Academic literature on the topic 'Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar'

Rencana pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Barat melalui pembangunan Proyek Startegis Nasional (PSN) jalan tol Cisundawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan) pada tahun 2021 akan memberikan akses langsung untuk pengangkutan barang-barang pertaninan, manufaktur serta jasa yang dihasilkan dari kawasan industri. Pembangunan Tol Cisundawu dapat meningkatkan konektivitas operasional seperti kemudahan dan kecepatan arus lalu lintas kendaraan angkutan barang terutama komoditas unggulan seperti seperti obat-obatan, tekstil, pakaian jadi, gumrosin, karet, alat uji, alat kesehatan, transformator, dan perhiasan logam. Penelitian ini untuk mengetahui tarif dasar transportasi jalan angkutan peti kemas 20ft dengan rute Dry Port Gedebage ke Pelabuhan Patimban. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode BOK (Biaya Operasional Kendaraan) yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Nomor: SK.687/AJ/206/DRJD/2022 dengan menganalisis tarif menggunakan tiga skenario dengan jalur berbeda dari Dry Port Gedebage menuju Pelabuhan Patimban. Tarif terendah dari Dry Port Gedebage menuju Pelabuhan Patimban adalah melalui Tol Cipularang dengan tarif Rp465/ton/km. Tarif tersebut dipengaruhi oleh Biaya Tetap dan Biaya Varibel. Pada rute Tol Cipularang menunjukkan total biayanya paling tiggi sebesar Rp3.076.458.428. dengan jarak tempuh sejauh 306 km/rit dan kecepatan rata-rata 50 km/jam, akan menghasilkan: waktu rempuh 6,12 jam/rit; jumlah perjalanan 3 rit/hari atau 1.080 rit/tahun. Parameter tersebut yang mempengaruhi tarif dasar transportasi per ton per km.

Direktorat Jenderal (Ditjen) ILMATE merupakan unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mengelola bidang industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Direktorat Jenderal ILMATE merupakan pegawai yang diterima berdasarkan hasil seleksi ketat dari beberapa kandidat dan setelah diterima masih diperlukan pembinaan pegawai sehingga proses monitoring dan evaluasi menggunakan sistem penilaian yang objektif dan kuantitatif. Penelitian kali ini berpusat pada penilaian kinerja pegawai yang dianggap belum maksimal karena masih bersifat subjektif dimana penilaian diambil berdasarkan penilai interpersonal pejabat penilai dan hasil dari penilaian ini akan berpengaruh bagi PNS dari segi promosi kenaikan jabatan dan kenaikan gaji secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi SI-PKP (Sistem Informasi-Penilaian Kinerja Pegawai) yang memudahkan dalam sistem penilaian PNS pada Ditjen ILMATE dimana penilai dapat bersikap secara objektif dalam pengambilan keputusan sehingga diharapkan tidak merugikan PNS dalam hal penilaian kinerja personal. Dalam rancang bangun aplikasi SI-PKP ini, peneliti menggunakan model waterfall yang terdiri dari System Requirements Analysis, Design, Code Generation, Testing, Support And Maintenance.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pengembangan produk gaya hidup dengan fitur menghibur berbasis teknologi CNC bagi komunitas kreatif Cirebon melibatkan akademisi, desainer-pengusaha, aktivis desa, serta mahasiswa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Pelatihan berlangsung selama 6 bulan dan telah menghasilkan output berupa produk dan skill dan metode-metode pengembangan produk, serta pengenalan pasar. Proses pengembangan produk menekankan pemanfaatan teknologi Computer Numeric Control (CNC). Teknologi Computer Numeric Control (CNC), khususnya untuk pemotongan bahan dan pembuatan kontur 3 dimensional. Hasil akhir pelatihan adalah 6 tas kulit dengan dengan fitur baru mekanik pengunci dari logam dan kayu yang memberikan efek menghibur. Keenam produktersebut telah terdaftar Hak Desain Industri-nya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kedepan produk pengembangan ini akan mengikuti pameran dan diharapkan menjadi usaha dan produk yang memiliki daya saing ditengah pasar modern saat ini

Seiring perkembangan zaman, muncul kesadaran untuk melindungi industri kekayaan intelektual termasuk perlindungan terhadap merek dikarenakan pengaruh signifikannya untuk mendorong peningkatan ekonomi. Penelitian ini hendak mengkaji mengenai sengketa pelanggaran merek yang menyangkut prinsip First to File dan persamaan pada pokoknya pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst antara merek “ERG” dan “Erigo” dengan menitikberatkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami sistem pendaftaran merek di Indonesia, khususnya mengenai prinsip First to File yang dianut saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengutamakan bahan-bahan kepustakaan berupa hukum positif sebagai dasar sumbernya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan hasil penelitian diuraikan Penulis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat diarenakan hakim tidak mempertimbangkan prinsip pendaftaran merek First to File yang merupakan ketentuan pendaftaran merek yang dianut di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Merek milik penggugat yakni “ERG” semenjak awal pendaftarannya seharusnya ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Erigo” yang telah terdaftar terlebih dahulu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Hal ini dikarenakan persamaan tersebut dapat menyebabkan kebingungan konsumen dalam membedakan kedua merek tersebut sehingga Erigo dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ERG sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU MIG.

This study aims to explain the strength of Encim batik existence in cultural production arenas including limited-production arenas and large-scale production arenas. The theory of the cultural production arena by Pierre Bourdieu helped in this study in particular, include: 1) material and symbolic aspects of the production of cultural works, 2) the role of mediators who have a role in the use of works. The research method used is qualitative research is descriptive and the method of data retrieval through observation, documents, interviews, and triangulation. Analysis methods include data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study explain that the existence of Encim batik in the production-limited arena is strengthened by the consistency of entrepreneurs and batik artists from Peranakan China by maintaining the quality of Encim batik both in terms of visual beauty, technical manufacturing, and usefulness functions. Entering the large-scale production arena, the excellenge of quality are simplified, because it follows the demand of the Encim batik market tastes. Therefore, batik industry entrepreneurs in Pekalongan reproduce Encim batik with all its creativity, so that it has an impact on the birth of innovative forms of creative industry products such as batik products Encim write, stamp, night screen printing, and printing. The of Encim batik is influenced by economic capital, cultural capital, social capital, and symbolic capital used as a force to survive in batik business competition.Keywords: existence, batik encim, cultural production.AbstrakKajian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan eksistensi batik Encim dalam arena produksi kultural mencakup arena produksi terbatas dan arena produksi skala besar. Teori arena produksi kultural oleh Pierre Bourdieu membantu dalam kajian ini khususnya meliputi: 1) aspek material maupun simbolis dari produksi karya-karya kultural, 2) peran mediator yang mempunyai andil dalam pemaknaan karya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan metode pengambilan data melalui observasi, dokumen, wawancara, dan triangulasi. Metode analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa eksistensi batik Encim dalam arena produksi terbatas diperkuat dengan adanya konsistensi pengusaha dan seniman batik dari Cina Peranakan dengan menjaga kualitas batik Encim baik dari aspek keindahan visual, teknis pembuatannya, dan fungsi kegunaanya. Memasuki arena produksi skala besar, maka keunggulan kualitas tersebut mengalami penyerderhanaan, karena mengikuti permintaan selera pasar batik Encim. Oleh karena itu, para pengusaha industri batik di Pekalongan mereproduksi batik Encim dengan segala kreativitasnya, sehingga berdampak pada lahir inovasi bentuk produk-produk industri kreatif yang beraneka ragam seperti produk batik Encim tulis, cap, sablon malam, maupun printing. Eksistensi batik Encim dipengaruhi adanya modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik yang digunakna sebagai kekuatan untuk bertahan dalam persaingan usaha batik.Kata Kunci: eksistensi, batik encim, produksi kultural. Author: Tri Wulandari : Institut Seni Indonesia Yogyakarta References:Amidjaja, N. T. (1966). Batik. Jakarta: Djambatan.Bourdieu, P. (2009). An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory, (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Bourdieu, Terjemahan Pipit Maizer. Yogyakarta: Jalasutra.___________. (2015). The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literatur, Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, Terjemahan Yudi Santosa. Yogyakarta: Kreasi Wacana.Djomena, N. S. (1990). Batik dan Mitra. Jakarta: Djambatan.Fashri, F. (2014). Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol. Yogyakarta: Jalasutra.Ishwara, H., L. R.Yahya, & Moeis, X. (2011). Batik Pesisir Pusaka Indonesia, Koleksi Hartono Sumarsono. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia.Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.Soedarso. (2006). Trilogi Seni: Penciptaan Eksistensi Dan Kegunaan Seni. Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta.Susanto, S. (1984). Seni dan Teknologi Kerajinan Batik. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.Wulandari, Tri. (2017). “Koleksi Museum Batik Danar Hadi”. Hasil Dokumentasi Pribadi: 17 Desember 2017, Solo.

Direktorat Perkapalan dan Kelautan meluncurkan aplikasi bernama SIMKAPEL (Sistem informasi Perkapalan dan Kelautan) dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja untuk menjamin keselamatan pelayaran di era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL). Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan di industri pelayaran. Dengan dasar ini penulis merumuskan tentang bagaimana pengaruh aplikasi simkapel terhadap pengurusan sertifikat keselamatan kapal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif statistik yang mengambil data dari kuisioner dan melalui data yang sudah ada. Penelitian dilakukan pada saat praktek darat dilakukan untuk mendapatkan data melalui riset lapangan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data berupa pendekatan terhadap objek melalui observasi serta menggunakan dokumen dan data-data yang berhubungan dengan pengurusan sertikat keselamatan kapal.

Berdasarkan Permenkes No. 63 Tahun 2014, seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL Pemerintah melaksanakan pengadaan obat melalui e-Purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama 4 tahun berjalan semenjak ditetapkannya Permenkes No. 63 Tahun 2014, masih banyak kendala yang dialami dalam pengadaan obat dengan e-purchasingmelalui e-catalogue. Belum semua satuan kerja di bidang kesehatan melaporkan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) kepada Kementerian Kesehatan. Menurut data Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan selama tahun 2017, satuan kerja baik pemerintah dan swasta yang belum melaporkan RKO sebanyak 1387 atau 46,23% dari total seluruh satuan kerja. Belum ada sanksi tertulis untuk satker yang tidak melaporkan RKO. Padahal RKO inilah yang menjadi acuan kementrian kesehatan dalam penentuan jenis obat dan jumlah yang akan dilelangkan.Realisasi belanja obat pada katalog elektronik hingga 2016 menurut KPK melenceng jauh dari data RKO (hanya mencapai 30-40%). Selain itu data RKO belum terhubung dengan e-catalogue sehingga faskes yang tidak menyampaikan RKO tetap dapat melakukan belanja obat. Hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan obat tertentu yang tadinya tidak masuk dalam RKO, kelebihan stok obat tertentu yang tadinya masuk dalam RKO tapi kemudian tidak dibeli sesuai rencana, dan kerugian untuk industri farmasi yang terlanjur memproduksi obat sesuai dengan jumlah yang tertera dalam hasil lelang. Meskipun telah dibuat e-monev tahun 2016 tapi tidak mengatasi ketidakakuratan RKO karena sosialisasi dan penggunaan yang belum optimal. Kementerian Kesehatan juga perlu memperbaiki mekanisme penyusunan RKO dan validasinya sehingga menjadi data yang akurat, mengoptimalkan penggunaan e-monev dan mensosialisasikannya pada pihak yang terkait, dan mengeluarkan aturan yang lebih tegas bahwa akses belanja obat di e-catalogue hanya untuk faskes/satker yang menyampaikan RKO. Integrasi antara e-catalogue dengan e-monev menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebagai dasar evaluasi pengadaan di tahun berikutnya.