Academic literature on the topic 'Bias di fiducia'

<p>Abstract</p><p>This article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given to the creditor if the fiduciary deed is not registered to the Fiduciary Registration Office. This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office.</p><p> </p><p>Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection.</p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari perlindungan hukum bagi</p><p>kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. </p><p> </p><p>Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.</p>

ABSTRAKDalam memberikan kredit, Perusahaan Pembiayaan wajib mempunyai keyakinan didasarkan pada unsur perinsip kehati-hatian biasa di kenal dengan 5C, yaitu terdiri dari character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economic (kondisi ekonomi).Di dalam penelitian penulis membuat rumusan masalahanuntuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam pembutan akta jaminan fidusia pada Notaris dan penyelesaian sengketanya apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis oleh pihak PT. Bussan auto Finance (BAF) Rembang.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya teremasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di PT. BAF Rembang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan kualitatif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur saling mengikatkan diri, debitur harus membaca dan memahami surat perjanjian pembiayaan, sebelum melakukan kesepakatan sengan Leasing, setelah menandatangi perjanjian pembiayaan, debitur harus memenuhi kewajiban membayar angsuran secara tepat waktu sesuai dengan besaran dan tanggal yang telah disepakati, kemudian timbulah hak dan kewajiban supaya jangan sampai ada konflik atau kesalah pahaman yang bias merugikan debitur dikemudian hari.Dalam hal benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga berlaku asas drot de suite, kreditur tetap dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut di tangan siapaun benda tersebut berada. Pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada pihak ketiga dan seterusnya tidak menghalangi hak kreditur untuk tetap mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Memang dalam peneyelesain sengketa benda jamian fidusia di PT BAF Rembang masih mengedepankan cara musyawarah dahulu akan tetapi jika PT BAF Rembang berpedoman pada POJK No.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan perlu adanya pendampingan dai pihak kepolisian maka akan sangat mudah dan mungkin untuk mengatasi debitur yang nakal.Kata kunci : Debitur, Kreditur, Eksekusi Benda Jaminan Fidusia. ABSTRACTIn granting credit, a Financing Company must have confidence based on the usual principle of prudence known as 5C, which consists of character, capability, capital, collateral and condition of economic ( economic conditions). In the study the authors make the formulation of the problem to know the responsibility of the parties in the fiduciary guarantee certificate pembutan notary and settlement of disputes if the debtor divert the fiduciary guarantee object without written approval by the PT. Bussan auto Finance (BAF) Rembang.Penelitian is a descriptive study and when viewed from its purpose including research empirical law. Research location at PT. BAF Rembang. Types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques used are through literature research and interviews. Analytical data use qualitative analytical.Based on the results of the research can be known in the financing agreement between the creditor and the debtor bind each other, the debtor must read and understand the letter of financing agreement, before making leasing agreement, after signing the financing agreement, the debtor must meet the obligation to pay installments in a timely manner in accordance with the amount and date which has been agreed, then arise rights and obligations so that there will be no conflicts or misunderstandings that bias detrimental to the debtor in the future. In the event that the collateral object becomes the object of fiduciary guarantee transferred to a third party applies the principle of drot de suite, the lender can still execute the guarantee object in the hands of whoever the object is located. The transfer of objects which become the object of fiduciary collateral to a third party and so on shall not preclude the right of the creditor to keep executing the fiduciary assurance object. Indeed, in peneyelesain dispute fiduciary jamian objects in PT BAF Rembang still put forward the first musyawarah way but if PT BAF Rembang based on POJK No.29 / POJK.05 / 2014 About the Implementation of Financing Company Business and the need for assistance from the police then it will be very easy and possibly to deal with naughty debtors.Keywords: Debtor, Creditors, Execution of Fiduciary Guarantee Items.

Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal baik dalam bentuk dana maupun barang modal. Pengadaan barang modal memerlukan dana yang besar. Langkah yang biasa diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang modal adalah dengan menyewa kepada perusahaan pembiayaan seperti leasing. Dalam perjanjian leasing, kepemilikan atas barang modal berada pada Lessor (perusahaan pembiayaan), lantas apa perlunya Lessor mengikat Lessee dengan jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian leasing dan untuk apa obyek leasing diikat dengan jaminan fidusia. Metoda yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma - norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak leasing yang banyak digunakan di perusahaan leasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian leasing memiliki karakteristik khusus karena didalamnya mengandung 3 (tiga) jenis perjanjian yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian sewa beli. Selama perjanjian leasing berlangsung kepemilikan obyek leasing berada pada lessor (perusahaan pembiayaan/kreditur), sehingga apabila diikat dengan jaminan fidusia hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, namun dalam pakteknya seringkali dengan alasan efesiensi dimana sejak awal perjanjian leasing kepemilikan obyek leasing sudah diatasnamakan lessee (debitur), sehingga untuk menghindari kerugian akibat debitur wanprestasi, maka lessor melengkapi perjanjian leasing tersebut diikuti dengan jaminan fidusia.

Penelitian ini membahas tentang suatu jaminan fidusia dimana debitur melakukan cidera janji atau gagal bayar di Masa Pandemi Covid-19. Tidak dipungkiri di Indonesia, membeli kendaraan bermotor dalam pembayarannya dilakukan secara dicicil perbulan dengan tenor (jangka waktu) yang sesuai dengan kontrak pembelinnya, dan Jaminan yang biasa digunakan dalam hal ini yaitu jaminan fidusia. Masa sebelum adanya Covid-19 ini, debitur seringkali banyak yang cidera janji atau gagal bayar di karenakan beberapa faktor dan cara penyelesaian kreditur untuk mengatasinya adalah sesuai perjanjian yang ada penarikan kendaraan bermotor yang dijaminkan dengan fidusia. Bagaimana setelah adanya pandemi Covid-19 tentunya cara penyelesaian akan berbeda dengan kondisi normal pada umumnya, semua aspek terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini. Debitur yang seharusnya tidak ada hambatan dalam melakukan pembayaran cicilan, menjadi terhambat bahkan tidak bisa membayar cicilan kendaraan karena terkena dampak dari pandemi ini. Penelitian ini akan bertujuan untuk dapat menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan terkait permasalahan debitur cidera janji di masa pandemi Covid -19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan melakukan deskritif analitis. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan sumber informasi teruntuk masyarakat yang mengalami di posisi debitur cidera janji dan bahan masukan untuk kreditur. Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan, debitur. kreditur

Pada perkembangan perbankan Indonesia, perbankan Syariah menunjukkan eksistensinya karena dapat terbebas dari negatif spread. Di sisi lain, kenyataan bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam. Dimana masih ada praktek di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau meminjam uang kepada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai perbankan syariah, serta produk-produknya dan mengetahui fiduciary biasa dapat dipergunakan dalam produk perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional kecuali pada produk perbankan syariah dimana produk perbankan yang mengandung rasa keadilan, dan solusi yang ditawarkan adalah pembebasan segala perhitungan dengan rate-interest. (2) fiduciary merupakan fleksibilitas yang dapat dipraktekkan dalam pinjaman mudarabah, dalam bentuk kafalah ataupun doman.

Pada perkembangan perbankan Indonesia, perbankan Syariah menunjukkan eksistensinya karena dapat terbebas dari negatif spread. Di sisi lain, kenyataan bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam. Dimana masih ada praktek di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau meminjam uang kepada bank syariahPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai perbankan syariah, serta produk-produknya dan mengetahui fiduciary biasa dapat dipergunakan dalam produk perbankan syariahHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional kecuali pada produk perbankan syariah dimana produk perbankan yang mengandung rasa keadilan, dan solusi yang ditawarkan adalah pembebasan segala perhitungan dengan rate-interest. (2) fiduciary merupakan fleksibilitas yang dapat dipraktekkan dalam pinjaman mudarabah, dalam bentuk kafalah ataupun doman.

Perekonomian Batam yang semakin memburuk pada masa ini, dimana banyak perusahaan yang tutup atau memindahkan usahanya ke negara lain yang dianggap memiliki regulasi dan kemudahan berusaha yang lebih baik dari Indonesia. Akibatnya angka pengangguran semakin bertambah saja, dimana banyak warga Batam yang semulanya bekerja dan kini menjadi pengangguran yang diakibatkan pemutusan hubungan kerja.Padahal sebelumnya mereka mempunyai kewajiban berupa kredit, yang dilakukan berupa pinjaman untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder.Kebutuhan primer dan sekunder itu berupa, peminjaman kredit perumahan dan kendaraan ataupun lainnya. Pinjaman kredit ini dilakukan kepada pihak Bank sebagai debitur, baik pinjaman ke Bank Umum maupun ke Bank Perkereditan Rakyat (BPR) ataupun lembaga Non Bank seperti lissing. Banyak masyarakat tidak memahami resiko dan dampak hukum yang tibul akibat kredit bermasalah sehingga banyak yang menghindar dari penagih hutang yang nantinya menimbulkan dampak yang lebih buruk. Metodologi yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metodelogi yuridis empiris.Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi dengan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis lakukan. Perkreditan yang dilakukan oleh perbankan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam mendapatkan keuntungan atau laba.Akan tetapi perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai masalah atas penyaluran kredit bisa saja timbul dan yang harus dihadapi oleh perbankan tersebut. Hal ini akibatnya akan menimbulkan adanya kredit macet atau bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut. Selain itu permasalahan Wanprestasi atau ingkar janji sering ditemui didalam pelaksanaannya baik berupa hak tanggungan maupun fidusia. Dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak serta merta dengan melakukan sita jaminan atau ada jalur non litigasi dengan cara win-win solotion. Di harapkan masyarakat dapat megerti sehingga tiduk perlu menghindari Bank apa bila menunggak dan masyarakat lebih kooperatif dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Ada banyak cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah (Non Performing Loan) akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba.

Il presente contributo propone un modello euristico per lo studio della fiducia interpersonale. Sulla base di precedenti concettualizzazioni sul tema della fiducia consideriamo la fiducia interpersonale un processo interattivo, circolare e che prevede più fasi. Di conseguenza, sottolineiamo l'importanza di considerare le espressioni comportamentali di fiducia come l'esito di un processo dinamico in continua evoluzione piuttosto che come una disposizione personale statica. Nella presente tesi, miriamo ad approfondire i processi che sottostanno una minore predisposizione a fidarsi del prossimo da parte dei soggetti con tratti di personalità borderline (il così detto, untrustworthiness bias). Lungo l'intero elaborato di tesi esemplifichiamo un utilizzo del modello proposto per esplorare l'untrustworthiness bias in soggetti con tratti di personalità borderline. Nel primo Capitolo, forniamo una presentazione dettagliata del modello già menzionato in precedenza e una revisione sistematica della letteratura precedente in merito a difficoltà a fidarsi del prossimo in soggetti con Disturbo Borderline di Personalità. Nei capitolo successivi presentiamo cinque studi empirici che approfondiscono alcune fasi specifiche suggerite nel modello. Nei capitoli 2, 3 e 4 esploriamo l'influenza di alcune differenze individuali sull'untrustworthiness bias di soggetti con tratti di personalità borderline. Più di preciso, un questi capitoli ci occupiamo di esplorare rispettivamente la sensibilità all'esclusione sociale, all'ingiustizia e la sospettosità. In questi capitoli dimostriamo empiricamente come diverse disposizioni individuali possono influenzare diversamente la disposizione individuale a fidarsi del prossimo in soggetti con tratti borderline di personalità. Nel Capitolo 5, invece, esploriamo l'effetto che diversi indizi di fiducia (indizi diretti e indiretti) possono avere sull'untrustworthiness bias di soggetti con tratti borderline di personalità. I nostri risultati sottolineano come l'associazione tra tratti borderline e untrustworthiness bias non è stabile, bensì variabile. Infine, nel Capitolo 6, ci focalizziamo sull'influenza della situazione di Covid-19 sulle disposizioni individuali a fidarsi del prossimo in soggetti con tratti di personalità borderline. Sorprendentemente, troviamo disposizioni alla fiducia interpersonale simili tra individui che hanno partecipato allo studio durante il periodo di lock-down nonostante livelli variabili di tratti borderline di personalità. Nelle conclusioni presentiamo i nostri risultati principali e le implicazioni dell'usare, sia in ambito clinico sia empirico, il modello suggerito per studiare il fenomeno della fiducia interpersonale.
The present work proposes a novel heuristic model for studying Interpersonal Trust. Building upon previous conceptualizations of trust, we recommend considering trust as an iterative, circular, and multi-step process. Hence, we stress the importance of considering trust expressions as a dynamic process in continuous evolution rather than a static personality disposition. In the present work, our main aim is to shed light on the processes underlying the lower propensity of individuals with Borderline Personality Disorder features to trust others (i.e., untrustworthiness bias). Throughout the thesis, we exemplify the use of the proposed model for exploring the well-established untrustworthiness bias of individuals with Borderline Personality Disorder (BPD) features. Chapter 1 provides a detailed illustration of the model mentioned above and a systematic review of the previous literature on trust impairments among individuals with BPD. In the following chapters, we present five empirical studies that elucidate the peculiar functioning of individuals with BPD features in some of the stages suggested by the model. In Chapters 2, 3, and 4, we investigate the influence of some individual differences on BPD’s untrustworthiness bias. We respectively focus on the exploration of Rejection Sensitivity, Justice Sensitivity, and Suspiciousness. In these chapters, we empirically prove that different trust-related personal dispositions have a typical influence on the interpersonal trust dispositions of individuals with BPD features. In Chapter 5, we explore the effects of diverse (i.e., direct or indirect) cues on the untrustworthiness bias of individuals with BPD features. Our findings remarkably suggest that the association between BPD features and untrustworthiness bias is not stable rather variable. Finally, in Chapter 6, we focus on the influence of Covid-19 circumstances on the interpersonal trust dispositions of individuals with BPD features. Surprisingly, we found similar interpersonal trust dispositions among individuals with different BPD features’ levels in a large community sample recruited during confinement. In conclusion, we discuss our findings and the implications of using the suggested model to study Interpersonal Trust both from an empirical and clinical perspective.