Journal articles: 'Direktorat Geologi Tata Lingkungan'

1

Lestari, Annisa Faurina, Niken Tri Widayati, Rusman Rusman, Supriyadi Supriyadi, and Khumaedi Khumaedi. "Analisis Gaya Berat di Trangkil Gunungpati Semarang." Jurnal Sains dan Edukasi Sains 3, no. 2 (October 20, 2020): 53–57. http://dx.doi.org/10.24246/juses.v3i2p53-57.

Full text

Abstract:

Telah dilakukan suatu penelitian tentang analisis struktur bawah permukaan di daerah Trangkil, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan data gaya berat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa daerah Trangkil merupakan daerah yang telah dinyatakan rawan longsor oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Penetapan daerah Trangkil sebagai daerah rawan longsor dinyatakan setelah pada tanggal 23 Januari 2014 daerah tersebut mengalami bencana longsor besar yang menyebabkan beberapa rumah rusak parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian geoteknik yang memanfaatkan metode gravitasi atau gaya berat, sehingga struktur bawah permukaan daerah trangkil dapat diketahui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gaya berat. Metode gaya berat adalah salah satu metode geofisika yang menggunakan disribusi parameter percepatan gaya berat di permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai variasi percepatan gaya berat bumi antara lain densitas batuan (kerapatan massa), kondisi morfologi, pasang surut, udara bebas, bentuk bumi dan lain-lain. Variasi densitas bawah permukaan tanah adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan penyebaran anomaly gaya berat secara geofisika. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat Gravity Meter, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data meliputi proses koreksi yaitu tahapan pengolahan data gaya berat hasil observasi di lapangan. Hasil Simple Bougier Anomaly (SBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal. Hasil Complete Bougier Anomaly (CBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Isnawan, Dianto. "ENVIRONMENTAL GEOLOGY POTENTIAL OF KALIGESING, PURWOREJO." KURVATEK 2, no. 2 (March 15, 2018): 11–23. http://dx.doi.org/10.33579/krvtk.v2i2.544.

Full text

Abstract:

AbstrakPenelitian ini dimaksudkan sebagai survei geologi lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik geologi lingkungan daerah Kaligesing, meliputi potensi sumber daya maupun bencana alam. Daerah Kaligesing termasuk dalam Kubah West Progo pada peta RBI Lembar Purworejo. Metode penelitian berupa survei geologi lapangan, untuk memperoleh data geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi serta tata guna lahan. Analisis potensi pengembangan daerah dilakukan berdasarkan karakteristik geologi lingkungan setempat. Sumber daya alam ang potensial adalah pasir dan batu, serta tanah dan lahan yang relatif subur. Air permukaan didukung oleh sungai Jogobesan, bersama anak-anak sungainya. Airtanah dapat diperoleh dari mataair maupun sumur gali, dengan muka airtanah yang relatif dangkal. Mataair berdebit kecil hingga sedang (≤ 1 liter/detik). Bencana alam yang cukup potensial adalah erosi dan gerakan tanah. Banjir hanya berpotensi pada wilayah yang sempit dan setempat-setempat. Secara umum, geologi lingkungan daerah penelitian terbagi menjadi zona geologi lingkungan Pegunungan Gunungapi Purba dan Kars Jonggrangan yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Kata kunci: sumber daya alam, bencana alam, geologi lingkungan

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Ahmada, Naufal, and Imam Sarifudin. "Analisis Penggunaan Lahan Berdasarkan Aspek Geologi Lingkungan di Kecamatan Tembalang." Perwira Journal of Science & Engineering 3, no. 2 (July 31, 2023): 6–17. http://dx.doi.org/10.54199/pjse.v3i2.201.

Full text

Abstract:

Kecamatan Tembalang adalah salah satu wiayah di Kota Semarang yang berfokus kepada area pendidikan dan diperlukan analisis terkait aspek geologi lingkungan di dalam menunjang penggunaan lahan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah analisis penggunaan lahan dengan memperhatikan aspek geologi lingkungannya yang berbasis penggunaan lahan yaitu morfologi, topografi, dan litologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penggunaan lahan dan metode penelitian menggunakan analisis observasi dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian adalah ditemukannya analisis penggunaan lahan di Kecamatan Tembalang dengan aspek geologi lingkungan berupa morfologi, topografi, dan litologi. Analisis penggunaan lahan di Kecamatan Tembalang dibuat untuk melihat kondisi tata guna lahan berdasarkan aspek geologi lingkungan di Kecamatan Tembalang.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Gamin, Gamin. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam Pendukung Penetapan Kawasan Hutan." Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik 4, no. 2 (January 10, 2024): 92–103. http://dx.doi.org/10.62099/khapro.v4i2.72.

Full text

Abstract:

Target penetapan kawasan hutan yang cukup besar pada akhir tahun 2023 dan sisa waktu yang sedikit memerlukan strategi penyiapan sumber daya manusia yang tepat. Artikel ini bertujuan menyajikan catatan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Metode partisipatif dan studi literatur digunakan untuk mendapatkan data. Penyajian informasi dan analisis dituangkan menggunakan kerangka kerja Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Analisis kebutuhan yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diperoleh beberapa jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan termasuk target pesertanya. Desain pengembangan kompetensi yang dibutuhkan tersebut sebagian telah dibuat oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian lain disusun bersama, dan sisanya akan diprioritaskan pada waktu yang akan datang. Desain materi sebagian berupa bahan ajar elektronik yang disediakan dalam Learning Management System, sebagian lain dalam bahan ajar tercetak atau tidak tercetak untuk kegiatan pembelajaran offline. Implementasi pelatihan dilakukan secara terintegrasi antara metode online dan offline. Pengajar juga perpaduan antara Widyaiswara dari Pusat Diklat, widyaiswara dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tutor dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta tutor dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan. Evaluasi dilakukan saat akhir proses pembelajaran dan akan dilakukan paling cepat enam bulan setelah pelatihan. Integrasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ini terbukti cukup efektif dalam mendukung percepatan penetapan kawasan hutan. Oleh karena itu mereplikasi pada bidang lain dengan stakeholder terkait dengan memperbaiki kekurangannya adalah langkah yang baik dicoba.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Aziz Zaenurrohman, Januar, Januar Fery Irawan, Indra Permanajati, and Sachrul Iswahyudi. "TATA KELOLA TAMAN NASIONAL MERU BETIRI (TNMB) BERDASARKAN ASPEK GEOLOGI LINGKUNGAN." Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan 7, no. 1 (January 2, 2020): 15–20. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jtsl.2020.007.1.3.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Kristanto, Wisnu Aji Dwi, and I. Putu Gema Bujangga. "KEMAMPUAN GEOLOGI TEKNIK UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DAERAH EMBUNG JURANG JERO, HARJOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA." KURVATEK 5, no. 2 (December 10, 2020): 61–70. http://dx.doi.org/10.33579/krvtk.v5i2.1435.

Full text

Abstract:

Embung merupakan bangunan buatan dengan fungsi utama menampung dan menyalurkan air permukaan. Namun demikian, embung memiliki daya tarik wisata yang mulai menjadi trend masyarakat. Pengembangan embung sebagai fungsi wisata wajib didukung aspek teknis, salah satunya adalah kemampuan Geologi Teknik yang menjadi tolok ukur kesesuaian lahan. Embung Jurang Jero dibangun pada tahun 2009 di Dusun Jurang Jero, Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, dengan kapasitas menampung air sebesar 32.828,88 m3. Terletak pada lereng bawah Gunungapi Merapi, dengan daya tarik alam yang mendukung dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dengan demikian, menarik dilakukan penelitian kemampuan Geologi Teknik daerah Embung Jurang Jero untuk pengembangan kawasan wisata yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan pemetaan serta analisis pembobotan parameter pendukung, terdiri dari: daya dukung batuan dan tanah, kemiringan lereng, potensi bencana geologi, kedalaman muka air tanah, kemudahan penggalian, dan tata guna lahan. Hasil penelitian menunjukkan tiga zona kemampuan Geologi Teknik untuk pengembangan kawasan wisata berupa zona kemampuan tinggi, menengah, dan rendah.Kata kunci: kemampuan, Geologi Teknik, embung, wisata, Jurang Jero.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Sunarjanto, Djoko, Bambang Widarsono, and Heru Riyanto. "Teknologi 4 Dimensi (4D) untuk Optimalisasi Penataan Ruang Kegiatan Energi Sumber Daya Mineral." Lembaran publikasi minyak dan gas bumi 44, no. 1 (February 8, 2022): 12–18. http://dx.doi.org/10.29017/lpmgb.44.1.593.

Full text

Abstract:

Pemanfaatan sumber daya mineral dan energi di wilayah darat, laut dan ruang di atasnyasecara terencana diarahkan untuk menciptakan keseimbangan ekosistem dan pelestarian fungsilokasi. Termasuk di dalamnya memprioritaskan terlaksananya kegiatan Energi Sumber DayaMineral tanpa sengketa tumpang tindih lahan, dengan tetap berupaya mempertahankan dayadukung dan daya tampung lingkungan. Optimalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukanterbatas sektoral saja tetapi lebih ke arah merencanakan bagaimana menciptakan tata ruangyang bermanfaat bagi banyak pihak dan lingkungan.Kemampuan ahli dan teknologi Geologi, Geofisika dan Reservoir (GGR) minyak dan gasbumi memeras data/informasi seismik dan petrofisika, memberi inspirasi pemanfaatan teknologi 4Dimensi (4D) untuk penataan ruang wilayah. Menggunakan teknologi 4D mengupayakan ketelitiandalam pengembangan Tata Ruang Wilayah sekaligus untuk perencanaan, pencatatan/pengukuran,peragaan, pemantauan (monitoring) dan informasi dini.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Mulyaningsih, Sri, Nur Widi Astanto Agus Tri Heriyadi, Dina Tania, and Suhartono Suhartono. "Pengusulan dan Asesmen Kawasan Cagar Alam Geologi Gunung Ireng, Pengkok, Gunungkidul." JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) 6, no. 1 (June 2, 2022): 75. http://dx.doi.org/10.30595/jppm.v6i1.7024.

Full text

Abstract:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu POKDARWIS Dusun Srumbung, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul menyusun usulan destinasi wisata Gunung Ireng sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG). Melalui kajian sebelumnya, Gunung Ireng telah diidentifikasi sebagai kawah purba gunung api. Kekhususan Gunung Ireng adalah sebagai kepundan berumur Tersier yang terletak di bawah dasar laut. Tujuan pengabdian adalah untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas kunjungan wisatawan. Metode pengabdian adalah dokumentasi, pendaftaran dan proses asesmen. Pendaftaran Gunung Ireng sebagai KCAG telah dilakukan secara daring melalui http://kcag.pag.geologi.esdm.go.id/index.php/trxp/-c_status/list_status_ajax, pada November 2019. Pra-asesmen dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten pada tanggal 20 Februari 2020. Asesmen telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan tim asesor terdiri atas Tim Verifikator KCAG Badan Geologi (Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Tim Pendamping Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Tuan Rumah KCAG Gunung Ireng terdiri atas Tim Pengabdi, Provinsi DIY (terdiri atas wakil Dinas Pariwisata dan Administrasi Pemerintahan SETDA DIY), Kabupaten Gunungkidul, Camat Patuk, Lurah Desa Pengkok dan Pengelola dan POKDARWIS Gunung Ireng. Dokumen yang telah disiapkan meliputi data hasil identifikasi geologi gunung api purba Gunung Ireng, daftar fasilitas pemanfaatan KCAG sebagai destinasi geowisata dan ekowisata, dokumen POKDARWIS dan kegiatan pariwisata yang telah dikelola, dan dokumen tata kelola dan organisasi Gunung Ireng. Hasil verifikasi dikatakan spektakuler dan telah diumumkan, kini menunggu Surat Keputusan Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Hartanto. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Metode Ward dan Peppard di Direktorat Bina Penataan Bangunan." Media Informatika 17, no. 2 (July 1, 2018): 38–47. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v17i2.9.

Full text

Abstract:

Penggunaan Sistem Informasi telah menjadi kebutuhan organisasi dalam menjalankan operasional dan layanannya. Pemerintah juga telah menggunakan Sistem Informasi dengan mempertimbangkan keuntungan yang didapat antara lain efisien, efektif, dan transparansi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Direktorat Bina Penataan Bangunan yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerapkan dan mengembangkan Sistem Informasi di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan target organisasi maka diperlukan strategi Sistem Informasi yang selaras dengan strategi Operasional. Artikel ini akan membahas langkah-langkah analisis perencanaan strategis sistem informasi untuk Direktorat Bina Penataan Bangunan dengan menggunakan kerangka kerja Ward and Peppard. Perencanaan Strategis Sistem Informasi dimulai dengan melakukan analisis operasional Direktorat Bina Penataan Bangunan dilanjutkan dengan analisis sistem informasi saat ini kemudian melakukan penyusunan rencana strategis sistem informasi Direktorat Bina Penataan Bangunan sampai tahun 2019. Rencana Strategis Sistem Informasi ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen di lingkungan Direktorat Bina Penataan Bangunan dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat mengambil keputusan yang mendukung pencapaian target di tahun 2019.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Hartanto. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Metode Ward dan Peppard di Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM)." Media Informatika 18, no. 3 (December 27, 2019): 142–50. http://dx.doi.org/10.37595/mediainfo.v18i3.33.

Full text

Abstract:

Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berkontribusi melalui investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satunya adalah menggunakan Sistem Informasi yang telah menjadi kebutuhan organisasi dalam menjalankan operasional dan layanannya. Sistem Informasi ini dikembangkan dengan bertujuan agar tersedianya informasi yang mudah diakses dan dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah, dengan dunia usaha dan masyarakat. Hal ini juga guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi Sistem Informasi yang selaras dengan strategi Operasional. Artikel ini akan membahas langkah-langkah analisis perencanaan strategis sistem informasi untuk Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan menggunakan kerangka kerja Ward and Peppard. Perencanaan Strategis Sistem Informasi dimulai dengan melakukan analisis operasional Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilanjutkan dengan analisis sistem informasi saat ini kemudian melakukan penyusunan rencana strategis sistem informasi Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mulai tahun 2019. Rencana Strategis Sistem Informasi ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat mengambil keputusan di masa yang akan datang.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Sampara, Said, Nurul Qamar, and Arri Abdi Syalman. "Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah." Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum 2, no. 2 (June 5, 2020): 26–37. http://dx.doi.org/10.37276/sjih.v2i2.34.

Full text

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dinilai dari tujuh pembagian tugas, antara lain: Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam); Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Bagian Analisis (Baganalisis); Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin); Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel); Seksi Sandi (Sisandi); dan Subdirektorat (Subdit). Perolehan data dari keseluruhan fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas fungsi Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna mewujudkan kamtibmas, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Fuadi, Agus, Tri Wahyu Wirjawan, Wisnu Setyawan, and Fahmi Ramadhan. "PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." Jurnal Pelita Pengabdian 2, no. 1 (January 15, 2024): 60–65. http://dx.doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3129.

Full text

Abstract:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah menginformasikan kepada seluruh wajib Pajak yang Ada Di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi mengenai kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tim Pengabdian Masyarakat dilakukan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jendaral Pajak (DJP) tentang Validasi NIK ke NPWP. Hal ini guna memberikan solusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ada di lingkungan Yayasan di Yayasan Bina Integrasi Edukasi untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi Pendampingan Dan Pemadanan NIK ke NPWP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Presentasi Materi dalam bentuk Power Point kepada Mitra. Adapun isi dari Materi power point adalah tentang Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi dapat mempraktekkan secara langsung dalam pemadanan NIK ke NPWP.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Herfaes, Bey Anandha, Devina Aldalivia Budhi Giraldi, Lutfia Yasmin, and Dian Agus Widiarso. "ANALISIS KESTABILAN LERENG MENGGUNAKAN METODE ROCK MASS RATING, SLOPE MASS RATING, DAN JANBU PADA JALAN SUMBING, KELURAHAN BENDUNGAN, KECAMATAN GAJAHMUNGKUR, KOTA SEMARANG." JURNAL GEOMINERBA (JURNAL GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA) 9, no. 1 (July 3, 2024): 77–94. http://dx.doi.org/10.58522/ppsdm22.v9i1.153.

Full text

Abstract:

Kestabilan lereng merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mantap atau stabil terhadap suatu bentuk dan dimensi lereng. Gerakan tanah yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama pada musim hujan. Pergerakan massa tanah merupakan suatu proses geologi yang dimana merupakan hasil interaksi kondisi yang terjadi pada suatu lingkungan seperti morfologi, geologi, struktur geologi, hidrogeologi, dan penggunaan lahan. Selain itu, terdapat juga pengaruh dari kondisi tektonik yang ada diIndonesia, yang dimana kondisi tektonik ini menyebabkan terbentuknya kenampakan morfologi berupa tinggian, patahan, batuan yang mudah lapuk yang dikarenakan adanya pengaruh iklim tropis, sehingga menyebabkan potensi gerakan tanah semakin tinggi. Selain itu, adanya faktor pertumbuhan penduduk yangsangat pesat, dapat memberikan dampak juga pada perubahaan tata guna lahan, sehingga mengakibatkanbencana gerakan tanah akan semakin meningkat. Keruntuhan pada lereng alami atau buatan disebabkan karena adanya perubahan antara lain topografi, seismik, aliran air tanah, kehilangan kekuatan, perubahan tegangan, dan musim / iklim / cuaca. Akibat adanya gaya-gaya luar yang bekerja pada material pembentuk lerengmenyebbakan material pembentuk lereng mempunyai kecenderungan untuk menggelincir. Kata kunci: Lereng; Tanah; Tektonik; GeologKOTASEMARANG

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Nofirman, Nofirman, Muhammad Ade Kurnia Harahap, and Paramita Andiani. "Studi Geomorfologi dan Perubahan Lanskap dalam Konteks Perubahan Lingkungan di Pulau Jawa." Jurnal Geosains West Science 1, no. 03 (October 31, 2023): 126–33. http://dx.doi.org/10.58812/jgws.v1i03.718.

Full text

Abstract:

Pulau Jawa, yang terletak di dalam Cincin Api Pasifik, memiliki permadani yang kaya akan fitur geologi dan geomorfologi, ditambah dengan sejarah perubahan lingkungan yang mendalam. Penelitian ini melakukan investigasi ekstensif terhadap interaksi antara geomorfologi, perubahan bentang alam, dan pergeseran lingkungan di Pulau Jawa. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, kami mengumpulkan data geospasial kuantitatif melalui penginderaan jarak jauh dan teknik GIS serta mengumpulkan wawasan kualitatif dari masyarakat lokal. Temuan kami menunjukkan bahwa perluasan kota dan deforestasi telah menyebabkan perubahan tutupan lahan yang substansial. Selain itu, sedimentasi di sungai dan erosi pantai menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan. Data iklim menunjukkan kenaikan suhu dan pola curah hujan yang bervariasi. Kenaikan permukaan laut terlihat jelas di daerah pesisir, dengan tingkat dampak yang bervariasi karena karakteristik geomorfis setempat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan, konservasi, dan strategi adaptasi spesifik wilayah dalam menangani lanskap lingkungan Pulau Jawa yang terus berubah.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Kusyuniadi, Indraya, and Imam Buchori. "Efektivitas Pengawasan Kelembagaan dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Penataan Ruang (Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung)." Jurnal Ilmu Lingkungan 18, no. 2 (August 31, 2020): 209–17. http://dx.doi.org/10.14710/jil.18.2.209-217.

Full text

Abstract:

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung (KCAGK) adalah kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil, sehingga mendapat julukan sebagai “Black Box” dari proses alam semesta. Berdasarkan kebijakan tata ruang (RTRW) menetapkan KCAGK sebagai kawasan strategis sebagai fungsi daya dukung lahan. Konsekuensinya adalah semua aktifitas yang dapat mengubah bentukan geologi dilarang. Akan tetapi kegiatan penambangan masih menjadi ancaman akan hilangnya keanekaragaman bebatuan yang dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada aspek pengawasan yang terindikasi masih lemah dalam penyelenggaraan pentaan ruang, melalui aspek kelembagaan dan masyarakat. Aspek kelembagaan terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indinesia (LIPI) dan pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan aspek mayarakat diwakili tokoh lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis studi statistik deskriptif. Proses penelitian diawali dengan menentukan jumlah populasi untuk lembaga LIPI dan BKPRD melalui purposive sampling diperoleh jumlah sampling sebesar 8 responden. Penentuan jumlah responden masyarakat yang diwakili tokoh masyarakat, menggunakan random sampling dengan teknik area probability diperoleh sampling sebesar 20 responden.Tahapan kedua adalah pengisian kuesioner melalui wawancara langsung ke responden. Tahapan ketiga adalah melakukan analisis efektivitas pengawasan kebijakan tata ruang melalui peran kelembagaan dan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran dari kelembagaan dan masyarakat belum efektiv dalam melakukan tahapan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) RTRW di KCAGK. Indikator dari ketidak efektivan dilihat dari: 1) sosialisasi kebijakan, 2) perizinan penambangan, 3) penerapan insentif dan disinsentif, 4) pembiayaan dan 5) pemantauan dan kepedulian lingkungan. Perlu suatu perbaikan dalam meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat, diantaranya 1) Lembaga BKPRD perlu ditinjau ulang keberadaannya, 2) peran masyarakat perlu di berikan kewenagan lebih dalam pengawasan lingkungan di KCAGK.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Kusyuniadi, Indraya, and Imam Buchori. "Efektivitas Pengawasan Kelembagaan dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Penataan Ruang (Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung)." Jurnal Ilmu Lingkungan 18, no. 2 (June 9, 2020): 209–19. http://dx.doi.org/10.14710/jil.18.2.209-219.

Full text

Abstract:

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung (KCAGK) adalah kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil, sehingga mendapat julukan sebagai “Black Box” dari proses alam semesta. Berdasarkan kebijakan tata ruang (RTRW) menetapkan KCAGK sebagai kawasan strategis sebagai fungsi daya dukung lahan. Konsekuensinya adalah semua aktifitas yang dapat mengubah bentukan geologi dilarang. Akan tetapi kegiatan penambangan masih menjadi ancaman akan hilangnya keanekaragaman bebatuan yang dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada aspek pengawasan yang terindikasi masih lemah dalam penyelenggaraan pentaan ruang, melalui aspek kelembagaan dan masyarakat. Aspek kelembagaan terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indinesia (LIPI) dan pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan aspek mayarakat diwakili tokoh lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis studi statistik deskriptif. Proses penelitian diawali dengan menentukan jumlah populasi untuk lembaga LIPI dan BKPRD melalui purposive sampling diperoleh jumlah sampling sebesar 8 responden. Penentuan jumlah responden masyarakat yang diwakili tokoh masyarakat, menggunakan random sampling dengan teknik area probability diperoleh sampling sebesar 20 responden.Tahapan kedua adalah pengisian kuesioner melalui wawancara langsung ke responden. Tahapan ketiga adalah melakukan analisis efektivitas pengawasan kebijakan tata ruang melalui peran kelembagaan dan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran dari kelembagaan dan masyarakat belum efektiv dalam melakukan tahapan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) RTRW di KCAGK. Indikator dari ketidak efektivan dilihat dari: 1) sosialisasi kebijakan, 2) perizinan penambangan, 3) penerapan insentif dan disinsentif, 4) pembiayaan dan 5) pemantauan dan kepedulian lingkungan. Perlu suatu perbaikan dalam meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat, diantaranya 1) Lembaga BKPRD perlu ditinjau ulang keberadaannya, 2) peran masyarakat perlu di berikan kewenagan lebih dalam pengawasan lingkungan di KCAGK.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Darono, Agung. "Data analytics dalam administrasi pajak di Indonesia: kajian institutional arrangement." JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) 6, no. 2 (March 2, 2020): 195–211. http://dx.doi.org/10.35957/jatisi.v6i2.194.

Full text

Abstract:

Tulisan ini menyajikan hasil kajian tentang bagaimana institutional arrangement menjadi bagian yang berjalin-kelindan dalam implementasi data analytics di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus interpretif, kajian ini menyajikan pemahaman (verstehen) terkait dengan institutional arrangement yang dalam konteks ini bekerja dalam bentuk: (1) Cetak Biru TIK DJP telah secara eksplisit menyebutkan data analytics sebagai pilar dan aplikasi-strategis dalam pengembangan TIK DJP; (2) Tata Kelola TIK DJP menyediakan ruang pengembangan TIK (aplikasi ataupun infrastruktur) dengan pendekatan end-user computing sehingga unit pengguna TIK dapat memenuhi kebutuhan pengembangan TIK-nya secara lebih fleksibel sesuai dengan panduan dalam tata kelola; (3) interaksi praktik-informal dengan berbagai ketentuan formal perlu diperhatikan sehingga terbentuk situasi praktik formal terkait dengan data analytics adalah praktik yang telah sesuai dengan tata kelola TIK organisasi. Studi ini mengajukan usulan kerangka kerja yang diharapkan dapat digunakan untuk memahami bagaimana institutional arrangement berperan dalam implementasi data analytics di lingkungan organisasi pemerintahan secara lebih luas.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Ameyria G. P., Dona, and Laelabilkis Laelabilkis. "URGENSI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SIMTARU) SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA MAGELANG." Jurnal Jendela Inovasi Daerah 2, no. 1 (February 20, 2019): 1–16. http://dx.doi.org/10.56354/jendelainovasi.v2i1.23.

Full text

Abstract:

Keberhasilan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting dalam upaya mencapai salah satu tujuan penataan ruang, yaitu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Hasil audit Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2018 menunjukkan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Magelang berupa pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan terbangun. Guna meminimalkan terjadinya pelanggaran tata ruang maka perlu penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang.Upaya untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah diinisiasi pada tahun 2016 melalui pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Geografis Kota Magelang pada laman http://sig.magelangkota.go.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif untuk menggali urgensitas sistem informasi tata ruang sebagai instrumen pengendalian ruang melalui variabelvariabel terpilih secara mendalam dan komprehensif. Variabel yang terpilih berdasaskan asas penyelenggaran penataan ruang sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagai indikator penilaian dalam kajian ini adalah pada keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan (partisipasi), serta akuntabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Tata Ruang Kota Magelang menjadi sarana fasilitasi hak akses informasi dan partisipasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik dan pelanggaran tata ruang. Fungsi penyebarluasan informasi dan pelayanan perizinan tata ruang yang ada dalam sistem merupakan wujud transparansi informasi dan proses pengendalian pemanfaatan ruang, yang dapat meminimalkan potensi penyimpangan prosedur maupun hasil pengendalian pemanfaatan ruang sehingga meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan penataan ruang.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Yuda, Himmes Fitra, Suherman Dwi Nuryana, Novi Triany, Eddy Sugiarto, and M. Adimas Amri. "EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN DAERAH RUMPIN DAN SEKITARNYA, KAB. BOGOR, JAWA BARAT." JURNAL GEOGRAFI 11, no. 1 (April 30, 2022): 65–77. http://dx.doi.org/10.24036/geografi/vol11-iss1/2697.

Full text

Abstract:

Kecamatan Rumpin merupakan daerah yang berada di bagian Barat Laut Ibu Kota Jakarta yang termasuk ke dalam pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Potensi dan sumber daya yang dimiliki menjadi alasan utama dalam rencana pengembangan kota baru yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi terkait perencaan pengembangan wilayah berbasis geologi tata lingkungan. Metode penelitian yang dilakukan pengambilan data geologi, hidrologi, kebencanaan serta penggunaan lahan saat ini serta pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari walidata atau instansi terkait untuk menunjang data – data dengan hasil akhir berupa peta rekomendasi dan evaluasi penggunaan lahan wilayah penelitian dilakukan dengan pembobotan (scoring) secara kuantitatif dan penilaian tumpang susun (overlay) peta SKL dengan menggunakan software pemetaan. Hasil penelitian menunjukan daerah penelitian memiliki tingkat daya dukung tanah sedang-baik, jenis tanah pasir gradasi buruk, tiga kelas lereng yaitu datar-landai (0-15%), agak curam (15-25%) dan curam-sangat curam (>25%). Berdasarkan dari keterdapatan dan produktivitas akuifer dibagi menjadi dua satuan, yaitu setempat, akuifer berproduksi sedang dan daerah airtanah langka. Faktor bencana merupakan gerakan tanah dari Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah menunjukan bahwa daerah Rumpin termasuk dalam Gerakan tanah Rendah hingga Menengah. Hasil pemboboatan daerah penelitian dibagi menjadi tiga rekomendasi wilayah, yaitu baik, sedang dan buruk, serta di lakukan evaluasi penggunaan lahan dengan peta tata guna lahan yang ada saat ini, diketahui bahwa semua lokasi permukiman yang telah ada saat ini, 90% sudah sesuai dengan rekomendasi wilayah.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Soesilo, S. "OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEARSIPAN MELALUI ARSIP-E DI DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN." Jurnal MANAJERIAL 16, no. 2 (September 3, 2018): 220. http://dx.doi.org/10.17509/manajerial.v16i2.12780.

Full text

Abstract:

Inti masalah yang dikaji adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan arsip dengan menggunakan arsip-e di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Fokus kajian adalah penerapan proyek perubahan untuk tata kelola arsip secara elektronik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proyek perubahan ini dilakukan melalui enam tahapan, yaitu persiapan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan stakeholder, pelaksanaan, evaluasi, dan pembuatan laporan. Proyek tersebut dilaksanakan mulai dari 20 September – 13 November 2016. Dalam pelaksanaan proyek, tentunya tidak terlepas dari dukungan para pihak yang terlibat seperti stakeholder, baik internal maupun eksternal. Keterlibatan pihak stakeholder perlu dinilai dan dianalisis kekuatan pengaruhnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Selama pelaksanaan proyek perubahan, ada beberapa kendala yang dihadapi. Namun, dengan menggunakan suatu strategi, maka kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Dengan adanya proyek perubahan ini, setiap pihak yang terlibat bisa meningkatkan pemahamannya mengenai kearsipan secara elektronik.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Wuryanta, Agus. "ZONASI KERENTANAN AIR TANAH PADA BENTANG ALAM KARST DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN TATA RUANG." Seminar Nasional Geomatika 3 (February 15, 2019): 209. http://dx.doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.958.

Full text

Abstract:

Bentang alam karst memiliki karakter morfologi, geologi, hidrogeologi dan lingkungan hayati yang berbeda dibandingkan dengan bentang alam lainnya. Kondisi lahan di atas permukaan tanah pada bentang alam karst pada umumnya kering dan kritis, sedangkan di bawah permukaan tanah terdapat potensi sumberdaya air yang sangat berlimpah. Lokasi kajian terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Alang, Kabupaten Wonogiri. Tujuan kajian adalah menentukan zona kerentanan air tanah dengan menggunakan metode APLIS (Altitude, Slope, Litology, Infiltration and Soils). Parameter yang digunakan adalah ketinggian, kelerengan, batuan, zona infiltrasi dan jenis tanah. Kelas kelerengan dan ketinggian diperoleh dari analisis peta kontur skala 1: 25.000, jenis tanah diperoleh dari peta tanah sedangkan jenis batuan dan infiltrasi diperoleh dari peta geologi. Masing – masing parameter dilakukan overlay dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil kajian menunjukkan, terdapat 4 tingkat kerentanan air tanah di sub DAS Alang yaitu sangat rendah, rendah, tinggi dan sangat tinggi. Tingkat kerentanan air tanah tinggi (zona perlindungan air tanah) menempati areal paling luas yaitu 15.541,79 ha (91,75 % dari total luas sub DAS Alang). Pada wilayah ini, kegiatan yang tidak boleh dilakukan adalah penambangan dan industri karena dapat mencemari air tanah. Sedangkan tingkat kerentanan sangat rendah, rendah dan sangat tinggi berturut – turut menempati areal seluas 10,34 ha, 1.382,35 ha dan 3,64 ha. Penerapan metode APLIS dengan perangkat lunak SIG dapat digunakan untuk menentukan zona tingkat kerentanan air tanah. Disamping itu distribusi spasial zona kerentanan air tanah dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan didalam penyusunan tata ruang kawasan bentang alam karst.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Sulasdi, Widyo Nugroho, Yuke Ratnawulan, and Muhamad Nur Afandi. "MODEL PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA." Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 14, no. 2 (December 28, 2017): 266–79. http://dx.doi.org/10.31113/jia.v14i2.119.

Full text

Abstract:

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Rhama, Bhayu, and Ferry Setiawan. "TANTANGAN EKOWISATA DI KALIMANTAN SEBAGAI DESTINASI EKOWISATA DUNIA." Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan 10, no. 2 (July 30, 2021): 1–13. http://dx.doi.org/10.37304/jispar.v10i2.3369.

Full text

Abstract:

Ekowisata sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan telah memberikan kontribusi 20% dari perjalanan internasional dan memiliki pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Destinasi ekowisata yang umumnya bercirikan lingkungan alam dengan keanekaragaman hayati, budaya, geologi dan meteorologi yang melimpah merupakan daya tarik utama yang dapat ditemukan di Kalimantan, dimana sekitar 73% merupakan wilayah Indonesia. Namun, Kalimantan dan destinasi ekowisatanya kurang terekspos dalam peta ekowisata global. Penelitian ini mengidentifikasi latar belakang permasalahan tersebut dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan destinasi ekowisata di Kalimantan khususnya wilayah Indonesia dalam peta ekowisata dunia. Metode kualitatif melalui studi pustaka yang didukung dengan observasi menunjukkan bahwa ada enam masalah utama dalam ekowisata di Kalimantan, yaitu kemitraan, manajemen umum, akomodasi, bahasa, interpretasi dan keunikan produk. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan pemangku kepentingan, perencanaan kolaboratif, peningkatan layanan, optimalisasi tata letak, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses, penerapan Total Quality Management (TQM), penggunaan Eco-Tourist Needs Assessment (ETNA), revitalisasi rumah adat sebagai bangunan cagar budaya, pelatihan bahasa inggris, informasi sejarah, flora fauna dan pengembangan identitas unik (branding).

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Octastefani, Theresia, Galih Prabaningrum, and Lidwina Mutia Sadasri. "PASAR EKOLOGIS SEBAGAI ARAH PENGEMBANGAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MARDI GEMI DI DESA GARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL." Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan 2, no. 1 (June 17, 2019): 1–18. http://dx.doi.org/10.14421/jpm.2018.021-01.

Full text

Abstract:

This research focuses on how to developing the institutional governance in Village-Owned Enterprises(known asBUM Desa)Mardi Gemi with one of its business units is Argo Wijil Ecological Market. The establishment of this ecological market is initiated by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) through the Directorate General of Pollution Control and Environmental Degradation (DG PPKL) to restore the location of former illegal limestone mines and minimize the natural disasters risk that may result from environmental damage. In doing this research, we used qualitative research methods and for collecting data, we used in-depth interviews, observations, and literature study. The results of this study showed that in developing of institutional governance, the Government of Gari Village, the Manager of BUM DesaMardi Gemi, and market traders need to synergize further to formulate Market Standard Operational Procedures (SOP)to serve as guidelines for implementation this ecological market. This market also can realize the practice to create an friendly environment market atmosphere, moreover it can be used toempower the community as well as toimprove the community welfare. So, Argo Wijil Ecological Market can have multiplier effect for all Gari Village community.[Riset ini memfokuskan pada pengembangan tata kelola kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)Mardi Gemi dengan salah satu unit usahanya yaituPasar Ekologis Argo Wijil. Pembentukan pasar ekologis ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) untuk memulihkan lokasi bekas tambang illegal batukapur (gamping)milik rakyat dan meminimalisir risiko bencana alam yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan. Untuk itu, dalam kajian ini penulismenggunakan metode penelitian kualitatif dengan penggumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, danstudi literatur.Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan tata kelola kelembagaan, Pemerintah Desa Gari, Pengelola BUM Desa, dan pedagang pasar perlu bersinergi lebih lanjut untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)Pasar agar menjadi pedoman pelaksanaan. Selain itu, pasar ini dapat merealisasikan praktik pasar dengan suasana yang ramah lingkungan sekaligus menjadi media pemberdayaan masyarakat guna mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dengan demikian, Pasar Ekologis Argo Wijil dapat memberikan multiplier effectbagi seluruh masyarakat Desa Gari.]

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

CENDEKIA Jaya, Pengelola Jurnal, and Ria Adriyani. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI SIM CARD BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTA CIREBON." CENDEKIA Jaya 4, no. 1 (February 28, 2022): 60–70. http://dx.doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v4i1.299.

Full text

Abstract:

Di era digitalisasi hampir seluruh masyarakat memanfaatkan teknologi komunikasi dengan pesawat telepon seluler, demi mengatur tata laksana penggunaan kartu seluler biasa disebut SIM Card, pemerintah mewajibkan pengguna layanan telekomunikasi untuk registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan agar pelanggan seluler tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah meminta masyarakat mengirimkan data pribadi asli ke operator. Dalam pelaksanaanya proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi yaitu mencocokan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Meskipun kewajiban registrasi SIM Card umum ditemukan di banyak negara, namun masyarakat masih terus mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi karena minimnya jaminan perlindungan data pribadi maupun privasi secara umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara mendalam kepada informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan registrasi kartu SIM Card di kota Cirebon cukup baik ditinjau dari isi kebijakan serta lingkungan kebijakan.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Kencanawati, Ni Nyoman, Muhajirah Muhajirah, and Zainudin Zainudin. "EVALUASI PROGRAM PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN PADA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT." SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 5, no. 1 (December 6, 2021): 220. http://dx.doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.4869.

Full text

Abstract:

ABSTRAKPerbaikan jalan lingkungan di Kabupaten Lombok Timur merupakan program dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa. Pelaksanaan program ini melibatkan Disperkim Provinsi NTB dan Dinas Cipta Karya PUPR Provinsi NTB sebagai pendamping dan pengawas teknis. Program ini dilaksanaan sejak Tahun 2017 hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya. Wilayah yang menjadi target evaluasi terdapat pada beberapa kecamatan meliputi Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Wanasaba. Bila dilihat secara persentase nilai capaian dari pelaksaanaan program, maka diperoleh rata-rata mencapai di atas 80%. Bahkan untuk Kecamatan Priggabaya dan Wanasaba pada Tahun 2020 mencapai 91% dan 92% berturut-turut. Selain itu Kecamatan Wanasaba memiliki persentase pencapaian tertinggi yaitu 93% di Tahun 2020. Pencapaian pelaksaaan menunjukkan persentase yang terus meningkat sehingga tercapai tujuan utama yang dinginkan. Sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan tahun ongoing dan tahun selanjutnya maka dalam pelaksanaan sebaiknya melibatkan partisipasi dari masyarakat sehingga program dapat mencapai seluruh daerah yang ditargetkan dan menghasilkan nilai capaian sebesar 100%. Kata kunci: jalan lingkungan; perbaikan; evaluasi; capaian; lombok timur. ABSTRACTThe improvement of side roads in East Lombok Regency is a program of the Ministry of PUPR through the Direktorat Jenderal Cipta Karya which is aimed at reducing regional disparities, alleviating poverty, improving local government (district, sub-district, and village), and strengthening community institutions at the village level. The implementation of this program involves the Disperkim Provinsi NTB dan Dinas Cipta Karya PUPR as assistants and technical supervisors. This program has been implemented since 2017 until now. This article aims to evaluate the implementation of the program and provide recommendations for implementation in the following year. The evaluation target areas are located in several sub-districts including Pringgasela, Sembalun, Aikmel, Pringgabaya, and Wanasaba. According to a percentage of the achievement value of program implementation, the average achieved is above 80%. Even for the Districts of Priggabaya and Wanasaba in 2020, it reached 91% and 92%, respectively. In addition, Wanasaba District has the highest percentage of achievement, which is 93% in 2020. The achievement trend increases since the program has been initiated in 2017. As a recommendation for the implementation of the ongoing year and the following year, the implementation should involve the participation of the community. Thus the problems that have occurred so far can be avoided and are expected to reach all targeted areas to produce an achievement value of 100%. Keywords: side roads; repair; evaluation; achievement; east lombok.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Sitorus, Yannice Luma Marnala, Dewi Anggraeni, Mercyana Trianne Zebua, and Sarah Agustina Rumawak. "Knowledge Sharing Upaya Pelestarian Kawasan Danau Sentani pada Siswa Sekolah Tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Jayapura." JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4, no. 1 (May 9, 2023): 36–41. http://dx.doi.org/10.58839/jad.v4i1.1221.

Full text

Abstract:

Pesatnya perkembangan di kawasan Sentani dapat mengancam keberadaan Danau Sentani yang terletak di sana bila kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dalam proses pembangunannya. Maka diperlukan upaya berbagi pengetahuan pada masyarakat di Sentani tentang usaha pelestarian apa saja yang dapat mereka lakukan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif. Kegiatan berbagi pengetahuan ini diinisiasi dan disponsori oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang, dan didukung oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura, termasuk para kepala sekolah, tokoh adat setempat, dan pihak akademisi dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Adapun masyarakat yang disasar adalah kelompok siswa sekolah tingkat SMP dan SMA, dengan harapan sebagai kelompok generasi muda, mereka dapat terlibat aktif dalam upaya pelestarian kawasan Danau Sentani. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya lainnya, maka hanya sekolah tertentu saja yang dikunjungi, yaitu SMKN Pertanian Pembangunan dan SMPN 2 Kabupaten Jayapura. Berbagi pengetahuan ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab, melakukan permainan dengan siswa, dan praktek menanam bibit pohon di halaman sekolah. Secara keseluruhan kegiatan berjalan baik dan setiap siswa antusias mengikuti kegiatan knowledge sharing mulai dari awal hingga akhir acara.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Zaenurrohman, Januar Aziz, Indra Permanajati, Panggah Bagaskara Nuraga, and Rachmad Setijadi. "KERENTANAN GERAKAN TANAH MENGGUNAKAN ANALISIS DATA SPASIAL DI DAERAH KARANGJAMBU, PURBALINGGA." GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 11, no. 1 (May 26, 2023): 158. http://dx.doi.org/10.31764/geography.v11i1.14380.

Full text

Abstract:

Abstrak: Gerakan tanah (longsor) fenomena alam yang sering menimbulkan bencana dan kerugian besar baik dari segi harta benda, sarana dan prasarana, maupun nyawa manusia. Perhatian khusus diberikan pada zona bahaya longsor karena terkait dengan keselamatan masyarakat yang tinggal di sana, terutama dengan keadaan lingkungan alam di Indonesia, dimana faktor penyebab lingkungan geologi yang kompleks, topografi dan iklim sangat dominan. Beberapa wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Purbalingga rawan longsor. Peta kerentanan longsor yang ada saat ini memiliki skala yang besar dan cakupan wilayah Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bobot parameter yang berpengaruh terhadap gerakan tanah serta memetakan zonasi kerentanan gerakan tanah pada lingkup kecamatan dengan skala yang lebih detail. Hasil dari peta zona kerentanan longsor skala kecamatan dapat menjadi acuan yang lebih aplikatif bagi pemerintah setempat untuk diterapkan sebagai panduan serta acuan dalam mengambil kebijkan tentang pemanfaatan lingkungan serta sebagai dasar mitigasi prabencana. Metode yang dilakukan adalah analisis data spasial dengan parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis batuan, tata guna lahan, struktur geologi, dan kerapatan sungai. Zonasi kerentanan gerakan tanah pada Kecamatan Karangjambu dibagi 3 (tiga), yaitu: zona kerentanan rendah dengan luas sekitar 20%, zona kerentanan menengah dengan luas sekitar 45%, dan zona kerentanan tinggi dengan luas sekitar 35%.Abstract: Landslides are natural phenomena that often cause disasters and great losses in terms of property, facilities, and infrastructure, as well as human lives. Special attention is given to the landslide hazard zone because it is related to the safety of the people who live there, especially with the state of the natural environment in Indonesia, where the factors causing complex geological environments, topography, and climate are very dominant. Several areas of Indonesia, including the Purbalingga Regency, are prone to landslides. The current landslide susceptibility map has a large scale and covers the Regency area. This study aims to determine the weight of the parameters that affect ground motion and to map the zoning of ground movement vulnerability in the sub-district scope with a more detailed scale. The results of the sub-district scale landslide vulnerability zone map can be a more applicable reference for the local government to be applied as a guide and reference in taking policies on environmental utilization and as a basis for pre-disaster mitigation. The method used is spatial data analysis with parameters of rock type, geological structure, slope, rainfall, land use, and river density. Zoning landslide vulnerability in Karangjambu District is divided into 3 (three), namely: low landslide vulnerability zone with an area of about 20%, medium landslide vulnerability zone with an area of about 45%, and high landslide vulnerability zone with an area of about 35%.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Khairunnisa, Priska, and Tundjung Herning Sitabuana. "TINDAKAN KORUPSI OKNUM DITJEN PAJAK MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMUNGUTAN PAJAK." SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, no. 7 (May 30, 2022): 1179–94. http://dx.doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.139.

Full text

Abstract:

Salah satu peribahasa mengatakan “di mana bumi dpijak, di situ langit dijunjung”. Peribahasa tersebut mengandung arti bagi warga negara yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang sudah disepakati baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang sudah disepakati bersifat mengatur dan memaksa yang mana negara membatasi perilaku yang tidak boleh dilakukan. Bilamana dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi, maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu contohnya adalah pelanggaran tindak pidana pajak yang mana tidak bertujuan untuk menghukum atau menyengsarakan pelakunya . Pada dasarnya pajak sendiri telah diatur peraturannya, mulai dari tata cara perpajakkan, sanksi apa yang dikenakan, siapa yang tergolong wajib pajak, dan lain-lain yaitu UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No. 16 Tahun 2009 jo UU No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perpajakkan. Seharusnya peraturan yang sudah dibuat berjalan sesuai dengan harapan, tetapi kenyataannya tidak. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih ada yang coba melanggar bahkan tak sedikit justru pemerintah lah yang melanggar. Dalam dunia perpajakkan masih banyak ditemukan indikasi tindak pidana pajak yang mana bisa menjadi tindak pidana umum yang mana lebih jelasnya adalah tindak pidana korupsi karena telah merugikan pendapatan atau kas negara yang pelakunya adalah oknum pegawai atau pejabat pajak. Hal ini menyebabkan spekulasi mengapa orang yang memiliki wewenang dan dipercayakan dalam bidang pajak berani mengambil hak para wajib pajak padahal mereka telah disumpah jabatan. Para oknum ini bekerja sama dengan oknum wajib pajak yang ingin berusaha memalsukan nilai pajaknya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan bagaimana maraknya korupsi pada lingkungan Ditjen pajak dan apakah dampak dari yang diperbuat. Lalu, penelitian ini diharapkan bisa membuka hati dan mata para tikus-tikus pajak agar tidak serakah, tidak merebut hak wajib pajak karena bisa sangat merugikan bagi pendapatan negara juga dapat mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Gumano, Hendry Natanael, and Tika Christy Novianti. "Analisis Kemampuan Pengembangan Lahan Kawasan Perkotaan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Masukan dalam Penyusunan Rencana Penataan Ruang." Jurnal Tekno Global 12, no. 01 (July 31, 2023): 8–17. http://dx.doi.org/10.36982/jtg.v12i01.3128.

Full text

Abstract:

ABSTRACT This research is based on the rapid development of the Rupit Urban Area. The growth of functional areas such as residential, commercial, and service activities shows an increasing trend. If this condition is not anticipated, it will lead to sprawl urban growth, environmental degradation, and local disasters. Therefore, an evaluation of land development capacity is needed as a tool to control land use and provide guidance in spatial planning, considering the physical environmental aspects. To assess the land development capacity, several factors need to be evaluated, including Satuan Kemampuan Lahan (SKL). The assessment of SKL considers various physical environmental factors such as slope level, land morphology, existing land use, rainfall, soil type, and geology. Each factor is assigned a score based on its respective parameters as stated in Minister of Public Works Regulation No. 20/PRT/M/2007. The analysis technique used is a quantitative descriptive approach integrated with spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS). The research results indicate that the Rupit Urban Area in 2022 has a good land development capacity class. This is evidenced by the proportion of high and moderately high land development capacity classes covering 59 percent of the total area. The moderate land development capacity class accounts for 38 percent of the total area. It can be concluded that the current trend of urban development in the built-up area is still highly suitable, especially for agricultural development. Therefore, it needs to be allocated properly in the upcoming spatial planning to achieve a well-structured and sustainable spatial arrangement that is Safe, Comfortable, Productive, and Sustainable. Keywords : Satuan Kemampuan Lahan, Land Development Capacity, Spatial Planning ABSTRAK Penelitian ini didasarkan pada perkembangan wilayah Kawasan Perkotaan Rupit yang pesat. Pertumbuhan kawasan fungsi budidaya seperti kegiatan permukiman serta perdagangan dan jasa menunjukkan tren yang meningkat. Kondisi ini bila tidak diantisipasi, maka akan memunculkan pertumbuhan kota yang sprawl, memicu degradasi lingkungan serta bencana lokal. Maka, diperlukan suatu evaluasi terhadap kemampuan pengembangan lahan yang dapat menjadi alat pengontrol penggunaan lahan dan arahan dalam penyusunan rencana tata ruang dilihat dari aspek fisik lingkungan. Supaya dapat mengetahui kemampuan pengembangan lahan perlu dilakukan penilaian pada beberap faktor antara lain Satuan Kemampuan Lahan (SKL). Penilaian terhadap SKL mempertimbangkan berbagai faktor fisik lingkungan antara lain tingkat kelerengan, bentuk morfologi lahan, penggunaan lahan eksisting, curah hujan, jenis tanah dan geologi. Semua faktor tersebut memiliki skor berdasarkan parameter masing-masing sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007. Teknik analisis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang terintegrasi dengan spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kawasan Perkotaan Rupit pada tahun 2022 mempunyai kelas kemampuan pengembangan lahan yang baik. Hal ini ditandai dengan kelas kemampuan pengembangan lahan tingkat tinggi dan agak tinggi mencapai proporsi 59 persen dari luas wilayah. Kelas kemampuan lahan dengan tingkat sedang memiliki proporsi mencapai 38 persen dari luas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tren perkembangan kawasan terbangun saat ini dengan kemampuan pengembangan lahan masih sangat sesuai khusunya untuk pengembangan kawasan budidaya. Selanjutnya perlu untuk dapat di alokasikan dalam rencana tata ruang yang akan disusun sehingga dapat terstruktur dengan baik dan mampu mewujudkan penataan ruang yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Kata Kunci : Satuan Kemampuan Lahan, Kemampuan Pengembangan Lahan, Penataan Ruang

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Nafis, Maezun, Nugroho Adhi Santoso, and Rifki Dwi Kurniawan. "Sistem Informasi Geografi Daerah Potensi Banjir Menggunakan Fuzzy Inferensi Sistem Geographic Information System Flood Risk." Jurnal Minfo Polgan 11, no. 2 (August 10, 2022): 64–70. http://dx.doi.org/10.33395/jmp.v11i2.11668.

Full text

Abstract:

Selama 2-3 dekade terakhir, perekonomian banyak negara di dunia telah berkembang pesat tetapi pembangunan yang tidak seimbang karena mengharapkan pertumbuhan ekonomi saja. Sementara itu kurangnya perencanaan yang efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini secara signifikan dapat menyebabkan perubahan iklim yang merupakan penyebab utama bencana alam. Dengan ini, Indonesia di beberapa daerah juga telah mengalami bencana alam selama berabad-abad. Terutama, banjir yang merupakan bencana paling berbahaya di Indonesia setiap tahun dapat mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan harta benda, lingkungan dan ekonomi. Karena pengelolaan banjir negara adalah efisiensi yang tidak memadai. Tidak mampu mendukung analisis banjir secara komprehensif. Penelitian ini menerapkan Sistem Informasi Geografis dan Pengambilan Keputusan Multi Kriteria untuk membuat Prediksi Potensi Banjir skala regional. Provinsi Jawa Tengah di Indonesia digunakan sebagai daerah penelitian dalam Makalah ini. Dalam proses praktis, teknik logika Fuzzy telah digunakan untuk meningkatkan penilaian spesialis dengan menerapkan keanggotaan Fuzzy karena keputusan manusia sering sesuai dalam ketidakpastian maka teknik AHP diproses secara teratur. Struktur hierarki dalam penelitian ini mengkategorikan faktor banjir spasial menjadi dua tingkatan sebagai berikut: 6 kriteria (Meteorologi, Geologi, Topografi, Hidrologi, Manusia dan Sejarah Banjir) dan 8 faktor (Curah Hujan Rata-Rata, Jarak dari Aliran, Kemampuan drainase tanah, Kemiringan , Ketinggian, Tata Guna Lahan, Jarak dari jalan raya dan Daerah Tergenang di masa lalu). Validitas perbandingan berpasangan dalam AHP ditunjukkan sebagai nilai CR yang menunjukkan bahwa penilaian spesialis cukup konsisten. Hasil komputasi FAHP menunjukkan bahwa kriteria prioritas pertama adalah Meteorologi. Selain itu, Curah Hujan merupakan faktor yang paling mempengaruhi terjadinya banjir. Terakhir, output ditampilkan dalam peta tematik provinsi Jawa Tengah dengan tingkat risiko banjir yang diolah dengan sistem GIS. Peta tersebut diklasifikasikan menjadi: Risiko Tinggi, Risiko Sedang dan Risiko Rendah (13,20%, 75,58%, dan 11,22% dari total area).

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Purwanto, Eko Hadi, and Ritzkal Ritzkal. "Penerapan Aplikasi Bantu KKOP Bandara Udara Buntukunik di Kabupaten Tana Toraja." KREA-TIF 6, no. 1 (March 2, 2018): 33. http://dx.doi.org/10.32832/kreatif.v6i1.2194.

Full text

Abstract:

<h1 align="center">Abstrak</h1>Kabupaten Tana Toraja sebagai Kawasan Strategis Nasional diwujudkan berupa Bandara Buntukunik. Uji teknis dilakukan selama tiga bulan mulai Februari 2017 oleh tim Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Informasi pembangunan ini telah diketahui masyarakat luas. Banyak pertanyaan dari masyarakat di Pusat Kegiatan (PK), Pusat Pelayanan (PP), Lembang berikut hinterland-nya di dalam wilayah KKOP, dan wilayah terkait lainnya. Reconnaissance Investigation (RI) menghasilkan Tabel Ibukota. Diperhatikan KKOP dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja saja, selanjutnya RI menggunakan aplikasi aplikasi bantu geometri. Hasilnya menambah atribut Zona Ketinggian Bangunan (zKTB) dan Candidate Point ke (cPT_n) pada Tabel Ibukota, berikut Peta Urban, Rural & Conservation Area (URCA) dan Zona Ketinggian Bangunan URCA. Diharapkan hasil ini bisa menjadi salah satu tinjauan untuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dan setelah kesempatan penelitian saat ini RI dilanjutkan bertahap untuk memenuhi kelengkapan data dan informasi. Agar bisa dilakukan kajian interaksi dan interdependensi sosialsistem dan ekosistem wilayah terkait adanya Banda Buntukunik. Hasil kajian ini berupa pengetahuan yang dikelola pengolahan dan publikasinya dengan aplikasi webgis.AbstractTana Toraja Regency as a National Strategic Area is manifested as Buntukunik Airport. The technical test is conducted for three months starting February 2017 by the team of the Airline Operational Safety Area (KKOP) of the Directorate General of Civil Aviation. This development information is widely known to the public. Many questions from the community in the Activity Center (PK), Service Center (PP), Lembang and the hinterland within the KKOP area, and other related areas. Reconnaissance Investigation (RI) produced the Capital Table. KKOP is observed in the Tana Toraja Regency region only, then RI uses the geometry auxiliary application application. The results add the Building Height Zone (zKTB) attribute and the Candidate Point to (cPT_n) on the Capital Table, following the Urban, Rural & Conservation Area (URCA) Map and URCA Building Height Zone. This result is expected to be one of the reviews for the Building and Environmental Management Plan (RTBL). And after the current research opportunity, the Republic of Indonesia continued to gradually complete the data and information. In order to study the interaction and social interdependence of regional systems and ecosystems related to the existence of Banda Buntukunik. The results of this study are in the form of managed knowledge processing and publication with the webgis application.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Herniwanti, Herniwanti, and Dedy Khairul Ray. "Evaluating the Sanitary Hygiene of Drinking Water Depots in Pekanbaru City." Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia 21, no. 3 (October 1, 2022): 335–43. http://dx.doi.org/10.14710/jkli.21.3.335-343.

Full text

Abstract:

Judul : Evaluasi Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kota PekanbaruLatar belakang: Depot Air minum isi ulang merupakan kebutuhan utama masyarakat sekarang ini dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hair yang mudah didapatkan dengan harga yang murah. Hal ini menjadi pilihan masyarakat akan air minum dengan harga murah. Jika pengusaha depot air tidak memperhatikan higiene sanitasi maka akan membahayakan kesehatan konsumen. Tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan depot air minum dengan higiene sanitasinya di Desa Wonorejo yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Garuda di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengamati 6 depot air minum pada desember 2021 dan mengisi laporan penilaian mandiri depot air minum yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan Republik Indonesia tahun 2017. Penilaian terdiri dari empat kategori (tempat, peralatan, penangan, kualitas air).Hasil: Hasil penelitian dari 4 kategori, dimana 2 kategori memenuhi persyaratan 100% (peralatan dan sumber air baku dan air minum) dan 2 kategori tidak memenuhi syarat (MS) bangunan 78,5% dan penangan 43%. Bangunan yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah: tata letak pengolahan air minum, ventilasi, tempat sampah tertutup, dan fasilitas cuci tangan yang belum difasilitasi oleh pengusaha depo. Adapun syarat higiene pegawai yang tidak memenuhi syarat yaitu : pegawai tidak menggunakan pakaian khusus, dan tidak membersikhakan tangan dengan sabun sebelum mengisi galon.Simpulan: Kesimpulan evaluasi Depot Air Minum secara keseluruhan memenuhi syarat (MS) sebesar 80%. Diharapkan kepada pengusaha depot air minum isi ulang untuk memperbaiki aspek-aspek yang tidak memenuhi. Persyarata dan kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan monitoring secara berkala. ABSTRACT Background: Refilled drinking water depots continue to develop to meet the community’s needs for affordable, quality and safe drinking water. However, the sanitary hygiene of the refilled drinking water should be maintained, otherwise consumers’ health will be at stake. This study was performed to address the problems of sanitation and hygiene at refilled drinking water depots in Pekanbaru City, Riau, Indonesia.Method: In this descriptive qualitative study, six refilled drinking water depots participated as samples in December 2021. Depot owners answered the drinking water depot self-assessment report issued by the Directorate of Environmental Sanitation of the Republic of Indonesia in 2017 which consisted of four categories: place, equipment, handlers, water quality. Results: Out of four categories, two categories met the requirements of 100% (equipment and water source), while two categories did not meet the requirements: (Comply/C) 78.5% related to the buildings and 43% for handlers. The criteria of buildings that did not meet the requirements were layout, ventilation, closed trash cans, and hand washing facilities. Whereas, the criteria of operators that failed to meet the requirements were operators not wearing work costume and they never washed their hands before performing their jobs. Conclusion: In general, the drinking water depots have met the requirements (Comply/C) by 80%. Owners of the refilled drinking water depot s need to improve the assessment items that did not meet the requirements. In addition, the Health Office of Pekanbaru City should conduct regular coaching and monitoring.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Nisa, Hazri Lathifatun, and Weni Nelmira. "BAJU KURUANG BASIBA BUNDO KANDUANG DI NAGARI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK." Gorga : Jurnal Seni Rupa 12, no. 2 (December 30, 2023): 574. http://dx.doi.org/10.24114/gr.v12i2.50105.

Full text

Abstract:

This research is about the basiba bundo kanduang clothes in Nagari Koto Baru, Solok Regency. The basiba basiba shirt is a typical Minang women's dress, in general the design of the basiba shirt is the same. However, in Nagari Koto Baru there are some differences such as color, material and occasion for use. The purpose of this research is to describe the design of the basiba basiba shirt which includes the silhouette or shape, materials, colors, and decorations, along with the meanings contained in the parts of the basiba kuruang shirt. This research method is qualitative. The data types are primary and secondary. Informants are bundo kanduang and the community in Nagari Koto Baru, totaling 5 people. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data and concluding. The results of the study are the silhouettes or shapes, materials, colors, and decorative styles of the basiba bundo kanduang clothes in Nagari Koto Baru. Previously, no one had researched the design of the basiba bundo kanduang clothes in Nagari Koto Baru. The silhouette or shape of the basiba kurunga is straight, the material used is silk, the color of the alek gadang kuuang basiba shirt is black, and the decoration used on the clothes is naturalist motifs such as flowers, leaves and roots.The meaning of the kuruang basiba shirt is closely related to the social, cultural and environmental life of the people in Nagari Koto Baru. The meaning of the kuruang basiba shirt is found in parts of the clothing such as the siba, kikiek as well as the shape of the neck and the loose silhouette of the shirt.Keywords: design, basic shirt, meaning.AbstrakBaju kuruang basiba merupakan pakaian khas wanita Minang. Pada umumnya desain baju kuruang basiba adalah sama, namun di Nagari Koto Baru ada beberapa perbedaan seperti warna, bahan dan kesempatan pemakaian. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan desain baju kuruang basiba bundo kanduang yang meliputi siluet atau bentuk, bahan, warna, dan ragam hias, beserta makna yang terkandung pada bagian-bagian dari baju kuruang basiba. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Jenis datanya adalah primer dan sekunder. Informan ialah bundo kanduang dan masyarakat di Nagari Koto Baru yang berjumlah 5 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu siluet atau bentuk pada baju kuruang basiba berbentuk lurus, bahan yang digunakan adalah bahan sutra, warna baju kuruang basiba pada alek gadang ini adahlah warna hitam, serta ragam hias yang di gunakan pada bajunya adalah motif naturalis seperti bunga, daun, dan akar. Makna baju kuruang basiba berkaitan erat dengan kehidupan [sosial, budaya dan lingkungan masyarakat yang ada di Nagari Koto Baru. Makna dari baju kuruang basiba terdapat pada bagian baju seperti siba, kikiek serta pada bentuk leher, dan siluet baju yang longgar.Kata Kunci: desain, baju kuruang basiba, makna. Authors:Hazri Lathifatun Nisa : Universitas Negeri PadangWeni Nelmira : Universitas Negeri Padang References:Amna, A. (2023), “Desain baju kuruang basiba bundo kanduang di Nagari Koto Baru”. Hasil Wawancara Pribadi: 12 Juli 2023, Solok.Cindi, H., & Yuliarma. (2021). Perubahan Desain Busana Adat Pengantin Wanita Di Kota Pariaman Sumatera Barat. Gorga: Jurnal Seni Rupa, 10(2), 517.Ernawati., Izweni., & Weni, N. (2008). Tata busana Jilid I, II, dan III. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.Hilda, N., & Yasnidawati. (2019). Penyesuaian Pola Baju Kurung Basiba Untuk Wanita Bertubuh Gemuk Pendek. Gorga: Jurnal Seni Rupa, 8(2), 346. Irfandi, I., Hidayat, T., & Azis, A. C. K. (2018). Optimalisasi Manajemen Administrasi dan Pembukuan Keuangan Pengerajin Anyam Khas Melayu Pesisir Pantai Cermin. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 1, 1610-1619.Meilani, M. (2013). Teori Warna Penerapan Lingkaran Warna dalam Berbusana.Humaniora: Jurusan Desain Komunikasi Visual, 4(1), 326-338.Sahlan, E. (2007). Pelaksanaan Alek Baralek dan Tata Tertib KAN Koto Baru. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru. Solok.Sugito, S., Atmojo, W., Misgiya, M., & Azis, A. (2024, January). Modification of Archipelago Ornament Design Forms in the Fine Arts Department. In Proceedings of the 5th International Conference on Innovation in Education, Science, and Culture, ICIESC 2023, 24 October 2023, Medan, Indonesia.Yasnidawati, Y. (2012). Seni Sulam Minangkabau dan Inovasinya untuk Mendukung Pengembangan Industri Kerajinan Rumah Tangga. Teknologi dan Kejuruan: Jurnal teknologi, Kejuruan dan Pengajarannya, 34(2).Yuliarma, Y. (2016). The Art of Embroidery Designs. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.Zulfitri, Z. (2023), “Pemahaman masyarakat dan generasi muda tentang bentuk asal baju kuruang basiba bundo kanduang di Nagari Koto Baru”. Hasil Wawancara Pribadi: 27 Juni 2023, Solok.Zulhaya, Z. (2023), “Baju kuruang basiba bundo kanduang di Nagari Koto Baru”. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Juli 2023, Solok.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Adriani, Adriani, and Nova Fitriani. "MOTIF DAN MAKNA MOTIF TENUN ULOS BATAK ANGKOLA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN." Gorga : Jurnal Seni Rupa 12, no. 2 (November 30, 2023): 302. http://dx.doi.org/10.24114/gr.v12i2.49593.

Full text

Abstract:

The current problem is that the Angkola Batak Ulos weaving is not widely known to the public, because the types of Ulos in North Sumatra are very diverse. This research was conducted to describe the shape of the motifs, the meaning of the motifs and the weaving technique of Angkola Batak Ulos in South Tapanuli Regency. The research method used is descriptive qualitative with data types in the form of primary data and secondary data. Collecting data in this study using observation techniques, interviews and documentation. The results of the research show that the Ulos Batak Angkola weaving motifs in South Tapanuli Regency consist of 17 motifs, namely pusuk robung, distance, cap mumbang, hiok-hiok, sijobang, singap, simata na maraturan, simata namaradopan, Ruang, lus-lus, bungo ros, iran-iran, letters, naginjang signs, sirat, jojak, suri-suri. The shape of the Ulos weaving motif is geometric and decorative. The source of inspiration for the Angkola Batak Ulos weaving motifs is living things and the surrounding environment. The meaning contained in the Ulos Batak Angkola woven motif is in the form of advice, hopes and prayers as well as the family tree of the people of North Sumatra. The Angkola Batak Ulos weaving technique is to carry out the preparatory process, namely mangunggas, manjomur, mangukul, mangasoli, mangani. After that, weaving can only begin, in weaving the position of the two legs must be straight ahead, the soles of the feet are right on the point. The sitting position must be fixed (not shifting) because it will affect the balance of the body when weaving. In making a motif, the first thing to do is move the guyun first, then carry the guyun with both hands, so that you can see the voids in the warp threads, use balobas to make it easier to count the threads, after that the motif making can be done according to the calculation of the motif. Use the tipak to secure the thread. So that the Ulos Batak Angkola weaving in South Tapanuli Regency can develop according to fashion developments but refers to the characteristics of regional motifs so that it becomes attractive to consumers, for this, targeted guidance and support from the government is needed for weaving craftsmen in South Tapanuli Regency.Keywords: weaving, Ulos Batak Angkola. AbstrakPermasalahan dewasa ini tenun Ulos Batak Angkola belum banyak dikenal masyarakat, dikarenakan jenis Ulos di Sumatera Utara sangat beragam. Riset dilaksanakan untuk mendeskripsikan model motif, makna dari motif dan teknik menenun Ulos Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang dipakai ialah deskriptif kualitatif dengan jenis data berupa data yang bersifat primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif tenun Ulos Batak Angkola pada Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 17 motif yaitu pusuk robung, jarak, tutup mumbang, hiok-hiok, sijobang, singap, simata na maraturan, simata namaradopan, ruang, lus-lus, bungo ros, iran-iran, surat, rambu naginjang, sirat, jojak, suri-suri. Bentuk dari motif tenun Ulos meupakan bentuk geometris dan dekoratif. Dasar inspirasi motif tenun Ulos Batak Angkola makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Makna yang terkandung dalam motif tenun Ulos Batak Angkola yaitu berupa harapan, nasehat dan doa serta silsilah keluarga masyarakat Sumatera Utara. Teknik menenun Ulos Batak Angkola yaitu melakukan proses persiapan yaitu mangunggas, manjomur, mangukul, mangasoli, mangani. Setelah itu, baru menenun dapat dimulai, dalam menenun posisi kedua kaki harus lurus kedepan, kedua telapak kaki tepat pada tadokan. Posisi tempat duduk harus tetap (tidak bergeser-geser) karena akan mempengaruhi keseimbangan badan saat menenun. Dalam pembuatan motif, hal yang pertama dilakukan adalah menggerakkan guyun terlebih dahulu, setelah itu baru guyun dijinjing dengan kedua tangan, sehingga terlihat rongga pada benang lungsinya, gunakan balobas untuk mempermudah penghitungan benangnya, setelah itu pembuatan motif dapat dilakukan sesuai dengan perhitungan motifnya. Gunakan tipak untuk merapatkan benangnya. Agar tenun Ulos Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berkembang mengikuti perkembangan mode namun tetap beracuan terhadap ciri khas motif daerah sehingga tetap menjadi daya pikat terhadap konsumen, mengenai hal tersebut maka penting pembinaan dan sokongan yang terencana dari pemerintah terhadap pengerajin tenun di Kabupaten Tapanuli Selatan.Kata Kunci: tenun, Ulos Batak Angkola. Authors:Adriani : Universitas Negeri PadangNova Fitriani : Universitas Negeri Padang References:Agusti Efi. (2019). Studi Kasus Motif Tenun Sipirok di Aek Bayur Kota Padang Sidimpuan. kapita selekta geografi, 2, 64–72.Alamo, E., Eliza, M., & Syailillah, G. (2021). Makna dan Fungsi Kain Ulos pada Pusat Latihan Opera Batak Pematang Siantar (PLOt) di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 10(1), 94. https://doi.org/10.24114/gr.v10i1.24824.Binarul Anas. (2012). Mengenal Tenun Songket Ratu Kain Sumatra Barat.Denyanty, L. (n.d.). Studi Tentang Tenun Songket Silungkang. UNP.Ernawati, Izwerni, & Nelmira, W. (2008). Tata Busana. In Winarti (Ed.), Tata Busana (1 ed., hal. 1–419). Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.Fitriani, S. R., & Armojo, W. T. (2020). Desain Kerajinan Tas Ulos Batak Karya Sabina Collection. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 9(2), 462. https://doi.org/10.24114/gr.v9i2.22120Lubis, J. R., & Sandi, D. M. (2020). Keberagaman Jenis Ulos Dalam Kajian Visual. September, 152–168.Marfianda, W., Ramainas, & Adriani. (2014). Tenun Kubang di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Home Economics And Tourism, 6(2), 2–16.Meyliona, G., Adriani, & Weni, N. (2013). Studi Tentang Tenunan Pandi Sikek di Rumah Tenun Pusako Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Journal of Home Economics and Tourism, 4(3), 1–15.Muri yusuf. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan gabungan (irfan fahmi (ed.); 4 ed.). Kencana.Nelmira, W. (2014). Pengetahuan Dasar Bordir.Novitasari, P., Ernawati, & Nelmira, W. (2015). Songket Bungo Tanjung di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Journal of Home Economics and Tourism, 9(2), 1–11.Novrita, S. Z., Pratiwi, M., & Puspanelli. (2022). Makna Motif Batik Di Kabupaten Solok Selatan Studi Kasus Pada Sanggar Azyanu Batik 1000 Rumah Gadang. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 11(2), 628. https://doi.org/10.24114/gr.v11i2.39652Pateda. (2001). Semantik Leksikal (2 ed.). Rineka Cipta.Purnamawati, S., Adriani, & Novrita, S. Z. (2016). Studi Tentang Batik Basurek di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Journal of Home Economics and Tourism, 11(1), 1–12.Ramainas. (2013). Pengetahuan Tekstil. Universitas Negeri Padang.Salamun. (2013). Kerajinan Tenun dan Batik.Saputri, F., Adriani, & Novrita, S. Z. (2018). Bentuk, Fungsi dan Makna Motif Batik Muaro Bungo Jambi. Journal of Home Economics and Tourism, 18(3), 1–17.Siregar. (2017). Mangihut Siregar Jurnal Studi Kultural Industri Kreatif Ulos pada Masyarakat Pulau Samosir. Jurnal Studi Kultural, II(1), 1–5.Siregar, R. (n.d.). Pergeseran Fungsi Abit Godang (Ulos) dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola-Sipirok Di Kota Medan. http://digilib.unimed.ac.id/173/1/Pergeseran fungsi Abit Godang %28ulos%29 dalam perkawinan masyarakat Batak Angkola-Sipirok di Kota Medan.pdf#Suhersono, H. (2005). Motif Flora dan Fauna.Takari, M. (2015). Ulos Dan Sejenisnya Dalam Budaya Batak Di Sumatera Utara: Makna, Fungsi, Dan Teknologi (Nomor January 2007). https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3025.1925Valenta, N. S., & Adriani. (2022). Studi Tentang Batik Batam (Studi Kasus di Indra Batik Batam di Kota Batam). Gorga : Jurnal Seni Rupa, 11(1), 89–106. https://doi.org/10.24114/gr.v11i1.29696Widati, & W, R. (2002). Perempuan dalam Usaha Pertenunan Sulawesi Selatan. Jurnal Perempuan, 22.Zahrina, C. (2012). Tenun Angkola Dalam Dinamika Sejarah (S. . Parlindungan Harahap (ed.)). Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. http.ww%5Cw.bpsnt-bandaaceh.Gom

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Said, Nusa Idaman. "PELAKSANAAN AMDAL, UKL DAN UPL SERTA IPLC DI DKI JAKARTA." Jurnal Air Indonesia 2, no. 2 (February 1, 2018). http://dx.doi.org/10.29122/jai.v2i2.2305.

Full text

Abstract:

Pelaksanan tentang analisis mengenai dampak lingkungan secara nasional di atur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Th 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintan Nomor 27 tahun 1999 ini dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah, sebagian besar penilaian AMDAL dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal Daerah, sedangkan kegiatan yang bersifat strategis, Lintas Negara dan Propinsi dinilai oieh Komisi Penilai Amdal Pusat (Meneg LH).Dalam rangka pelaksanaan AMDAL di Propinsi DKI Jakarta, Gubernur telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2863 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL. Keputusan Gubernur Nomor 2863 Tahun 2001 tersebut mengatur 12 sektor atau bidang yang meliputi :Bidang pertahanan dan Keamanan; Bidang Pertanian; Bidang Perikanan; Bidang Kesehatan; Bidang Perhubungan Darat,Laut,Udara, teleko-munikasi; Bidang Perindustrian; Bidang Prasarana Wilayah; Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Pertambangan Umum/ Ketenaga Listrikan/Minyak dan Gas Bumi/Geologi Tata lingkungan; Bidang Pariwisata; Bidang Pengembangan Nuklir; Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); serta Bidang Rekayasa Genetika.Makalah ini membahas masalah mekanisme pelakasanaan AMDAL, UKL, UPL serta ijin pembuangan limbah cair (IPLC) di Propinsi DKI Jakarta. Kata Kunci : AMDAL, UKL, UPL, IPLC, DKI Jakarta.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

Syukri, Muhammad Fakhri, Dzaki Naufal Hakim, and Yahdi Isnu Miftahuddin. "Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo." COMPACT: Spatial Development Journal 2, no. 1 (April 28, 2023). http://dx.doi.org/10.35718/compact.v2i1.843.

Full text

Abstract:

Semburan Lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak tahun 2006 merupakan sebuah kejadian alam yang mengarah pada fenomena geotermal. Semburan Lumpur Sidoarjo memunculkan potensi deformasi berupa bencana geologi lain di daerah sekitarnya, di antaranya adalah gejala penurunan tanah, kenaikan tanah dan pergeseran tanah. Salah satunya menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan karena munculnya deformasi yang merusak tatanan ekosistem, terutama lahan sawah, di sekitar lokasi semburan. Hal tersebut menyebabkan penurunan nilai lahan serta perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar. Sehingga, pemerintah perlu melakukan usaha penanganan dalam aspek lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang bertujuan untuk merubah kondisi eksisting lingkungan yang sangat terbatas menuju keseimbangan baru. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan pada radius terdampak Lumpur Sidoarjo yang berfokus pada kawasan terdampak Lumpur Sidoarjo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara primer melalui wawancara terhadap pemangku kepentingan serta pengumpulan data sekunder dari sejumlah instansi terkait dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan terdiri atas analisis spasial berupa pertampalan terhadap aspek fisik, aspek legal dan aspek finansial/ekonomi kawasan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tipologi lahan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah serta lindung. Arahan perencanaan dan pemanfaatan pada lahan dengan tipologi kerentanan tinggi dapat dikembangkan menjadi lahan terbangun, lahan dengan tipologi sedang dapat dikembangkan menjadi lahan terbangun secara terbatas dan lahan dengan tipologi kerentanan rendah tetap dipertahankan sebagai lahan sawah, serta pada kawasan lindung untuk tidak dialihfungsikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat penyusunan rencana tata ruang, sehingga dalam hal implementasi rencana dan pemanfaatan ruangnya agar dapat mempertimbangkan kondisi dan tetap mempertahankan ekosistem yang ada.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Pedhiena, Ginta Pedhiena. "KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 13 (February 13, 2011). http://dx.doi.org/10.30996/dih.v7i13.254.

Full text

Abstract:

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. SedangkanÂ Transportasi Udara di Indonesia ditangani oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Pehubungan adalah salah satu kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.Kata kunci : Kewenangan, Kantor Otoritas Bandar Udara

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Mariam, Iis, and Ocvisarita Narasis. "Implementasi Tata Ruang Kantor Dalam Mewujdukan Produktivitas Kerja Pegawai Pada PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)." EPIGRAM (e-journal) 11, no. 1 (January 22, 2015). http://dx.doi.org/10.32722/epi.v11i1.664.

Full text

Abstract:

ABSTRAK Office layout memberikan gambaran bagaimana suasa kerja yang berlangsung dipengaruhi oleh lebarnya ruangan, jenis pekerjaan, lingkungan kerja dan pemilihan furniture serta peralatan kantor lainnya yang efisien dan efektif. Penelitian mengenai implementasi tata ruang kantor dilakukan di Direktorat Human Capital Management PT Telkomsel yang ada di Muliat Tower Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, wawancara dan studi dokumentasi terkait prinsip dan asas yang digunakan PT Telkomsel di dalam penataan ruang kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan layout belum diimplementasikan secara menyeluruh sesuai asas, prinsip tata ruang kantor karena masih ada pembagian ruangan yang belum sesuai dengan jenis pekerjaan staf serta penempatan untuk mesin fotocopy yang terletak di ruang yang berbeda dengan staf sehingga membutuhkan waktu di dalam penyelesaian pekerjaannya. Prinsip 5R diimplementasikan dengan membuat nama pada cluster tempat kerja untuk membedakan tempat dan jenis pekerjaan yang dilakukan staf. Kata Kunci : tata ruang kantor, jenis ruangan kantor, prinsip 5R, produktivitas kerja ABSTRACT Office layout gives an overview of how suasa ongoing work is influenced by the width of the room, type of work, work environment and the selection of furniture and other office equipment that is efficient and effective. Research on the implementation of the office layout is done in the Directorate of Human Capital Management PT Telkomsel in Muliat Tower Jakarta. Data was collected through observation, interviews and documentation related to the principle and the principle of the use of PT Telkomsel in the arrangement of the workspace. The results showed that the arrangement of the layout has not been thoroughly implemented in accordance principle, the principle of the spatial distribution of the office because there is still room that is not in accordance with the type of work for the staff as well as the placement of copy machines located in a different room with a staff that takes on the job completion. 5R principle is implemented by creating a cluster name in the workplace to distinguish the place and type of work performed staff. Keywords: office layout, office space types, principles of 5 and work productivity

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Faruq, Ade Giskar Al. "Penyebab Kondisi Rusak Berat Pada Jalan Nasional Wilayah Selatan Banten (Kerusakan Jalan Secara Cepat Dan Masif Pada Tahun 2014)." Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) 2, no. 1 (April 3, 2022). http://dx.doi.org/10.23960/snip.v2i1.78.

Full text

Abstract:

Kerusakan jalan di Indonesia umumnya disebabkan oleh pembebanan kendaraan yang berlebihan (overload), banyaknya arus kendaraan yang lewat (repetisi beban) sebagai akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang cepat terutama kendaraan komersial dan perubahan lingkungan serta fungsi drainase yang kurang baik. Selain itu, kondisi tanah juga berperan dalam mempengaruhi kondisi perkerasan jalan. Kondisi Jalan Nasional Wilayah Selatan Banten pada Tahun 2014 mngalami kerusakan berat secara cepat dan masif. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan survei dan metode eksperimen. Kondisi lalu lintas kendaraan berat pada tahun 2014 mengalami volume yang signifikan, dengan muatan kendaraan yang berlebih (overload) ditambah dengan beberapa kondisi tanah (geologi) wilayah selatan Banten yang kurang baik untuk konstruksi. Kondisi geologi lapisan yang bermasalah adalah lapisan tufa dengan lapisan batu lempung serpih, dengan rata-rata kedalaman di – 2.00 meter, Pada umumnya lapisan tufa sangat rentan terhadap inflitrasi air kedalam lapisan tufa tersebut sehingga dapat menyebabkan lapisan tufa menjadi lunak, Muka air terdangkal adalah – 2.00 meter dilokasi sta 0+000, Untuk di beberapa lokasi yang dianggap kritis ( 1 + 475 dan sta 4+575 ) muka air tanah dalam namun karena tidak adanya tata salir dilokasi tersebut dan adanya perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan lapisan tufa menjadi lunak, Tanah lunak di jumpai di lokasi sta 0+000,0+200,0+375,0+500,1+475,4+575 dan sta 8+200 – 250, Rata-rata kedalaman tanah lunak di – 1.40 – 2.00 meter, Nilai DCP di lokasi yang bermasalah bernilai antara 1.75 – 2.74 %, Lokasi yang dianggap kritis adalah sta 0+000 s.d 1+450, 4+500 s.d 5+000 dan sta 6+950 s.d. 8+750. Penanganan kerusakan jalan dengan beberapa alternatif desain perkerasan jalan. Desain konstruksi badan jalan diharapkan merupakan konstruksi yang kedap terhadap air permukaan dan tidak menimbulkan retakan yang dapat mengakibatkan masuknya air ke bawah badan jalan (Desain konstruksi badan jalan diharapkan merupakan konstruksi yang kedap terhadap inflitrasi air ke dalam tanah dasar (lapisan tufa), Pembuatan lapisan pengaliran air di bawah konstruksi badan jalan, f. Pembuatan konstruksi TPT agar memperhatikan dasar lantai kerja, untuk dihindari peletakan lantai kerja pada lapisan yang lunak (nilai sondir 4 atau nilai spt < 5), bila tidak memungkinkan agar di dasar lantai kerja dilakukan pemasangan batu kosong untuk meningkatkan daya dukung tanah.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Journal articles on the topic 'Direktorat Geologi Tata Lingkungan'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles