The existence of a companion for children with special needs has meaningful meaning for the process of protection and development. It is hoped that with this implementation, the management of the association caring for people with disabilities, SEMAR CAKEP, can apply and provide information to parents in caring for children with disabilities during the COVID-19 pandemic. Keywords: Association; Care for Children with Disabilities; COVID-19
11
Izzadilla Hidayanu Pratiwi and Dewi Rahmi. "Peran Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus CSR PT Bio Farma)." Bandung Conference Series: Economics Studies 4, no. 1 (January 15, 2024): 1–7. http://dx.doi.org/10.29313/bcses.v4i1.9605.
Full textAbstract:
Abstract. CSR PT Bio Farma created an empowerment program for people with disabilities as a form of corporate concern to improve welfare, so that they can participate in achieving sustainable development without any parties being left out, including people with disabilities. The purpose of this research is to find out the role of Corporate Social Responsibility in improving the welfare of persons with disabilities. The research method used is descriptive qualitative. This type of research is a case study. The data source used in this research is primary data. The informants in this research are the head of the partnership and environment section of PT Bio Farma and the Group of Persons with Disabilities assisted by PT Bio Farma CSR. The results of this study indicate that there is a positive impact felt by persons with disabilities who participate in the empowerment program for persons with disabilities carried out by CSR PT Bio Farma. The positive impact can be seen from the results of the beneficiaries' statements on the indicators of the welfare of persons with disabilities on a. Increased Skills and Knowledge, b. Access to Employment Opportunities, c. Income, d. Social Support. Social Support. This program has helped people with disabilities in improving the welfare and better quality of life of people with disabilities.
Abstrak. CSR PT Bio Farma membuat program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga dapat berpartisipasi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa ada pihak yang ditinggalkan termasuk penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Informan pada penelitian ini yaitu kepala seksi kemitraan dan lingkungan PT Bio Farma dan Kelompok Penyandang Disabilitas binaan CSR PT Bio Farma. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif yang dirasakan penyandang disabilitas yang mengikuti program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan CSR PT Bio Farma. Dampak positif terlihat dari hasil pernyataan penerima manfaat terhadap indikator kesejahteraan penyandang disabilitas pada: a. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan, b. Akses Kesempatan Kerja, c. Pendapatan, d. Dukungan Sosial. Program ini telah membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penyandang disabilitas yang lebih baik.
12
Hanjarwati, Astri, Jamil Suprihatiningrum, and Siti Aminah. "Survei Aksesibilitas Fisik dan Sosial sebagai Dasar Penyusunan Grand Design Desa Inklusif." JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) 8, no. 1 (April 5, 2021): 1–17. http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v8i1.24266.
Full textAbstract:
Abstrak: Desa Trimurti memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Kabupaten Bantul. Hal ini menjadikan Desa Trimurti berpotensi untuk menjadi desa inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas fisik dan sosial penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, dengan sampel 60 penyandang disabilitas (30% dari total jumlah penyandang disabilitas). Analisis data secara deskriptif menggunakan spss versi 23. Hasilnya survei menunjukkan: (1) aksesibilitas sosial di Desa Trimurti sangat baik ditunjukkan dengan sikap terhadap penyandang disabilitas yang baik; ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan dan informasi sangat baik. (2) aksesibilitas fisik menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan fisik tidak dapat diakses, kecuali Sekolah Khusus (SLB) dan Puskesmas Srandakan. (3) aksesibilitas finansial, kebijakan dan pengetahuan para penyandang cacat masih sangat terbatas; penyandang disabilitas tidak memiliki akses ke modal dan peluang kerja. Berdasarkan pada hasil survei tersebut dapat disusun kebijakan yang inklusif sehingga terwujud desa inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas Survey of Physical and Social Accessibility as a Base Preparation of the Inclusive Village Grand Design Abstract: Trimurti Village has the highest number of persons with disabilities in Bantul Regency. This makes Trimurti Village has the potential to become an inclusive village. This study aims to determine the physical and social accessibility of persons with disabilities. The research method used was survey research, with a sample of 60 people with disabilities (30% of the total number of people with disabilities). Descriptive data analysis using SPSS version 23. The survey results show: (1) social accessibility in the village of Trimurti is very well demonstrated by a good attitude towards persons with disabilities; the availability of education, health and information services is very good. (2) physical accessibility shows that most of the physical buildings are inaccessible, except for Special Schools (SLB) and the Heatlh Center (Puskesmas) Srandakan. (3) financial accessibility, policy and knowledge of people with disabilities is still very limited; people with disabilities do not have access to capital and employment opportunities. Based on the results of the survey, inclusive policies can be developed so that an inclusive village that is friendly to people with disabilities can be developed.
13
Wenno, Vincent Kalvin, Molisca Ivana Patty, and Johanna Silvanna Talupun. "Memahami Karya Allah melalui Penyandang Disabilitas dengan Menggunakan Kritik Tanggapan Pembaca terhadap Yohanes 9:2-3." EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani 4, no. 2 (November 28, 2020): 141. http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v4i2.141.
Full textAbstract:
Disability is an imbalance of interactions between biological conditions and the surrounding social environment. Disability is never separated from understanding normality. However, normality that results in normal can harm the personal lives of people with disabilities. Likewise with theology and Christianity tends to ignore the reality of persons with disabilities with biased interpretations of the Bible. John 9: 1-40 gives another dimension, Jesus healed and even defended people with disabilities. This text gives hope for the good treatment of Jesus for persons with disabilities. However, the reality in this life is not like that. For this reason, this study deals with the text of John 9: 1-40 using a critique of the reader's response to finding out, first, the response of persons with disabilities to the text, and secondly the meaning of God's work through persons with disabilities. This research focuses on diverse groups of people with disabilities at the Yayasan Cergas, Maluku. AbstrakDisabilitas merupakan ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial sekitar. Disabilitas memang tidak pernah terlepas dari pemahaman normalitas. Akan tetapi, normalitas yang menghasilkan norma-lisme dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan pribadi penyandang disabilitas. Begitu juga dengan teologi dan kekristenan yang cenderung mengabaikan realitas penyandang disabilitas dengan berbagai penafsiran Alkitab yang bias. Yohanes 9:2-3 memberikan dimensi lain, Yesus menyem-buhkan, bahkan membela kaum disabilitas. Teks ini memberikan pengha-rapan akan perlakuan yang baik dari Yesus bagi penyandang disabilitas. Namun, kenyataan dalam kehidupan sekarang tidak seperti demikian. Untuk itu, studi ini menggumuli teks Yohanes 9:2-3 menggunakan suatu kritik tanggapan pembaca untuk mengetahui, pertama, respon penyandang disabi-litas terhadap teks tersebut, dan kedua, pemaknaan karya Allah melalui diri penyandang disabilitas. Penelitian ini berfokus pada kelompok penyandang disabilitas yang beragam pada Yayasan Cergas, Maluku.
14
Suphia, Suphia, and Tioma R. Hariandja. "Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember." JURNAL RECHTENS 10, no. 1 (June 29, 2021): 91–108. http://dx.doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1022.
Full textAbstract:
Abstrak Peraturan tentang penyandang disabilitas telah dimulai dengan diratifikasinya Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi. Kemudian dilanjutkan pada Tahun 2016 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan kemudian diakomodir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keseluruhan peraturan tersebut sudah sinergi dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun secara realisasi peraturan tersebut sangatlah minim dan cenderung susah untuk dicapai. Pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jember, masih belum efektif dalam realisasi penyelengaraan pemerintahan daerah, terbukti dengan kurang pahamnya masyarakat tentang Perda. Kemudian minimnya fasilitas dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Kata Kunci : Hak, Disabilitas, Kabupaten Jember Abstract Regulations on persons with disabilities have started with the ratification of the Convention On The Rights Of Persons With Disabilities through Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention. Then continued in 2016 with the issuance of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and then accommodated by the Regional Government of Jember Regency through Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of Rights of Persons with Disabilities. All these regulations have synergies in realizing the fulfillment of the rights of persons with disabilities. However, in reality, these regulations are minimal and tend to be difficult to achieve. The implementation of the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 of 2016 in Jember Regency, is still not effective in the realization of the implementation of regional government, as evidenced by the lack of understanding of the community about the Regional Regulation. Then the lack of facilities in guaranteeing the rights of persons with disabilities in Jember Regency. Keywords: Rights, Disability, Jember Regency
15
Ramadhani, Putri Erika, Anisza Eva Saputri, and Santoso Tri Raharjo. "CSR DAN PENYANDANG DISABILITAS." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7, no. 1 (July 14, 2020): 144. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28585.
Full textAbstract:
Orang dengan disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda baik fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama. Orang dengan disabilitas secara sosial seringkali mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari persepsi dan sikap lingkungan sosial yang tidak tepat dalam berinteraksi dengan mereka. Sehingga peran serta orang dengan disabilitas seringkali diabaikan. Jumlah orang dengan disabilitas pada 9 provinsi di Indonesia sebanyak 299.203 jiwa, dan sekitar 67,33% disabilitas dewasa tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan. Perusahaan melalui program corporate social responsibility dapat berperan dalam membantu meningkatkan aksesibilitas orang dengan disabilitas melalui peningkatan keterampilan kerja dan akses terhadap sumber-sumber penghidupan mereka. Lembaga Sinergi Foundation merupakan salah satu organisasi yang berupaya membantu memberdayakan orang dengan disabilitas (ODD). Tujuan dari program CSR dari Sinergi Foundation adalah agar ODD mampu memenuhid kebutuhan hidup secara mandiri, sehigga taraf hidup mereka meningkat secara sosial dan ekonomi. People with disabilities are people who have different abilities whether physical, mental, intellectual or sensory in the long term. People with social disabilities often experience limitations in meeting their needs as a result of perceptions and attitudes of social environment that are not appropriate in interacting with them. So the participation of people with disabilities is often ignored. The number of people with disabilities in 9 provinces in Indonesia is 299,203 people, and about 67.33% of adults with disabilities do not have skills and jobs. Companies through corporate social responsibility programs can play a role in helping to increase the accessibility of people with disabilities through improving work skills and access to their livelihoods. The Sinergi Foundation is an organization that seeks to help empower people with disabilities (ODD). The aim of the CSR program of the Sinergi Foundation is that ODD are able to fulfill their needs independently, so that their standard of living increases socially and economically.
16
Dahlan, Muhammad, and Syahriza Alkohir Anggoro. "Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis." Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (June 5, 2021): 1–48. http://dx.doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48.
Full textAbstract:
The opportunity to fulfill the rights to work for persons with disabilities has been increasing since the ratification of Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia has adopted a “quota scheme” through the Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities where government institution has set a minimum quantity of two percent as the number of workers for persons with disabilities as affirmative action targeted at promoting human rights. This article examines the progress of the legal framework for persons with disabilities by using a case study in civil cervants in the public sector. We argue that despite Indonesia’s disability legal regime has pushed the social model of disabilities that promotes human rights-based approach, its implementation is still based on the medical model of disability, in which it sees persons with disabilities on physical condition, and thus, they are assumed to be able to work in a certain field determined by the government. This article argues that affirmative policy does not provide equal opportunities to persons with disabilities as the special formation and medical requirements prevent them from applying for occupations that match their interests and educational background. The use of the medical model of disability in providing employment opportunities in the public sector prevents the level of participation and the formation of an inclusive workplace environment.
Abstrak
Peluang untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas terus meningkat sejak ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Indonesia mengadopsi “skema kuota” melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di mana institusi negara menetapkan minimal dua persen jumlah formasi pekerja bagi para penyandang disabilitas sebagai tindakan afirmatif yang ditargetkan untuk mempromosikan hak asasi manusia. Artikel ini memeriksa sejauh mana kerangka kerja hukum disabilitas di Indonesia memfasilitasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan contoh kasus pada penyelenggaraan ketenagakerjaan di sektor publik. Kami berpendapat bahwa meskipun rezim hukum disabilitas di Indonesia menekankan model sosial disabilitas yang mempromosikan pendekatan berbasis hak asasi manusia, implementasinya masih didasarkan pada model medis disabilitas yang memandang penyandang disabilitas berdasarkan kondisi fisik dan karenanya diasumsikan hanya dapat masuk pada bidang pekerjaan yang telah ditentukan oleh negara. Artikel ini berpendapat bahwa kebijakan afirmatif tidak memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas karena formasi khusus dan persyaratan medis menghambat mereka untuk melamar pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikannya. Penggunaan model medis disabilitas dalam penyelenggaraan kesempatan kerja di sektor publik pada gilirannya menghambat tingkat partisipasi dan pembentukan lingkungan kerja yang inklusif.
17
Resti, Amelia, and Yohannes Firzal. "PENERAPAN PRINSIP DESAIN RICHARD MEIER PADA PEKANBARU DEVELOPMENTAL CHILDREN OF DISABILITY." Vitruvian Jurnal Arsitektur Bangunan dan Lingkungan 9, no. 3 (June 29, 2020): 121. http://dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2020.v9i3.001.
Full textAbstract:
ABSTRAKPekanbaru sebagai Ibu Kota dari Provinsi Riau belum adanya fasilitas yang mampu memberikan pelayan secara lengkap terhadap anak penyandang disabilitas berupa pendidikan non formal dan terapi. Hal ini juga tertera dalam UUD No 4 Th 2007 bahwa anak disabilitas belum optimal dalam pemperoleh pelayanan yang dibutuhkan kerena kemudahan aksesibilitas belum dapat dipenuhi. Tujuan dari perancangan Pekanbaru developmental children of disability ini mampu memberikan fasilitas dan layanan pendidikan nonformal serta terapi yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas baik secara fisik maupun mental, serta dengan penerapan prinsip desain Richard Meier dapat memberikan pengaruh dan dampak pisikologi yang baik bagi anak disabilitas. Jurnal ini membahas tentang karakter anak disabilitas, jenis edukasi dan terapi yang dibutuhkan anak disabilitas serta cara penanganan anak disabilitas, serta hubungan fungsi terhadap tema perancangan. Manfaat pada perancangan pekanbaru developmental children of disability bahwa adanya wadah yang mampu memberikan fasilitas dan mewadahi kebutuhan yang beragam oleh anak penyandang disabilitas, dengan menggunakan prinsip desain Richard Meier dapat mempermudah aktivitas anak disabilitas berada di bangunan. Metode penelitian yang digunakan berupa pengamatan, wawancara dan data literatur. Pekanbaru developmental children of disability ini muncul sebagai jawaban ketidak setaraan kesempatan yang terjadi pada anak penyandang disabilitas. Pada perancangan ini terdiri dari fasilitas pendidikan nonformal berupa edukasi, pelatihan dan penampilan, seta terapi yang dibutuhan anak disabilitas yang terdiri dari indoor dan outdoor yang berupa healing garden. Dengan menerapkan karakter desain Richard Meier serta penerapan standar khusus yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas yang mampu memberikan kenyamanan rancangan terhadap pengguna. Pada perancangan ini merapkan konsep friendly interacation yang didapatkan dari keterkaitan fungsi serta tema pada rancangan. ABSTRACTThe basics Pekanbaru as the capital of Riau Province has no facilities that can provide a complete service to children with disabilities in the form of non-formal education and therapy. This is also stated in the Constitution No. 4 of 2007 that children with disabilities have not been optimal in obtaining the services needed because the accessibility has not been fulfilled. The purpose of designing Pekanbaru developmental is able to provide non-formal education facilities and services and therapies needed by children with disabilities both physically and mentally, and with the application of Richard Meier design principles can provide a good psychological impact and impact on children with disabilities. This journal discusses the character of children with disabilities, the types of education and therapy children with disabilities and how to handle children with disabilities, and the relationship of functions to the design theme. The benefit of the design of the developmental children of disability week is that a container that is able to provide facilities and accommodate the diverse children with disabilities, using Richard Meier's design principles can facilitate the activities of children with disabilities in buildings. The research method used in the form of observations, interviews, and literature data. Pekanbaru developmental emerged as an answer to the inequality of opportunity that occurs in children with disabilities. this design consists of non-formal education facilities in the form of education, training, and appearance, and therapy needs of children with disabilities consisting of indoor and outdoor in the form of a healing garden. Character design of Richard Meier and the application of special standards required by children with disabilities who are able to provide design comfort to the user. this design apply the concept of friendly interaction obtained from the interrelation of functions and themes in the design.
18
Diana, Shelly. "Strategi penanganan kesehatan mental anak penyandang disabilitas di Sekolah Al-Kaustar Jakarta Timur." Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S) 1, no. 12 (December 2, 2021): 1332–43. http://dx.doi.org/10.17977/um063v1i12p1332-1343.
Full textAbstract:
People with disabilities have the same rights and obligations as citizens, but in everyday life, people with disabilities still experience discrimination. This is evidenced in statistical data on the education of children with disabilities, as many as 13.5 percent of people with disabilities have never been to school and 9.58 percent have stopped going to school. One of the factors that cause children to drop out of school is discriminatory behavior from their friends and online education which affects the mental health of the child. Therefore, researchers conducted a study on the mental health of children with disabilities at Al-Kaustar School, East Jakarta. This research with a qualitative approach aims to describe the efforts of teachers in maintaining the mental health of children with disabilities in order to increase their interest in learning, especially during a pandemic like today. The research methods that will be used include literature studies and interviews with teachers at the Al-Kaustar School. The results of the study implement that although there are special schools for people with disabilities and teachers who have high knowledge, it is still the mental health of children with disabilities that is the main key to their interest in learning.
Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi. Hal ini dibuktikan dalam data statistik pendidikan anak penyandang disabilitas, sebanyak 13,5 persen penyandang disabilitas belum pernah sekolah dan 9,58 persen berhenti sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak putus sekolah adalah perilaku diskriminasi dari teman-teman sekitarnya dan pendidikan secara online yang memengaruhi kesehatan mental anak tersebut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian mengenai penanganan kesehatan mental anak penyandang disabilitas di Sekolah Al-Kaustar, Jakarta Timur. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru dalam menjaga kesehatan mental anak penyandang disabilitas guna meningkatkan minat belajar mereka, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Metode penelitian yang akan digunakan meliputi studi literatur dan wawancara terhadap guru di Sekolah Al-Kaustar. Hasil kajian mengimplementasikan bahwa meskipun sudah ada sekolah khusus untuk penyandang disabilitas dan guru yang memiliki ilmu yang tinggi, tetap saja kesehatan mental anak penyandang disabilitas yang menjadi kunci utama minat mereka untuk belajar.
19
Novriansyah, Seko, and Luluk Lusiati Cahyarini. "Implementasi Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi." Notarius 15, no. 1 (April 30, 2022): 220–29. http://dx.doi.org/10.14710/nts.v15i1.46036.
Full textAbstract:
The rights of persons with disabilities must be achieved so that persons with disabilities can play a role in their social environment, and have independence in realizing their own welfare. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of SIM D Issuance for Persons with Disabilities in Semarang Police and the obstacles faced by Polrestabes Semarang in the process of implementing SIM D issuance for persons with disabilities based on the Chief of Police Regulation Number 9 of 20l2. The method used in this research is sociological juridical research. , with analytical descriptive specifications, the results of this study indicate that the issuance of SIM D for persons with disabilities at the Semarang Police Station is in accordance with Police Regulation Number 9 of 20l2 but its implementation has not been optimal. Obstacles faced by the Semarang Police and its efforts: lack of awareness of persons with disabilities on the importance of SIM D, it is necessary to socialize, lack of understanding of persons with disabilities about the procedures for the SIM D practical exam, lack of understanding from the Semarang Police about the procedures for the SIM D practical exam in obtaining SIM D services.Keywords: sim d; disabilities; polrestabes semarang. AbstrakHak penyandang disabilitas harus dicapai agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui implementasi Penerbitan SIM D Penyandang Disabilitas di Polrestabes Semarang dan kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam proses pelaksanaan Penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitik, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas di Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 20l2 namun pelaksanaannya belum maksimal. Kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dan upayanya: kurangnya kesadaran penyandang disabilitas akan pentingnya SIM D, maka perlu sosialisasi, kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang tata cara ujian praktek SIM D, kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang tata cara ujian praktek SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D.Kata kunci: sim d; disabilitas; polrestabes semarang.
20
Pramashela, Firda Silvia, and Hadiyanto Abdul Rachim. "AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA." Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 4, no. 2 (February 8, 2022): 225. http://dx.doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529.
Full textAbstract:
Umumnya penyandang disabilitas masih memiliki stigma negative untuk beberapa masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas juga memiliki kesetaraan hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, salah satunya hak mendapatkan pelayanan public. Dengan adanya Pasal 19 mengenai hak pelayanan public, seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.. Namun masih banyak fasilitas public yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesibilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas di berbagai kota di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh kota di Indonesia masih belum optimal dalam aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Generally, people with disabilities still have a negative stigma for some Indonesians. Persons with disabilities also have the same rights as other Indonesian citizens, one of which is the right to get public services. With the existence of Article 19 regarding the right to public services, persons with disabilities should have the right to optimal, fair, dignified public services without discrimination. However, there are still many public facilities provided by the government that do not support the accessibility of public services for persons with disabilities. Therefore, it is important to conduct a study on the accessibility of public services specifically for persons with disabilities in various cities in Indonesia. The method used is a qualitative approach through literature study. The results showed that out of ten cities in Indonesia, the accessibility of public services for persons with disabilities is still not optimal.
21
Agustanti, Rosalia Dika, Bambang Waluyo, and Sulastri Sulastri. "PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENTINGNYA PEMENUHAN AKSESIBILITAS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN KESAMAAN KESEMPATAN." JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 7, no. 5 (September 23, 2023): 4691. http://dx.doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17105.
Full textAbstract:
Abstrak: Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan data pada Survei Penduduk Antar Sensus 2015, sekitar 21,84 juta warga negara Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan serta pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan Sosialisasi. Mitra Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, Bambu Apus, Kota Jakarta Timur berjumlah 10 (sepuluh) orang. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket dengan soal berjumlah 3 (tiga) butir. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pengetahuan mitra mengenai aksesibilitas dan jenisnya sebesar 60%, mengenai hak-hak dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebesar 40%, dan mengenai tanggung jawab Negara dan peran masyarakat sebesar 10%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas.Abstract: Most persons with disabilities in Indonesia live in vulnerable, underdeveloped and/or poor conditions due to limitations, barriers, difficulties and accommodation or exclusion of the rights of persons with disabilities. Based on data from the 2015 Inter-Census Population Survey, approximately 21.84 million Indonesian citizens are persons with disabilities. The main goal to be achieved in this activity is to increase knowledge about the importance of fulfilling accessibility for persons with disabilities in order to realize equal opportunities and fulfill the accessibility of persons with disabilities in various fields of life. Partners of the Social Rehabilitation Center for People with Deaf Sensory Disabilities (BRSPDSRW) Melati, whose address is at Jl. Gebang Sari Number 38, Bambu Apus, City of East Jakarta totaling 10 (ten) people. Monitoring and evaluation is carried out in the form of a questionnaire with 3 (three) items. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in partners' knowledge about accessibility and its types by 60%, about the rights and fulfillment of the rights of persons with disabilities by 40%, and about State responsibilities and the role of society by 10%. Carrying out this activity can provide great benefits, especially the attention given by the government to persons with disabilities in fulfilling accessibility.
22
Martoyo, Martoyo, Herlan Herlan, Sukamto Sukamto, Agus Sikwan, Elyta Elyta, and Dodi Al Vayed. "JUSTIFIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MEMBERIKAN PELUANG PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) 12, no. 3 (November 30, 2023): 283–93. http://dx.doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2661.
Full textAbstract:
This study intends to offer recommendations to the Pontianak City regional administration for improving employment regulations for people with disabilities in Pontianak City. The opportunities for people with impairments are the same as those for everyone else. The Pontianak City Government has created policies for people with disabilities to meet their requirements. The local laws outline the rights of people with disabilities, including the right to employment. These regional regulations have been put into effect by the Pontianak City Government through the Pontianak City Manpower, Cooperative, and UKM Office, starting with the management of information on the world of work for people with disabilities, work facilities, skill training, and awareness of the rights of workers with disabilities. Defects continue to be found in its application, making executing these policies less than ideal. Based on the study's findings, the Regional Government of Pontianak City adopted the Regional Regulation of the City of Pontianak Number 13 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in Pontianak City, which established an employment policy for people with disabilities. The Regional Government of Pontianak City has made several efforts to put the law into practice, starting with information management, work facilities, skill training, outreach, awareness programs for the law's rights, and information about the employment of people with disabilities in Pontianak City.Penelitian ini bertujuan menawarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Pontianak untuk penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Kesempatan bagi orang-orang dengan gangguan sama dengan kesempatan untuk orang lain. Pemerintah Kota Pontianak telah membuat kebijakan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.. Undang-undang setempat menguraikan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pekerjaan. Peraturan daerah ini telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak, dimulai dengan pengelolaan informasi dunia kerja bagi penyandang disabilitas, fasilitas kerja, pelatihan keterampilan, dan kesadaran akan hak-hak pekerja penyandang disabilitas. Cacat terus ditemukan dalam penerapannya, membuat pelaksanaan kebijakan ini kurang ideal. Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengadopsi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak, yang menetapkan kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melakukan beberapa upaya untuk menerapkan undang-undang tersebut, mulai dari pengelolaan informasi, fasilitas kerja, pelatihan keterampilan, penjangkauan, dan program kesadaran akan hak-hak hukum, serta informasi tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak
23
Sholehuddin, Safri, Dhika Ayu Syafira, Santoso Tri Raharjo, and Nurliana C. Apsari. "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ALFAMART DALAM MEMPERKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS." Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7, no. 2 (August 11, 2020): 296. http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v7i2.29054.
Full textAbstract:
AbstrakNegara memiliki kewajiban bagi warganya untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain, baik itu budaya, agama, maupun kondisi fisik antar sesama manusia. Di dunia ini memang tidak ada seseorang yang sempurna, namun ada masyarakat yang memamg tidak memiliki kondisi fisik layaknya orang normal. Mereka adalah para penyandang disabilitas, yang termasuk dalam masayarakat rentan, karena memiliki keterbatasan fisik sehingga merasa kesulitan terkait keberfungsian sosialnya. Disabilitas berasal dari kata disability atau disabilities yang artinya ketidakmampuan. Disabilitas sudah menjadi isu yang selalu didengar oleh masyarakat akan tetapi banyak pula masyarakat yang merasa tidak peduli dengan para penyandang disabilitas. Hanya ada sedikit masyarakat penyandang disabilitas yang mampu bekerja layaknya orang normal, karena mereka merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan apalagi dengan kondisi fisik yang dapat dikatakan tidak lengkap, mereka hanya bekerja sebagai pengemis dipinggir jalan yang selalu mencari belas kasihan dari masyarakat luar untuk memberinya uang demi melanjutkan kehidupan sehari-harinya. Namun tidak semua orang dengan disabilitas selalu menjadi seorang pengemis, mereka mampu melanjutkan hidup walaupun memiliki keterbatasan fisik, contohnya mencari pekerjaan yang layak bagi mereka dan tidak selalu meminta belas kahisan kepada masyarakat luas. Perusahaan seperti Alfamart selalu aktif dalam mengangkat para penyandang disabilitas sebagai karyawan mereka. Alfamart tidak hanya memperkerjakan 0,1% penyandang disabilitas dalam perusahaannya meliankan 0,4% dalam mengangkat para penyandang disabilitas menjadi para karyawannya dari tahun-ketahun. Sehingga sengan adanya CSR ini maka para penyandang disabilitas akan mampu menjadi seorang pekerja yang layak dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dalam kelhidupan masyarakat.Kata Kunci: Cooperate Social Responsibility (CSR), Disabilitas, Kesempatan Kerja AbstractThe state has an obligation for its citizens to respect each other's differences, be it cultural, religious, or physical conditions between people. In this world there is no one who is perfect, but there are people who do not have physical conditions like normal people. They are people with disabilities, which are included in vulnerable communities, because they have physical limitations so they feel difficulties related to social functioning. Disability comes from the word disability or disabilities, which means disability. Disability has become an issue that is always listened to by the community but there are also many people who feel they don't care about people with disabilities. Only a few people with disabilities are able to work like normal people, because they find it difficult to get a job especially with physical conditions that can be said to be incomplete, they only work as beggars on the side of the road who are always looking for mercy from the outside community to give him money to continue his daily life. However, not all people with disabilities always become beggars, they are able to continue to live despite their physical limitations, for example finding decent work for them and not always asking for mercy from the wider community. Companies like Alfamart are always active in appointing persons with disabilities as their employees. Alfamart not only employs 0.1% of people with disabilities in his company, but only 0.4% in appointing people with disabilities as employees over the years. So with this CSR, persons with disabilities will be able to become decent workers and be able to carry out their social functioning in the life of the community.Keywords: Cooperate Social Responsibility (CSR), Disability, Job Opportunities
24
Afiati and Gina Puspitasari Rochman. "Ketersediaan Aksesibilitas Wisata bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung dan Sekitarnya." Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota 1, no. 1 (October 24, 2021): 81–88. http://dx.doi.org/10.29313/jrpwk.v1i1.229.
Full textAbstract:
Abstract. Tourism is a journey carried out by a person from one area to another. At this time the City of Bandung, Bandung Regency and West Bandung Regency which are part of the Bandung Basin Urban Area which is a Provincial Strategic Area, there are various types of tourism but the current conditions are still not friendly for people with disabilities seen the number of disabilities Bandung City is 0.089% from the total population. Based on this, the problems in this study are formulated as follows: (1) What is the condition of tourist objects that have met the availability of physical accessibility for people with disabilities? (2) What are the Non-Physical Accessibility Conditions for Persons with Disabilities?. The researcher uses a human instrument approach with qualitative descriptive research methods from reducing data, presenting data and conclusions. The informants in this study were 3 people with visual impairments, 4 people with disabilities who were deaf, 4 people with physical disabilities, 1 tour manager, 1 person from the tourism office, and 1 disability companion. With the sampling technique, namely snowball and purposive sampling with the validity test carried out is triangulation techniques, data sources and theories. The results of this study are: (1) There are 3 tourist sites that have met accessibility for disabilities (2) Non-physical accessibility conditions at tourist sites still do not meet the needs of disabilities.
Abstrak. Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang menuju suatu wilayah selain dari wilayah asalnya. Pada saat ini Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung yang merupakan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dalam Kawasan Strategis Provinsi terdapat berbagai jenis wisata akan tetapi kondisinya saat ini masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas dilihat dari jumlah disabilitas Kota Bandung adalah 0,089% dari keseluruhan jumlah penduduk. Dalam hal ini maka permasalahan pada penelitian dirumuskan seperti berikut: (1)Bagimana Kondisi Objek Wisata yang Sudah Memenuhi Ketersediaan Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas? (2) Bagaimana Kondisi Aksesibilitas Non Fisik Bagi Penyandang Disabilitas ?. Peneliti menggunakan pendekatan human instrument dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dari muai mereduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan. Informan pada penelitian ini adalah 3 orang disabilitas tuna netra, 4 orang disabilitas tuna rungu, 4 orang disabilitas tuna daksa, 1 orang pengelola wisata, 1 orang dinas pariwisata, dan 1 orang pendamping disabilitas. Pengambilan Sample menggunakan teknik snowball dan purposive sampling dengan uji validitas yang dilakukan adalah triangulasi teknik, sumber data dan teori. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat hasil sebagai berikut : (1) Terdapat 3 lokasi wisata yang sudah memenuhi aksesibilitas bagi disabilitas (2) Kondisi aksesibilitas non fisik di lokasi wisata masih belum memenuhi kebutuhan disabilitas.
25
Cindy, Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan." Jurist-Diction 5, no. 3 (May 30, 2022): 821–46. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v5i3.35242.
Full textAbstract:
Abstract The Indonesian state upholds the human rights of children as stated in Article 28B of the 1945 Constitution, including children with disabilities. It is undeniable that children with disabilities can become victims of rape, the existence of a strong perpetrator's desire, opportunity, the perpetrator's relationship with the victim, and the association of the perpetrator can form thoughts or intentions to commit the act of rape. Preventive protection is an effort to prevent rape of children with disabilities, if the act of rape has occurred, repressive protection becomes an effort to enforce the law. Giving rights to children with disabilities, such as getting special protection from discrimination, neglect, abuse, exploitation, violence and sexual crimes. Keywords: Children with Disabilities; Legal Protection. Abstrak Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terhadap anak yang tercantum pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, tidak terkecuali pada anak penyandang disabilitas. Tidak dipungkiri bahwa anak penyandang disabilitas dapat menjadi korban perkosaan, adanya faktor keinginan pelaku yang kuat, kesempatan, hubungan pelaku dengan korban, dan pergaulan pelaku dapat membentuk pemikiran atau niat untuk melakukan perbuatan perkosaan. Perlindungan preventif menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas, apabila perbuatan perkosaan telah terjadi, maka perlindungan represif menjadi upaya penegakan hukum. Pemberian hak pada anak penyandang disabilitas, seperti mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual. Kata Kunci: Anak Penyandang Disabilitas; Perlindungan Hukum.
26
Musenyente, Elijah, and Doreen Wamanga. "Bagwere Cultural Interpretation of Physical-Disability Before and During Disability Inclusion." INKLUSI 10, no. 2 (September 25, 2023): 135–58. http://dx.doi.org/10.14421/ijds.100201.
Full textAbstract:
This study investigates how the Bagwere people, an ethnic group in eastern Uganda, interpret physical disabilities in their culture, both before and after the introduction of disability inclusion policies and practices. The study uses a qualitative research method to collect data from 30 participants, half of whom have physical disabilities and half of whom do not. The article analyzes the data using thematic analysis and reveals that the Bagwere culture has negative attitudes and beliefs towards physical disabilities, which affect the social inclusion and well-being of persons with physical disabilities. The article also examines the impact of the legal framework and the historical context of disability inclusion in Uganda and globally on the Bagwere culture. The article concludes with some recommendations for improving the cultural and social inclusion of persons with physical disabilities in Uganda. Penelitian ini menginvestigasi bagaimana masyarakat Bagwere, sebuah kelompok etnis di Uganda bagian timur, menafsirkan disabilitas fisik dalam budaya mereka, baik sebelum dan sesudah diperkenalkannya kebijakan dan praktik inklusi disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dari 30 partisipan, separuhnya memiliki disabilitas fisik dan separuhnya lagi tidak. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik dan mengungkapkan bahwa budaya Bagwere memiliki sikap dan keyakinan negatif terhadap disabilitas fisik, yang berdampak pada inklusi sosial dan kesejahteraan penyandang disabilitas fisik. Artikel ini juga mengkaji dampak kerangka hukum dan konteks historis inklusi disabilitas di Uganda dan secara global terhadap budaya Bagwere. Beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan inklusi budaya dan sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Uganda.
27
Yana Desi Rahma Sari, Shindi, and Rizza Megasari. "Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui community development KSM batik percik." Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan 1, no. 8 (December 14, 2021): 799–805. http://dx.doi.org/10.17977/um066v1i82021p799-805.
Full textAbstract:
The existence of Persons with Disabilities with Diversity of Deafness and Mental Limitations is still often regarded as weak, helpless, unable to work and can even be said to be troublesome for others. With this assumption, a negative assessment emerges which causes some people with disabilities to feel inferior and lack self-confidence. When in fact they have skills that if developed will have a positive impact on them, for example to meet their needs. One of the efforts to improve the economic welfare of persons with disabilities is empowerment through community development of Batik Percik KSM. With this KSM, it will help people with disabilities to meet their daily needs. Persons with disabilities at this KSM will be given special training to create a product, namely batik percik. In the batik training, people with disabilities will be guided by the assistants at the Harapan Makmur KSM.
Abstrak
Keberadaan Penyandang Disabilitas dengan Ragam Tuna Rungu dan Keterbatasan mental ini masih sering dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa bekerja bahkan bisa hanya dikatakan menyusahkan orang lain. Dengan adanya anggapan tersebut muncul penilaian negatif yang mengakibatkan sebagian penyandang disabilitas ini merasa minder dan kurang percaya diri. Padahal sebenarnya mereka mempunyai keterampilan yang jika dikembangkan akan memberikan dampak yang positif bagi mereka misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas ini adalah pemberdayaan melalui community development KSM batik percik. Dengan adanya KSM ini akan sedikit membantu penyandang disabilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyandang disabilitas pada KSM ini akan diberikan pelatihan secara khusus untuk menciptakan sebuah produk yakni batik percik. Dalam pelatihan membatik penyandang disabilitas akan dibimbing oleh para pendamping di KSM Harapan Makmur tersebut.
28
Rosidah, Wilda, and Muhtadi Muhtadi. "PERAN THISABLE ENTERPRISE DALAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS." JURNAL AL-IJTIMAIYYAH 9, no. 2 (December 30, 2023): 272. http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i2.19734.
Full textAbstract:
Abstract: Stigma against people with disabilities by some people makes people with disabilities marginalized and considered incapable because of their shortcomings. This affects their opportunities in the labor market. In reality, people with disabilities only need accessibility, environmental access, social access, work access and so on. The negative stigma of some people that makes them limited is not because of the limitations they have, people with disabilities are faced with limitations because they are not given accessibility. In terms of accessibility, the state must be responsible for the fulfillment of the rights needed by persons with disabilities, this is done so that they are able to freely carry out their roles. This research method is a qualitative approach with a descriptive type of research. Collecting data through in-depth interviews, observations, and document studies. From the results of research that refers to the facilitating role theory proposed by Jime Ife, there are eight facilitating roles performed by Thisable Enterprise in empowering workers with disabilities, namely: social spirit, mediation and negotiation, support, building consensus, group facilitation, utilization of various skills and resources, organizing, and personal communication. The role of facilitating the empowerment of persons with disabilities carried out by Thisable Enterprise through vocational programs has greatly affected the lives of partners with disabilities to become more prosperous. In the soft skills and hard skills training programs that have been run by Thisable Enterprise, it is able to increase the competence of people with disabilities to compete in the labor market.Keywords: Role; Empowerment; Workforce; Persons with Disabilities.Abstrak: Stigma terhadap penyandang disabilitas oleh sebagian orang menjadikan penyandang disabilitas termarginalisasi dan dianggap tidak mampu karena kekurangannya. Hal ini berpengaruh terhadap peluang mereka di pasar tenaga kerja. Pada kenyataanya penyandang disabilitas hanya butuh aksesibilitas, akses lingkungan, akses sosial, akses bekerja dan lain sebagainya. Stigma negatif sebagian orang yang menjadikan mereka terbatas bukan karena keterbatasan yang mereka miliki, penyandang disabilitas dihadapkan dengan keterbatasan karena tidak diberikan aksesibilitas. Dalam hal aksesibilitas, negara harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, hal ini dilakukan agar mereka mampu dengan leluasa menjalankan perannya. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang mengacu kepada teori peran memfasilitasi yang dikemukakan Jime Ife, terdapat delapan peran memfasilitasi yang dilakukan Thisable Enterprise dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu: semangat sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumberdaya, mengorganisasi, dan komunikasi pribadi. Peran memfasilitasi dengan kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Thisable Enterprise melalui program vokasional hasilnya sangat mempengaruhi kehidupan para mitra penyandang disabilitas menjadi lebih sejahtera. Dalam program pelatihan soft skill dan hard skill yang telah dijalankan oleh Thisable Enterprise mampu menambah kompetensi keahlian penyandang disabilitas dalam bersaing di pasar tenaga kerja.Kata Kunci: Peran; Pemberdayaan; Tenaga Kerja; Penyandang Disabilitas.
29
Widhawati, Monica Kristiani, Meilanny Budiarti Santoso, and Nurliana Cipta Apsari. "RUANG KERJA INKLUSIF BAGI TENAGA KERJA DENGAN DISABILITAS FISIK." EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 8, no. 2 (July 13, 2020): 126–38. http://dx.doi.org/10.15408/empati.v8i2.8258.
Full textAbstract:
Abstract. To achieve a better condition in living, everyone has the rights to equal opportunity, one of which through providing rights to employment at formal work sector either government owened or private owned companies for people with physical disabilities. However, to fulfill the rights required long adaptation process, and involving various connecting factors on the process of social acceptance of the workforce with physical disabilities on the formal work sector. Using literature study, this article is describing the factors influencing the acceptance of the workforce with physical disabilities as well as the opportunities to gain employment at formal sector occupation. The study found that Indonesian government have attempt to fulfill the rights of people with physical disability through the issuance of several regulations ensuring the population of people with physical disabilities in equal opportunity to employment as well as protecting them from discrimination in the formal employment surrounding. In the process, there are various factors influencing the acceptance of workforce with physical disabilities which are internal and external factors. There is an acceptance quota of people with physical disabilities to be accepted that is serves as supporting factors, meanwhile, there is also preventing factors influencing the optimalization of workforce with physical disabilities in their workplace. This writing recommends the people with physical disabilities being facilitated in enhancing their skills and knowledge in order to be qualified with the requirements of the workplace. Abstrak. Dalam pencapaian kehidupan yang lebih baik setiap orang berhak akan kesempatan yang sama, salah satunya melalui pemberian hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama pada sektor kerja formal milik pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk bagi orang dengan disabilitas fisik. Namun, ternyata untuk dapat mewujudkan hal tersebut harus melalui proses adaptasi yang cukup panjang, serta melibatkan berbagai faktor yang berkaitan pada penerimaan sosial tenaga kerja dengan disabilitas fisik pada sektor kerja formal. Menggunakan metode kajian pustaka, tulisan ini berusaha menggambarkan situasi penyebab dan peluang orang dengan disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk dapat memenuhi hak orang dengan disabilitas fisik dengan menerbitkan beberapa peraturan yang dapat menjamin populasi orang dengan disabilitas fisik dalam mendapatkan kesempatan kerja dan melindungi mereka dari diskriminasi di dunia kerja formal. Pada prosesnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan tenaga kerja dengan disabilitas fisik yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat aturan kuota penerimaan orang dengan disabilitas fisik untuk bekerja yang menjadi faktor pendukung diterimanya orang dengan disabilitas fisik di tempat kerja formal, akan tetapi ada pula faktor penghambat orang dengan disabilitas fisik bekerja secara optimal di tempat kerja nya. Tulisan ini menyarankan agar orang dengan disabilitas fisik difasilitasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar mereka dapat memenuhi persyaratan untuk penerimaan lowongan pekerjaan.
30
Sari, Nila Nandita, Faiza Nisa Abida, Niswatul Azizah, and Kun Sila Ananda. "Eksklusi sosial penyandang disabilitas terhadap mata pencaharian di Kecamatan Wlingi (studi kasus pada penyandang disabilitas di Kecamatan Wlingi)." Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S) 2, no. 10 (October 30, 2022): 972–82. http://dx.doi.org/10.17977/um063v2i10p972-982.
Full textAbstract:
The physical limitations of persons with disabilities are the cause of the difficulty of persons with disabilities in obtaining employment. It is the limitations in carrying out activities and work that cause persons with disabilities to be considered less productive so that the presence of persons with disabilities in some communities is considered far from social and economic independence. The purpose of this study is to describe the role of disability in livelihoods using the theory of Normalization (Wolf Wolfsenberg) and to analyze more deeply the causes of social exclusion received by persons with disabilities on livelihoods in the Wlingi District environment using Marginal Janice Perlman theory. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques in this study by conducting observations, interviews, and documentation. In this study, data analysis was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. From the results of this study, it can be concluded that the role of persons with disabilities in livelihoods that previously had negative stigma in the community can be eliminated by work activities and works carried out by persons with disabilities. This can especially be seen from the activities carried out by a person with a disability who works as a masseuse, then is able to make salted eggs and sells the result of his skills, namely doormats. While the factors that cause social exclusion are internal factors, among others, from within oneself and the family, while external factors arise from the community's perspective regarding the existence of persons with disabilities.
Keterbatasan fisik penyandang disabilitas menjadi penyebab akan sulitnya penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan itulah yang menyebabkan penyandang disabilitas dianggap kurang produktif sehingga keberadaan penyandang disabilitas di beberapa lingkungan masyarakat dianggap jauh dari kemandirian sosial dan ekonomi. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan peran disabilitas terhadap mata pencaharian dengan menggunakan teori Normalization serta untuk menganalisis lebih dalam penyebab terjadinya eksklusi sosial yang diterima oleh penyandang disabilitas terhadap mata pencaharian di lingkungan Kecamatan Wlingi dengan menggunakan teori Marjinal Janice Perlman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran penyandang disabilitas di mata pencaharian yang sebelumnya memiliki stigma negatif di masyarakat dapat dihilangkan dengan kegiatan pekerjaan dan karya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Hal ini khususnya dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan seorang penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai tukang pijat, kemudian mampu membuat telur asin serta menjual hasil keterampilan yaitu keset. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya eksklusi sosial adalah faktor internal yang antara lain dari dalam diri sendiri dan keluarga, sedangkan faktor eksternal timbul dari prespektif masyarakat mengenai keberadaan penyandang disabilitas.
31
Waruwu, Dermawan, and Ni Ketut Jeni Adhi. "Pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta Bali." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 16, no. 1 (March 31, 2019): 51–58. http://dx.doi.org/10.21831/jc.v16i1.22000.
Full textAbstract:
Penelitian ini mengkaji tentang jenis penyandang disabilitas dan bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas pada objek wisata Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Masalah ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan kajian budaya serta dikaji menggunakan teori hegemoni dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan: (1) jenis penyandang disabilitas yang diberdayakan pada objek wisata Kuta yaitu tunanetra dan dan tunadaksa; (2) bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu cleaning service, tukang masak, operator CCTV, dan penjual pulsa keliling; (3) penyandang disabilitas kurang diberdayakan pada objek wisata Kuta, sehingga mereka menjadi kelompok yang termarginalkan dan terhegemoni ditengah geliat industri pariwisata. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat diharapkan agar memberdayakan penyandang disabilitas secara maksimal agar mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk keberlanjutan kehidupannya.---------------------------------------------------------------------------This study examines what types of people with disabilities and how to empower people with disabilities in the tourist attraction of Kuta, Badung Regency, Bali Province? This problem is analyzed qualitatively with a cultural study approach and examined using the theory of hegemony and social practice. The results of the study showed: (1) types of persons with disabilities who were empowered in Kuta's tourist objects, namely blind and disabled people; (2) forms of empowerment namely cleaning service, cooks, CCTV operators, and mobile credit sellers; (3) people with disabilities are less empowered in Kuta tourism objects, so they become the marginal group and hegemony in the midst of the stretch of the tourism industry. The government, employers, and the community are expected to empower persons with disabilities to the fullest so that they get decent jobs for the sustainability of their.
32
Wijaya, Amelia Tharuni, and Lestari Nurhajati. "IMPLEMENTASI CRPD DALAM ASPEK AKSESIBILITAS TRANSPORTATION PUBLIK DI DKI JAKARTA." Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi 4, no. 02 (September 26, 2018): 180. http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v4i02.1660.
Full textAbstract:
<p>ABSTRACT Classified as one of the minority group in the world, people with disabilites are still going through discrimination. Built in 2006 Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) took the chance to be an international convention that established the rights for people with disabilities. Five years since CRPD stands, Indonesian Government finally ratify this convention. The measurement took by Indonesian Government forced both central government and local government to implement it thoroughly. The objective of this research is understanding how the implementation of the CRPD related to accessibility in public transportation inside DKI Jakarta. This research using qualitative method with indepth interview approach to the implementator CRPD also to the user of this program. The result of this research show that the implementation of CRPD related to accessibility in public transportation is done by establishing local regulation that corresponds with CRPD and the existence of Transjakarta Cares program, supported by PT Transjakarta in 2016. Existence of Transjakarta Cares does help person with disabilities to get their rights to acquire the accessibility of accessible transportation.</p><p><strong>Keywords:</strong> Implementation, CRPD, accessibility, public transportation facility</p><p><br />ABSTRAK<br />Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas di dunia yang masih mengalami diskriminasi. Melihat hal tersebut, Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) hadir di tahun 2006 dan berperan sebagai konvensi internasional penegak hak-hak penyandang disabilitas. Lima tahun sejak CRPD berlaku, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam aspek aksesibilitas fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara mendalam pada para pelaksana CRPD dan pengguna jasa layanan tersebut. Hail penelitian ini menunjukan bahwa implementasi CRPD terkait aksesibilitas fasilitas transportasi publik di DKI Jakarta dilakukan melalui pembuatan peraturan daerah sesuai dengan CRPD dan adanya program layanan Transjakarta Cares yang diberikan oleh PT Transjakarta pada tahun 2016. Dengan adanya Transjakarta Cares ini sangat membantu para penyandang disabilitas mendapatkan hak nya untuk memperoleh aksesibilitas transportasi yang aksesibel.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> Implementasi, CRPD, aksesibilitas, fasilitas transportasi publik</p>
33
Wahyudi, Syifa' Salsabila, and Muya Barida. "Hubungan Penerimaan Diri dengan Kemandirian Psikososial Anak Berkebutuhan Khusus." Buletin Konseling Inovatif 3, no. 1 (January 23, 2023): 1–12. http://dx.doi.org/10.17977/um059v3i12023p1-12.
Full textAbstract:
Abstract: Students with a physical disability with high self-understanding will form an attitude of acceptance of themselves, but it will also foster an attitude of psychosocial independence. The existence of self-acceptance from students with disabilities will promote good psychosocial independence, so it is necessary to strengthen the student with disabilities to accept their current conditions. This study aimed to determine whether or not there is a correlation between self-acceptance and psychosocial independence of students with disabilities in special schools in Yogyakarta. This research used a correlational design. The subjects of this study were students with disabilities who attended several special schools in Yogyakarta, with a total sample of 30 students with disabilities. The research instrument is a psychological scale of self-acceptance and psychosocial independence. The data analysis method used a non-parametric statistical analysis technique, the Spearman Rank Test. This method is used because one data is not normally distributed. The results of this study can be concluded that there is a correlation between self-acceptance and psychosocial independence of special school students with disabilities in Yogyakarta. Abstrak: Siswa penyandang disabilitas fisik yang memiliki pemahaman diri tinggi akan membentuk sikap penerimaan diri, juga sikap kemandirian psikososial. Adanya penerimaan diri dari siswa penyandang disabilitas akan menumbuhkan kemandirian psikososial yang baik, sehingga perlu adanya penguatan pada siswa penyandang disabilitas untuk dapat menerima kondisinya saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara penerimaan diri dengan kemandirian psikososial siswa penyandang disabilitas di SLB di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan desain korelasional. Subjek penelitian ini adalah siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di beberapa SLB di Yogyakarta dengan jumlah sampel 30 siswa penyandang disabilitas yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa skala psikologis penerimaan diri dan kemandirian psikososial. Metode analisis data menggunakan teknik analisis statistik non parametrik yaitu Uji Rank Spearman. Metode ini digunakan karena ada satu data yang tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkab bahwa ada hubungan antara penerimaan diri dengan kemandirian psikososial siswa penyandang disabilitas di SLB di Yogyakarta.
34
Pratiwi, Martin. "Aksesibilitas Perempuan Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi." Malahayati Nursing Journal 5, no. 1 (January 1, 2023): 184–95. http://dx.doi.org/10.33024/mnj.v5i1.7994.
Full textAbstract:
ABSTRACT Disability is a condition that causes people with disabilities to be vulnerable to discrimination, harassment, and violence. This includes being vulnerable to violence and sexual harassment. Sexual activity has an impact on a woman's reproductive health. Therefore, it is necessary to have adequate accessibility for women with disabilities to be able to access health facilities and obtain adequate sexual and reproductive health services. This is a disability right. This study aims to see how the condition of accessibility of women with disabilities in fulfilling sexual and reproductive health rights in Indonesia, especially in Bekasi. The method used is a qualitative method with an observation approach so that the data used is primary data. Data analysis was carried out by inductive analysis. The results showed that in Bekasi the provision of access to women with disabilities was quite good, only there was a lack of accommodation. The Bekasi City Government continues to carry out quite a few policies that are responsive to people with disabilities and will continue to be improved. It can be concluded that the accessibility of women with disabilities in fulfilling sexual and reproductive health rights for women with disabilities in Bekasi City is quite good. Keywords: Disability, Health, Sexual, Reproductive, Women ABSTRAK Disabilitas merupakan suatu kondisi yang menyebabkan penyandangnya rawan mendapatkan diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Termasuk juga rentan mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual. Aktivitas seksual tersebut memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksi seorang perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya aksesibilitas yang memadai bagi perempuan disabilitas untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang memadai. Hal tersebut merupakan salah satu hak disabilitas. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat mengenai bagaimana kondisi aksesibilitas perempuan disabilitas dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia khususnya di Bekasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan observasi sehingga data yang digunakan adalah data primer. Analisis data dilakukan dengan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bekasi pemberian akses kepada perempuan penyandang disabilitas sudah cukup baik hanya terdapat kekurangan pada akomodasi. Pemerintah Kota Bekasi terus cukup banyak melakukan kebijakan yang responsif penyandang diasbilitas dan akan terus ditingkatkan. Dapat disimpulkan bahwa kondisi aksesibilitas perempuan disabilitas dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan disabilitas yang ada di Kota Bekasi sudah cukup bagus. Kata Kunci: Disabilitas, Kesehatan, Seksual, Reproduksi, Perempuan
35
Setiyoningrum, Nurlaila Indah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "PERCERAIAN AKIBAT DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF SURAH AN-NUR AYAT 61 DAN HAK ASASI MANUSIA NASUTION." JURNAL AL-IJTIMAIYYAH 8, no. 1 (June 30, 2022): 65. http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842.
Full textAbstract:
Abstract: Divorce is the release of marriage bonds through the Religious Courts. Divorce with mental disabilities is a divorce carried out by the plaintiff against a defendant with a mental disability. The purpose of this study is to analyze divorce due to mental disability from the human rights perspective of Adnan Buyung Nasution and to analyze divorce from mental disability perspective from Surah An-Nur verse 61. This research method is a normative research with a case approach. The results of this study are that law enforcement on the rights of mental disabilities should also be supported by the government and law enforcement. Divorce for mental disabilities should not be granted, because it is increasingly painful and difficult to recover. In Surah An-Nur verse 61 it is stated that the rights of persons with mental disabilities are the same as normal humans, so that in treating persons with disabilities they are the same in the eyes of Allah and Islam strongly rejects discrimination against anyone.Keywords: Divorce; Mental Disability; Human Rights. Abstrak: Perceraian merupakan terlepasnya ikatan pernikahan melalui peradilan Agama. Perceraian disabilitas mental merupakan perceraian yang dilakukan oleh penguggat terhadap tergugat yang penyandang disabilitas mental. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis perceraian akibat disbilitas mental perspektif hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution dan untuk menganalisis perceraian disabilitas mental perspektif surah An-Nur ayat 61. Metode penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap hak-hak disabilitas mental sebaiknya didukung pula oleh pemerintah dan penegak hukum. Perceraian terhadap disabilitas mental sebaiknya tidak dikabulkan, sebab semakin menderita dan sukar untuk sembuh. Dalam surah An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas mental itu sama seperti manusia normal, sehingga dalam memperlakukan penyandang disabilitas-pun sama di mata Allah dan Islam sangat menolak diskriminasi terhadap siapapun.Kata Kunci: Perceraian; Disabilitas Mental; Hak Asasi Manusia.
36
Subekti, Rahayu, and Irkham Bagus Prasetia. "Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo." Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma 23, no. 2 (November 15, 2021): 34–45. http://dx.doi.org/10.51921/chk.v23i2.171.
Full textAbstract:
This study aims to determine and analyze public services for persons with disabilities in making Electronic Identity Cards and barriers to public services in making e-KTPs for persons with disabilities in the Department of Population and Civil Registration, Sukoharjo Regency. This research is descriptive empirical juridical legal research. The approach used by researchers is qualitative. The types of data used are primary data and secondary data. Persons with disabilities experience physical, intellectual, mental, or sensory limitations for a long time interacting with their surroundings based on equal rights. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities guarantees accessibility of opportunities to participate in community life and public services fully. The implementation of public services at the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency has not fully implemented the principles of public services; this is following the 2020 community satisfaction index, which shows poor quality. Making e-KTPs for disabilities in the psychosocial category provided with facilities in the form of a biometric essay policy, but this policy has not been regulating statutory regulations and standard operating procedures. The results showed that the disability facilities and infrastructure were inadequate due to limited budget. There is no data on the compulsory age for e-KTP (17 years) and data on ownership of e-KTP for disabilities, and the program for the pick-up service for making e-KTP for people with disabilities has not been maximizing.
Keywords: Public Services, Persons with Disabilities, Electronic Identity Cards (e-KTP).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan hambatan pelayanan publik dalam pembuatan KTP-el bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik cukup lama dalam interaksi lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Convention on the Rights of Persons with Disabilities memberikaan jaminan aksesbilitas kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat dan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, hal ini sesuai dengan indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 yang menunjukkan kualitas kurang baik. Pembuatan KTP-el bagi disabilitas kategori sikososial diberikan kemudahan berupa kebijakan esepsi biometrik, akan tetapi kebijakan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standard operasional prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana disabilitas yang belum memadai karena terbatasnya anggaran. Belum adanya data usia wajib KTP-el (17 tahun) dan data kepemilikan KTP- el untuk disabilitas serta belum maksimalnya program pelayanan jemput bola pembuatan KTP-el bagi penduduk disabilitas.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
37
Rahma, Ulifa, Ziadatul Hikmiah, and Tommy Hari Firmanda. "Pemetaan Kebutuhan Pendampingan Konseling: Study of Psychological Wellbeing on Students with Disabilities." INKLUSI 9, no. 1 (August 5, 2022): 21–44. http://dx.doi.org/10.14421/ijds.090102.
Full textAbstract:
The most prominent discrimination against persons with disabilities (PwD) is exclusion in education opportunity, even though the rights of persons with disabilities to pursue education have been guaranteed by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The research is the first step for an effective model of counseling services for students with disabilities. Rule Mapping for counseling with qualitative research carries out with three methods under the online survey, the Nominal Group Technique (NGT), and Focus Group Discussion (FGD. With 33 Respondents for the study are the students with intellectual and mental disabilities, Deaf, blind, and physically disabled. Data use interactive and thematic analysis. The result shows an overview with map counselling for students with disabilities on services. Diskriminasi yang paling menonjol terhadap penyandang disabilitas (PD) adalah pengecualian mereka dalam kesempatan pendidikan yang setara, padahal hak PD untuk mengenyam pendidikan sudah dijamin oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Penelitian ini merupakan langkah awal untuk model layanan konseling yang efektif bagi siswa PD. Rule Mapping digunakan untuk melakukan konseling pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan tiga metode di antaranya survei online, Nominal Group Technique (NGT), dan Focus Group Discussion (FGD). Terdapat 33 siswa dengan disabilitas mental-intelektual, Tuli, Buta, dan fisik) yang dilibatkan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan teknik interaktif dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan gambaran dengan peta konseling untuk siswa PD dalam menerima layanan.
38
Wahyudi, Abdullah, Fathan, and Siti Kasiyati. "Access to Justice for Persons with Disabilities as Victims of Sexual." INKLUSI 10, no. 2 (December 19, 2023): 219–36. http://dx.doi.org/10.14421/ijds.100205.
Full textAbstract:
Examinations of cases involving persons with disabilities are often stopped halfway due to the non-fulfillment of reasonable accommodation by law enforcement officials. This study aims to determine the fulfillment of reasonable accommodation for persons with disabilities in the judicial process and the obstacles faced in the judicial process. This research is non-doctrinal research with the object of research in handling cases of persons with disabilities as victims of crime in the judicial process. Research on the fulfillment of adequate accommodation for persons with disabilities in the judicial process has never been conducted. This research is expected to provide improvements in the fulfillment of decent accommodation for persons with disabilities. The result of this study is that some accommodations are feasible to fulfil and others are not met and obstacles are found in the fulfillment of decent accommodation. Pemeriksaan perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sering terhenti di tengah jalan karena tidak dipenuhinya akomodasi yang layak oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal dengan objek penelitian berupa penanganan kasus-kasus penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan. Penelitian tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan belum pernah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini adalah sebagian akomodasi yang layak terpenuhi dan sebagia lainnya tidak dipenuhi dan ditemukan hambatan-hambatan dalam pemenuhan akomodasi yang layak.
39
Nainggolan, Dina Maria. "Merayakan Imago Dei Bersama Orang dengan Disabilitas Intelektual dalam Cinta Persahabatan." GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian 7, no. 2 (October 25, 2022): 149. http://dx.doi.org/10.21460/gema.2022.72.684.
Full textAbstract:
AbstractThis article explores the spiritual dimensions of people with mild to severe intellectual disabilities. Dimensions that are increasingly lost and neglected, especially since the Enlightenment era which focuses to intellectuality and rationality as the summa of human existence. Human image with God has been understood only in terms of rational and intellectual abilities which leads to discrimination and neglect of God’s image in persons with disabilities, especially persons with intellectual disability. This article seeks to fi nd the image of persons with intellectual disabilities with God through the manifestation of love and shows that persons with intellectual disabilities like others can find God in Holy Spirit who works beyond human intellectual abilities.
AbstrakArtikel ini menelusuri dimensi spiritualitas penyandang disabilitas intelektual ringan hingga parah. Dimensi yang semakin hilang dan terabaikan terutama sejak abad pencerahan yang menekankan intelektualitas dan rasionalitas sebagai keberadaan manusia yang terutama. Kesegambaran manusia dengan Allah sejauh ini dipahami hanya dalam kemampuan rasional dan intelektual yang berujung pada diskriminasi dan pengabaian kesegambaran Allah dalam diri penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas intelektual. Tulisan iniberupaya untuk menemukan kesegambaran penyandang disabilitas intelektual dengan Allah melalui perwujudan hidup yang penuh cinta kasih dan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual sama seperti mereka yang tidak menyandang disabilitas dapat menemukan Allah dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja melampaui kemampuan intelektualitas manusia yang terbatas.
40
Sudika Mangku, Dewa Gede. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 2 (July 31, 2020): 353. http://dx.doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p11.
Full textAbstract:
Persons with disabilities are often forgotten in the development of law and also participation in legal development so that their access to justice is vulnerable. Persons with disabilities must obtain the same rights as others without exception. This is to give them a sense of fairness that persons with disabilities are entitled to an education in this country. The purpose of this study is to provide an overview of the legal protection of children with disabilities in the district of Buleleng. This research is a normative juridical legal research using a statutory approach. Based on the results of the study it was found that the legal protection received by children with disabilities in the district of Buleleng, especially in relation to education has not been touched even though the province of Bali has implemented local regulations that state the fulfillment of the rights of persons with disabilities including children, this is not yet fully can be implemented because the facilities and infrastructure that have not been met in Buleleng Regency so that the fulfillment of these rights is hampered.
Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di negara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas yang ada di kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng khususnya berkenaan dengan pendidikan masih belum tersentuh walaupun provinsi Bali telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di Kabupaten Buleleng sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.
41
Rosmalinda, Rosmalinda, Arif Arif, and Ainul Mardiyah. "Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Medan dan Binjai." Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) 1, no. 1 (October 17, 2018): 199–202. http://dx.doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.163.
Full textAbstract:
Setiap orang adalah sama didepan hukum tak terkecuali penyandang disabilitas. Penelitian berjudul ―Model Pendampingan Hukum Bagi Difabel (Orang Yang Berkebutuhan Khusus) Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Medan dan Binjai didukung oleh DIKTI dalam Skim Penelitian Hibah bersaing. Peneliti berharap diakhir penelitian akan diperoleh informasi; Pertama, situasi penyandang Disabilitas mengakses layanan hukum yang tersedia di masyarakat. Kedua, persfektif Organisasi atau Lembaga penyedia layanan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas. Untuk memperoleh tujuan yang diharapkan penelitian dilakukan menggunakan metode normatif empiris. Peneliti melakukan pengumpulan peraturan hukum dan menganalisanya dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan melalui Wawancara mendalam dengan beberapa informan di Kota Medan dan Binjai. Beberapa temuan awal penelitian memperlihatkan bahwa Kota Medan dan Binjai memiliki kasus pidana yang melibatkan penyandang disabilitas baik sebagai Pelaku, Korban dan Saksi. Tindak Pidana yang melibatkan penyadang disabilitas ini adalah Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, perkosaan dan incest. Temuan lain penelitian adalah adanya kendala bagi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas memiliki tantangan khusus terkait keterbatasan penyandan disabilitas. Tantangan tidak hanya dihadapi oleh penyandang disabilitas dan keluarga tetapi juga Aparat Penegak Hukum (APH).
Everyone is equal before the law, including people with disabilities. The study entitled ―The Legal Assistance Model For Disabled (People Who Have Special Needs) Dealing with Law in Medan and Binjai Cities was supported by DIKTI in Competitive Research Schemes. The researcher expected that information would be obtained at the end of the study; First, the situation of persons with disabilities accessing legal services available in the community. Second, the perspective of Legal Aid Services organizations or institutions for persons with disabilities. To obtain the expected goals, the study was conducted using empirical normative methods. The researcher collected and analyzed legal regulations, followed by data collection through in-depth interviews with several informants in the cities of Medan and Binjai. Some preliminary findings of the study showed that Medan and Binjai had criminal cases involving persons with disabilities as Actors, Victims, and Witnesses. The criminal offenses involving persons with disabilities were sexual violence including sexual harassment, rape, and incest. Another finding of the research shows that there were obstacles for Law Enforcement Officials in handling cases involving this Dissability. This study concluded that there were special challenges related to the limitations of disability genders in handling legal cases involving persons with disabilities. The challenges were faced not only by persons with disabilities and families, but also by Law Enforcement Officials (APH).
42
Pramesti Noer Aliffah and Stephani Raihana Hamdan. "Studi Ableism pada Mahasiswa Muslim." Bandung Conference Series: Psychology Science 4, no. 1 (February 1, 2024): 538–44. http://dx.doi.org/10.29313/bcsps.v4i1.10129.
Full textAbstract:
Abstract. Indonesia has implemented inclusive education that respects diversity and is non-discriminatory. On the other hand, people with disabilities in Indonesia still face obstacles in their social life such as discrimination against people with disabilities (ableism), especially in higher education. In Islam, Allah has created humans in the most perfect form. Islam emphasizes the value of deeds and good deeds rather than physical perfection, so Islam views people with disabilities and other humans equally, and also condemns all forms of discriminatory actions against people with disabilities. Everyone has the potential to be ableist to varying degrees, which can be high and low. In addition, ableism can be overt or covert (unconscious). Ableism in education will only create invisible barriers between people with disabilities and non-disabled people so that a climate of inclusivity is not created. This study aims to determine the level of ableism in Muslim students. This study used an online survey method involving 298 students of Bandung Islamic University. The measuring instrument used was the Symbolic Ableism Scale (Friedman & Awsumb, 2019) which was adapted into Indonesian by the researcher. The results of this study indicate that the level of ableism in non-disabled UNISBA students is low. The low level of ableism is owned by students who are female and have had direct interaction with people with disabilities, especially with physical disabilities.
Abstrak. Indonesia telah menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Disisi lain, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam kehidupan sosialnya seperti diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (ableism), khususnya dalam mengenyam pendidikan tinggi. Dalam Islam, Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Islam menekankan nilai amal perbuatan dan perbuatan baik daripada kesempurnaan fisik, sehingga Islam memandang sama antara penyandang disabilitas dan manusia lainnya, juga mengecam segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap penyandag disabilitas. Setiap orang memiliki potensi sebagai ableist dengan tingkatan yang bervariatif, dapat tinggi dan dapat pula rendah. Selain itu, ableist dapat bersifat secara terbuka atau secara tersembunyi (tidak disadari). Ableism di dalam pendidikan hanya akan membuat invisible barriers antara penyandang disabilitas dengan non-disabilitas sehingga iklim inklusivitas tidak tercipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ableism pada mahasiswa muslim. Penelitian ini menggunakan metode survei daring yang melibatkan 298 mahasiswa Universitas Islam Bandung. Alat ukur yang digunakan adalah Symbolic Ableism Scale (Friedman & Awsumb, 2019) yang diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ableism pada mahasiswa non-disabilitas UNISBA tergolong rendah. Tingkat ableism yang rendah dimiliki oleh mahasiswa berjenis kelamin perempuan dan pernah berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas, terutama dengan jenis disabilitas fisik.
43
Smara Raditia, Tjokorda Gde Agung, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA PADA YAYASAN DI BALI." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 12 (November 21, 2020): 1845. http://dx.doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p02.
Full textAbstract:
Penyandang disabilitas sering sekali kurang mendapat perhatian, seperti mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Kurangnya akses juga menjadi penghambat kehidupan seharihari para penyandang disabilitas. Harapan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan bisa dikatakan kecil dibanding mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Yayasan atau organisasi nirlaba dapat dikatakan memiliki peran kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang tengah terjadi. Ketimpangan antara perkembangan pesat pariwisata Bali dengan pemenuhan hak-hak dasar dari kaum disabilitas telah mulai dijembatani melalui keberadaan yayasan atau organisasi nirlaba. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu objek penelitian dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer yang ada dilapangan. Hasil studi menunjukkan perlakuan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam Yayasan di Bali telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pihak Yayasan sudah melindungi dan mengakomodasi hak-hak pekerja penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan, seluruh peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak yayasan guna memenuhi kebutuhan para pekerja penyandang disabilitas terutama pada dunia kerja.
People with disabilities often receive less attention, different treatment, or discrimination. Limited access also becomes a barrier to their daily lives. They get smaller chances to get a job compared to those non-disabled. Foundations or non-profit organizations have a strong role in dealing with current issues. The organization has bridged the disparity between the rapid development of Bali tourism and the fulfillment of the basic rights of people with disabilities. The purpose of writing this journal is to determine the rights of workers with disabilities based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out the forms of treatment for workers with disabilities who work at foundations in Bali. This type of research is a type of empirical legal research, namely the approach method used to solve an object of research by examining secondary data against primary data in the field. The study results show the treatment received by workers with disabilities in a non-profit organization in Bali has been appropriate with the applicable regulations with the protection and accommodation of workers with disabilities without discrimination and differences. All laws and regulations have been implemented well by the foundation to meet the needs of workers with disabilities particularly in the world of work.
44
Imawati, Ida Ayu Putu Febri, I. Kadek Juni Arta, I. Nyoman Bagus Suweta Nugraha, and NI Wayan Sudarti Yanti. "Pelatihan Desain Dasar Bagi Penyandang Disabilitas pada Yayasan Bhakti Senang Hati Desa Siangan, Gianyar." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sewagati 1, no. 2 (June 9, 2023): 59–63. http://dx.doi.org/10.59819/sewagati.v1i2.2865.
Full textAbstract:
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Masyarakat sering kali menganggap mereka tidak produktif. Yayasan Bhakti Senang Hati sebagai salah satu organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pelayanan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas bekerjasama dengan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melakukan pelatihan desain dasar. Para penyandang disabilitas ternyata memiliki kemampuan dalam bidang desain. Mereka mampu mendesain sebuah produk.
People with disabilities are those who have limitations in carrying out certain activities. Society often considers them unproductive. Yayasan Bhakti Senang Hati as one of the non-profit organizations engaged in the service and development of the ability of persons with disabilities in collaboration with PGRI Mahadewa University Indonesia conducted basic design training. People with disabilities turned out to have the ability in the field of design. They are able to design a product.
45
Nopiah, Ririn, and Heni Wahyuni. "Pengaruh Asuransi Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Aksesabilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Di Indonesia." Convergence: The Journal of Economic Development 3, no. 2 (July 19, 2022): 127–46. http://dx.doi.org/10.33369/convergence-jep.v3i2.22768.
Full textAbstract:
Health insurance is one of social health guarantees programs provided to the society in accessing health services in Indonesia. This program is implemented as a solution of equality problems on health services. This paper aims to analyze effect of health insurance ownership on accessibility health services to people with disabilities who included as vulnerable communities. This research have 1.288 respondents of people with disabilities from Indonesia Family Life Survey that analyzed by multinomial logit regression models. The results show that health insurance ownership of disabilities are not effective enough in accessibility of disabilities health services. To access health service, people with disabilities have main obstacle factor namely physical mobiltity services. Furthermore head of household, chronic disease, transportation costs, and years education variables have significant effect on preventive and curative health services to people with disabilities. Whereas sex and unemployed status significant effect on preventive health services. Keywords : People with Disabilities1, Health Insurance2, Accessibility3, Health Service4
46
Ardiani, Rahma, and Pramesti Pradna Paramita. "Optimizing Stimulation of Students with Disabilities." Psikostudia : Jurnal Psikologi 13, no. 2 (May 28, 2024): 265. http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v13i2.15030.
Full textAbstract:
Problems often experienced by people with disabilities are the inability to respond quickly, difficulty controlling emotions, concentrating attention problems, difficulty applying language fluently for daily communication. The goal of this research is to describe stimulation for people with disabilities to fulfil their daily needs. The method used narrative review by taking from google scholars and JSTOR, so that found 13 journals are obtained from 2014-2024.Based on the reviews are people with disabilities have different limitations according to the types. The stimulation can provide independence, overcome the stigma, make things easier in academic and work contexts. Stimulations that ca be applied is communication and language practice, so they can interact with non-disabled people, then the stigma can be minimized. Activities of daily living should be available for all types, so they can regulate themselves independently. Motoric stimulation to support children’s mobilization as well as stimulation to increase attention and concentration. It can be concluded that stimulation can help people with disabilities achieve their potential, overcome obstacles, and manage themselves.Masalah yang sering dialami penyandang disabilitas yaitu ketidakmampuan merespon secara cepat, kesulitan mengontrol emosi, masalah pemusatan perhatian, kesulitan menerapkan bahasa yang baik sebagai komunikasi sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan stimulasi bagi penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Metode penelitia yang digunakan yaitu narrative review dengan mengambil data dari google scholar dan JSTOR, sehingga diperoleh 13 jurnal mulai tahun 2014 hingga 2024. Berdasarkan hasil review penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang berbeda sesuai jenis kebutuhan. stimulasi yang diberikan dengan tujuan mampu meningkatkan kemandirian, mengatasi stigma, memudahkan dalam konteks akademis dan pekerjaan. Stimulasi yang dapat diterapkan penyandang disabilitas, misalnya stimulasi komunikasi dan bahasa. Dimana dalam hidup bersosial tidak lepas dari berinteraksi baik sesama disabilitas maupun non disabilitas, sehingga dapat meminimalisasi stigma yang ada. Stimulasi activities of daily learning (ADL) menjadi stimulasi yang seharusnya ada di seluruh jenis disabilitas, supaya dapat mengatur dirinya secara mandiri. Stimulasi motorik sebagai penunjang mobilisasi anak, serta stimulasi peningkatan atensi sehingga siswa dapat konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya dengan optimal. Dengan demikian stimulasi dapat membantu penyandang disabilitas mencapai potensi, menangani hambatan, dan mengelola diri secara mandiri.
47
Maisun, Dara, and Roma Ulinnuha. "EKSISTENSI FORUM BANGUN ACEH DALAM MENDAMPINGI LIVELIHOOD DISABILITAS." TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 21, no. 1 (June 22, 2022): 81–107. http://dx.doi.org/10.30631/tjd.v21i1.242.
Full textAbstract:
The purpose of this paper is to look at and reflect back on how religion, government, institutions, and society should view people with disabilities. The Bangun Aceh Forum is a facilitator for the sustainability of the livelihoods of people with disabilities so that they can continue to be productive and hone their abilities. This study applying a qualitative method, the study show that as a social institution and has a focus on developing marginalized communities towards a more secure direction, the provision of infrastructure is provided with the needs and conditions of disability. So far, the mention of disability describes disability in a broad context, even though people who experience mental problems can also be categorized as disabilities. There are no different ways of handling physical and non-physical disabilities. In the study of theology, persons with disabilities are a group of people who must be accepted in social life without labels and differences physically or mentally. However, in fact, the disabled until now continue to receive labels that are not good and have not changed from time to time where people think that people with disabilities are very dependent on humans with normal physical conditions and are not independent, and the talents they have are often neglected because they do not have the space and resources. place in people's lives. it is not uncommon to find people with disabilities who desperately choose to become beggars. Both physical and non-physical disabilities from time to time will continue to receive discriminatory treatment from the community, whether consciously or unconsciously. The provision, attention and understanding of disability self still needs to be improved in the socialization of social communities in order to understand the real concept and meaning of disability. Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat dan merefleksikan kembali bagaimana seharusnya agama, pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam memandang kaum disabilitas. Forum Bangun Aceh menjadi fasilitaor bagi keberlangsungan livelihood penyandang disabilitas agar terus produktif dan mengasah kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial yang memiliki fokus untuk pengembangan masyarakat marjinal ke arah yang lebih menjamin, penyediaan sarana-prasarana yang diberikan dengan kebutuhan dan kondisi disabilitas. Di tengah kerancuan penyebutan disabilitas, orang dengan gangguan jiwa juga dapat dikategorikan sebagai disabilitas. Terlebih lagi cara penanganan penanganan yang dilakukan terhadap disabilitas fisik dan non-fisik tidak dibedakan. Pada kajian ilmu teologi, penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang harus diterima dalam kehidupan sosial tanpa label dan perbedaan secara fisik maupun secara mental. Namun nyatanya para difabel samapi saat ini terus mendapatkan labelling yang tidak baik dan tidak berubah darai masa kemasa di mana masyarakat menganggap kelompok diabilitas hidupnya sangat tergantung pada manusia dengan kondisi fisik yang normal dan tidak mandiri, dan bakat yang mereka miliki seringkali terabaikan karena tidak memiliki ruang dan tempat dalam kehidupan masyarakat. tak jarang menemukan para disabilitas yang putus asa memilih menjadi pengemis. Baik disabilitas fisik maupun non-fisik dari masa-kemasa akan terus mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat baik dilakuan secara sadar maupun secara tidak sadar. Pembekalan, perhatian dan pemahaman akan diri disabilitas masih sangat perlu di tinggkatkan lagi bagi masyarakat sosial agar memahami konsep dan arti diri disabilitas yang sesungguhnya.
48
Mustika, Ella Ayu Septia, Ella Nur Hadi, Anharudin Anharudin, Aziz Rofi’i, and Siti Nurmala Dewi. "Stigma Pekerja terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja." Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior 4, no. 2 (December 31, 2022): 30. http://dx.doi.org/10.47034/ppk.v4i2.6318.
Full textAbstract:
Latar Belakang. Inklusifitas di tempat kerja bagi pekerja dengan disabilitas diwajibkan dan diatur oleh pemerintah. Namun pekerja dengan disabilitas tidak hanya menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi juga menghadapi stigma dari rekan kerja. Hal tersebut memengaruhi kinerja pekerja dengan disabilitas, yang dalam jangka panjang akan memengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stigma pekerja terhadap pekerja dengan disabilitas di tempat kerja.Metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain studi potong lintang. Populasi penelitian ini adalah pekerja yang sedang bekerja minimal tiga bulan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan melakukan pengisian kuesioner melalui google form dengan total sampel sebesar 71 orang.Hasil. Hasil penelitian menunjukkan 30,99% responden memiliki stigma yang tinggi, 40,85% responden mempunyai sikap negatif yang tinggi, 38,03% responden dengan diskriminasi yang tinggi, dan 38,03% dengan persepsi keadilan yang rendah terhadap pekerja dengan disabilitas.Kesimpulan. Pekerja dengan disabilitas mendapatkan stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Hal ini merupakan salah satu faktor penyerapan angkatan kerja pada usia produktif kelompok penyandang disabilitas rendah apabila dibandingkan dengan kelompok non disabilitas. ABSTRACT Background: Inclusiveness in the workplace for workers with disabilities is required and regulated by the government. However, workers with disabilities face challenges in fulfilling their right to obtain decent work and the stigma from colleagues. This situation affects the performance of workers with disabilities, which in the long run will affect company performance.Objective: This study aims to describe the stigma of workers against workers with disabilities in the workplace.Method: The study was a descriptive study with a cross-sectional study design. The population was workers working for at least three months. The sampling technique was accidental sampling by filling out a questionnaire through Google form with a total sample of 71 people.Results: The results showed that 30.99% of respondents had a high stigma, 40.85% of respondents had high negative attitudes, 38.03% of respondents had high discrimination, and 38.03% had low perceptions of justice towards workers with disabilities.Conclusion: Workers with disabilities experience stigma and discrimination in the workplace. This is one of the factors in the low absorption of the workforce at productive age groups with disabilities when compared to non-disabled groups.
49
Mulia, Ibnata Bikry, Erna Yuliandari, and Rima Vien Permata Hartanto. "Civic engagement penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan (studi pada induk disabilitas Purworejo)." Academy of Education Journal 15, no. 1 (April 24, 2024): 925–38. http://dx.doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2334.
Full textAbstract:
Work is self-actualization by channeling and developing abilities to be more productive to achieve a prosperous life. Work is one of the rights that every person, including people with disabilities, is born with, and must be fulfilled and respected. However, in its implementation, there is a lack of attention from the authorities related to employment issues and legal guarantees. This research analyzes the civic engagement of people with disabilities through Induk Disabilitas Purworejo, in which the majority of members are people with physical disabilities fighting for their right to work. This research also analyzes the supporting and inhibiting factors for the success of civic engagement. The research method is qualitative with purposive sampling. Research data were gathered through observation, interviews, and document studies. The result of the discussion is that the civic engagement of people with disabilities through Induk Disabilitas Purworejo in fighting for the right to work is actualized through activity programmes such as advocacy, working with local agencies and opening small trainings at regular meetings in accordance with the components and indicators of civic engagement. In addition, there are supporting factors that are analyzed such as motivation and a sense of responsibility and skills from people with disabilities supported by the role of family, Induk Disabilitas Purworejo assistants, wheelchair aids, and civic cohesion. There are inhibiting factors that affect civic engagement, namely the lack of attention from the Regent regarding the guarantee of legal rights for people with disabilities and lack of accessibility during the implementation of activity programmes.
50
Maulana, Diky Faqih. "Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES." Muslim Heritage 8, no. 2 (December 26, 2023): 201–18. http://dx.doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6924.
Full textAbstract:
AbstractThe position of persons with disabilities as legal subjects is currently still being pros and cons due to obstacles that are considered as legal barriers. This paper will examine and analyze how far KHES is able to accommodate the position of persons with disabilities as legal subjects, especially when carrying out transactions at financial institutions. This research is a literature with a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The results of this study indicate that the status of ability to accept the law (ahliyah al-wujub), persons with disabilities are considered perfect people and there are no obstacles to receiving legal rights. However, to be competent to act legally (ahliyah al-ada'), the position of persons with disabilities must be adjusted to their ability to act legally. KHES has covered legal subjects, legal prowess and guardianship. However, it has not fully accommodated the legal provisions of the diversity of barriers for persons with disabilities. Article 4 KHES has explained that people who are incapable of carrying out legal actions are entitled to guardianship, in this case accommodating persons with disabilities with severe disabilities, and persons with mental and intellectual disabilities. In addition, Article 10 KHES also explains that guardianship permission can be stated in writing or orally. Article 12 KHES also explains the guardian's power as it comes into effect since the court's decision acquires permanent legal force. And in Article 13 KHES it is explained that the guardian is obliged to guarantee, protect the muwalla and his rights until he is capable of carrying out legal actions. AbstrakKedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, saat ini masih menjadi pro kontra dikarenakan adanya hambatan yang dianggap sebagai penghalang cakap hukum. Tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis seberapa jauh KHES mampu mengakomodir kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum terutama saat menjalankan transaksional pada lembaga keuangan. Penelitian ini merupakaan kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kecakapan menerima hukum (ahliyah al-wujub), penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dan tidak ada halangan untuk menerima hak hukum. Namun untuk cakap bertindak hukum (ahliyah al-ada’), kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kemampuannya untuk bertindak hukum. KHES telah membahas subjek hukum, kecakapan hukum dan perwalian. Namun belum mengakomodir penuh secara ketentuan hukum dari keberagaman hambatan para penyandang disabilitas. Pasal 4 KHES telah menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian, dalam hal ini mengakomodir penyandang disabilitas dengan hambatan berat, dan penyandang disabilitas mental serta intelektual. Selain itu, pada Pasal 10 KHES juga diterangkan bahwa izin pewalian dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan. Pasal 12 KHES juga menjelaskan kekuasaan wali sebagaimana yang mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta pada Pasal 13 KHES dijelaskan bahwa wali wajib menjamin, melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.