Journal articles on the topic 'Analisi geopolitica'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Analisi geopolitica.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Analisi geopolitica.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Wirapratama, Andi. "ANALISIS MOTIF PROYEK PEMBANGUNAN REL KERETA API KUNMING-SINGAPURA (2015-2017)." Indonesian Journal of International Relations 5, no. 1 (August 30, 2020): 15–40. http://dx.doi.org/10.32787/ijir.v5i1.128.
Full textAbstract:
ABSTRACT
China is popularizing the Belt Road Initiative or abbreviated as BRI, which is an ambitious development plan involving many regions throughout the world. One of BRI's projects is the construction of the Kunming-Singapore railroad track. BRI's motives are still confusing between the economy and geopolitics. Not to mention, there is a paradox in China's leadership statement regarding BRI as a political or economic foreign policy tool. As a result, the railroad project also has a mixed motive. This research attempts to uncover the motive of Kunming-Singapore Railroad construction project. This study tries to analyze this phenomenon with three concepts, offensive realism, commercial liberalism, and Giovanni Arrighi's capitalism mode. The results of this study show that the railroad project has economic and geopolitical factors behind it. Economic and geopolitical factors are both dominating and complementing China's decision to invest in this project due to changes in the structure of the domestic and international economy and to maximize wealth in order to become a Great Power.
Keywords:
ABSTRAK
Tiongkok sedang mempopulerkan Belt Road Initiative atau disingkat BRI, yang merupakan sebuah rencana pembangunan ambisius yang melibatkan banyak kawasan di seluruh dunia. Salah satu proyek BRI adalah pembangunan jalur rel kereta api Kunming-Singapura. Motif BRI saat ini masih simpang siur, antara ekonomi dan geopolitik. Belum lagi, ada paradoks dalam pernyataan kepemimpinan Tiongkok terkait BRI sebagai alat politik atau ekonomi. Walhasil, proyek jalur rel kereta api ini juga memiliki motif yang simpang siur. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap proyek pembangunan Jalur Rel Kereta Api Kunming-Singapura. Penelitian ini mencoba menganalisis fenomena ini dengan tiga konsep, offensive realism, commercial liberalism, dan mode kapitalisme Giovanni Arrighi, Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa proyek jalur kereta api ini memiliki faktor ekonomi dan geopolitik yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi maupun geopolitik sama-sama mendominasi dan saling melengkapi keputusan Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek ini disebabkan karena perubahan struktur ekonomi domestik dan internasional serta berupaya untuk memaksimalkan kekayaan agar dapat menjadi Great Power.
Kata kunci: BRI; RRC; Kunming; Singapura; rel kereta api.
2
Cahya, Nandang. "Rahasia Surat At Tiin: Kajian Sejarah Analisa Geopolitik Menguasai Kota Al Quds." Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15, no. 2 (March 3, 2020): 275–85. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v15i2.5360.
Full textAbstract:
AbstractAl Quds or “Jerusalem” is a small town, it is only around 1 km square, this old city knew in the history as laden and bloodshed city, there was many several great empires and strength that overwhelm this city, like Babylon, Peria, Roman, and before 14 century Muslims came and open this city. Nowadys, this city “Al Quds” is under Israeli occubation. The invaders from Zionist movement wanted to establish Israile Kingdom stretching from the Nile in Egypt to the river of Euphrate in Iraq. Certainly “Al Quds” for Muslims is not only a Holy City, it is a political capital, and libarate Al Quds from the hands of Israel is a duty. This liberation project is not easy; Muslims must understand the geopolitical map. This paper is a historical study about the strategy of Omar bin Khattab and Saladin Ayyubi to libarate Al Quds. Research method used the geopolitics with geographical analysis to study Al Quds sitaution as referd in Surat At-Tiin. With this full understanding, Umar Ibn Al-Khattab and Saladin Ayyubi make the same strategi to open the cities around Al-Quds buffer, Especially Egypt and Syria (the Sham). Up to the present these two areas (Syria and Egypt) have significance to Al Quds and Palestine, so if these areas opened, the way to liberation of Holy City will be easy. So the secret key to libarate Al Quds is in Egypt and Syria, Also God said in the first of Surat At-Tiin with his swear, “Wattiini wazzaitun, watuurisina” (By the Fig and the Olive, And the Mount of Sinai). Al-Muffaseron (explainers) said that Tiini refers to Al-Sham and Olive Refers to Al-Quds and the hill of Sinai refers to Egypt.Keywords: Al Quds, Geopolitical, Surat At Tiin Abstrak Al Quds atau Yerusalem adalah kota kecil yang luasnya hanya kurang lebih 1 km persegi, sejarah mengenalnya sebagai kota tua yang sarat dengan pertumpahan darah, berbagai kekuatan imperium besar silih berganti menguasai kota ini, Babilonia, Peria, Romawi, dan dan 14 abad yang lalu Islam hadir sebagai pembebas kota ini. Hingga kini kota Al Quds berada dibawah kekuasaan bangsa penjajah Israel yang dengan gerakan zionismenya ingin mendirikan Negara Israel Raya yang terbentang dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Euprat di Irak. Tentu bagi kaum muslimin Al Quds bukan sekedar kota suci, namun sebagai ibukota politik, maka membebaskan Al Quds dari tangan Israel adalah keharusan. Proyek pembebasan ini tidaklah mudah, kaum muslimin harus memahami peta geopilitik sebagai prasaratnya. Artikel ini merupakan kajian penelitian sejarah bagaimana strategi Umar bin Khattab dan Shalahuddin Al Ayyubi dalam membebaskan Al Quds. Metode penelitian ini menggunakan kajian strategi geopolitik dengan analisa letak geografis Al Quds yang diisyaratkan dalam surat At Tiin. Dengan memahami ini, strategi yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Shalahuddin Al Ayyubi adalah melakukan penaklukan-penaklukan kecil terhadap wilayah-wilayah penyangga kota Al Quds, terutama Mesir dan Suriah (wilayah bagian Syam). Hingga dalam kontek kekinian kedua wilayah ini memiliki arti penting Al Quds dan Palestina, dengan menguasainya akan mempermudah jalan menuju pembebasan kota suci itu. Jadi kunci rahasia pembeasan Al Quds adalah Mesir dan Suriah, sebagaimana Allah mengisyaratkan di awal surat At Tiin dengan sumpahnya, Wattiini wazzaitun watuurisina (Demi buah Tiin, zaitun, dan bukit Sinai). Para ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah Tiin adalah Syam, Zaitun adalah Al Quds, dan Bukit Sinai adalah Mesir. Kata kunci: Al Quds, geopolitik, At Tiin
3
Fathun, Laode Muhamad. "ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait." Insignia: Journal of International Relations 6, no. 1 (March 27, 2019): 50. http://dx.doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1414.
Full textAbstract:
Abstract
This paper will explain the consequences of Indonesia's geopolitical location, namely in the Malacca Strait as an international trade route. The Malacca Strait is a crossing route for foreign ships to distribute goods to various regions. However, the strategic channel not only attracts sympathy from international entrepreneurs but also attracts these criminals and hijackers to obtain economic results from this activity. The Malacca Strait strategically makes pirates and pirates criminalize passing ships. On the other hand, the consequences of state legal matters are maintaining security and safety, and the comfort of crossings in the Malacca Strait. With a number of problems, both defense, governance and management infrastructure that cannot be seen in a fixed manner. In addition, its position borders on three countries, namely Indonesia, Malaysia and Singapore. With a qualitative descriptive analysis method, this paper explains the need for bilateral, trilateral and regional multi-level diplomacy approaches to solve problems. And the purpose of this article is that piracy occurred in the Straits of Malacca because of its strategic geopolitical structure and weak Indonesian defense. So, collaboration is needed, coordination through diplomacy and military projections as an effort to safeguard the sea area, sea control and military defense articulation. Thus, the authors hope that this article can add knowledge to the study of international relations, especially in marine studies.
Keywords: Geopolitics, Maritime State, Malacca Strait, Piracy, Multilevel Diplomacy
Abstrak
Paper ini akan menjelaskan konsekuensi dari lokasi geopolitik Indonesia, yaitu di Selat Malaka sebagai rute perdagangan internasional. Selat Malaka adalah rute penyeberangan bagi kapal-kapal asing untuk mendistribusikan barang ke berbagai daerah. Namun, saluran strategis tidak hanya menarik simpati dari pengusaha internasional tetapi juga menarik para pelaku kejahatan dan pembajak ini untuk mendapatkan hasil ekonomi dari kegiatan ini. Selat Malaka yang strategis membuat perompak dan pembajak mengkriminalkan kapal yang lewat. Sisi lain, konsekuensi dari urusan hukum negara adalah menjaga keamanan dan keselamatan, dan kenyamanan penyeberangan di Selat Malaka. Dengan sejumlah masalah baik pertahanan, tata kelola, infrastruktur manajemen yang tidak bisa dilihat secara secara terpisa. Selain itu posisinya berbatasan dengan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, makalah ini menjelaskan perlunya pendekatan diplomasi multi-level bilateral, trilateral dan regional untuk menyelesaikan masalah. Dan tujuan dari artikel ini bahwa pembajakan terjadi di Selat Malaka karena struktur geopolitik yang strategis dan pertahanan Indonesia yang lemah. Jadi, diperlukan kolaborasi, koordinasi melalui diplomasi dan proyeksi militer sebagai upaya untuk menjaga wilayah laut, kontrol laut dan artikulasi pertahanan militer. Dengan demikian, penulis berharap bahwa artikel ini dapat menambah pengetahuan untuk studi hubungan internasional khususnya dalam studi kelautan.
Kata kunci: Diplomasi Multilevel, Geopolitik, Negara Maritim, Pembajakan, Selat Malaka
4
Muhamad Fathun, Laode. "Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalamfilosofi Frame Ideologis." Jurnal PIR : Power in International Relations 1, no. 2 (June 7, 2018): 135. http://dx.doi.org/10.22303/pir.1.2.2017.135-152.
Full textAbstract:
Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sebagai tipe penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data pada karya tulis ini adalah dengan cara wawancara, dokumen, pengamatan langsung, observasi partisipan dan untuk menambah data karya ini ditambahkan dengan telaah pustaka (library research), dengan berupaya mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti, buku, jurnal, tabloid, surat kabar, dan internet. Dengan tempat penelitian seperti Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya di Jakarta serta Badan Keamanan Laut Di Jakarta. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif serta metode pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif. Dengan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi yakni faktor interpretasi ideologis terkait proses perumusan kebijakan luar negeri poros maritim.
5
Herindrasti, Sinta. "FENOMENA INDO-PASIFIK DAN DIPLOMASI INDONESIA." Jurnal Asia Pacific Studies 3, no. 1 (July 5, 2019): 43. http://dx.doi.org/10.33541/japs.v3i1.965.
Full textAbstract:
The emergence of the Indo-Pacific terminology since 2007 until 2013, which is still growing stronger up until now, has created a new “tension†dynamic among various actors in the region. The term Indo-Pacific at least reflects the exisiting new geopolitics transformation discourse in the regions between Indian and Pacific Oceans. With its strategic position, Indonesia is also active in the development of Indo-Pacific’s discourse and diplomacy. Considering the broad geographical area coverage of the Indo-Pacific concept and various state-actors including involvement of their power distribution and structure, comprehensive and critical analysis of Indo-Pacific phenomenon observation are therefore required. What is the purpose of Indonesia through its Indo-Pacific diplomatic action? Are there any current urgent needs which warrant involvement in these broad geopolitical issues? Does Indo-Pacific answer the needs of Indonesia and ASEAN in the middle of their various multilateral agendas? This paper would like to elaborate on the importance of Indonesia’s or ASEAN’s involvement in the Indo-Pacific by considering real situations, real needs and obstacles to be faced, especially in regards to politics-security challenges.
Keywords: Indo-Pacific Phenomenon, Indonesia Diplomacy
Abstrak
Kemunculan terminologi Indo-Pasifik sejak tahun 2007 hingga 2013 yang menguat hingga sekarang telah menciptakan dinamika “ketegangan†baru antar berbagai aktor kawasan. Istilah Indo-Pasifik setidaknya mencerminkan adanya diskursus transformasi geopolitik baru di kawasan antara lautan Hindia dan Pasifik tersebut. Tidak ketinggalan Indonesia dengan posisi strategisnya juga terlibat aktif dalam pengembangan diskursus dan diplomasi Indo-Pasifik. Menimbang luasnya cakupan area geografis konsep Indo-Pasifik dan banyaknya aktor negara termasuk distribusi power dan struktur yang akan terlibat, maka diperlukan analisis komprehensif kritis dalam melihat fenomena Indo-Pasifik. Apa sebenarnya tujuan Indonesia melalui aksi diplomasi Indo-Pasifik? Apakah ada kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk terlibat dalam isu geopolitik yang sangat luas ini? Apakah Indo-Pasifik menjawab kebutuhan Indonesia dan ASEAN di tengah agenda multilateral yang sudah sedemikian banyak? Paper ini ingin melihat urgensi keterlibatan Indonesia/ASEAN dalam Indo-Pasifik dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan nyata serta kendala yang akan dihadapi terutama terkait tantangan dimensi politik-keamanan (security).
Kata Kunci: Fenomena Indo-Pasifik, Diplomasi Indonesia
6
Awang Besar, Junaidi. "ANALYSIS OF POLITICAL GEOGRAPHY IN THE BY-ELECTION IN PARLIAMENT OF TANJONG PIAI, JOHOR." International Journal of Law, Government and Communication 5, no. 20 (September 10, 2020): 14–56. http://dx.doi.org/10.35631/ijlgc.520002.
Full textAbstract:
Political geography is one of the aspects of human geography that is a larger study, but it contains more specific elements. Political geography focuses on political phenomena and focuses on the structure of the institution and how it is involved in the formation of geographical patterns and relationships. In this paper, two aspects of political geography will be explored in the by-election of the Tanjong Piai parliamentary, namely geopolitics and electoral geography. Geopolitics means the influence of power on an area in terms of ethnicity, political parties, leaders, governments, and local authorities. Election geography is a field of study on the various aspects of geography such as area, borders, population, development, and economic influence on political trends of the state. It is well known that the BN won the Tanjong Piai parliamentary seat in the 2019 by-election and the seat is won by the PH in 2018. The post-election 2018 sees the Tanjong Piai Parliamentary Election on November 16, 2019. BN/MCA candidate Datuk Seri Dr. Wee Jeck Seng won the Tanjong Piai parliamentary by-election with 15,086 votes after gaining 25,466 votes. Thus, the geopolitical aspects that will be uncovered are the influence of ethnic geopolitics, political parties, and leaders in influencing the election results and voting patterns while the geographical aspects of the electorate that will be elaborated in this paper are mapping in terms of area influence (development), border, location (urban-rural), accessible, physical (natural and man-made). In terms of geopolitics ethnicity, found both ethnic Malay and Chinese support BN/MCA ethnic Chinese caused by the candidates and the identification of a party in the by-election of Parliament for Tanjong Piai while the electoral geography, in the polling district outside the city, the majority of ethnic Malays continued strong support BN/MCA while the town/urban where the majority of ethnic Chinese took place a little swing of PH in the BN/MCA caused by the candidates, the socio-economic situation and current issues in favor of the BN/MCA. One of the main factors contributing to the Barisan Nasional’s majority in the Tanjung Piai by-election on Nov 16 was because of its candidate Datuk Seri Dr. Wee Jeck Seng himself. The charm, popularity, and service of Wee, who has been a member of the state legislative assembly of the Pekan Nenas for three years, and the Tanjung Piai MP for two terms, certainly met the level of community satisfaction there. The former Tanjung Piai MP is seen as more experienced, credible, and friendly than Pakatan Harapan (PH) candidate Karmaine Sardini. Wee Jeck Seng’s personal and BN’s machine power-assisted by PAS through the cooperation of the Muafakat Nasional is considered to be the key factor in winning the BN. Jeck Seng’s strength is also reflected in the BN and PAS’s unified machine power which was successfully consolidated through the Muafakat Nasional. This factor is significant because the UMNO and PAS machinery are seen as working hard to ensure that all white voters are cast out, despite the Tanjung Piai parliamentary seat being contested by MCA candidates. Moreover, issues of anger and frustration of the people and especially the Chinese community over the failure of the government to deal with the rising cost of living, the promise of the 14th General Election (GE14) manifesto were not met and the failure of the PH to address sensational issues played by BN also contributed to the defeating factor for PH this time. PH candidates are also seen to be caught up in the issue of their own mistakes as well as the wisdom of the BN machinery to play negative issues involving the PH Government which ultimately influences the electorate.
7
Susilowati, Ida, S. Thoriq Musthofa Ahmad, Sepana Virqiyan, and Azzam El Zahidin. "Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9, no. 2 (March 31, 2022): 443–56. http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.22788.
Full textAbstract:
This paper analyzes Russia's foreign policy toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The Taliban armed group's successful takeover of the Afghan government in Kabul without resorting to violence has sparked global political interest today. Numerous comments from countries around the world, including Russia, began to surface. The purpose of this study is to provide an in-depth examination of Russia's economic and political actions toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The study's findings indicate that the Russian government's policy toward the Taliban government is reasonably supportive, despite the fact that Russia has not officially recognized the Taliban leadership in Afghanistan. Russia financially and diplomatically supports the Taliban in order for the Taliban's authority over Afghanistan to be acknowledged by other countries and the international community. Russian policy is inextricably linked to Russia's political and economic interests in Afghanistan, which are based on Afghanistan's geostrategic and geopolitical importance to Russia.Keywords: Russian foreign policy, Taliban victory, Russia-Afghanistan Bilateral Relations AbstrakPenelitian ini membahas tentang analisis kebijakan luar negeri Rusia terhadap pemerintahan Afghansitan pasca kemenangan Taliban. Aksi kelompok milisi Taliban yang berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul tanpa adanya pertumpahan darah, menjadi isu yang cukup menarik perhatian politik global saat ini. Berbagai respon dari negara-negara di dunia mulai muncul, termasuk di antaranya negara Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan ekonomi dan politik Rusia terhadap pemerintahan Afghanistan pasca kemenangan Taliban. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah Rusia yang relatif mendukung pemerintahan taliban, meskipun Rusia belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan. Rusia mendukung Taliban baik secara ekonomi maupun politik, agar pemerintahan Taliban atas Afghanistan di akui oleh negara-negara lain dan masyarakat global. Kebijakan Rusia tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi Rusia di Afghanistan berdasarkan letak geostrategis sekaligus geopolitik Afghanistan bagi Rusia.Kata Kunci: kebijakan luar negeri Rusia, Kemenangan Taliban, Hubungan Bilateral Russia-Afghanistan
8
Abul Hassan Ashari, Mohamad Zulfazdlee, Ezad Azraai Jamsari, and Mohd Roslan Mohd Nor. "[A Retrospective Analysis of The Arrival of Islam to India and Its Impact on Regional Geopolitics] Analisis Retrospektif Kemasukan Islam ke India dan Impaknya Terhadap Geopolitik Serantau." Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 22, no. 1 (June 11, 2021): 140–50. http://dx.doi.org/10.37231/jimk.2021.22.1.552.
Full textAbstract:
Abstract
The Indian subcontinent is one of the first regions into which Islam entered since the era of the Righteous Caliphs. The Indian territory also witnessed the advancement of Islamic civilization due to the emergence of Islamic powers in the area. Nevertheless, the historical accounts of Islam’s entry into India which focused more on futuhat (Islamic expansion) movements gave rise to the view that Islam came to the region only through expansionist policies. In light of those, this study aims to examine Islam’s expansion into India and its impact on the geopolitics of the region. In general, this study used a qualitative research method via approaches of historical study and content analysis in collecting and analyzing information from the relevant primary and secondary sources. The findings of the study showed that the spread of Islam into the Indian territory was achieved via two ways, namely by trade and by futuhat. The wise approach and good conduct of Muslim preachers, traders and armies towards the local communities enabled the spread of Islam to India. Furthermore, India was also host to the emergence of a number of Islamic kingdoms, beginning from the Ghaznavid dominion to the emergence of the Mughal Kingdom.
Keywords: Futuhat, Umayyad-era India, Muhammad ibn al-Qasim, Arab-Indian trade, Islamic military history
Abstrak
Wilayah India merupakan antara kawasan yang awal menerima Islam, iaitu sejak era Khulafa’ al-Rashidin. Wilayah India turut menyaksikan perkembangan tamadun Islam disebabkan kemunculan kuasa Islam di kawasan berkenaan. Namun begitu, naratif sejarah kemasukan Islam ke India yang lebih tertumpu kepada gerakan futuhat telah menimbulkan pandangan bahawa Islam datang ke wilayah tersebut hanya melalui futuhat. Sehubungan itu, makalah ini bertujuan meneliti kemasukan ke India dan impaknya terhadap geopolitik di wilayah berkenaan. Secara keseluruhannya, kajian ini menggunakan kaedah kajian kualitatif menerusi pendekatan kajian sejarah dan analisis kandungan dalam mengumpul serta menganalisis maklumat daripada sumber-sumber utama dan sekunder yang relevan. Dapatan kajian menunjukkan kemasukan Islam ke wilayah India ialah menerusi dua cara, iaitu perdagangan dan futuhat. Pendekatan berhikmah dan layanan baik daripada golongan pendakwah, pedagang dan tentera Islam terhadap masyarakat tempatan telah memungkinkan penyebaran Islam ke India. Tambahan pula, India turut menjadi tapak kemunculan kerajaan-kerajaan Islam yang lain, bermula dari penguasaan Kerajaan Ghaznawi hingga kemunculan Kerajaan Mughal.
Kata kunci: Futuhat, India era Umawi, Muhammad ibn al-Qasim, perdagangan Arab-India, sejarah ketenteraan Islam
9
Bhiswara, Bara. "Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon-Jae In 2017-2018." Jurnal Hubungan Internasional 11, no. 2 (August 2, 2019): 206. http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v11i2.10975.
Full textAbstract:
Sebagai ‘middle power’ yang dikepung para ‘major powers’, kebijakan luar negeri Korea Selatan secara umum dibentuk dengan kepentingan untuk menjembatani relasi kekuatan yang muncul di kawasan. Kompetisi pengaruh dari AS dan Tiongkok, opsi kerjasama internasional, hingga provokasi militer Korea Utara di Semenanjung Korea menjadi dinamika isu geopolitik yang senantiasa memunculkan tantangan tersendiri bagi presiden yang tengah menjabat. Menggunakan metode analisis konten, artikel ini berusaha mengidentifikasi bagaimana kode geopolitik Korea Selatan diartikulasikan dalam satu tahun masa kepresidenan Moon Jae-In. Berangkat dari sudut pandang geopolitik, pembahasan akan difokuskan dalam meninjau peta retoris Korea Selatan, bagaimana Korea Selatan memposisikan dirinya di kawasan dan sistem internasional, dan bagaimana Korea Selatan mengidentifikasi kawan, lawan, dan menjustifikasinya kepada audien domestic dan internasional.
10
dell’Agnese, Elena. "La Climate Fiction secondo l'Ecocritical Geopolitics: un'agenda per la ricerca." RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, no. 2 (May 2022): 110–26. http://dx.doi.org/10.3280/rgioa2-2022oa13805.
Full textAbstract:
L'idea che un cataclisma climatico possa alterare in maniera profonda gli equilibri del pianeta è presente nella fantascienza sin dalla fine dell'Ottocento. Le narrazioni incentrate sulle conseguenze potenzialmente catastrofiche di un cambiamento climatico, tuttavia,nei primi due decenni del Duemila si sono letteralmente moltiplicate, tanto che si parla di Climate Fiction. Al di là del monito ambientalista inserito in queste narrazioni, un ulteriore livello di analisi può essere individuato nell'esame del discorso da esse veicolato, in relazione ai rapporti di potere tra esseri umani e tra esseri umani e ambiente. In questo articolo, dopo una breve introduzione all'approccio teorico individuato come utile a tal fine (l'Ecocritical Geopolitics), verrà articolata un'agenda di ricerca, con l'identificazione dei campi di indagine da aprire per esplorare la Climate Fiction, in riferimento ai suoi riferimenti spaziali, ai suoi principali protagonisti e al suo discorso sull'ambiente.
11
Saifiddinovna, Juraeva Kamola. "Comparative Analysis Of Geopolitical Interests In The Caspian Region: Research, Conclusions And Mechanisms For Their Protection." American Journal of Political Science Law and Criminology 03, no. 06 (June 12, 2021): 153–58. http://dx.doi.org/10.37547/tajpslc/volume03issue06-23.
Full textAbstract:
The article deals with the characteristic features of the Caspian region. The article analyzes the geopolitical understanding of the history of Russia's relations in the Caspian region in the context of the Eurasian geopolitical school. The evolution of the Russian approach to determining the international legal status of the Caspian Sea is determined, and the main mechanisms of Russian diplomacy in the region are studied based on the analysis of dissertation studies of foreign scientists.
12
Ariastuti, Hilda. "Keterlibatan Amerika Serikat di Kawasan Golden Crescent: Analisis Geopolitik terhadap Kejahatan Transnasional." Jurnal Hubungan Internasional 13, no. 2 (November 28, 2020): 201. http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v13i2.19512.
Full textAbstract:
This article analyzes the phenomenon of transnational organized crimein the Golden Crescent, one of the biggest producers of opium globally,and the United States’ involvement in the region. The author discussesthe production base for opium in the Golden Crescent by focusing onone country, namely Afghanistan. There are two main findings in thisstudy, namely the Golden Crescent region as a significant producer anddistributor of the global opium trade; and the business and politicalinterests that the United States brought in its invasion of Afghanistan. Oneof them is his interest in drug trafficking, which is considered to be highlyprofitable. This research concludes that the United States has politicaland economic advantage motives in its invasion of Afghanistan and itsinvolvement in the Golden Crescent.
13
Setiadi, Hafid, Hadi Sabari Yunus, and Bambang Purwanto. "Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16-17 dan Dampaknya pada Pertumbuhan Kota." Majalah Geografi Indonesia 31, no. 2 (December 4, 2017): 8. http://dx.doi.org/10.22146/mgi.26103.
Full textAbstract:
AbstrakStudi ini membahas keterkaitan antara tradisi kekuasaan, produksi ruang, dan pertumbuhan kota. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan dan implikasinya pada pertumbuhan kota. Lingkup penelitian mencakup situasi geopolitik di Pulau Jawa selama abad ke-16 hingga ke-17 ketika Kesultanan Mataram memegang dominasi kekuasaan berlandaskan tradisi sawah. Metode analisis yang diterapkan mengacu pada pemikiran hermeneutika yang mengedepankan metode pembacaan teks. Data penelitian berasal dari sumber-sumber sekunder terutama berupa hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, buku, peta maupun makalah seminar. Hasil analisis memperlihatkan bahwa selama rentang waktu tersebut pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan didominasi oleh netralisasi dan pembentukan wilayah pinggiran sebagai konsekuensi dari absolutisme kekuasaan raja. Modus produksi ini menyebabkan terjadinya likuidasi politik terhadap kota-kota tertentu yang ditandai oleh perubahan identitas kota, terutama di wilayah pesisir. Abstract This study discusses the relations between the tradition of power, the production of space, and city growth. This study primarily aimed to comprehend the spatial pattern and process of the production of authority space and its implications for city growth. It covers the geopolitical situation in Java during the 16th and 17th centuries when the Mataram Sultanate ran a dominant power based on ricefield tradition. The analysis method applied in this study referred to hermeneutical thinking, which foregrounds a text reading method. The research data was obtained from secondary resources, especially published research in the forms of articles, books, maps, and seminar papers. The analysis results showed that the spatial pattern and process of authority space production within these centuries were dominated by neutralization and the formation of peripheries, i.e., the consequence of the king’s absolute power. This production mode resulted in the political liquidation of certain cities and, thereby, changed the identity of the said cities, especially those located in coastal areas.
14
Basundoro, Alfin Febrian. "PERANG PROKSI KONTEMPORER ARAB SAUDI-IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULENSI TIMUR TENGAH: SEBUAH ANALISIS GEOPOLITIK." Jurnal Penelitian Politik 17, no. 1 (June 30, 2020): 1. http://dx.doi.org/10.14203/jpp.v17i1.847.
Full textAbstract:
Kondisi Timur Tengah pada dasawarsa terakhir diwarnai dengan aneka konflik bersenjata. Ratusan ribu warga sipil menjadi korban, sementara belum ada tanda-tanda konflik mencapai fase akhir. Berbagai usaha perdamaian pun majal, menjadi indikasi adanya adu kepentingan yang telah mengakar kuat di kawasan ini. Arab Saudi dan Iran menjadi dua aktor kunci dalam turbulensi di Timur Tengah dalam dasawarsa terakhir. Keduanya berada dalam posisi permainan kekuatan demi memenuhi kepentingan masing-masing di kawasan, dengan melakukan perang proksi. Kondisi ini ditengarai menjadi casus belli sejumlah konflik di Timur Tengah—yang dalam perkembangannya juga melibatkan negara-negara sekutu masing-masing. Meskipun begitu, pada hakikatnya, persaingan politik antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung sejak lebih dari tiga dasawarsa, yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis perang proksi tersebut dengan sudut pandang studi geopolitik dan geostrategi. Fokus dari tulisan ini adalah strategi masing-masing negara dalam mempertahankan kepentingan masing-masing di kawasan sekaligus menjadi penyebab turbulensi di Timur Tengah. Tulisan ini pula percaya bahwa kedua belah pihak menjadi aktor utama perimbangan kekuatan (balance of power) dalam rangka mencapai hegemoni regional.Kata kunci: Arab Saudi, Iran, hegemoni regional, perang proksi
15
Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha. "KONSEKUENSI GEOPOLITIK ATAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA." Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10, no. 2 (December 3, 2021): 8–14. http://dx.doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768.
Full textAbstract:
Saling ketergantungan antarnegara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak dapat terhindarkan. Aspek kewilayahan dalam ilmu geopolitik meliputi geografi wilayah suatu negara melibatkan sumber daya alam sebagai salah satu alat pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal itu menyebabkan masing-masing negara bersaing dalam memenangkan pasar dunia menggunakan geostrategi. Wilayah pasifik telah menciptakan kawasan ekonomi dan politik tersendiri dengan Jepang dan Amerika sebagai negara acuan perekonomian dunia. Indonesia memiliki keistimewaan diantara negara pasifik lainnya. Sebagai negara kepualauan yang terletak pada garis katulistiwa, Indonesia memiliki aset ekonomi yang melimpah berupa keanekaragaman sumber daya alam. Selain itu Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan antar negara yang sangat strategis. Melihat dari segi aspek kewilayahan Indonesia, maka geostrategi yang digunakan dalam menghadapi persaingan pasar akan berbeda dengan negara lain. Fenomena tersebut membentuk konsep geoekonomi sebagai geostrategi yang dilakukan secara global. Melalui studi literatur dan metode penelitian kualitatif peneliti akan mengkaji konsep serta bidang kajian geoekonomi sebagai konsekuensi geopolitik atas aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Dalam hal ini bidang kajian geoekonomi memiliki variabel-variabel perinci yang menjadi dasar analisis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia agar mampu bersaing dalam pasar perdagangan internasional, variabel perinci tersebut antara lain: 1) Kepercayaan, 2) Posisi, 3) Sumber Daya, 4) Bobot Penekanan, 5) Kekuatan, 6) Struktur, 7) Basis, 8) Keamanan, 9) Komunikasi, 10) Ekspansi. Indonesia memiliki peluang yang terbuka sangat lebar untuk mengendalikan persaingan pasar. Mengamati situasi hutang dan asset negara membutuhkan kebijakan ekonomi yang mawas diri (prudent). Sehingga pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap integrasi kawasan ekonomi serta mempertimbangkan pertumbuhan demografi Indonesia yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa melalui kebijakan dan strategi politik ekonomi perdagangan internasional.
16
Sumarjo, Clifford M. C., and Maryam Mangantar. "PENGARUH RISIKO GEOPOLITIK, PROFTABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUBSEKTOR MIGAS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA." Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 10, no. 3 (September 23, 2022): 1027. http://dx.doi.org/10.35794/emba.v10i3.43665.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh risiko geopolitik, profitabilitas dan Leverage terhadap return saham perusahaan industri Pertambangan Subsektor Migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Sampel berjumlah 6 perusahaan Pertambangan Subsektor Migas hasil dari Purposive Sampling. Dengan teknik analisis regresi data panel menggunakan stata 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko geopolitik indikator GPR Indonesia, profitabilitas indikator ROA dan Leverage indikator DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial maupun secara simultan terhadap return saham perusahaan Pertambangan Subsektor Migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.Kata Kunci: GPR Indonesia, ROA, DER, Return Saham
17
Yudilla, Artha, and Pahmi Amri. "Analisa SWOT Kebijakan Poros Maritim Global di Wilayah Kepulauan Riau." Nation State Journal of International Studies 3, no. 2 (December 30, 2020): 229–39. http://dx.doi.org/10.24076/nsjis.2020v3i2.360.
Full textAbstract:
Geostrategic and geopolitical positions provide opportunities for Indonesia not only as a global economic path but also an international marine security pathway. Maritime wealth is also a force in Indonesia's maritime diplomacy in the International realm. This is then the basis of the formulated mega project policy to make Indonesia a global maritime axis. But the problem is that so far the Global Maritime Fulcrum policy does not yet have a detailed blueprint for policy implementation in the national state and only focuses on macro discussions in the form of international cooperation discourse that has also not seen significant progress. . This research will try to analyze how the Global Maritime Axis policy is implemented. What are strengths, weaknesses, opportunities, and threats. at the micro level. To be more specific, this research will take a case study in Riau islands which is one of the most strategic maritime areas in Indonesia located in the strait of Malacca. By analyzing how this policy is rationed directly in the micro realm can be a record for governments in formulating better policies in the future.
18
Widiasa, Rizky. "Bingkai Identitas dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia di Ukraina." Intermestic: Journal of International Studies 3, no. 1 (November 30, 2018): 60. http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v3n1.5.
Full textAbstract:
Tulisan ini bertujuan untuk menelaah konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berakhir dengan lepasnya wilayah Krimea. Rusia membela diri dengan menyatakan bahwa aneksasi terhadap Krimea adalah upaya membebaskan wilayah tersebut bertujuan untuk melindungi mayoritas warga etnisnya dari dampak ketidakstabilan politik yang terjadi di Ukraina akibat munculnya gerakan revolusioner. Dengan analisis secara khusus yang menitik beratkan pada kesamaan identitas dari warga Ukraina di Krimea dengan orang-orang Rusia, tulisan ini secara umum berargumen bagaimana secara historis kesamaan identitas dapat menjadi faktor yang mendukung tindakan opresif yang dilakukan oleh suatu negara dalam meraih ambisi geopolitiknya. Tulisan ini mengungkap bagaimana suatu identitas yang dimiliki bersama oleh negara dengan negara lainnya dapat digunakan sebagai isu krusial untuk menjustifikasi tindakan unilateral terhadap negara lain.
19
Irawan, Sony. "KEBIJAKAN THE SILK ROAD ECONOMIC BELT DALAM MENDUKUNG PROYEKSI GEOPOLITIK CINA DI KAWASAN." Jurnal Pertahanan & Bela Negara 10, no. 2 (August 11, 2020): 151. http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.877.
Full textAbstract:
<p>Kebijakan pemerintah Cina dalam The Silk Road Economic Belt bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan infrastruktur transportasi jalur logisitik darat. Proyek infrastruktur jalur kereta api serta instalasi jalur pipa minyak dan gas membutuhkan investasi yang besar, serta kekuatan politik Cina dalam mempengaruhi setiap negara guna mendukung dan terlibat dalam mega proyek Belt Road Initiative. Dengan demikian arah kebijakan pemerintah Cina tersebut tentunya ditujukan guna melandasi proyeksi geopolitik Cina di kawasan. Rumusan masalah tersebut dibahas melalui teori geopolitik, geostrategi dan geoekonomi. Penggunaan metodologi deskriptif analisis, didukung dengan teknik pengumpulan data serta dilengkapi dengan sumber-sumber data yang relevan terhadap fenomena yang dibahas. Dalam kesimpulan, proyeksi geopolitik Cina menjadi tujuan utama bagi pemerintah Cina dalam kebijakan The Silk Road Economic Belt sangat beralasan. Asumsi teori geopilitik heartland menggambarkan bahwa penguasaan jalur logistik darat tersebut menopang upaya Cina untuk berpengaruh secara global dengan membangun jalur logistik yang selanjutnya menghubungkan Cina dengan dunia global, diantaranya wilayah Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara.</p><p><strong>Kata Kunci:</strong> Cina, the silk road economic belt, geopolitik</p>
20
Susdarwono, Endro Tri. "PENGKAJIAN MUATAN MATERI TERKAIT GEOPOLITIK DALAM PEMBELAJARAN IPS DI TINGKAT SMA: APAKAH MASIH RELEVAN?" Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS 2, no. 2 (September 1, 2022): 63. http://dx.doi.org/10.26418/skjpi.v2i2.56044.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian ini meneliti mengenai pengkajian muatan materi terkait Geopolitik dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Tingkat SMA: Apakah Masih Relevan?. Metode penelitian yang diterapkan meliputi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan survei dengan purposive sampling, sedangkan teknik analisis data menggunakan pengujian hipotesis atas tanda guna menganalisis dampak yang timbul karena terjadinya suatu hal dan Pengujian hipotesis Mac Nemar change test yang dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya perubahan preferensi sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil dari penelitian ini menyatakan berdasarkan pengujian hipotesis atas tanda didapatkan bahwa hasil perhitungan nilai khai-kuadrat adalah 8,82 dan nilai ini lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 3,841. Sebagai implikasinya, sebaiknya materi terkait mengenai geopolitik tetap direkomendasikan untuk dimasukkan dalam muatan materi pembelajaran IPS di tingkat SMA. Berdasarkan pengujian hipotesis Mac Nemar change test diperoleh bahwa hasil perhitungan nilai khai-kuadrat sebesar 0,167 dan nilai tersebut lebih kecil daripada nilai khai kuadrat dalam tabel 3,841. Sehingga hipotesis nihil dinyatakan diterima, responden berpendapat bahwa kajian muatan materi terkait geopolitik masih relevan dimasukkan pada pelajaran IPS di tingkat SMA. Keterbatasan penelitian belum mencakup detail permasalahan terkait geopolitik, sedangkan kontribusi penelitian terkait dengan keberadaan pendidikan IPS harus dipahami bahwa setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya perlu memiliki pemahaman geopolitik.
21
Plakandaras, Vasilios, Periklis Gogas, and Theophilos Papadimitriou. "The Effects of Geopolitical Uncertainty in Forecasting Financial Markets: A Machine Learning Approach." Algorithms 12, no. 1 (December 20, 2018): 1. http://dx.doi.org/10.3390/a12010001.
Full textAbstract:
An important ingredient in economic policy planning both in the public or the private sector is risk management. In economics and finance, risk manifests through many forms and it is subject to the sector that it entails (financial, fiscal, international, etc.). An under-investigated form is the risk stemming from geopolitical events, such as wars, political tensions, and conflicts. In contrast, the effects of terrorist acts have been thoroughly examined in the relevant literature. In this paper, we examine the potential ability of geopolitical risk of 14 emerging countries to forecast several assets: oil prices, exchange rates, national stock indices, and the price of gold. In doing so, we build forecasting models that are based on machine learning techniques and evaluate the associated out-of-sample forecasting error in various horizons from one to twenty-four months ahead. Our empirical findings suggest that geopolitical events in emerging countries are of little importance to the global economy, since their effect on the assets examined is mainly transitory and only of regional importance. In contrast, gold prices seem to be affected by fluctuation in geopolitical risk. This finding may be justified by the nature of investments in gold, in that they are typically used by economic agents to hedge risk.
22
Vankovska, Biljana. "MAKEDONIJA U NATO: (NE)NAUČENE LEKCIJE IZ GEOPOLITIKE BALKANA." Srpska politička misao, Specija 2022 (March 21, 2022): 221–44. http://dx.doi.org/10.22182/spm.specijal2022.8.
Full textAbstract:
Priča o makedonskom uspehu ulaskom u NATO je priča o samoispunjavajućem proročanstvu: pokušavajući da izbegnu loše prognoze o opstanku države, makedonske vlasti su upravo pomogle da se stvore uslovi za ugrožavanje nacionalne bezbednosti, pa i blagostanja građana. Godinu dana u Alijansi pokazuje da je sindrom slabe države i dalje prisutan, a da je geopolitička pozicija na „liniji fronta“ slaba bezbednosna garancija za celokupnost države i nacionalnih interesa. Ovaj rad predstavlja analizu geopolitičke i geostrateške pozicije najmlađe članice NATO u regionalnom kontekstu, uz elaboraciju političkog narativa koji je pratio put ka Alijansi. Pored reality-check-a u odnosu na to što je Makedonija dobila, a šta izgubila ulaskom u NATO, u analizi će se indirektno referirati na srpsku politiku vojne neutralnosti, i uopšte na srpsku spoljnu politiku. Polazna premisa je da zemlje tzv. Zapadnog Balkana i dalje predstavljaju sistem povezanih sudova, pa se svaka promena u jednom delu regiona odražava i na sve ostale. S druge strane, slabe države ostaju sitan novčić u transakcijama velikih sila (ili bolje rečeno, korporativnog kapitala koji upravlja njima), tako da članstvo u NATO i vojna neutralnost ne predstavljaju pravi odgovor za zavisnost od zapadnih centara moći i za izgubljenog (ili uopšte nestečenog) suvereniteta. U eri dezintegracije evroatlantizma i rastućeg autoritarijanizma, jedino rešenje, ali i najnedostižnije, je uspostavljanje bliže regionalne saradnje, na političkom, kulturnom i bezbednosnom planu, što bi vodilo stvaranju balkanske bezbednosne zajednice.
23
Paryadi, Deky, and Aziza Rahmaniar Salam. "DAMPAK KERJA SAMA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN EURASIAN ECONOMIC UNION (EAEU) TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA." Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 12, no. 2 (December 31, 2018): 161–80. http://dx.doi.org/10.30908/bilp.v12i2.320.
Full textAbstract:
Abstrak Kawasan Eurasia merupakan wilayah yang penting secara geopolitik dan geostrategi bagi perdagangan Indonesia. Melihat potensi yang dimiliki oleh negara-negara yang tergabung dalam Eurasian Economic Union (EAEU), Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi daya saing komoditas serta dampak kerja sama perdagangan Indonesia-EAEU. Metode analisis yang digunakan adalah Trade Complementary Index (TCI), Revealed Symetric Comparative Advantages (RSCA) dan Computable General Equilibrium (CGE) model dengan data dasar GTAP versi 9 menggunakan enam simulasi. Berdasarkan analisis TCI, tingkat kesesuaian ekspor EAEU terhadap struktur impor Indonesia lebih tinggi dibandingkan ekspor Indonesia terhadap struktur impor EAEU. Dengan melihat dampak kerja sama perdagangan Indonesia-EAEU terhadap makroekonomi Indonesia, penurunan tarif bea masuk sebesar 50% untuk seluruh produk Indonesia dan EAEU merupakan alternatif kebijakan terbaik. Indonesia perlu menjajaki kemungkinan kerja sama dengan EAEU dengan pendekatan berupa eliminasi 50% pada seluruh pos tarif secara bertahap. Selain itu, disarankan Indonesia fokus pada komoditas yang memiliki daya saing di pasar EAEU yaitu sektor animal; vegetable; foodstuffs; plastics/ rubber; raw hides; woods; textile; stone/glass; machinery; dan transportation.AbstractThe Eurasian region is an important area for Indonesia in term of geopolitic and geostrategy. Due to the economic potential of EAEU countries, Indonesia must take advantage of it. This study aims to determine the potential competitiveness of commodities and the impact of trade cooperation between Indonesia-EAEU. Methods used in this study were Trade Complementary Index (TCI), Revealed Symetric Comparative Advantages (RSCA) and Computable General Equilibrium (CGE) model utilizing basic data of GTAP version 9 of six simulations. By using TCI method it was found that the comformity level of EAEU's export to Indonesia's import structure is higher than Indonesia's exports to the EAEU import structure. Looking at the impact of Indonesia-EAEU trade cooperation on Indonesia’s economy, tariff reduction of 50% for all Indonesian products and EAEU is the best policy alternative for Indonesia. Therefore, It is a must to Indonesia to explore the possibility of cooperation with EAEU with a 50% elimination scheme gradually to all tariff lines. Indonesia should also focus on commodities which have competitiveness in EAEU market i.e. animal; vegetable; foodstuffs; plastics/rubber; raw hides; woods; textile; stone/glass; machinery; and transportation.
24
Ionita, Craisor-Constantin. "NATO’s Strategic Interest in Africa - a Possible Multi-Criteria Analysis." Vojenské rozhledy 31, no. 3 (September 13, 2022): 23–40. http://dx.doi.org/10.3849/2336-2995.31.2022.03.023-040.
Full textAbstract:
The paper demonstrates that the Multi-Criteria Analysis (MCA) is one very useful analytical tool and method to help Allied political decision makers and military strategists to rethink the Alliance’s new role and mission in Africa, as the Southern neighbour of NATO and the EU having great possibilities to influence, either positively or negatively, the European and Euro-Atlantic security. Thus, the paper’s scope is to use MCA in order to highlight the importance of Africa for NATO’s Geopolitics and what Member States should undertake in order to join the competitive North African and Sahel region’s arms and presence race against the increased Russian and Chinese economic and military interests.
25
R. Pugu, Melyana. "Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 4 (April 5, 2022): 3490. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6656.
Full textAbstract:
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa mendalam dari sisi hubungan internasional tentang isu pemekaran daerah otonom baru Papua setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berusaha menggambarkan sebab-sebab pemekaran, faktor-faktor pendukung dan penghambat pemekaran dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintah dalam mempersiapkan pemekaran daerah otonom baru di Papua. Metode Penelitian Kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diolah dan di analisa untuk mendapatkan kesimpulan. Luaran atas penelitian ini adalah mendapatkan pemetaan yang jelas terkait kelompok pro dan kontra atas isu pemekaran Papua serta dampak positip dan negatif atas pemekaraan Papua dari sisi geopolitik dan geostrategi dalam hubungan internasional.
26
Walesasi, Yoggi, Yoga Suharman, and Andi Mappiare. "Tantangan Strategis Indonesia ditengah Rivalitas Tiongkok versus AUKUS: Sebuah Analisis Dilema Tahanan." Jurnal Hubungan Internasional 15, no. 2 (November 29, 2022): 240–52. http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v15i2.35898.
Full textAbstract:
Aliansi pertahanan trilateral yang melibatkan Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS) (AUKUS) dalam pengadaan kapal selam bertenaga nuklir memicu reaksi dari negara-negara di sekitar kawasan, termasuk Indonesia sebagai negara paling strategis di Indo-Pasifik. Sebagai salah satu kekuatan poros di Indo-Pasifik, Indonesia sendiri berada di posisi dilema diantara dua poros kekuatan besar, AUKUS dan Tiongkok yang saling berkontestasi pengaruh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tantangan kebijakan luar negeri Indonesia atas rivalitas geopolitik yang menempatkan Tiongkok berhadapan dengan AUKUS. Guna menjawab pertanyaan itu, tulisan ini meminjam pendekatan dilema tahanan sebagai alat analisis untuk mengurai persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menentukan preferensi politik luar negerinya atas pembentukan aliansi pertahanan trilateral AUKUS. Tulisan ilmiah ini disajikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang diolah dari studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia ada di posisi yang dilematis dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya dan terperangkap ke dalam potensi pembelotan dan tekanan dari pihak-pihak yang sedang bersaing.
27
Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha. "Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN." Jurnal Lemhannas RI 9, no. 4 (December 29, 2021): 25–42. http://dx.doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414.
Full textAbstract:
Stabilitas Geopolitik Laut China Selatan terancam dari berbagai gangguan seperti klaim daerah atau kawasan di Laut China Selatan oleh beberapa negara ASEAN maupun Non ASEAN. Penelitian ini membahas bagaimana strategi Diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik kawasan ASEAN, khususnya Laut China Selatan dengan menganalisa pemahaman mengenai konflik Laut China Selatan dan kekuatan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan tersebut. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa. Sumber kepustakaan sebagai data primer. Ancaman Laut China Selatan ialah tindakan klaim wilayah secara sepihak oleh beberapa negara dikarenakan geografi, jalur pelayaran yang strategis dan sumber daya alam yang tekandung, hingga pihak Republik Rakyat Tiongkok melakukan unjuk diri dengan pernyataan One Belt One Road dan meningkatkan kekuatan militernya dikawasan tersebut. Diselenggarakannya Multilateral Naval Exercise Komodo sebagai Second Track Diplomacy setiap 2 tahun sekali dari tahun 2014 - 2022 mendatang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas politik diwilayah masing masing negara yang mengikuti kegiatan tersebut, khususnya negara ASEAN.
28
Mas'odi, Mas'odi. "White Supremacy, Kekerasan Wacana, dan Ketidakadilan: Analisis Politik Standar Ganda Dunia Barat Dalam Konflik di Palestina dan Ukaraina." Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies 5, no. 2 (September 11, 2022): 177–94. http://dx.doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5892.
Full textAbstract:
Abstrak: Penelitian ini mencoba mengkaji ideologi White Supremacy di Barat dan dampaknya terhadap stabilitas geopolitik di beberapa negara Timur. White Supremacy merupakan ideologi yang memandang kelompok kulit putih lebih superior dari kelompok kulit berwarna. Ideologi ini sarat nuansa rasisme dengan kekerasan wacana yang mendiskreditkan kelompok lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses dominasi Barat terhadap Timur yang sarat rasisme, dan sikap standar ganda Barat dalam merespon konflik di suatu negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan White Supremacy menyebabkan nilai-nilai moderasi –yang merupakan anak kandung demokrasi— mengalami krisis dan tidak tampak dalam banyak kebijakan politik Barat terhadap Timur. Konflik Israel-Palestina, misalnya, merupakan contoh konkrit di mana Barat tidak memberi sanksi pada Israel, sebagaimana Barat lakukan terhadap Rusia dalam perang di Ukraina. Hal itu karena Israel dan Ukraina merupakan negara yang dekat dengan Barat, di mana pandangan kanan-ekstrim-radikal tidak hanya banyak dianut oleh masyarakat tetapi juga oleh kalangan politisi dan elit pemerintah.
Kata kunci: White Supremacy, Imperialisme, Standar ganda, dan Moderasi.
29
Risdiana, Faraniena Yunaeni. "ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL NEGARA-NEGARA ASEAN DENGAN PENDEKATAN SIMULTAN SPASIAL MENGGUNAKAN GENERALIZED METHOD OF MOMENT (GMM)." VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications 2, no. 2 (May 17, 2021): 81–91. http://dx.doi.org/10.30598/variancevol2iss2page81-91.
Full textAbstract:
Association South East Asia Nation (ASEAN) merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi ASEAN memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dunia. ASEAN terdiri dari beberapa negara maju dan negara berkembang. Kerja sama dalam bidang ekonomi salah satunya adalah ASEAN Economic Community (AEC). AEC saat ini sedang berlangsung, dimana perdagangan internasional antar negara ASEAN berlangsung secara bebas, hal ini diharapkan terbentuknya integrasi ekonomi yang akan mengantarkan ASEAN menjadi kawasan yang tumbuh tinggi sekaligus stabil. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Gross Domestic Product (GDP) yang dicapai suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh Foreign Direct Investment (FDI). Keterkaitan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi saling mempengaruhi satu yang lainnya. Kajian yang kompleks ini menggunakan model persamaan simultan spasial dengan Generalized Method of Moment (GMM) sehingga tidak hanya keterkaitan antara variabel yang tergambar dalam persamaan simultan, tetapi juga ada efek spasial yang menggambarkan pola interaksi variabel tersebut antar negara-negara anggota ASEAN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemodelan pertumbuhan ekonomi dengan persamaan simultan SAR menggunakan GMM dengan bobot customized lebih baik karena bisa menangkap efek timbal balik antara Gross Domestic Product (GDP) dan Foreign Direct Investment (FDI). Selain itu keterkaitan antar lokasi (dependensi spasial lag bersifat positif dan signifikan pada variabel Gross Domestic Product).
30
MOLLAAHMETOĞLU, Ebubekir, and Burcay YASAR AKCALİ. "An Analysis of the Relationship between Electronic Warehouse Receipts (EWR) Indices and the US Dollar Index and the Dollar Lira Exchange Rate Using Symmetric and Asymmetric Causality Tests." Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 7, IERFM Özel Sayısı (October 24, 2022): 45–60. http://dx.doi.org/10.30784/epfad.1149349.
Full textAbstract:
Contractions in production volume and supply chain disruption experienced by all economies in recent years caused by the Covid-19 epidemic or geopolitical tensions together with the factors such as food safety and climate change have been effect instability in agricultural product prices. For these reasons, compulsory transformations in all sectors or disruptions in the markets are also observed in the food sector. This study investigates the causality between the Electronic Warehouse Receipt (EWR) index for Cereal, Wheat, Barley, and Corn products calculated by the Turkish Mercantile Exchange (TMEX) with the US Dollar Index (DXY) and Dollar Lira (USD/TRY) exchange rate using daily datasets for the period 01.04.2021-09.05.2022 with the Toda-Yamamoto causality test and the Hatemi-J asymmetric causality test for the existence of asymmetric information. The results provide evidence of bi-directional causality between the Dollar Lira (USD/TRY) rate and the Grain index and a uni-directional causality from the Dollar Lira (USD/TRY) to the wheat index, barley index, and corn index. Moreover; it has been concluded that the Wheat index reacts with a positive shock if there is a negative shock in the US Dollar Index (DXY) and Dollar Lira (USD/TRY).
31
Aziz, Muhammad Sulthon. "Preferensi Penawaran Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (December 22, 2022): 555–64. http://dx.doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2161.
Full textAbstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan primer manusia yaitu rumah sebagai tempat tinggal ditengah situasi pemulihan ekonomi pasca covid-19, gejolak geopolitik ditengah perang Rusia- Ukraina yang mempengaruhi krisis pangan dan energi dan perang dagang yang kesemua itu dapat berpotensi menyebabkan ekomi global mengalami gelombang resesi atau bahkan krisis, sehingga berpotensi menyebabkan kenaikan suku bunga yang tidak menentu, hadirnya pembiyaan KPR Syariah diharapkan menjadi solusi terhadap persolan tersebut. Dimana pembiyaan KPR Syariah dalam penawaran produknya yang bermacam-macam disesuaikan dengan kelonggaran nasabah. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan alternatif perjanjian (akad) yang dapat digunakan dalam melakukan pembiyaan kridit pemilikan rumah syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penelitan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, sumber data dalam penelitian ini beberapa fatwa DSN MUI dan referensi yang relevan dengan focus penelitian. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis isi (content analysis) dengan memfokuskan pada data dan menarik kesimpulan. Hasil dalam peneltian ini mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan lima akad yang dapat diterapkan dapam pembiyaan KPR syarian diantaranya adalah akad Ijarah Muntahiyah Bitamlim, Musyarakah Mutanaqishan atau dan musyarakah Muntahiyah Bitamlik, Muhabahah, Istisna’, Ijarah Mausufah fi Dzimman.
32
Gunawan, Michelle Vicky. "PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA TAHUN 2009-2019 [THE UNITED STATES' ROLE IN BOLSTERING THE INDONESIAN MARITIME STRUCTURE FROM 2009-2019]." Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) 11, no. 21 (June 11, 2020): 16. http://dx.doi.org/10.19166/verity.v11i21.2449.
Full textAbstract:
<p>Maritime security is an issue that is considered important by the United States. The role of the United States in the maritime sector is driven by its national interest. This encourages the United States to work with countries that have strategic geopolitical conditions such as Indonesia. This thesis aims to discuss the interests of the United States in Indonesia's maritime security sector, the role of the United States in the Indonesian maritime security sector, and Indonesia's considerations in establishing cooperation with the United States. The purpose of this thesis is to provide a comparison of the role of the United States in the Indonesian maritime sector in the period of Susilo Bambang Yudhoyono II and Joko Widodo I. Following the theory of neoclassical-realism and neo-realism International Relations is the product of states’ national interest and this includes Indonesian interest in cooperation. This research uses a qualitative approach and descriptive and comparative methods with data collection techniques through literature study and online search. The thesis finds an increase in the role of the United States in strengthening Indonesia's maritime security in 2009-2019 after the presence of the Global Maritime Fulcrum policy. This increase is accommodated by and is based on the pursuit of the national interests of each party.</p><p><strong>BAHASA INDONESIA ABSTRAK: </strong>Keamanan maritim merupakan salah satu isu yang dianggap penting oleh Amerika Serikat. Peranan Amerika Serikat dalam sektor maritim merupakan salah satu upaya pemenuhan kepentingan nasional negara. Hal tersebut mendorong Amerika Serikat menjalin kerja sama dengan negara yang memiliki kondisi geopolitik strategis seperti Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia, peran Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia dan pertimbangan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan perbandingan peran Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman Indonesia di periode Susilo Bambang Yudhoyono II dan Joko Widodo I. Teori neoclassical-realism dan neo-realism menjelaskan bahwa Hubungan Internasional dapat terjadi karena dorongan kepentingan nasional. Sesuai dengan kenyataan, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif dan komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelusuran daring. Terdapat tiga hasil analisis dalam penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan adanya peningkatan peran Amerika Serikat dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia tahun 2009-2019 setelah adanya kebijakan Global Maritime Fulcrum. Peningkatan ini diwadahi oleh dan dilandasi tujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing pihak terkait.</p>
33
Kalbuadi, Rifan. "Overview of Securitization in the Dynamics of Relations between Saudi Arabia and the Muslim Brotherhood Post-Arab Spring." Jurnal ICMES 4, no. 2 (December 20, 2020): 125–47. http://dx.doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.79.
Full textAbstract:
Pada Maret 2014, Arab Saudi, melalui keputusan kerajaan, menetapkan Muslim Brotherhood (MB) sebagai organisasi teroris. Keputusan ini telah memengaruhi dinamika geopolitik Timur Tengah hingga hari ini karena Arab Saudi merupakan salah satu aktor kuat di kawasan. Penetapan MB sebagai organisasi teroris merupakan respons pemerintah Saudi atas keterlibatan MB dalam Arab Spring 2011 serta adanya dugaan Saudi mengenai keterlibatan MB dalam lengsernya Presiden Mesir Hosni Mubarak dan berbagai aksi protes anti-pemerintah yang menyebar di beberapa negara Timur Tengah. Saudi tidak selalu melihat MB sebagai sebuah ancaman. Ada masa ketika hubungan keduanya pernah berlangsung secara harmonis, sehingga dalam kasus ini telah terjadi pergeseran persepsi. Tulisan ini menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan Teori Sekuritisasi dengan memasukan komponen-komponen sekuritisasi sebagai kerangka analisis. Penulis berargumen bahwa semakin menguatnya MB dalam panggung politik Timur Tengah dengan upayanya menerapkan ideologi muslim modernis dan menawarkan demokrasi melalui sebuah revolusi merupakan penyebab pergeseran persepsi Arab Saudi terhadap MB.
34
KARVATSKA, Natasha, Nila TIURINA, and Tatiana NAZARCHUK. "RETROSPECTIVE AND PROSPECTIVE ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE." Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences 304, no. 2(2) (March 18, 2022): 219–26. http://dx.doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-34.
Full textAbstract:
A retrospective analysis and assessment of the current state of Ukraine’s foreign economic activity during the years of independence was performed in the article. In particular, the volume of export-import and investment activities, indicators of economic openness, geographical and commodity structure of exports and imports were analyzed. According to the results of the analysis, it was determined that in the process of independence and development of the national economy of Ukraine there is a transformation into an open economic system that tries to take advantage of international economic cooperation, develop all forms of international economic relations. However, due to inefficient international specialization, slow restructuring of the national economy, inefficient foreign trade management, the level of competitiveness and investment attractiveness of Ukraine in the world market remains low. The export-oriented model of economic growth with the predominance of low-tech exports has led to the extensive nature of economic development, which remains energy-intensive, low-productive, poorly diversified, uncompetitive and dependent on external sources of raw materials, energy resources and world markets. It is positive that Ukraine has changed the vector of orientation in foreign economic activity and the European Union is gradually becoming the largest and main foreign trade partner. Such a trend, given the geopolitical, geo-economics and historical European position of Ukraine, should remain one of the priorities of Ukraine’s foreign economic policy. The article concludes that the system of foreign economic regulation of Ukraine needs radical changes, which should begin with a review of foreign economic policy of the state which should be aimed at increasing export potential, product diversification, introduction of innovative technologies to ensure a sufficient level of competitiveness of domestic goods in world markets.
35
Djati Anggara, Purry, Dian Adrianto, Widodo S. Pranowo, and Tasdik Mustika Alam. "Analisis Karakteristik Gelombang Laut Guna Mendukung Data Informasi Operasi Keamanan Laut di Wilayah Laut Natuna dan Laut Natuna Utara." Jurnal Chart Datum 3, no. 2 (December 22, 2017): 107–31. http://dx.doi.org/10.37875/chartdatum.v3i2.123.
Full textAbstract:
Perilaku permukaan laut dan konsekuensi angkatan laut yang representatif merupakan bagian dari parameter yang mempengaruhi operasi militer di laut.Laut Natuna dan Laut Natuna Utara memiliki letak geografis dan geopolitik yang sangat strategis, diharapkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim dapat dijamin dengan adanya data informasi prakiraan tinggi gelombang dan dengan menghadirkankapal keamanan laut (kamla) sepanjang tahun. Lokasi penelitian terletak di kawasan tersebut, termasuk 4 stasiun pengamatan yang diturunkan berdasarkan area pengawasan di dekat pangkalan TNI AL. Analisis statistik gelombang menggunakan dataset ECMWF per 6 jam selama 10 tahun dengan resolusi spasial 14 km2.Karakteristik variabel gelombang yaitu tinggi gelombang signifikan, periode dan arah gelombang telah dianalisis dalam rata-rata bulanan dan musiman. Selanjutnya, karakteristik panjang dan cepat rambat gelombang dihitung berdasarkan variabel periode gelombang. Rata-rata tinggi gelombang signifikan maksimum terjadi di musim utara, ketika propagasi gelombang datang dari arah timur laut. Prakiraan tingkat keamanan area diperoleh dengan menganalisis dimensi kapal terhadap karakteristik tinggi dan panjang gelombang. Simulasi operasi KRI mempertimbangkan data prakiraan tingkat keamanan area dan data prakiraan tinggi gelombang berdasarkan estimasi waktu tiba. KapalB1 memiliki tinggi lambung 5,3 m dan panjang garis air 69 m, akan berlayar pada tanggal 23 November 2017 pukul 00.00 UTC di sekitar stasiun 4. Pada Bulan November, karakteristik panjang gelombang di stasiun 4 berkisar antara 29,9-193,4 m, prakiraan tinggi gelombang signifikan mencapai 1,652 m dengan batas interval 0,486 m (interval kepercayaan 80%). Jadi kapalB1 aman terhadap prakiraan tinggi gelombang signifikan dengan mewaspadai gerak pitch kapal karena panjang garis air kapal berada dalam kisaran panjang gelombang.
36
KUCIŃSKA, Natalia. "THE ANALYSIS OF POLAND’S SAFETY IN RELATION TO VICINITY OF UKRAINE." National Security Studies 21, no. 3 (August 25, 2021): 99–115. http://dx.doi.org/10.37055/sbn/146373.
Full textAbstract:
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie wpływu sąsiedztwa Ukrainy na bezpieczeństwo Polski. Przedstawiono w nim pozytywne i negatywne aspekty relacji polsko-ukraińskich, a także zdefiniowano pojęcia z zakresu geopolityki oraz bezpieczeństwa. Opisane zostały stosunki polsko-ukraińskie i pozycje międzynarodowe obu państw. Zwrócono również uwagę na zagrożenia ze strony Ukrainy oraz możliwe sposoby przeciwdziałania im. Artykuł kończą wyniki ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa wśród studentów PWSZ Chełm. Pierwsza część artykułu skupia się na aspektach teoretycznych i definicyjnych. Zwrócono w niej uwagę no to, jak była i jest definiowana geopolityka, jakie posiada dziedziny. Na podstawie wielości definicji jest możliwa do wysunięcia teza, że jest to pojęcie trudne do zdefiniowania w jeden właściwy sposób. Dlatego, że można kłaść nacisk na inne aspekty geopolityki, co nie będzie stanowiło błędu. Podobna sytuacja jest w przypadku pojęcia bezpieczeństwa, ono także jest trudne do jednoznacznego określenia. Dotyczy ono wielu dziedzin życia człowieka, co powoduje, że każda definicja jest równie poprawna, co błędna. Następna część artykułu zawiera ogólną charakterystykę Polski i Ukrainy, a następnie ich wzajemne relacje po 1991 roku, czyli od momentu uzyskania przez państwo ukraińskie niepodległości. Przypominają one sinusoidę ponieważ okresy dobrej i intensywnej współpracy, przeplatają się z momentami ochłodzenia stosunków i z ograniczeniem współdziałania. Trzecia część przedstawia zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z sąsiedztwa Ukrainy oraz możliwe sposoby przeciwdziałania im. Przykłady zagrożeń politycznych, ekonomicznych i społecznych zostały poparte opisami różnego rodzaju zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. W ostatniej części przedstawiono wyniki ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa wśród studentów PWSZ Chełm. Składała się ona z sześciu pytań. Pytano o płeć, miejsce zamieszkania, zauważalność osób narodowości ukraińskie w najbliższym otoczeniu, o poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, o ocenę wpływu sąsiedztwa Ukrainy na bezpieczeństwo i poproszono o wskazanie największego, zdaniem ankietowanych, zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa ze strony ukraińskiej.
37
Dergachova, Victoriia, Maryna Kravchenko, Kateryna Kuznietsova, Anna Dergachova, and Valeriia Melnykova. "Systemic-structural analysis of the machine-building enterprises economic sustainability formation mechanism." Problems and Perspectives in Management 17, no. 3 (September 20, 2019): 395–409. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.32.
Full textAbstract:
Machine-building complex is a system-forming element of Ukrainian economy. Functioning of other industries in many respects depends on the results of its activity. Harsh conditions of globalized economic environment and geopolitical changes taking place in the country have negatively affected the state of machine-building enterprises and determined the need for increasing the level of their economic sustainability. As a result of using the systemic-structural approach, which is being developed in the context of the provisions of systemic economic theory, systemic-structural analysis of economic sustainability of several machine-building enterprises was performed. The study was conducted based on a sample of 16 machine-building enterprises and covered the 2015−2016 period. Economic sustainability was analyzed by way of defining in the structure of enterprises, econometric modeling and assessing the state of four subsystems with different space and time localization and further defining the level of mutual balance. The set of individual parameters for modeling every subsystem was determined mainly by way of regrouping of baseline statistical indicators, as well as expert assessments. Using such an approach enabled to determine structural peculiarities of machine-building enterprises development during the analyzed period and their effect on formation of volatility and stability properties, which ensure their sustainability in space and time. During the analyzed period, the determined disproportions of the subsystems in the structure of enterprises had systemic nature. The identification of economic manifestations of the determined disproportions enabled to formally define non-trivial dependencies between the economic phenomena, which took place in machine building, and to define the nature of their influence on the mechanism of economic sustainability formation. The risks affecting every subsystem under study had volatile nature, that’s why the issue of systemic risk management remains relevant.
38
William, Joe. "Reviewing South America Institutionalism and the Failure of Regional Integration Process." Jurnal Sentris 1, no. 1 (August 19, 2020): 70–89. http://dx.doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4168.70-89.
Full textAbstract:
Revolusi Amerika Selatan secara massif pada awal abad 19, berdampak terhadap terbentuknya negara independen dan proses dekolonisasi oleh Kekaisaran Spanyol dan Portugal. Gaungan unifikasi atas dasar persamaan kultural dan linguistik berusaha diimplementasikan di wilayah ini secara terus-menerus, tetapi nyatanya proses integrasi regional ini selalu menemui kegagalan. Lemahnya proses industrialisasi, terbatasnya konsolidasi kedaulatan, serta banyaknya konflik internal turut serta berkontribusi dalam gagalnya usaha ini. Permasalahan ini terus berlanjut secara periodik hingga pada masa pembentukan regionalisme global pasca PD2. Disaat integrasi regional telah berhasil terbentuk di Afrika dan Eropa semisalnya, Amerika Selatan belum juga berhasil menegakkan suatu institusi regionalisme yang terpadu dan berdaya kompetisi tinggi di pasar dunia. Dari implikasi tersebut, karya ilmiah ini akan mencari interkoneksi antara pengaruh geopolitik kawasan dengan pembentukan institusi domestik untuk menemukan akar permasalahan gagalnya pembentukan regionalisme di Amerika Selatan, faktor historis semenjak dekolonisasi hingga gelombang revolusi sosialis abad 21 didalam dinamika Amerika Selatan akan digunakan sebagai fondasi analisis karya ilmiah ini. Kemudian, paradigma konstruktivis akan digunakan sebagai pengampu, disertai teori dan konsep regionalisme praktis oleh pakar Hubungan Internasional Jeffrey Checkel
39
Biasane, Achmad Nasir, Akhmad Fauzi, Daniel R. Monintja, and Dedi Soedharma. "KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU KECIL PERBATASAN BERBASIS GEOPOLITIK, DAYA DUKUNG EKONOMI DAN LINGKUNGAN (Kasus Pulau Pulau Kecil Perbatasan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara)." Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 2, no. 2 (April 10, 2017): 21–40. http://dx.doi.org/10.24319/jtpk.2.21-40.
Full textAbstract:
Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari kedaulatan Malaysia ditetapkan oleh Mahkamah Internasional berdasarkan keberadaannya, telah mendorong Indonesia untuk lebih sadar dan peduli untuk mengembangkan pulau-pulau kecil perbatasan. Terdapat lembaga-lembaga nasional dan regional telah mengembangkan program dan kegiatan untuk pulau kecil perbatasan tapi program masih berorientasi sektoral dan parsial, sedangkan tidak ada kebijakan nasional mengenai manajemen pulau kecil perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk pengelolaan pulau-pulau kecil kepulauan Sangihe berdasarkan geo-politik, ekonomi dan daya dukung lingkungan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Data primer dikumpulkan di Tahuna, Pulau Marore, Pulau Matutuang, Pulau Tinakareng, dan Pulau Kawio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor potensial untuk dikembangkan di Kepulauan Sangihe adalah perikanan tangkap dan komoditas perkebunan. Penelitian ini melakukan analisis untuk mengembangkan perikanan tangkap pada ikan layang (Decapterus sp.), trvevallies (Selar spp.), tuna kecil (Euthynus sp.), Skipjack tuna (Katsuwomus pelamis), hiu (Charcarias sp.) dan tuna (Thunnus albacares). Produksi berkelanjutan rata-rata pada 20 tahun (1988-2007) ikan layang adalah 1746,3 ton/tahun, bobara adalah 194,1 ton/tahun, hiu adalah 148,4 ton/tahun, ikan tuna cakalang adalah 315,6 ton/tahun, tuna adalah 152 ton/tahun, dan tuna kecil adalah 1073,2 ton/tahun pada periode yang sama. Prioritas kebijakan pulau kecil perbatasan adalah: (1) pengembangan perikanan tangkap, kelapa dan pala real, (2) demarkasi dan delimitasi batas negara, (3) mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil, (4 ) perubahan perjanjian dasar perdagangan terhadap perbatasan nilai ekonomi; dan (5) pemanfaatan optimal dan berkelanjutan sumber daya alam.
40
Hutagalung, Siti Merida. "PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI): MANFAATNYA DAN ANCAMAN BAGI KEAMANAN PELAYARAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA." Jurnal Asia Pacific Studies 1, no. 1 (November 24, 2017): 75. http://dx.doi.org/10.33541/japs.v1i1.502.
Full textAbstract:
Indonesia is the largest archipelago after the United States with 13,465 islands, total land area 1.922.570 km² and total water area 3,257,483 km2. As a country that has ratified the International Sea Law Convention, there are legal obligations and responsibilities to grant the rights of innocent, archipelagic sea lanes and transit passages for foreign ships and foreign aircrafts to sail and fly in the territory of Indonesian sovereignty as stipulated in Article 51 of the International Sea Law Convention 1982. Foreign ships and aircraft may pass through the territorial and waters of the Indonesian archipelago through specific sections and routes undertaken by determining archipelagic sea lanes. In 2002, through a long process, the concept of ALKI proposed by Indonesia finally got approval from Malaysia, Singapore, Philippines, including Organization Maritime International. The three Archipelagic Sea Lanes of ​​Indonesia (ALKI) is called ALKI I, ALKI II and ALKI III. The determination of this archipelago path provides benefits and threats to the safety of shipping along the territorial waters of Indonesia. Therefore, the government set various conditions to cross the ALKI in order to provide a sense of security for foreign ships and foreign aircraft sailing along the archipelagic sea lanes. Each archipelagic sea lane has different benefits and challenges depending on the geopolitical and geographic conditions of them. The type of research used in this paper is qualitative research with descriptive analysis approach.
Keywords: ALKI, Archipelago, Safety
Abstrak
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar setelah Amerika Serikat dengan jumlah 13.465 pulau, luas daratan 1.922.570 kmÂ2 dan luas perairan 3.257.483 km2. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional ada kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk memberikan hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit bagi kapal-kapal asing dan pesawat udara asing untuk berlayar dan terbang di wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 51 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Kapal-kapal dan pesawat asing dapat melintasi wilayah teritorial dan perairan kepulauan Indonesia melalui bagian dan rute tertentu yang dilakukan dengan cara menentukan alur laut kepulauan. Pada tahun 2002 melalui proses yang panjang konsep ALKI yang diusulkan Indonesia akhirnya mendapat persetujuan dari negara-negara Malaysia, Singapura, Filipina termasuk Organization Maritime International. Ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) disebut dengan ALKI I, ALKI II dan ALKI III. Penentuan alur kepulauan ini memberikan manfaat dan ancaman bagi keamanan pelayaran di sepanjang wilayah perairan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan berbagai syarat untuk dapat melintasi ALKI agar memberikan rasa aman bagi kapal-kapal asing dan pesawat udara asing yang berlayar di sepanjang alur laut kepulauan. Setiap alur laut kepulauan mempunyai manfaat dan tantangan yang berbeda-beda tergantung kondisi geopolitik dan geografis dari setiap alur laut kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.
Kata Kunci: ALKI, Negara Kepulauan, Keselamatan
41
Manrique de Lara, Alejandro Chinea, and Elka Korutcheva. "Political Signed Temporal Networks: A Deep Learning Approach." Axioms 11, no. 9 (September 8, 2022): 464. http://dx.doi.org/10.3390/axioms11090464.
Full textAbstract:
The evolution analysis of networks whose links are either positive or negative, representing opposite relationships such as friendship and enmity, has been revealed to be particularly useful in sociological contexts. Using a large relational dataset containing the last two centuries of state-wise geopolitical information (the correlates of war–alliance conflicts), a machine learning approach is presented to predict network dynamics. The combination of geometric as well as information–theoretic measures to characterize the resulting discrete time series together with the power of deep learning machines is used to generate a model whose predictions are even accurate on the few days in two centuries of international relations when the typical value (i.e., Alliance or Neutral) changed to a war or a conflict. In other words, the model can predict the next state of the network with a probability of error close to zero.
42
Pennaforte, Charles, Nairana Karkow Bones, and Homero De Camargo Filho. "Novo banco de desenvolvimento do BRICS: alternativa ao poder financeiro ocidental? | Brics’ New development bank: an alternative to the western financial power?" Mural Internacional 13 (December 12, 2022): e63700. http://dx.doi.org/10.12957/rmi.2022.63700.
Full textAbstract:
O Banco Mundial e o FMI são instituições financeiras tradicionais e centrais da história recente. Entretanto, algumas pautas como a falta de gestão democrática, o descaso ao meio ambiente e, as políticas desproporcionais de poder, fizeram com que países em desenvolvimento buscassem outros instrumentos para se inserirem neste campo. Uma das alternativas, foi a formação de bancos de desenvolvimento, como é o caso do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), criado pelo BRICS em 2014. O NBD é o foco deste trabalho, o qual analisa sua possível viabilidade como uma alternativa à influência ocidental no mercado financeiro. Para tanto, são utilizadas as contribuições de autores como Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi, na perspectiva de entendimento das transformações do atual capitalismo e da geopolítica econômica. Pode-se averiguar ao longo do trabalho, que o NBD, em poucos anos, aprovou e executou diversos projetos, voltados para as áreas de energia, transporte, infraestrutura social e urbana, proteção do meio ambiente e saúde pública. O aumento de sua importância pode viabilizar um novo cenário frente aos centros financeiros tradicionais, a despeito das inúmeras assimetrias sistêmicas existentes.Palavras-chave: BRICS. Novo Banco de Desenvolvimento. geopolítica financeira.ABSTRACTThe World Bank and the IMF are traditional and central financial institutions of recent history. However, some guidelines such as the lack of democratic management, disregard for the environment and, as disproportionate policies of power, made it possible for developing countries to seek other instruments to insert in this field. One of the alternatives was the creation of development banks, as is the case of the New Development Bank (NBD), created by the BRICS in 2014. The NBD is the focus of this work, which analyzes its feasibility as an alternative to western influence in the financial market. To this end, they are published as contributions from authors such as Immanuel Wallerstein and Giovanni Arrighi, in the perspective of understanding the transformations of current capitalism and economic geopolitics. Throughout the work it is seen that the NBD has approved and executed several projects related to energy, transport, social and urban infrastructure, environment protection, and public health. Its increased importance may enable a new scenario in view of the traditional finance centers, although the numerous existing systemic asymmetries.Keywords: BRICS. New Development Bank. Financial geopolitics. Recebido em: 24 nov. 2021 | Aceito em: 23 nov. 2022.
43
Handayani, Trikinasih, Wuryadi Wuryadi, and Zamroni Zamroni. "PEMBUDAYAAN NILAI KEBANGSAAN SISWA PADA PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH DASAR ADIWIYATA MANDIRI." Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 3, no. 1 (July 1, 2015): 95–105. http://dx.doi.org/10.21831/jppfa.v3i1.7815.
Full textAbstract:
Tujuan penelitian untuk mengetahui praksis Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dan pembudayaan nilai kebangsaan pada siswa sekolah dasar Adiwiyata mandiri di DIY yang tercakup dalam pembelajaran PLH secara terintegrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di SD N Ungaran I Yogyakarta. Sumber informasi kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Instrumen utama peneliti sendiri. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajara PLH di SD Negeri Ungaran I secara terintegrasi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Agama serta Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Kegiatan PLH yang dilakukan oleh sekolah tampak tidak terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu, sehingga paradigma integratif tidak kelihatan. Secara formal sekolah menempatkan PLH terintegrasi pada mata pelajaran tersebut, tetapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan secara eksklusif dipisahkan menjadi kegiatan tersendiri. Konsep integrasi hanya bisa dilaksanakan menyangkut konsep-konsep dasar PLH dengan cara menyisipkan ke materi-materi melalui mata pelajaran tersebut. Pembudayaan nilai kebangsaan pada siswa belum tercakup secara utuh dalam pembelajaran PLH secara terintegrasi, hanya beberapa indikator nilai kebangsaan yang dapat dibudayakan kecuali nilai kesadaran tempat tinggal (geopolitik).
44
Muhajir, Muhajir, and Muhammad Nur. "TATA KOTA PAREPARE PERIODE KOLONIAL BELANDA." JURNAL WALENNAE 17, no. 1 (July 4, 2019): 57. http://dx.doi.org/10.24832/wln.v17i1.372.
Full textAbstract:
The focus of this research is the port city of Parepare in the Dutch Colonial period. The problem posed is how the form of urban planning and the factors that influence the form of the city of Parepare in the Dutch Colonial period. The method used is the determination of the dimensions of Colonial buildings based on inscriptions, texts and interviews. Mapping of building layout and road network as well as analysis of building functions, urban space organizations, and analysis of the factors forming city spatial planning are also carried out. The results of the study indicate that the city planning of Parepare consists of three zones. The first zone is the core of the city occupied by the Dutch government as the center of government. The second zone is the Chinatown area, intended for economic activities. The third zone is for indigenous settlements. The shape of the city extends from north to south following the coastline. The road network in the city center has a grid pattern. The dominant factor affecting the shape of the city of Parepare is geopolitical and security factors, to maintain the conduciveness of the western coastal region of South Sulawesi.Fokus penelitian ini adalah Kota pelabuhan Parepare pada periode Kolonial Belanda. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk tata kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tata kota Parepare pada periode Kolonial Belanda. Metode yang digunakan adalah penentuan dimensi bangunan Kolonial berdasarkan prasasti, naskah dan hasil wawancara. Pemetaan tata letak bangunan dan jaringan jalan serta analisis fungsi bangunan, organisasi ruang kota, dan analisis faktor pembentuk tata ruang kota juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kota Parepare terdiri dari tiga zona. Zona pertama merupakan inti kota ditempati oleh pemerintah Belanda sebagai pusat pemerintahan. Zona kedua adalah kawasan pecinan, diperuntukkan untuk kegiatan perekonomian. Zona ketiga diperuntukkan untuk pemukiman pribumi. Bentuk kota memanjang dari utara ke selatan mengikuti garis pantai. Jaringan jalan pada pusat kota berpola grid. Faktor yang dominan mempengaruhi bentuk kota Parepare adalah faktor geo-politik dan keamanan, untuk menjaga kondusifnya wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan.
45
Ridho, M. Zainor. "M. Zainor Ridho Etnosentrisme: Ideologi Dalam Ilmu Pengetahuan." Al-Ahkam 13, no. 2 (December 29, 2017): 36. http://dx.doi.org/10.32678/ajh.v13i2.1756.
Full textAbstract:
Dalam perspektif analisis pengetahuan, orientalisme sebagai suatu wacana yang menciptakan tipologi-tipologi yang di dalamnya sifat-sifat dapat didistribusikan; orang Barat yang penuh semangat lawan orang Timur yang membangkitkan berahi, orang Barat yang rasional lawan orang Timur yang tak dapat diprediksikan, orang kulit yang gagah lawan orang kulit kuning yang kejam. Pandangan tentang orientalisme sebagai sebuah wacana kekuasaan yang muncul dalam konteks perjuangan geopolitik antara Eropa dan Timur Tengah memberikan dasar bagi salah satu studi yang paling berpengaruh akhir-akhir ini. Orientalisme merupakan sebuah wacana yang membagi dunia secara jelas menjadi Barat dan Timur; yang terakhir (yakni Timur) secara esensial bersifat asing, eksotik, dan misterius, namun juga sensual, irasional, dan secara potensial berbahaya. Tugas orientalisme adalah mereduksi kompleksitas masyarakat dan kebudayaan Timur yang membingungkan ke dalam tingkat yang dapat dipahami dan dapat diatur.
Arti penting orientalisme adalah untuk menimurkan dunia Timur dan itu dilakukan dalam konteks ketidaksamaan kolonial yang mendasar. Orientalisme didasarkan atas fakta bahwa kita mengethau atau berbicara tentang orang-orang Timur, sementara mereka cukup tahu tentang diri mereka sendiri, dan juga tidak mampu berbicara tentang kita. Hubungan antara orientalisme, postmodernisme dan globalisasi dalam perdebatan teori sosial postmodern, telah melahirkan kontes budaya baru dalam budaya global untuk mentransformasikan hakikat karya intelektual.
Kata Kunci
Orientalisme, Postmodern, Globalisasi
46
Rahajaan, Jerry Dounald, and Novian Denny Nugraha. "MAKNA FALA RAHA (EMPAT RUMAH) DALAM BUDAYA MASYARAKAT TERNATE." Kalatanda : Jurnal Desain Grafis dan Media Kreatif 1, no. 1 (July 23, 2018): 71. http://dx.doi.org/10.25124/kalatanda.v1i1.1369.
Full textAbstract:
Makna Fala Raha Sebagai konsep dasar pada budaya Masyarakat Maluku Utara, dalam Perspektif Pola-4 adalah kajian Transformasi budaya, yang berangkat dari latarbelakang mengenai masyarakat Maluku Utara (Ternate), serta falsafah yang ada pada konsep Fala Raha. Dalam pengkajian initer dapat beberapa komponen yang dikaji diantaranya; struktur empat keturunan, struktur empat warisan simbolik, struktur empat kekuasaan politik, struktur empat komunitas awal Ternate, struktur empat kesatuan geopolitik, struktur empat klan utama, dan struktur empat lembaga pemerintahan, itulah yang disebut konsep Fala Raha. Bagaimana elemen–elemen Fala Raha dapat membentuk makna di masyarakat Maluku Utara, dan Apa makna filosofis yang terkandung didalam-nya. Tujuan dari Jurnal ini; Penyampaian makna Fala Raha (Empat Rumah) sebagai makna yang bernilai filosofi dari masyarakat Maluku Utara (Ternate), yang diturunkan secara turun-temurun berupa tradisi lisan dan Visual (gambar) yang dalam penyampaiannya secara simbolik. Tulisan ini lebih terfokus pada analisis symbol pada konsep Fala Raha dengan mengacu pada teori Transformasi dengan pendekatan Estetika Paradoks di masyarakat penggunanya. Hasilnya; Dalam Jurnal ini dibahas tentang tinjauan semiotik yang lebih terfokus mengenai makna filosofis dalam konsep Fala Raha, sinergi dengan pembahasan Fala Raha yang lebih membahas tentang tinjauan semiotik dalam makna visual. Kontribusinya sebagai model kajian secara ilmu semiotik dan transformasi budaya.
47
Ridho, M. Zainor. "M. Zainor Ridho Etnosentrisme: Ideologi dalam Ilmu Pengetahuan." Al-Ahkam 13, no. 2 (December 29, 2017): 36. http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v13i2.1756.
Full textAbstract:
Dalam perspektif analisis pengetahuan, orientalisme sebagai suatu wacana yang menciptakan tipologi-tipologi yang di dalamnya sifat-sifat dapat didistribusikan; orang Barat yang penuh semangat lawan orang Timur yang membangkitkan berahi, orang Barat yang rasional lawan orang Timur yang tak dapat diprediksikan, orang kulit yang gagah lawan orang kulit kuning yang kejam. Pandangan tentang orientalisme sebagai sebuah wacana kekuasaan yang muncul dalam konteks perjuangan geopolitik antara Eropa dan Timur Tengah memberikan dasar bagi salah satu studi yang paling berpengaruh akhir-akhir ini. Orientalisme merupakan sebuah wacana yang membagi dunia secara jelas menjadi Barat dan Timur; yang terakhir (yakni Timur) secara esensial bersifat asing, eksotik, dan misterius, namun juga sensual, irasional, dan secara potensial berbahaya. Tugas orientalisme adalah mereduksi kompleksitas masyarakat dan kebudayaan Timur yang membingungkan ke dalam tingkat yang dapat dipahami dan dapat diatur.
Arti penting orientalisme adalah untuk menimurkan dunia Timur dan itu dilakukan dalam konteks ketidaksamaan kolonial yang mendasar. Orientalisme didasarkan atas fakta bahwa kita mengethau atau berbicara tentang orang-orang Timur, sementara mereka cukup tahu tentang diri mereka sendiri, dan juga tidak mampu berbicara tentang kita. Hubungan antara orientalisme, postmodernisme dan globalisasi dalam perdebatan teori sosial postmodern, telah melahirkan kontes budaya baru dalam budaya global untuk mentransformasikan hakikat karya intelektual.
Kata Kunci
Orientalisme, Postmodern, Globalisasi
48
Frédou, Thierry, Beatrice P. Ferreira, and Yves Letourneur. "A univariate and multivariate study of reef fisheries off northeastern Brazil." ICES Journal of Marine Science 63, no. 5 (January 1, 2006): 883–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.icesjms.2005.11.019.
Full textAbstract:
Abstract This work was part of a programme to assess the potential living resources within the Exclusive Economic Zone (EEZ) of Brazil that collected information on the catch composition and biology of the main species within the zone (REVIZEE). It aimed to identify and, using statistical tools, to assess the factors that influence the dynamics of the demersal fishery, targeting the rocky, coral reef and associated sandy seabeds of the continental shelf. Within the reef fishery of northeastern Brazil, snappers (family Lutjanidae), in particular Lutjanus chrysurus, L. synagris, L. analis, L. jocu, and, to a lesser extent, L. vivanus, are the main artisanal catch and contribute most to the similarity between groups. Among the factors considered, the spatial effect (geopolitical state as a factor) appeared to be the strongest attribute in isolating groups. Of the technological factors, trip duration better discriminated the catch composition than fleet category. However, given some exceptions mainly linked to favourable strong wind, trip duration categories were usually related to fleet dynamics, because motorized boats generally undertake longer trips. Such characteristics are important for management decisions, because fleets are likely to exploit different stages of the life cycle of a fish as well as different species while operating in different geographical areas. The catch analysis was characterized by a “lutjanid community” typical of rock, coral, and coral-sand habitats, and it is clear that this community is dominant in Brazil as well as in the more usually quoted regions such as the Bahamas, Antilles and along the coast from Yucatan to Panama.
49
Palhares, Carolina de Castro, and Pedro Henrique de Moraes Cicero. "Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo brasil: a ALN e sua natureza “anti-estadunidense”." Brazilian Journal of International Relations 9, no. 2 (September 7, 2020): 272–97. http://dx.doi.org/10.36311/2237-7743.2020.v9n2.p272-297.
Full textAbstract:
Na segunda metade do século XX, no contexto da política de poder bipolar decorrente da Guerra Fria, a América Latina vivenciou o surgimento de ditaduras civil-militares as quais, em parte, estruturam-se com a finalidade de manter a hegemonia estadunidense na região. Como resposta armada aos regimes de exceção, grupos guerrilheiros foram fundados tanto para reverter o cenário político interno quanto para denunciar a subordinação daqueles regimes aos interesses econômicos e geopolíticos estadunidenses. Partindo dessa conjuntura e apoiado nos documentos originais que tratam do tema, o artigo analisa a maneira pela qual a Ação Libertadora Nacional (ALN) denunciou, interpretou e reagiu à participação dos Estados Unidos tanto no golpe de Estado de 1964 quanto na consolidação da ditadura brasileira.
Abstract: In the second half of the twentieth century, in the context of the bipolar power policy resulting from the Cold War, Latin America experienced the emergence of civil-military dictatorships which, in part, were structured with the purpose of maintaining US´ hegemony in the region. As an armed response to the regimes of exception, guerrilla groups were founded both to reverse the internal political scenario and to denounce the subordination of those regimes to US economic and geopolitical interests. Within this conjuncture and guided by the original documents that illustrate the theme, the article analyzes the way in which the Ação Libertadora Nacional (ALN) denounced, interpreted and reacted to the participation of the United States both in the 1964 coup d'état and in the maintenance of the Brazilian Dictatorship .
Keywords: Inter-American Relations; Civic-Military Dictatorships; Armed Struggle; Ação Libertadora Nacional.
Recebido em: abril/2020.
Aprovado em: setembro/2020.
50
Kyzym, Mykola O., Viktoriia Ye Khaustova, and Viktoriia O. Shlykova. "War in Ukraine: Analysis of the Prerequisites, Lessons of the Infighting, and Conclusions for the Future." PROBLEMS OF ECONOMY 2, no. 52 (2022): 47–57. http://dx.doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-47-57.
Full textAbstract:
On February 24, 2022, russia launched an all-out invasion of Ukraine. This situation has radically changed the relations between the states, marked a point of no return in the relations between the once fraternal peoples, changed the vectors and priorities for the further development of Ukraine, and created new challenges in all spheres of its life. Moreover, the war in the center of Europe affected the world economy as a whole and the economy of many individual countries, as well as migration and sociopolitical processes. All this was reflected in the change in the research priorities in the world and, in particular, in Ukraine. The purpose of this study is to formulate generalized proposals on ways to counter russia’s military aggression. The article analyzes: World Military Strength Ranking 2022, losses of the russian armed forces as of 15.06.2022; changes in the number of personnel, weapons and equipment of Ukraine’s Armed Forces in 1991-2021. Also a comparative quantitative assessment of the armed forces of Ukraine and russia in 2021 was carried out, considering weaknesses and miscalculations in the formation and development of independent Ukraine that had allowed a full-scale war to take place on its territory. The military potential of the Ukrainian and Russian armies in 1991 and 2021 is compared, new types of weapons developed in Ukraine are considered. The results of Delphi analysis of the Ukrainian defense industry clusters necessary for asymmetric deterrence against an external aggression over the time horizon until 2030 are presented. The ways to provide Ukraine’s Armed Forces with the main types of weapons and military equipment are defined. The conducted research has allowed us to determine that russia, being a country with geopolitical ambitions, will always present a threat to Ukraine, so the national security of our country must be built with consideration for the military and economic strength of the aggressor country. Сonsequently Ukraine must enter into at least one military and economic alliance with other European and world countries. Moreover, Ukraine must have a strong diversified defense industry complex, which will produce its own competitive weapons and military equipment both independently and jointly with other European and world countries or under licenses from foreign manufacturers. Ukraine’s Armed Forces must have such a structure of their services and branches that would allow them to withstand threats from the russian armed forces or asymmetric types of weapons and military equipment that would make it possible to conduct the 2nd, 3rd and 6th generation war.