Relevant bibliographies by topics / Direktorat Jenderal Bina Sosial

Academic literature on the topic 'Direktorat Jenderal Bina Sosial'

Author: Grafiati
Published: 25 July 2024

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Contents

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Direktorat Jenderal Bina Sosial.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Direktorat Jenderal Bina Sosial"

1

Sowolino, Bertho Orbain, Prayoga Luthfil Hadi, Zakaria Mujahid, and Wimpy Santosa. "KAJIAN PERUBAHAN MANUAL SUPERVISI JALAN DENGAN SPESIFIKASI UMUM 2018 BINA MARGA." Jurnal Transportasi 19, no. 3 (January 6, 2020): 151–60. http://dx.doi.org/10.26593/jt.v19i3.3667.151-160.

Full text
Abstract:
Abstract In order to support the acceleration of Indonesia's economic growth, massive infrastructure development must be carried out. The movement of goods and people must be able to run smoothly to accelerate economic growth. One type of infrastructure that can provide direct support is road infrastructure. Roads have an important role in regional development both from economic, social, cultural and environmental aspects. With its flexible nature, it can reach various regions and its development methods are relatively easy, the road being a favorite infrastructure to be developed. To achieve good quality road construction, a general specification must be met. In 2014, the Directorate General of Highways issued the 2010 General Specification (Revision 3) which was completed with the Road Supervision Manual document that referred to the specification. But with the increasing need for quality road construction and increasing awareness of the importance of maintenance activities, in 2018 the Directorate General of Highways issued a General Specification 2018. Therefore, it is necessary to understand the changes of the General Specifications and changes in the Road Supervision Manual. Keywords: infrastructure development, road construction, general spesification, supervision manual Abstrak Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pembangunan infrastruktur secara masif harus dilakukan. Pergerakan barang dan orang harus dapat berjalan secara lancar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, salah satu jenis infrastruktur yang dapat memberikan dukungan secara langsung adalah infrastruktur jalan. Jalan memiliki peranan penting dalam pengembangan wilayah, dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan sifatnya yang fleksibel, karena dapat menjangkau berbagai daerah dan metode pembangunannya yang relatif mudah, jalan menjadi infrastruktur favorit untuk dikembangkan. Untuk menghasilkan kualitas pembangunan jalan yang baik diperlukan suatu spesifikasi umum yang harus dipenuhi. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3 yang dilengkapi dengan dokumen Manual Supervisi Jalan yang mengacu pada spesifikasi tersebut. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan kualitas pembangunan jalan serta meningkatnya kesadaran akan pen-tingnya kegiatan pemeliharaan, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan Spesifikasi Umum 2018. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap perubahan Spesifikasi Umum tersebut dan perubahan Manual Supervisi Jalan. Kata-kata kunci: pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, spesifikasi umum, manual supervisi
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ernawati, Ernawati, and Hary Yuswadi. "Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency." Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, no. 2 (August 6, 2018): 38. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632.

Full text
Abstract:
Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors. Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service. Referensi: Cresswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Duverger, Maurice.1998.Sosiologi Politik.Jakarta:RajaGrafindo Persada. E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES. Ferystiawan, Mirza. 2010. Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk. Jayanti,Nur.2006. Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Pasandaran, Efendi.1988.Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi. Jakarta:PT.Gramedia. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University. Pusposutardjo, Suprodjo.2001. Pengembagan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Soekanto,Soerjono.2012.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya. Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana. Syahyuti. 2006. Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara. Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press. Yuswadi, Hary. 2005. Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jember: Kompyawisda Jatim. ---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Muhasan, Imam, and Riko Riandoko. "Pendampingan Pengadaan Lahan Untuk Pembebasan Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol." Pengmasku 3, no. 2 (December 31, 2023): 128–35. http://dx.doi.org/10.54957/pengmasku.v3i2.653.

Full text
Abstract:
Pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh Tim PKN STAN ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan jalan tol. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki tanggung jawab terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol wilayah Pulau Jawa. Sebagai bagian dari kepentingan umum yang dijadikan sebagai prioritas, dalam proses pengadaan tanah perlu dipastikan bahwa masyarakat yang terdampak akan memperoleh penggantian yang sesuai dengan ketentuan. Dalam praktik, , seringkali terjadi sengketa di pengadilan diakibatkan ketidaksetujuan pemilik objek penilaian dengan hasil penilaian oleh KJPP. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang memadai bagi Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait mekanisme pengadaan lahan untuk pembebasan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Pratama, Nikolaus Chrismas Ananda, and Sony Hartono. "Tinjuan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan." JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, no. 2S (December 10, 2022): 472–87. http://dx.doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1856.

Full text
Abstract:
Media sosial merupakan salah satu saluran edukasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2 Humas). Sifat media sosial yang dinamis ini tentu mengharuskan Direktorat P2Humas DJP untuk dapat merumuskan suatu prosedur operasional yang sesuai untuk setiap platform media sosial. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi prosedur operasional media sosial DJP dalam menyelenggarakan edukasi perpajakan dengan praktiknya di lapangan, beserta hambatan, tantangan, dan strateginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur operasional di beberapa media sosial DJP, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, sudah diatur dalam regulasi terbaru, yaitu KEP-701/PJ/2019. Namun, untuk media sosial lainnya, seperti Tik Tok, Spotify, dan Linkedin, belum diatur dalam regulasi khusus. Dalam praktiknya, media sosial DJP masih mempunyai beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah respons negatif dari masyarakat, sehingga DJP harus bisa mengelola respons tersebut dengan baik.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Fuadi, Agus, Tri Wahyu Wirjawan, Wisnu Setyawan, and Fahmi Ramadhan. "PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." Jurnal Pelita Pengabdian 2, no. 1 (January 15, 2024): 60–65. http://dx.doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3129.

Full text
Abstract:
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah menginformasikan kepada seluruh wajib Pajak yang Ada Di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi mengenai kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tim Pengabdian Masyarakat dilakukan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jendaral Pajak (DJP) tentang Validasi NIK ke NPWP. Hal ini guna memberikan solusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ada di lingkungan Yayasan di Yayasan Bina Integrasi Edukasi untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi Pendampingan Dan Pemadanan NIK ke NPWP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Presentasi Materi dalam bentuk Power Point kepada Mitra. Adapun isi dari Materi power point adalah tentang Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi dapat mempraktekkan secara langsung dalam pemadanan NIK ke NPWP.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Juliana, Rifka, Sakhyan Asmara, and Dewi Kurniawati. "MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF DARI PEMBERITAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KEBUTUHAN POKOK." KomunikA 18, no. 2 (September 1, 2022): 17–35. http://dx.doi.org/10.32734/komunika.v18i2.9545.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen komunikasi krisis dan strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi dampak negatif dari pemberitaan pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditetapkan dengan prosedur purposif sehingga diperoleh 4 (empat) informan yang merupakan kepala seksi di Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan. Keabsahan data melalui triangulasi sumber data dengan mewawancarai 3 (tiga) informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi krisis Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi dampak negatif pemberitaan tentang pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pre-crisis dilakukan dengan pendeteksian krisis melalui monitoring dan analisis berita secara berkala, dan mempersiapkan krisis dengan membentuk tim krisis dan menunjuk juru bicara sesuai SE-17/PJ/2017; tahap crisis dilakukan dengan menyusun dokumen strategi komunikasi, mengumpulkan para pembuat konten Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan pesan krisis melalui banyak saluran komunikasi, menjaga konsistensi pesan krisis dengan mengizinkan juru bicara tertunjuk saja yang menyampaikan pesan krisis secara langsung, menginstruksikan unit vertikal untuk menayangkan konten-konten yang dibagikan di media sosial Direktorat Jenderal Pajak, dan melaksanakan internalisasi kepada Kepala Bidang Humas dan Kepala Seksi Kerja Sama di seluruh kantor wilayah, namun Direktorat Jenderal Pajak kurang responsif dalam merespon krisis; dan tahap post-crisis melakukan evaluasi dengan monitoring dan analisis berita kembali, mengecek komentar di media sosial, dan mencari berita populer di Google. Strategi komunikasi krisis Direktorat Jenderak Pajak dalam merespon dampak negatif dari pemberitaan tentang pajak pertambahan nilai barang kebutuhan pokok dilakukan dengan strategi denial dengan teknik penyangkalan yaitu menolak desas-desus yang menyatakan bahwa semua barang kebutuhan pokok akan dikenakan pajak dan strategi bolstering dengan teknik mengingatkan kepada publik bahwa rencana penerapan PPN barang kebutuhan pokok yang bersifat premium agar berkeadilan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ramdhani, Meiliawanti. "Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender Di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri." Jurnal Renaissance 6, no. 2 (July 31, 2021): 768. http://dx.doi.org/10.53878/jr.v6i2.149.

Full text
Abstract:
Penelitian ini membahas tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui kinerja ASN dalam perspektif gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kendala yang timbul pada analisis kinerja ASN dalam perspektif gender di lingkungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan dan Wawancara Langsung kepada informan penelitian. Sampel ditentukan menggunakan snow ball technique yaitu dengan memperoleh 12 informan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini dilihat berdasarkan empat sudut pandang yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dilihat berdasarkan sudut padang motivasi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih rendah; 2) Dari sudut pandang kompetensi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih belum adanya pemerataan; 3) Dari sudut padang regulasi yang mengatur kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri penerapan telah maksimal dilakukan; 4) Dari sudut padang budaya organisasi yang berkembang dalam mendukung kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri telah berkembang dengan baik. Kendala yang timbul, yaitu: 1) Kendala motivasi kurangnya perhatian pimpinan; 2) Kendala kompetensi adanya ketidaknyamanan ASN perempuan dalam bekerja; 3) Kendala regulasi yaitu pembebanan yang tidak sesuai porsi; 4) Kendala budaya organisasi yaitu anggapan bahwa ASN perempuan tidak dapat bekerja secara optimal.Kata Kunci : Gender, Persfektif dan Kinerja.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sarjono, Harjadi. "Analisis Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Bina Produksi Holtikultura: Dengan Pendekatan Balanced Scorecard." Winners 7, no. 1 (March 31, 2006): 44. http://dx.doi.org/10.21512/tw.v7i1.610.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Hartanto. "Pengembangan Lanjutan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System di Direktorat Jenderal Bina Marga." Media Informatika 20, no. 1 (March 31, 2021): 31–40. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v20i1.55.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan lanjutan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial. Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya. Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Sholihah, Zhafirah, and Ahmad Junaidi. "Analisis Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Menjangkau Generasi Muda." Prologia 8, no. 1 (March 18, 2024): 1–9. http://dx.doi.org/10.24912/pr.v8i1.21490.

Full text
Abstract:
Technological advances have made people switch into new media which marked by internet, smartphones, and digital platformsespecially social media. Currently, the massive development of social media has made organizations and government agencies begin to switch to using social media, especially Instagram for publication activities. This is also what the Public Relations Team of Direktorat Jenderal Perhubungan Laut does by utilizing Instagram to reach its target audience; gen z and millennials. This study uses a qualitative research approach with a case study method. There are three theories used, such as government public relations, generation z and millennials, and New Media Theory by Pierre Levy. Based on DJPL's Instagram analysis, it shows that Dirjan Perhubungan Laut prioritizes creative and interactive content production on Instagram, change the appearance of the Instagram account to be more relatable for younger audiences, improves the capabilities of the internal team, and forms an external community consisting of the younger generation so that it can attract their attentions to reach its target audience, specifically Gen Z and Millennials. Kemajuan teknologi yang kian pesat membuat manusia berpindah ke era media baru yang ditandai dengan adanya internet, ponsel pintar, dan kemunculan platform digital yaitu media sosial. Saat ini, perkembangnya media sosial yang masif membuat organisasi maupun instansi pemerintah mulai beralih menggunakan media sosial khususnya Instagram sebagai sarana publikasinya. Hal itu pula yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan memanfaatkan Instagram dalam menjangkau sasaran audiensnya, yaitu generasi z dan milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Terdapat tiga teori konsep yang digunakan, yaitu humas pemerintah, generasi Z dan milenial, dan teori New Mediaoleh Pierre Levy. Berdasarkan analisis Instagram @djplkemenhub151, menunjukkan bahwa Instagram Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengutamakan produksi konten yang kreatif dan interaktif, merombak tampilan Instagramnya menjadi lebih kekinian agar terhubung dengan generasi muda, meningkatkan kemampuan tim internal, serta membentuk komunitas eksternal yang beranggotakan generasi muda agar dapat menarik perhatian sehingga dapat memperluas sasaran audiensnya yakni generasi Zdan milenial.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Direktorat Jenderal Bina Sosial"

1

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial. Data hasil pembangunan Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Pelita III. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Sosial, Indonesia Direktorat Jenderal Bina Bantuan. Penjelasan tentang RAPBN Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial tahun 1986/1987. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Sosial, Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan. Kebijakan dan program Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial tahun 1992/1993. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Talib, Jusuf. Profil Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI: Sebuah rekaman perkembangan dan hasil yang dicapai selama Pelita IV dan V. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI, 1992.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial., ed. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan unit Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Sasaran repelita tahunan (Sarlita) Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, tahun 1994/1995-1998/1999. Jakarta: Departemen Sosial RI, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial. Laporan hasil evaluasi proyek pembangunan Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial tahun I (1984/1985) Pelita IV. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial., ed. Kesepakatan kerjasama Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tentang bantuan kesejahteraan sosial untuk wanita dalam keluarga miskin, nomor 028/KPTS/BBS/VIII/89, nomor 199/2955/PUOD. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1992.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Pertemuan, Evaluasi dan Konsultasi Para Kepala Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial Serta Pemimpin Proyek Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial (1984 Jakarta Indonesia). Kesimpulan dan hasil Pertemuan Evaluasi dan Konsultasi Para Kepala Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial Serta Pemimpin Proyek Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Diskusi Pendalaman Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Pola Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial & Pola Pembinaan Perangkat Penunjang (1984 Jakarta, Indonesia). Laporan kompilasi hasil Diskusi Pendalaman Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Pola Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial & Pola Pembinaan Perangkat Penunjang: Pada Pekan Orientasi Pejabat Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta, 10-18 Juli 1984. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI, 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Direktorat Jenderal Bina Sosial' for particular source types:
Journal articles Books
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography