Academic literature on the topic 'Direktorat Jenderal Bina Karya'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Direktorat Jenderal Bina Karya.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Direktorat Jenderal Bina Karya"

1

Kencanawati, Ni Nyoman, Muhajirah Muhajirah, and Zainudin Zainudin. "EVALUASI PROGRAM PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN PADA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT." SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 5, no. 1 (December 6, 2021): 220. http://dx.doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.4869.

Full text
Abstract:
ABSTRAKPerbaikan jalan lingkungan di Kabupaten Lombok Timur merupakan program dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa. Pelaksanaan program ini melibatkan Disperkim Provinsi NTB dan Dinas Cipta Karya PUPR Provinsi NTB sebagai pendamping dan pengawas teknis. Program ini dilaksanaan sejak Tahun 2017 hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya. Wilayah yang menjadi target evaluasi terdapat pada beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Wanasaba. Bila dilihat secara persentase nilai capaian dari pelaksaanaan program, maka diperoleh rata-rata mencapai di atas 80%. Bahkan untuk Kecamatan Priggabaya dan Wanasaba pada Tahun 2020 mencapai 91% dan 92% berturut-turut. Selain itu Kecamatan Wanasaba memiliki persentase pencapaian tertinggi yaitu 93% di Tahun 2020. Pencapaian pelaksaaan menunjukkan persentase yang terus meningkat sehingga tercapai tujuan utama yang dinginkan. Sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan tahun ongoing dan tahun selanjutnya maka dalam pelaksanaan sebaiknya melibatkan partisipasi dari masyarakat sehingga program dapat mencapai seluruh daerah yang ditargetkan dan menghasilkan nilai capaian sebesar 100%. Kata kunci: jalan lingkungan; perbaikan; evaluasi; capaian; lombok timur. ABSTRACTThe improvement of side roads in East Lombok Regency is a program of the Ministry of PUPR through the Direktorat Jenderal Cipta Karya which is aimed at reducing regional disparities, alleviating poverty, improving local government (district, sub-district, and village), and strengthening community institutions at the village level. The implementation of this program involves the Disperkim Provinsi NTB dan Dinas Cipta Karya PUPR as assistants and technical supervisors. This program has been implemented since 2017 until now. This article aims to evaluate the implementation of the program and provide recommendations for implementation in the following year. The evaluation target areas are located in several sub-districts including Pringgasela, Sembalun, Aikmel, Pringgabaya, and Wanasaba. According to a percentage of the achievement value of program implementation, the average achieved is above 80%. Even for the Districts of Priggabaya and Wanasaba in 2020, it reached 91% and 92%, respectively. In addition, Wanasaba District has the highest percentage of achievement, which is 93% in 2020. The achievement trend increases since the program has been initiated in 2017. As a recommendation for the implementation of the ongoing year and the following year, the implementation should involve the participation of the community. Thus the problems that have occurred so far can be avoided and are expected to reach all targeted areas to produce an achievement value of 100%. Keywords: side roads; repair; evaluation; achievement; east lombok.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ernawati, Ernawati, and Hary Yuswadi. "Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency." Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI 7, no. 2 (August 6, 2018): 38. http://dx.doi.org/10.19184/jes.v7i2.16632.

Full text
Abstract:
Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports agricultural productivity is the availability of irrigation water suitable for crop needs. In this case, irrigation cannot be separated from Irrigation Services, Agricultural Services, and HIPPA. Initially, village irrigation management was carried out by an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure. In its implementation, village irrigation management faced many obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management of agricultural irrigation by HIPPA. This study uses qualitative methods, and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many factors cause ineffectiveness in irrigation management. One of them is weak coordination in the HIPPA organization. It is even worse with the emergence of money politics in water distribution among farmers and water supervisors. Keywords: Irrigation management, Water User Farmer Association, farmer, irrigation service. Referensi: Cresswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Duverger, Maurice.1998.Sosiologi Politik.Jakarta:RajaGrafindo Persada. E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES. Ferystiawan, Mirza. 2010. Intervensi Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Gabungan Kelompok Tani Di Asembagus.Universitas Jember. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk. Jayanti,Nur.2006. Konflik antar Petani Pengguna Air Irigasi Sawah Pertanian di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Universitas Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Miles dan Hubeerman, A.M. 2014. Analisis Data Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Pasandaran, Efendi.1988.Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi. Jakarta:PT.Gramedia. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University. Pusposutardjo, Suprodjo.2001. Pengembagan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Soekanto,Soerjono.2012.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya. Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana. Syahyuti. 2006. Konsep Penting dalam Pembangunan dan pertanian. Jakarta Selatan: PT. Bina Rena Pariwara. Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press. Yuswadi, Hary. 2005. Melawan Demi Kesejahteraan: Bentuk Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian. Jember: Kompyawisda Jatim. ---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Muhasan, Imam, and Riko Riandoko. "Pendampingan Pengadaan Lahan Untuk Pembebasan Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol." Pengmasku 3, no. 2 (December 31, 2023): 128–35. http://dx.doi.org/10.54957/pengmasku.v3i2.653.

Full text
Abstract:
Pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh Tim PKN STAN ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan jalan tol. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki tanggung jawab terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol wilayah Pulau Jawa. Sebagai bagian dari kepentingan umum yang dijadikan sebagai prioritas, dalam proses pengadaan tanah perlu dipastikan bahwa masyarakat yang terdampak akan memperoleh penggantian yang sesuai dengan ketentuan. Dalam praktik, , seringkali terjadi sengketa di pengadilan diakibatkan ketidaksetujuan pemilik objek penilaian dengan hasil penilaian oleh KJPP. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang memadai bagi Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait mekanisme pengadaan lahan untuk pembebasan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Fabrianne, Avissa Yufen, and Yugih Setyanto. "Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta." Prologia 2, no. 2 (April 26, 2019): 257. http://dx.doi.org/10.24912/pr.v2i2.3585.

Full text
Abstract:
Kasus pelanggaran hak cipta yang sangat sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah pembajakan. Mengutip karya sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa mencantumkan sumber yang sengaja dimasukkan kedalam ciptaannya sendiri agar membuat kesan karya miliknya seolah-olah miliknya disebut plagiarisme. Plagiarisme juga bisa dikatakan apabila ciptaan milik orang lain diperbanyak tanpa mengubah bentuk ataupun isi untuk diumumkan, dan memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin dengan sengaja dan mengandung komersial. Pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat menyebabkan citra buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Indonesia mendapat sorotan negatif dari negara lain diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta yang parah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah sebuah unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, salah satunya adalah Hak Cipta. Penulis tertarik untuk mengetahui strategi humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran terhadap hak cipta terutama untuk masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran terhadap hak cipta. Dasar teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup teori komunikasi massa, hubungan masyarakat, humas pemerintah, strategi humas, hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui strategi humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam membangun kesadaran hak cipta melalui wawancara, observasi dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian ini. Dapat disimpulkan, strategi humas DJKI adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta milik seseorang dan pentingnya mendaftarkan suatu karya agar bisa dilindungi oleh negara secara hukum jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Yustiana, Fransiska, and Wahdan Nurfa Afani Maulana. "Perbandingan Metode Perhitungan Faktor Jam Puncak PDAM Tirta Rangga di Kecamatan Pabuaran – Kabupaten Subang." RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil 7, no. 3 (December 17, 2021): 189. http://dx.doi.org/10.26760/rekaracana.v7i3.189.

Full text
Abstract:
ABSTRAKPola penggunaan air suatu daerah pemukiman berfluktuasi dan sangat bergantung pada ketersediaan air. Gaya hidup dan kondisi cuaca penyebab penggunaan air berfluktuasi. Penelitan ini bertujuan menentukan penggunaan air maksimum yaitu dengan menghitung faktor jam puncak maksimum, yang menjadi kriteria perencanaan jaringan distribusi air bersih. Perbandingan faktor jam puncak berdasarkan hasil Dari perhitungan beberapa metode, yaitu metode Red, Tricaricol, Briere, Martinez-solano, Diao dibandingkan dengan nilai faktor jam puncak yang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu faktor jam puncak sebesar 1,5 sedangkan faktor harian maksimum adalah 1,1. Nilai faktor jam puncak dipengaruhi oleh pola penggunaan air yang bervariasi menurut lokasinya, ketersediaan air bersih, perkiraan permintaan puncak dalam sistemnya. Faktor puncak dengan metode red merupakan metoda yang lebih akurat karena memiliki nilai faktor jam puncak 1,05 mendekati nilai faktor jam puncak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 1,5. Metoda Red dianggap dapat mengakomodir perencanaan instalasi penyediaan air di Indonesia, khususnya untuk daerah dengan ketersediaan air terbatas.Kata kunci: faktor jam puncak, penggunaan air ABSTRACTWater consumption always fluctuative in area will from time to time. Human activities change over time that make fluctuative water consumption. This study determine the maximum or peak water consumption rate by calculate the maximum peak faktor. Maximum peak faktor used to design a domestic water plant and domestic water distribution network. Maximum peak faktor value that determined by several methods such as the Red method, Tricaricol, Briere, Martinez-solano, Diao are compared to maximum peak faktor that establised by Direktorat Jenderal Cipta Karya (1.1 for maximum daily faktors and 1.5 for maximum peak faktors). Maximum peak faktor is effected by water consumption rate, life style, and fresh water supply. The Red method give more accurate result in determining maximum peak faktor. In this study, maximum peak faktor that determined by Red method is 1.05 approxt to maximum peak faktor of Direktorat Jenderal Cipta Karya 1.5. Maximum peak faktor that determined by Red method more appropriate to design domestic water supply and distribution instalation in any region in Indonesia that has less fresh water supply.Keywords: maximum peak faktor, water consumption
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Fuadi, Agus, Tri Wahyu Wirjawan, Wisnu Setyawan, and Fahmi Ramadhan. "PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." Jurnal Pelita Pengabdian 2, no. 1 (January 15, 2024): 60–65. http://dx.doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3129.

Full text
Abstract:
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah menginformasikan kepada seluruh wajib Pajak yang Ada Di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi mengenai kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tim Pengabdian Masyarakat dilakukan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jendaral Pajak (DJP) tentang Validasi NIK ke NPWP. Hal ini guna memberikan solusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ada di lingkungan Yayasan di Yayasan Bina Integrasi Edukasi untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi Pendampingan Dan Pemadanan NIK ke NPWP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Presentasi Materi dalam bentuk Power Point kepada Mitra. Adapun isi dari Materi power point adalah tentang Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi dapat mempraktekkan secara langsung dalam pemadanan NIK ke NPWP.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ramdhani, Meiliawanti. "Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender Di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri." Jurnal Renaissance 6, no. 2 (July 31, 2021): 768. http://dx.doi.org/10.53878/jr.v6i2.149.

Full text
Abstract:
Penelitian ini membahas tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui kinerja ASN dalam perspektif gender di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kendala yang timbul pada analisis kinerja ASN dalam perspektif gender di lingkungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan dan Wawancara Langsung kepada informan penelitian. Sampel ditentukan menggunakan snow ball technique yaitu dengan memperoleh 12 informan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini dilihat berdasarkan empat sudut pandang yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dilihat berdasarkan sudut padang motivasi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih rendah; 2) Dari sudut pandang kompetensi ASN Ditjen Bangda Kemedagri masih belum adanya pemerataan; 3) Dari sudut padang regulasi yang mengatur kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri penerapan telah maksimal dilakukan; 4) Dari sudut padang budaya organisasi yang berkembang dalam mendukung kinerja ASN Ditjen Bangda Kemedagri telah berkembang dengan baik. Kendala yang timbul, yaitu: 1) Kendala motivasi kurangnya perhatian pimpinan; 2) Kendala kompetensi adanya ketidaknyamanan ASN perempuan dalam bekerja; 3) Kendala regulasi yaitu pembebanan yang tidak sesuai porsi; 4) Kendala budaya organisasi yaitu anggapan bahwa ASN perempuan tidak dapat bekerja secara optimal.Kata Kunci : Gender, Persfektif dan Kinerja.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sarjono, Harjadi. "Analisis Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Bina Produksi Holtikultura: Dengan Pendekatan Balanced Scorecard." Winners 7, no. 1 (March 31, 2006): 44. http://dx.doi.org/10.21512/tw.v7i1.610.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Hartanto. "Pengembangan Lanjutan Aplikasi Indonesia Integrated Road Management System di Direktorat Jenderal Bina Marga." Media Informatika 20, no. 1 (March 31, 2021): 31–40. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v20i1.55.

Full text
Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan lanjutan aplikasi Indonesia Integrated Road Management System (IRMS) di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mendukung manajemen aset (terdiri dari jalan, jembatan, dan keselamatan pengguna) di Indonesia yang berbasis web dengan sistem pengelolaan basis data relasional (RDBMS) dan menyimpan database aplikasi, database spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis berbasis server untuk menyebarkan data spasial. Penelitian ini menjelaskan tahapan pengembangan aplikasi IRMS serta fitur dan modul-modul yang terdapat di dalamnya. Aplikasi IRMS juga menyimpan semua data secara terpusat (aset jalan, jembatan, kondisi, riwayat pemeliharaan, material, kepadatan lalu lintas, data tilang, dan korban kecelakaan) di Indonesia sehingga dapat melakukan analisa untuk menentukan perlakuan tingkat perbaikan jalan, memprediksi kondisi jembatan, dan mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan, menyusun rencana dan anggaran serta membuat rencana pencegahan sebelum terjadinya kerusakan yang parah.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Suwarni, Wahyu. "KAJIAN LITERATUR PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI KREATIF." MEDIASI 2, no. 1 (June 15, 2021): 69–78. http://dx.doi.org/10.46961/mediasi.v2i1.257.

Full text
Abstract:
Perlindungan hukum dapat dilakukan terhadap produk industri kreatif, di antaranya hak cipta buku, hak merchandising, fotografi, pemrograman komputer, karya cipta musik dan lagu, serta terhadap rahasia dagang, merek dan paten. Tujuan kajian ini untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam industri kreatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif berupa pendeskripsian atas suatu peristiwa hukum. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif (upaya pencegahan) berupa pendaftaran/pencatatan dan represif (upaya setelah terjadi pelanggaran terhadap karya kekayaan intelektual) berupa sanksi. Perlindungan hukum secara khusus sudah diberikan bagi produk industri kreatif yang telah didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Direktorat Jenderal Bina Karya"

1

Pertemuan Badan Koordinasi Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (11th 1983 Denpasar, Indonesia). Rumusan hasil Pertemuan XI Badan Koordinasi Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Denpasar, 12 Januari-14 Januari 1983. [Denpasar: s.n., 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Indonesia. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rencana strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010-2014. Jakarta]: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial. Data hasil pembangunan Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Pelita III. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 1986.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Sosial, Indonesia Direktorat Jenderal Bina Bantuan. Penjelasan tentang RAPBN Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial tahun 1986/1987. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1989.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Sosial, Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan. Kebijakan dan program Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial tahun 1992/1993. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, 1991.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Karya, Indonesia Direktorat Jenderal Cipta. Program pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Repelita IV, 1984-1988. Jakarta: Direktorat Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum, 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Karya, Indonesia Direktorat Jenderal Cipta. Status dan permasalahan proyek-proyek bantuan luar negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya. [Jakarta?]: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial., ed. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan unit Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, 1985.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Bina Karya (Persero), P.T. Konsultan manajemen dan monitoring program prakarsa khusus penganggur perempuan (PKPP) (special initiative for women's unemployment (SIWU)) Propinsi DKI Jakarta: Paket III : laporan akhir /[dikuasakan oleh] Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman, Proyek Peningkatan Lapangan Kerja Produktif (PLKP), Bagian Proyek Prakarsa Khusus Penganggur Wanita Pusat ; [dilaksanakan oleh] PT. Bina Karya (Persero) asssosiasi dengan PT. Istaka Advance Management Services dan Bina Sumberdaya Mitra (Bismi). Cawang, Jakarta: Bina Karya (Persero), 2000.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial. Sasaran repelita tahunan (Sarlita) Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, tahun 1994/1995-1998/1999. Jakarta: Departemen Sosial RI, 1995.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography