Journal articles on the topic 'Aceh (Indonesia). Dinas Kehutanan'
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Aceh (Indonesia). Dinas Kehutanan.
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Aceh (Indonesia). Dinas Kehutanan.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Zulkifli, Zulkifli, and Marlia Sastro. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH." Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10, no. 1 (July 16, 2022): 228. http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7943.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan pemberian sanksi kepada pelaku korporasi berdasarkan undang undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak hukum dapat menggunakan pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tengah, tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana, tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga meminimalisir kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian, pemeriksaan tindak pidana kehutanan tidak mudah.
2
Setiawan, Eko Novi, Ahmad Maryudi, and Gabriel Lele. "Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia." Jurnal Ilmu Kehutanan 11, no. 2 (July 10, 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22146/jik.28278.
Full textAbstract:
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2015, sebanyak 39 pelaku korupsi sektor kehutanan yang terdiri dari anggota DPR, pejabat Kementerian Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Kepala Dinas) serta pengusaha, telah diproses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan. Terdapat 6 (enam) tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia yaitu: 1) korupsi transaksional, 2) pemerasan, 3) investasi untuk korupsi, 4) nepotisme, 5) korupsi untuk bertahan, dan 6) korupsi untuk mendapatkan dukungan. Penelitian ini menemukan 4 bentuk kerawanan korupsi sektor kehutanan yaitu: 1) proses perijinan, 2) pengawasan 3) proses tata ruang kehutanan, dan 4) pengadaan barang dan jasa kehutanan.Kata kunci: deforestasi; kehutanan Indonesia; kerawanan korupsi; korupsi; tipologi korupsi The Typology and Corruption Susceptibility in Forestry Sector in IndonesiaAbstractIt is widely indicated that the high rates of deforestation in Indonesia are closely linked with the high corruption. This research aimed to identify the typologies and the potential of occurence of corruption in the forest sector in Indonesia. From 2001 to 2015, thirty nine corruptors have been brought to the courts and eventually sentenced. They included parliament members, high-rank forest officials, local government (Governor/Mayor/Chief of District Forest Service), and business persons. This research found six typologies of corruption in the forest sector in Indonesia, i.e. 1) transactive corruption, 2) extortive corruption, 3) investive corruption, 4) nepotistic corruption), 5) defensive corruption, and 6) supportive corruption. It also identified four forest activities that potentially encourage corruption, i.e. 1) licensing, 2) monitoring, 3) spatial planning, and 4) public procurement.
3
Abu Bakar, Ali. "PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ( Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah )." Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 3, no. 1 (December 10, 2018): 95. http://dx.doi.org/10.22373/petita.v3i1.4017.
Full textAbstract:
Hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang menjadi sistem penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Bener Kelipah, Bandar dan Syah utama, kegiatan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging) dengan merubah dan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura (budidaya tanaman) secara tidak sah, sampai saat ini masih marak terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol walaupun sebelumnya Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian telah menindak lanjuti kasus perambahan di hutan lindung tersebut, yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Yang menjadi fokus permasalahan adalah apa faktor penyebab, masih maraknya kegiatan illegal logging yang mengalih fungsikan hutan lindung, bagaimana modus operandi dan vevendi terjadinya kegiatan illegal logging, bagaimana sistem penerapan sanksi tindak pidana illegal logging yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol, bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Diskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus illegal logging tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan. Saran yang direkomendasikan hendakanya pihak pejabat terkait dapat mengkombinasikan dan memaksimalkan upaya-upaya preventif,upaya represif dan deteksi dini, yang diharapkan dapat terus menekan terjadinya kasus perambahan dan perusakan pada kawasan hutan lindung Paya Rebol.
4
Riyaji, Trisna Diwa, and Fathiah Fathiah. "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN WILAYAH KOTA BANDA ACEH." JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE 4, no. 2 (December 6, 2019): 98. http://dx.doi.org/10.33143/jics.vol5.iss1.512.
Full textAbstract:
kecelakaan lalulintas menjadi penyebab kematian ketiga di negara Indonesia. Banda Aceh khususnya jumlah tingkat kecelkaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 551 terbagi atas luka berat, luka ringan dan meninggal dunia. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat kota Banda Aceh tidak mengetahui daerah- daerah yang rawan kecelakaan sehingga fokus kehati-hatian pengendara pada daerah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang diperhatikan dan hal ini dukung dengan belum adanya informasi secara online atau digital dari pihak dinas terkait yaitu dinas Perhubungan dan Kepolisian. Guna mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah sitem pemetaaa daerah rawan kecelakaan khusus kota Banda Aceh berbasis web, shingga masyarakat dapat melihat daerah-daerah rawan kecelakan yang ada pada kota Banda Aceh. Hal ini dapat membantu dinas terkait dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait lokasi rawran kecelakaan. Kata Kunci: Rawan Kecelakaan, Sistem Informasi Geografis, Pemetaan, Web.
5
Maskuri, Muhammad Riza, and Subardi. "QUO VADIS LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH PASCA KEMERDEKAAN DAN PASCA REFORMASI." Jurnal As-Salam 4, no. 2 (December 13, 2020): 284–300. http://dx.doi.org/10.37249/as-salam.v4i2.223.
Full textAbstract:
Lembaga pendidikan Islam Dayah merupakan tradisi belajar mengajar Islam yang telah ada sejak masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi. Perkembangan institusi Dayah sejak kemunculannya mengalami pasang surut dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan interpretasi atas perubahan institusi pendidikan Islam Dayah pasca kemerdekaan Indonesia yang menjadi momentum kebangkitannya pasca penjajahan dan perkembangannya pasca reformasi, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006. Penelitian ini dilakukan secara sengaja di Dayah di Aceh. Untuk menggali data terkait, penelitian ini melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang terdiri dari Praktisi Dinas Pendidikan, Abu, Teungku dan pengurus Dayah di Aceh. Untuk mendukung data terkait, penelitian ini juga menggunakan observasi dan studi dokumenter tentang Dayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Dayah pasca kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh jaringan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dikembangkan oleh Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy. Sementara itu, perkembangan Dayah pasca reformasi mulai bergeser pengelolaannya dari pola berbasis masyarakat menjadi berbasis pemerintahan dengan melibatkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah berupa pengawasan, pengawasan mutu dan penguatan kapasitas manajerial sebagai wujud implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.
6
Emsa, Tasmiati, and Zulfikar Zulfikar. "PELAYANAN PUBLIK PADA SEKSI PENGENDALIAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH." Jurnal Sosial Humaniora Sigli 5, no. 2 (December 31, 2022): 317–24. http://dx.doi.org/10.47647/jsh.v5i2.1043.
Full textAbstract:
Public services in the Spatial Utilization Control and Strategic Environmental Assessment (KLHS) Section of the Aceh Environment and Forestry Service in improving services for business actors/and or activities who come to take care of the process of determining environmental permits in the Aceh Environment and the Forestry Service are expected so that Civil Servants Civil servants (PNS) and other employees who are involved in public services in obtaining environmental permits are more focused and professional, so that business actors and/or activities feel satisfied and can work together well so that it is easier to achieve a goal to be achieved together. The research uses a qualitative approach, namely the researcher intends to obtain an indepth description of a social phenomenon related to public services in the Control Section for Spatial Utilization and Strategic Environmental Studies. This study aims to find out and analyze how the Principles of Public Service in the Control Section for Spatial Utilization and Strategic Environmental Studies include the first dimension of simplicity which has two indicators, namely: not convoluted and easy to understand. The second dimension of attitude in service is discipline and courtesy. Then the Public Service Standards in the Spatial Utilization Control and Environmental Study Strategy Section of the Aceh Environment and Forestry Service include the first dimension of service procedures which have two indicators, namely: requirements and inspection while the second dimension is completion time with registration and completion indicators. The results of the study show that public services in the Control Section for Strategic Spatial Utilization and Environmental Studies at the Aceh Environment and Forestry Service are very satisfying in accordance with the recognition of business actors/activities and guaranteed courtesy in their services, hopefully in the future it will be even better.Keywords : Public, Services
7
Tarigan, Apriyani Ripka Yustika Br, Binaria Br Sembiring, Ilda Aprisya Pardede, and Ahmad Albar Tanjung. "PENERAPAN NETWORK PLANNING PADA PROYEK PEMBANGUNAN DINAS KEHUTANAN KEC. MEDAN AMPLAS." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 12 (December 21, 2023): 5523–34. http://dx.doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1992.
Full textAbstract:
Peningkatan jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia menimbulkan tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pengelolaan sumber daya agar mampu unggul di antara para pesaing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Network Planning dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengalokasian waktu dan biaya pada proyek konstruksi. Metode penelitian berupa studi kasus dengan menjawab permasalahan CV. Asawinata mmengenai perencanaan jaringan kerja proyek pembangunan Gedung Dinas Kehutanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Critical Path Method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penyelesaian proyek tersebut adalah 182,3 hari.
8
Zahwa, Naurah, Ulya Nabilla, and Nurviana Nurviana. "Model Matematika Sitr pada Penyebaran Penyakit Tuberculosis di Provinsi Aceh." Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains 10, no. 1 (October 30, 2022): 8–14. http://dx.doi.org/10.21831/jpms.v10i1.50683.
Full textAbstract:
Tuberkulosis (TB) adalah suatu infeksi menular yang berakibat kematian disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis , Mycobacterium bovis atau Mycobacterium africanum . Provinsi Aceh merupakan provinsi dari Indonesia yang memiliki potensi penyebaran Tuberkulosis . penderitaan Tuberculosis mengalami gejala batuk dahak bercampur darah 3 minggu-12 minggu, demam selama tiga minggu atau lebih, sesak nafas dan nyeri dada, penurunan nafsu makan, berat badan turun, rasa kurang enak badan, perasaan di malam hari. Penelitian bertujuan untuk mengetahui model penyebaran penyakit Tuberkulosis dan analisis model kestabilan penyakitTuberkulosis . Penelitian ini menggunakan model matematika SITR yang melibatkan 4 kompartemen yaitu Suspectible (𝑆), Infective ( I), Treatment (T), dan Recovery (𝑅). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh. Dari penelitian ini diperoleh model SITR, dua titik yaitu titik-titik yang penyakit dan titik-titik tersebut, kestabilan kesimbangan dan akhir dari model SITR nilai reproduksi dasar R 0 = 0,124010090. Demikian, pemodelan matematika pada penyebaran penyakit Tuberkulosisini dapat membantu Pemerintah Aceh atau Dinas Kesehatan mengantisipasi penularan penyakit Tuberkulosis .
9
Ramadhan, Ayuda. "Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh." Jurnal Transformasi Administrasi 13, no. 01 (August 10, 2023): 1–17. http://dx.doi.org/10.56196/jta.v13i01.247.
Full textAbstract:
Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik agraria di Indonesia. Sebagai daerah yang didominasi dengan lahan perkebunan dan kehutanan menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Aceh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Namun hingga saat ini resolusi konflik agraria oleh pemerintah Aceh belum berjalan maksimal yang menyebabkan semakin banyaknya konflik agraria bermunculan di daerah Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik agrarian sumber daya manusia di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian dalam bentuk lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kurang tegasnya pemerintah Aceh dalam melindungi sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat ataupun perusahaan, serta minimnya upaya penyelesaian konflik agraria sumber daya alam oleh pemerintah Aceh. Landasan hukum yang tidak tepat juga sering menjadi persoalan terjadinya konflik agraria sumber daya alam dan lamanya penyelesaian konflik
10
Yadi, Mul, and Eka Sutrisna. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEREOLOGI BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH UTARA." PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 2 (October 28, 2020): 176–86. http://dx.doi.org/10.31004/prepotif.v4i2.985.
Full textAbstract:
Kabupaten Aceh Utara memiliki 16 Kecamatan rawan bencana banjir untuk itu kesiapsiagaan lebih difokuskan pada penanggulangan bencana banjir dengan tetap mewaspadai terjadinya bencana alam dan non alam lainnya, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang sudah dipersiapkan dalam menghadapi bencana, hal ini terlihat dari tim kesehatan yang sudah terbentuk dan terlibat dalam penanggulangan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Utara dan mengetahui tingkat kepatuhan stakeholder dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi institusinya.
Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Informan-informan akan dipilih berdasarkan prinsip-prinsip pada penelitian kualitatif yaitu kesesuaian (Appropiateress) dan kecukupan (Adequacy) meliputi informan kunci (BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara) dan informan pendukung (Puskesmas, Palang Merah Indonesia dan masyarakat umum). Tahapan riset yaitu melakukan evaluasi kebijakan, kepatuhan, dan koordinasi stakeholder. Variabel penelitian adalah sumber daya manusia, sarana prasarana dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Alat pengumpul data berupa panduan wawancara. Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verikasi.
Hasil penelitian diperoleh sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Aceh Utara tergolong siap secara kuantitas dalam memberikan pelayanan kesehatan sebelum, saat atau setelah bencana, tetapi untuk dinas kesehatan masih kekurangan tenaga dengan kualifikasi mampu membuat peta rawan bencana dan rencana kontingensi. Sarana dan prasarana berupa peralatan yang dimiliki oleh dinas kesehatan sudah memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan. Akan tetapi Dinas kesehatan masih sangat bergantung kepada BPBD dalam penyediaan alat pendukung seperti perahu karet, transpotasi yang dapat membantu langsung dinas kesehatan untuk terjun langsung ke daerah saat bencana. Dinas kesehatan masih kurang patuh dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pra bencana dan pasca bencana.
Kata Kunci: Evaluasi; Implementasi; Kebijakan; Penanggulanagan; Bencana Hidrometereologi
11
Sari, Suwarti, and Mira Puspa Nirmala. "KERJASAMA INDONESIA-UNI EROPA DALAM MENGOPTIMALKAN IMPLEMENTASI REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)." Jurnal Dinamika Global 4, no. 02 (January 8, 2020): 249–68. http://dx.doi.org/10.36859/jdg.v4i02.133.
Full textAbstract:
Praktik pembalakan liar merupakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus bagi sektor kehutanan Indonesia. Upaya untuk mengatasi laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin meningkat, Indonesia berpartisipasi dalam program REDD+ dan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dalam kerangka FLEGT-VPA. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pelestarian hutan dan kerjasama perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi kerjasama FLEGT-VPA dalam mengoptimalkan implementasi program REDD+ dengan studi kasus Hutan Ulu Masen Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan liberalisme, teori ekonomi politik lingkungan global, konsep multi-level governance serta eco-labelling. Hasil penelitian akan dipaparkan mengenai interaksi kedua kerjasama dan signifikasi kerjasama FLEGT-VPA yang belum sepenuhnya mengoptimalkan program REDD+.
12
Matpiah, Matpiah, Ryan Moulana, and Iqbar Iqbar. "Perbandingan Cara Penyadapan Pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan Prosedur Baku Penyadapan Pinus." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian 7, no. 2 (May 1, 2022): 836–42. http://dx.doi.org/10.17969/jimfp.v7i2.20209.
Full textAbstract:
Abstrak.Penelitian perbandingan cara penyadapan pinus di Kabupaten Gayo Lues dengan prosedur baku penyadapan pinus bertujuan untuk mengetahui kepatuhan penyadapan pinus di Kabupaten Gayo Lues, dalam menerapkan petunjuk teknis penyadapan pinus yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada akhir Desember 2018 di hutan pinus alam Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan cuplikan disengaja (purposive sampling) berdasarkan luas sebaran populasi pinus yang sudah dilakukan penyadapan. Kecamatan Blang Jerango, Dabun Gelang, dan Rikit Gaib terpilih sebagai lokasi penelitian untuk pendataan praktik penyadapan pinus. Pendataan jumlah, panjang dan lebar koakan dilakukan pada lima kelas diameter sesuai petunjuk teknis Dinas Kehutanan Aceh yaitu diameter 20-30, 30-41, 41-58, 58-75, dan 75 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara penyadapan pinus di Kecamatan Blang Jerango, Dabun Gelang, dan Rikit Gaib menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah dengan tingkat kesesuaian rerata 14,8%. Penyadapan pinus di Kecamatan Dabun Gelang menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah dibandingkan dengan Blang Jerango dan Rikit Gaib dengan nilai kepatuhan rerata setiapa Kecamatan tersebut sebesar 5%; 13% dan 32,5%. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang baik untuk dapat mempertahankan hutan pinus yang lestari di Kabupaten Gayo Lues.Kata kunci: Perbandingan, Penyadapan Pinus, Prosedur Baku, Gayo Lues(Comparison of pine tapping methods in Gayo Lues regency with standard pine tapping procedures)Abstract.This comparative study of pine tapping methods in Gayo Lues Regency with standard pine tapping procedures aims to determine the of pine tapping in Gayo Lues regency, in applying technical instruction, pine tapping issued by the Aceh Forestry Service. The study was carried out at the end of December 2018 in the natural pine forest of Gayo Lues regency using purposive sampling based on the distribution area of the population that had been tapped. The districts of Blang Jerango, Dabun Gelang, and Rikit gaib were selected as research locations for data collection on pine tapping practice. Data collections on the number, length and width of quarre system was carried out on five diameter classes according to the technical instructions of the Aceh Forestry service, namely diameter 20-30, 30-41, 41-58, 58-75, and 75 cm. the results showed that the pine tapping method in the Districts of Blang Jerango, Dabun Gelang, and Rikit Gaib showed a very low level of compliance with average conformity level of 14.8%. Among the sub-districts selected as research locations, the data showed that pine tapping in Dabun Gelang district showed a very low level of compliance compared to Blang Jerango and Rikit Gaib with the average compliance value of each sub-district of 5%, 13% and 32,5%, respectively. Therefore, good supervision is needed in the practice of pine tapping to be able to maintain a sustainable pine forest in Gayo Lues Regency. Keywords: Comparison, Pine Tapping, Standard Procedure Gayo Lues
13
Zaituni, Zaituni, Riza Nizarli, and M. Yakub Aiyub Kadir. "Non-Penal Policy of Syariah Institutions in Preventing Juveniles from Narcotics Abuse in Aceh Province, Indonesia." Jambe Law Journal 4, no. 1 (November 14, 2021): 21–41. http://dx.doi.org/10.22437/jlj.4.1.21-41.
Full textAbstract:
This paper aims to discuss non-penal policies of Syariah institutions through families and educational institutions in preventing juvenile from committing narcotics abuse under the Aceh Qanun on Drug Abuse Prevention Facilities. Originally, a normative legal research, res covering legislative review and supporting with data that found in the field and stakeholders interview as supporting data in the use of research methodologies. The result indicates that Aceh syariah institutions are authorized to carry out non-penal policies in preventing child or juvenile narcotics abuse, as known under sadd adz-dzari’ah in islamic methodology (usul fiqh). However, to date, the application of preventive measures through family and educational institutions has not had any progress yet. Hence this paper suggests Syariah institution in Aceh, including Dinas Syariah Islam, Aceh Ulama Assembly, Dayah Body and Aceh Syariah Police in collaboration with Anti Narcotic Institution, to pay serious attention to non-penal policies to ensure the children safe from narcotics acts. This contributes to highlight the prevalence of non-penal policy can be more effective rather than penal policy in preventing children from narcotics abuses in Aceh province, Indonesia
14
Purba, Indah Rohmalemna, and Fitra Muliani. "ANALISIS PRIORITAS KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR MELALUI ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ)." JURNAL GAMMA-PI 5, no. 1 (June 30, 2023): 1–6. http://dx.doi.org/10.33059/jgp.v5i1.5600.
Full textAbstract:
Tingginya angka kemiskinan di Indonesia tentunya diakibatkan juga oleh tingginya angka kemiskinan disetiap provinsi bahkan kabupaten. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Aceh sudah menjadi daerah termiskin dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera beberapa tahun terakhir. Untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Aceh, maka diperlukan pengembangan di beberapa bidang agar ekonomi daerah dapat meningkat. Salah satunya melalui sektor perkebunan. Untuk melakukan peningkatan produksi perkebunan dapat dilakukan dengan menentukan komoditas unggulan yang memungkinkan untuk dikembangkan di setiap daerahnya Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komoditas unggulan perkebunan daerah di Kabupaten Aceh Timur dan mengetahui lahan yang berpotensi pengembangan untuk komoditas unggulan (dikelompokkan per kecamatan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi atau dinas terkait yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur dan kemudian dilakukan analisis terhadap luas areal panen tanaman perkebunan menggunkan Analisis Location Quotient (LQ). Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh 6 komoditas yang paling unggul di Kabupaten Aceh Timur yaitu Kelapa, pinang, Karet, Kakao, Sagu dan Kelapa Sawit. Dari 13 komoditi perkebunan yang diidentifikasi, kelapa dalam merupakan komoditas tanaman perkebunan paling unggul karena sebaran kelapa yang memiliki kriteria LQ > 1 berada di 14 kecamatan. Urutan berikutnya adalah pinang, karet dan kakao yang masing-masing menyebar di 10, 9, dan 9 kecamatan..
Kata kunci : Komoditas Unggulan, Perkebunan Rakyat, Location Quotien (LQ).
15
Nasir, Muhammad Wali, and Sufyan. "Pelatihan Manajemen Pengembangan Usaha bagi UMKM Provinsi Aceh." Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia 3, no. 1 (May 9, 2022): 33–38. http://dx.doi.org/10.35870/jpni.v3i1.65.
Full textAbstract:
Tujuan kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk memberikan pelatihan kepada UMKM Provinsi Aceh agar dapat menavigasi tantangan di berbagai sektor dengan pendekatan yang lebih personal, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Provinsi Aceh. Metode kegiatan pelatihan terdiri dari ceramah, diskusi, peragaan, latihan praktik, studi kasus, dan instruksi kerja. Pelatihan Manajemen Pengembangan Usaha bagi UMKM Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2021. Dari pengamatan tim pengabdian dan kesan yang diberikan peserta kepada panitia diketahui bahwa pada umumnya peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan, dan kepahaman peserta terlihat dari setiap tugas instuksional dan praktik yang diberikan selesai dikerjakan dengan tepat waktu. Diharapkan kegiatan ini juga dapat bermanfaat bagi penyelenggaran kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh Provinsi Aceh dengan Perguruan Tinggi agar menjadi kolaborator, fasilitator, komunikator, pendampingan UMKM dengan memanfaatkan ilmu teknologi. Diharapkan kegiatan juga melibatkan beberapa peserta dari berbagai daerah lain di Provinsi Aceh agar persiapan UMKM menuju Go Digital dapat terwujud.
16
Fauzi, M. Jamil, Said Taufiq, and Fitriani Agustina. "Kuantitas dan Strategi Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023." Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO) 6, no. 02 (June 21, 2024): 768–76. http://dx.doi.org/10.59141/jsi.v6i02.145.
Full textAbstract:
Survey Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka kejadian stunting secara nasional 24,4 persen (2019) dan 21,6 persen (2021), dalam masa 2 tahun telah terjadi penurunan 2,8 persen. Dibutuhkan upaya yang lebih optimal untuk mencapai target nasional yaitu 14 persen pada tahun 2024 dan 0 persen pada tahun 2030. Prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) tahun 2022 secara nasional menunjukan bahwa Aceh berada pada urutan keempat tertinggi (31,2 persen) setelah NTT, Sulawesi Barat, Papua dan NTB. Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang menghadapi permasalahan stunting, meskipun bukan wilayah prevalinsi tertinggi. Tahun 2021 angka stunting 38,8 persen dan turun 0,5 persen menjadi 38,3 persen pada tahun 2022, masih berada di atas 20 persen cut of point toleransi untuk stunting yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Penelitian ini untuk mengetahui kuantitas dan strategi pencegahan stunting di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dengan pendekatan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, penanggung jawab Program Penanggulangan Masalah Gizi (Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi) dan Ketua Bidan Cabang Kabupaten Aceh Utara. Analisa data dengan deskriftif qualitatif. Hasil penelitian quantitas stunting mengalami perubahan setiap bulan dan strategi pencegahan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
17
Syahputra, Ok Hasnanda, and Maryam Jamilah. "PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI KULIAH UMUM KEHUTANAN DI SMKN - PP KABUPATEN BIREUEN ACEH DALAM MENUNJANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI." RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (March 31, 2018): 22–28. http://dx.doi.org/10.51179/pkm.v1i1.41.
Full textAbstract:
Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai zamrud khatulistiwa. Selama satu dekade terakhir, permintaan atas hasil pertanian untuk pangan, pakan ternak dan bahan bakar serta produksi komoditas telah mengancam hutan dan menyebabkan lebih dari 50% deforestasi dan 60% degradasi hutan di negara tropis dan subtropis, memberikan dampak besar pada perubahan iklim, jasa ekosistem (lingkungan) dan keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Hutan Indonesia berkurang seluas 59,17 juta hektar selama 25 tahun terakhir dengan laju deforestasi pada tahun 1982-1990 sekitar 0,9 juta hektar per tahun dan meningkat menjadi 2,83 juta hektar pada tahun 1997-2000 kemudian turun pada tahun 2000-2005 menjadi 1,08 juta hektar per tahun. Kerusakan hutan dan lahan, berdampak negatif kepada masyarakat seperti turunnya mutu lingkungan hidup yang memicu terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya sumber daya air, hilangnya peran hutan dalam proses siklus ekologis (pengendalian siklus karbon, oksigen, unsur hara, air dan siklus iklim dunia), hilangnya biodiversitas akibat eksploitasi dan fragmentasi habitat serta hilangnya pendapatan negara. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan dalam mengurangi tingkat laju deforestasi dan peningkatan SDA, perlu diimbangi dengan ketersediaan SDM yang profesional, unggul dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan SDA dengan ketersediaan SDM yang profesional akan mempengaruhi fungsi alam dan pengelolaannya.
18
Zakia, Izza, Yusak Hudiyono, and M. Rusydi Ahmad. "Analisis Kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia dalam Surat Resmi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018/2019." Adjektiva: Educational Languages and Literature Studies 3, no. 1 (February 22, 2022): 28–34. http://dx.doi.org/10.30872/adjektiva.v3i1.968.
Full textAbstract:
This study aims to describe Indonesian spelling errors in official letters issued by the General Sub-Section of the East Kalimantan Provincial Forestry Service Office. This study uses a descriptive qualitative research approach by collecting, compiling and presenting data. The technique used by the writer in this research is observation, documentation, listening technique and note-taking technique. The author analyzes or finds out spelling errors by listening to the letters one by one, then notes and counts spelling errors as a whole. Based on the results of the research that the author examined on official letters, there were still spelling errors in Indonesian which focused on errors: 1) writing the use of letters, 2) writing punctuation marks and 3) writing words. From this description, the author concludes that in writing the Indonesian spelling in an official letter in the General Sub-Section of the East Kalimantan Provincial Forestry Service Office, there are still some errors in the writing, as evidenced by the results of research conducted by the author.
19
Rejeki, Putri Wulandari. "Analisis Pemetaan Potensi Daerah Dalam Rangka Menciptakan Keunggulan Daerah Di Provinsi Aceh." Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 15, no. 1 (June 29, 2018): 18–34. http://dx.doi.org/10.31113/jia.v15i1.129.
Full textAbstract:
Adanya hak istimewa yang disandang provinsi Aceh, bukan berarti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mendapatkan prioritas diantara daerah lain di Indonesia. Hal ini terbukti dari laju pertumbuhan ekonominya yang hanya mencapai 3,31 % jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,36 % pada Tahun 2016. Sejalan dengan perbaikan skala prioritas dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2018 Pemerintah Pusat akan mewujudkan beberapa proyek nasional di Provinsi Aceh.Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen akandilakukan pemetaan potensi daerah di Provinsi Aceh. Berdasarkan analisis ini yang termasuk ke dalam Kuadran I (sektor unggulan) adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Yang termasuk ke dalam kuadran II (sektor berkembang) adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Sektor Jasa Lainnya. Yang termasuk ke dalam Kuadran III (sektor potensial) adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian; serta Sektor Industri Pengolahan.Sementara tidak ada satu pun sektor lapangan usaha yang masuk dalam Kuadran IV. Adapun rekomendasi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi di Provinsi Aceh adalah melalui promosi dan ekspansi untuk sektor unggulan, intensifikasi untuk sektor yang masih berkembang, dan ekstensifikasi untuk sektor potensial.
20
Irwansyah, Irwansyah, and Muchamad Zaenuri. "Wisata Halal: Strategi dan Implementasinya di Kota Banda Aceh." Journal of Governance and Social Policy 2, no. 1 (June 17, 2021): 41–55. http://dx.doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21107.
Full textAbstract:
Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam industri pariwisata dunia. Tujuan dari jenis wisata ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal bagi wisatawan muslim yang ingin berwisata tanpa meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan dalam agama. Banda Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi daerah unggulan untuk pengembangan wisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi strategi wisata halal yang telah diterapkan di Banda Aceh saat ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualititif. Terapat beberapa strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan melakukan sosialisas, sertifikasi produk dengan kerjasama dengan lembaga sertifikasi, melakukan promosi ke dalam dan luar negeri, serta pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih serius memperhatikan sektor wisata halal jika ingin menningkatkan kunjungan wisata. Halal tourism is a relatively new concept in the world tourism industry. This type of tourism aims to provide maximum service for Muslim tourists who want to travel without leaving the obligations that have been ordered in religion. Banda Aceh is one of the regions in Indonesia which is a leading area for the development of halal tourism. This study aims to see how the implementation of the halal tourism strategy has been implemented in Banda Aceh. This research uses the qualitative analysis method. The Banda Aceh City Tourism Office carries out several strategies by carrying out socialization, product certification in collaboration with certification bodies, conducting promotions at home and abroad, and improving facilities and infrastructure. The Banda Aceh City Government should pay more attention to the halal tourism sector if it wants to increase tourist visits.
21
Kurniawan, Rudi, Takdir Takdir, Hadi Iskandar, and Romi Asmara. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak." HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara 6, no. 2 (October 4, 2020): 126–49. http://dx.doi.org/10.52137/humanis.v6i1.23.
Full textAbstract:
For the sake of implementing the handling of the poor to provide optimal, effective, and efficient social assistance, which is carried out by government agencies, it is necessary to evaluate appropriate recipients of this assistance. It is necessary to carry out a process of monitoring and evaluating recipients of social assistance who are not suitable to be a beneficiary in order to produce provision of targeted social assistance. This study aims to observe closely how to optimize the provision of social assistance to the poor at the Office of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection in North Aceh Regency, Indonesia, and the obstacles or challenges encountered in its implementation. A qualitative approach was employed in the data collection process. The results of this study indicate that the social problems for the poor occurring in North Aceh Regency are increasingly complex and continue to develop. This condition requires the local Government to give priority to the implementation of social welfare in the field of handling the poor. This is relevant to the population and the complexity of social problems that exist in North Aceh District which tends to increase annually.
22
Tanjung, Nelson, Kiki Aprina Br Sembiring, Restu Auliani, Mustar Rusli, and Erba Kalto Manik. "Tinjauan Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Reduce, Reuse, Recycle Dan Replace Di Desa Sampun Dusun 2 Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo Tahun 2022." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 8, no. 3 (March 11, 2023): 1893–910. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11403.
Full textAbstract:
Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan capaian volume sampah pada tahun 2021 yang terdiri dari 235 kabupaten/kota di indonesia bahwa timbulan sampah 26,739,004.66 ton/tahun. Pengelolaan sampah dengan sistem Reduce, Reuse, Recycle dan Replace menjadi pilihan pengelolaan sampah untuk menurunkan volume sampah. Penelitian ini bersifat deskriptif, populasi jumlah warga di desa sampun dusun 2 sekitar 540 warga dengan sampel 84 warga yang diambil secara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukan pengelolaan sampah dengan sistem reduce (sering 22.38%, kadang-kadang 29.04% dan tidak pernah 48.57%), reuse (sering 18.80%, kadang-kadang 9.76% dan tidak pernah 56.90%), recycle (sering 18.33%, kadang-kadang 27.61% dan tidak pernah 65.95%) dan replace (sering 40%, kadang-kadang 28.57% dan tidak pernah 31.43%). Disarankan kepada warga tidak menimbun sampah, tidak membakar sampah dan tidak membuang sampah ke jurang. Sebaiknya pemerintahan di desa sampun menyediakan tong sampah kepada warga agar warga tidak membuang sampah ke jurang, pemerintahan di kecamatan dolat rayat memberikan truk pengangkut sampah sehingga sampah terkelola dengan baik dan juga bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup agar dinas lingkungan hidup membuat penyuluhan pengelolaan sampah dan membuat pelatihan pengelolaan sampah secara Reduce, Reuse, Recycle dan Replace.
23
Anjelina, Cut Putri, and Safrida Safrida. "Implementasi Program Perizinan Online dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP Kota Banda Aceh." Musamus Journal of Public Administration 5, no. 1 (October 8, 2022): 140–51. http://dx.doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4507.
Full textAbstract:
Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sorotan yang ditujukan kepada pemerintah indonesia yang melayani masyarakat. Karena sistem pelayanan yang berbelit-belit, kompetensi profesionalitas sumber daya manusia masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya. Masalah pada pelayanan ini adalah tujuan tersebut adakalanya berjalan dengan baik dan tidak terlaksana sesuai keinginan, karena DPMPTSP Kota Banda Aceh masih memiliki keluhan atas pelayanan terhadap warga kota Banda Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi metode yang terdiri dari berbagai komponen yaitu reduksi data teknik, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi program pelayanan perizinan online di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ini sudah cukup baik, namun masih perlu dilakukan perbaikan karna ada indikator yang masih belum berjalan dengan baik sehingga menghambat proses pembuatan izin. Beberapa hal terutama pada dimensi reliabilitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator.
24
Muhammad, Ramizah Wan, Khairunnasriah Abdul Salam, Afridah Abbas, and Nasimah Hussin. "The Legal Framework of Islamic Criminal Law in Aceh with refer-ence to Application, Challenges and Way Forward (Kerangka undang-undang jenayah Islam di Aceh merujuk kepada aplikasi, cabaran dan jalan kehadapan)." Journal of Islam in Asia (E-ISSN: 2289-8077) 15, no. 3 (October 12, 2018): 300–314. http://dx.doi.org/10.31436/jia.v15i3.706.
Full textAbstract:
Aceh is a special province in Indonesia and different from other Indonesian provinces especially in the context of Shari'ah related laws. Aceh was granted special autonomy and legal right by the Indonesian central government in 2001 to fully apply Islamic law in the province. Generally, Islamic law which is applicable to Muslims in Indonesia is limited to personal laws just as in Malaysia. However, with the passage of time, Islamic law has expanded to include Islamic banking and finance. Besides that, Islamic law in Aceh is also extended to govern criminal matters which are in line with the motto of Aceh Islamic government to apply Islamic law in total or kaffah. Since 1999, the legal administration of Aceh has begun to gradually put in place the institutional framework to ensure that Islamic law is properly administered and implemented. Equally important, such framework is also aimed to ensure that punishments are fairly executed. This paper attempts to analyse the extent of the applicability of Islamic criminal law in Aceh. It is divided into three major parts. The first part discusses the phases in making Aceh an Islamic province and the roles played by Dinas Syariat Islam Aceh as the policy maker in implementing Islamic law as well as educating and training the public about the religion of Islam. The second part gives an overview on the Islamic criminal law and punishment provided in Qanun Aceh No.6/2014 on Hukum Jinayat (hereinafter Qanun Hukum Jinayat or “QHJ”) as well as the criminal procedural law concerning the methods of proof codified in Qanun Aceh No.7/2013 on Hukum Acara Jinayat (hereinafter “QAJ”). The third part of this paper highlights the challenges in the application and implementation of Islamic criminal law in Aceh, and accordingly provides recommendations for the improvement of the provisions in the QHJ and QAJ. Inputs from the interviews with the drafters of QHJ, namely Prof. Dr. Hamid Sarong and Prof. Dr Al Yasa are utilized in preparing this paper. In addition, inputs gathered from nongovernmental organizations (NGOs), namely Indonesian Syarie Lawyers Association (APSI) and Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) are employed. The findings of this research are important in providing an in-depth understanding on the framework of Islamic criminal law in Aceh as well as in recognizing the flaws in its application or practical aspects of the law in Aceh.
Keywords: Islamic law, Aceh, Administration, Punishment.
Abstrak
Aceh merupakan sebuah Wilayah Istimewa di Indonesia dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain dari segi pelaksanaan undang-undang Islam. Aceh diberi status Wilayah Istimewa yang berautonomi oleh Pemerintah Pusat Indonesia pada tahun 2001 untuk melaksanakan undang-undang Islam secara menyeluruh. Pemakaian dan pelaksanaan undang-undang Islam di Aceh tidak terhad pada Undang-undang jenayah tetapi telah meliputi bidang perbankan dan kewangan Islam. Sejak tahun 1999, Pentadbiran Undang-undang Aceh telah merangka undang-undang bagi memastikan undang-undang Islam dapat ditadbir dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga, undang-undang yang dirangka juga turut bertujuan untuk memastikan hukuman yang berasaskan undang-undang Islam dapat dilaksanakan secara adil. Oleh itu, kajian dalam kertas kerja ini dibuat uuntuk menganalisa sejauh mana undang-undang jenayah Islam dilaksanakan di Aceh. Kertas ini terbahagi kepada tiga bahagan utama, yang mana bahagian pertama membincangkan latas belakang awal kewujudan wilayah Islam Aceh dan peranan yang dimainkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai mpembuat dasar dalam pelaksanaan undang-undang Islam, mendidik serta menyediakan latihan kepada masyarakat umum di Aceh mengenai Islam. Bahagian kedua menyediakan gambaran umum tentang undang-undang jenayah dan hukuman dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Qanun Aceh No.6/2014 berkenaan Hukum Jinayat (“Qanun Hukum Jinayat” atau “QHJ”) serta undang-undang prosedur jenayah berkenaan cara pembuktiaan jenayah sebagaimana yag termaktub dalam Qanun Aceh No.7/2013 berkenaan Hukum Acara Jinayat (“QAJ”). Bahagian ketiga kertas ini menekankan masalah atau cabaran yang dihadapi daam pelaksanaan undang-undang jenayah Islam di Aceh, serta menyediakan cadangan-cadangan bagi penambahbaikan peruntukan-peruntukan yang ada dalam QHJ dan QAJ. Maklumat hasil dari temuramah dengan Prof. Dr. Hamid Sarong dan Prof. Dr Al Yasa telah digunakan bagi menyiapkan makalah ini. Selain itu, maklumat yang diperolehi daripada organisasi bukan kerajaan iaitu Indonesian Syarie Lawyers Association (APSI) dan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) turut dimanfaatkan. Dapatan dari kajian ini penting bagi menyediakan kefahaman terhadap kerangka undang-undang jenayah Islam di Aceh serta mengenal pasti masalah dalam aspek peruntukan undang-undang tersebut atau pelaksanaannya di Aceh.
Kata Kunci: Undang-undang Islam, Aceh, Pentadbiran, Hukuman.
25
Sarmila, Sarmila, and M. Hafizul Furqan. "Upaya Pemerintah Dalam Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi Covid 19 Di Aceh." Jurnal Pendidikan Geosfer 8, no. 1.1 (July 23, 2023): 1–10. http://dx.doi.org/10.24815/jpg.v8i1.1.32119.
Full textAbstract:
ABSTRAK Covid 19 mempengaruhi banyak sektor sepanjang tahun 2020 yang merebak secara global di Indonesia, salah satunya sektor pariwisata. Sektor pariwisata mengalami dampak yang besar. Penurunan kunjungan wisatawan pada tahun 2019-2020 yakni menurun sebanyak 1.279.431 wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai upaya yang di lakukan Pemerintah dalam pemulihan pasca Covid 19. Untuk membangkitkan sektor pariwisata di Provinsi Aceh, Penelitian ini di lakukan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan wawancara dengan informan penelitian kepada kepala seksi analisa pengembangan segmen pasar Dinas budaya dan pariwisata Provinsi Aceh. Di analisis dengan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah di lakukan, Pemerintah Aceh melakukan strategi dan mitigasi yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan New normal. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah, para pelaku usaha dan industri wisata berhasil untuk meningkatkan aktivitas pariwisata. Jumlah wisatawan mulai merangkak naik seiring kepercayaan mereka akan penerapan protokol kesehatan yang berbasis CHSE. Kebijakan dan usaha yang di lakukan oleh pemerintah Aceh telah membuat pariwisata di Aceh kembali bangkit dan sedikit demi sedikit menjadi normal kembali. Semua itu tentu saja berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat.Kata kunci : Pandemi, Pariwisata, Normalisasi, Strategi, CHSE
26
Husna, Raudhatul, and Ika Kusumawati. "Teknik Penanganan dan Identifikasi Mamalia Laut Terdampar di Pantai Ujung Seukee, Aceh Besar." Jurnal Laot Ilmu Kelautan 4, no. 2 (November 23, 2022): 154. http://dx.doi.org/10.35308/jlik.v4i2.5288.
Full textAbstract:
Mamalia laut merupakan spesies yang sensitif terhadap sekitar, sedikit gangguan dapat menyebabkan disorientasi hingga terdampar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan penangan dan identifikasi dari terdamparnya mamalia laut. Penelitian dilakukan pada tanggal 10 November 2022 tepat di lokasi mamalia laut terdampar yaitu di pantai Pasie Ujong Seukee, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, data dikumpulkan melalui analisis visual untuk identifikasi jenis mamalia laut, serta observasi lapangan. Teknik penanganan mamalia laut terdampar dilakukan sesuai pedoman buku “Penanganan Mamalia Laut di Indonesia”. Mamalia laut yang ditemukan terdampar diberikan keterangan kode 2 dengan kategori terdampar tunggal. Setelah melakukan penanganan di lokasi terdampar, maka dilakukan proses identifikasi. Hasil menunjukkan bahwa mamalia laut yang terdampar merupakan spesies Lumba – Lumba Hidung Botol (Tursiops truncatus) dan berjenis kelamin betina. Tubuh dari lumba –lumba didapati banyak luka – luka. Lumba-lumba yang sudah dalam kondisi mati direlokasi ke Laboratorium Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala untuk pengamatan luka fisik. Kemudian dibawa ke cold storage Lampulo milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh untuk menunggu penerbitan izin nekropsi dari BKSDA Provinsi Aceh.
27
Zuhdi, Fadhlan, Diana Nurjannah, and Fawwa Rahly. "Peramalan Produksi Telur Itik di Provinsi Aceh dengan Pendekatan Autoregressive Integrated Moving Average." Jurnal Veteriner 24, no. 1 (March 31, 2023): 22–31. http://dx.doi.org/10.19087/jveteriner.2023.24.1.22.
Full textAbstract:
Telur dari berbagai spesies unggas menjadi salah satu sumber nutrisi yang baik bagi manusia. Secara global, permintaan daging dan telur itik di negara-negara Asia dilaporkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia, tingginya permintaan telur itik juga terjadi, salah satunya terjadi di Provinsi Aceh yang diperkuat dengan berbagai kegiatan dan tradisi keagamaan. Namun demikian, produksi telur itik masih rendah dan berfluktuasi. Dalam tulisan ini dilakukan analisis dan peramalan dengan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk mengetahui bagaimana kecenderungan produksi telur itik di Provinsi Aceh dalam lima tahun mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data sekunder dengan desain penelitian deskriptif time series dalam kurun waktu 20 tahun (2000-2020) yang dihimpun dari Badan Pusat Statistika (BPS) melalui metode forecasting ARIMA. Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa akan terus terjadi penurunan kuantitas produksi telur itik di Provinsi Aceh setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sebesar 8.03 %. Namun demikian dimungkinkan bahwa produksi telur itik di Provinsi Aceh mengalami peningkatan karena memiliki nilai batas atas hingga 9.094 ton pada tahun 2025 atau memiliki selisih sebesar 1.361 ton dibandingkan tahun 2020. Berbagai faktor tunggal dan gabungan mungkin dapat berpengaruh terhadap penurunan produksi telur itik di Provinsi Aceh di antaranya faktor genetik, manajemen pemeliharaan dan manajemen kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif antara pihak terkait seperti Dinas Peternakan Provinsi Aceh, Kementerian Pertanian serta stakeholder lain yang terkait untuk mengetahui faktor risiko apakah yang paling berpengaruh serta merencanakan program pencegahan dan pengendalian yang baik dan berkesinambungan.
28
Kusumawati, Kiki, Yusriani Sapta Dewi, Prionggo Hendradi, Wawan Kurniawan, Nurhayati ., and Berlin Sitorus. "PELATIHAN DIGITALISASI TABUNGAN BANK SAMPAH DI WILAYAH KELURAHAN GROGOL SELATAN JAKARTA SELATAN." JURNAL SINERGI 6, no. 1 (June 20, 2024): 33–38. http://dx.doi.org/10.59134/sinergi.v6i1.646.
Full textAbstract:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data terbaru berkaitan volume sampah yang ada di negara Indonesia pada tahun 2021 tercatat 18,2 juta ton/tahun dari 154 Kabupaten/kota se-Indonesia. Sedangkan sampah yang mampu dikelola dengan baik hanya sebanyak 13,2 juta ton/tahun atau setara dengan 72,95%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih terbatasnya daya tampung tempat pembuangan sampah baik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS), hingga minimnya standar dalam pengelolaan sampah yang sudah diterapkan. Dari kondisi yang telah terurai diatas, untuk pengelolaan sampah bukan hanya tugas dari pemerintah saja, melainkan ada peran serta dari masyarakat maupun pelaku yang harus bertanggungjawab agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Untuk mengatasi masalah sampah, maka pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman sejak bulan September 2019 mulai mencanangkan konsep bank sampah. Pengelolaan bank sampah harus dilakukan secara kreatif dan inovatif dengan mendampingkan teknologi informasi yang berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pengelolaan dana nasabah bank sampah dengan baik dan transparan. Tim PkM Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada mitra pengelola bank sampah di wilayah Kelurahan Grogol Selatan berkaitan dengan penggunaan aplikasi digitalisasi bank sampah. Hasil responbility dari para peserta kegiatan sosialisasi ini bermanfaat untuk menunjang aktivitas peserta dengan direpresentasikan sebesar 83,33%.
29
Andrianto, Aris Dwi. "ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MERAIH ADIPURA KENCANA 2017." Sebatik 23, no. 1 (June 1, 2019): 263–70. http://dx.doi.org/10.46984/sebatik.v23i1.478.
Full textAbstract:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyelenggarakan program Adipura setiap tahunnya sebagai upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Balikpapan sebagai satu-satunya kota di luar Pulau Jawa kembali meraih penghargaan Adipura Kencana 2017 setelah berhasilmempertahankan penghargaan yang sama sejak tahun 2013. Prestasi ini menambah deretan penghargaan Kota Balikpapan yang pernah juga menyabet gelar sebagai kota terbersih se-ASEAN tahun 2014 dan The Most Lovable Sustainable City 2015 ditengah menggeliatnya pembangunan Kota Balikpapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami strategi komunikasi Pemerintah Kota Balikpapan dalam meraih penghargaan Adipura Kencana 2017 dalam meyakinkan, merubah, dan meraih kepercayaan publik Kota Balikpapan. Teori yang digunakan dalam memahami fenomena sosial tersebut adalah teori strategi komunikasi dan teori Propaganda dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mewawancarai narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan strategi komunikasi dan persuasi massa secara proaktif yang dimulai sejak lama dan berjalan secara berkesinambungan, dalam lingkup komunikasi internal dan eksternal, baik formal maupun informal, melalui media-media yang tersedia, termasuk media massa dan internet, untuk mendapatkan dukungan publik Kota Balikpapan dalam program Adipura.
30
Aida, Nur, Teuku Muhammad Ashari, and Fahril Aulia. "ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA FILTRASI MULTI LAYER UNTUK LIMBAH CAIR DI SPBU KUTA ALAM BANDA ACEH." Lingkar: Journal of Environmental Engineering 4, no. 2 (January 20, 2024): xx. http://dx.doi.org/10.22373/ljee.v4i2.3394.
Full textAbstract:
Limbah cair merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius di banyak industri. Pemrosesan limbah cair yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media filtrasi multi layer dalam pemrosesan limbah cair. Media filtrasi multi layer terdiri dari beberapa lapisan dengan sifat dan ukuran pori yang berbeda. Setiap lapisan memiliki peran tertentu dalam menghilangkan partikel dan kontaminan dari limbah cair. Dalam analisis ini, kami mengumpulkan data tentang performa media filtrasi multi layer dalam menghilangkan zat pencemar tertentu, seperti pH, COD, TSS, dan kekeruhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengambilan sampel limbah cair dari SPBU kuta alam, pembuatan media filtrasi multi layer dengan kombinasi lapisan yang tepat dan pengujian performa media filtrasi menggunakan teknik analisis laboratorium yang sesuai. Kesimpulan penggunaan media filtrasi multi layer dapat menjadi solusi yang efektif dalam pemrosesan limbah cair. performa filtrasi yang tinggi dan mampu menghilangkan berbagai zat pencemar. Hasil penelitian ini mampu menurunkan pH 16,66%, COD 95,43%, TSS 21,64%, dan kekeruhan 99,31%. Berdasarkan hasil Standar baku mutu air limbah domestik tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 mengenai baku mutu air limbah domestik.
31
Ridwan, Iriadi, and Hasri Iwan. "Penilaian Kualitas Air Sungai Weh Toweren Sebagai Salah Satu Inlet Danau Laut Tawar Di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh." Jurnal Lingkungan Almuslim 1, no. 2 (August 29, 2022): 045–54. http://dx.doi.org/10.51179/jla.v1i2.1358.
Full textAbstract:
Kualitas air sungai di Indonesia umumnya semakin menurun, termasuk kualitas air sungai Weh Toweren. Jumlah penduduk yang semakin bertambah berdampak pada meningkatnya limbah buangan penduduk ke perairan. Peningkatan ini juga memaksa semua sektor produksi dan konsumsi meningkat sehingga memperparah kerusakan sungai. Tujuan penelitian ini adalah menilai kualitas air di muara Sungai Weh Toweren. Metode penelitian ini menggunakan metode diskriptif laboratoris. Penentuan status mutu air sungai menggunakan metode Storage and Retrieval of Water Quality Data System (STORET). Parameter yang dijadikan dasar penentuan status kualitas air sungai berupa parameter fisika dan kimia. Parameter fisika terdiri dari suhu, kecerahan, kekeruhan, padatan terlarut dan padatan tersuspensi. Parameter kimia terdiri dari pH, oksigen terlarut, kebutuhan oksigen biokimiawi, kebutuhan oksigen kimiawi, nitrat, nitrit, sulfat dan minyak lemak. Data kualitas air yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah periode 2017 s/d 2021. Terdapat beberapa parameter dengan nilai maksimum telah melewati baku mutu air Kelas I diantaranya; TSS, BOD5 dan COD. Berdasarkan analisis STORET, bahwa status mutu air Sungai Weh Toweren apabila dibandingkan dengan baku mutu air Kelas I berada pada Kelas B atau “tercemar ringan” dengan indeks STORET (-8). Parameter yang menyebabkan mutu air sungai tercemar, antara lain oksigen terlarut dengan skor (-2), BOD5 (-2), COD (-4).
32
Fiandra, Yosa, and Windanengsih Windanengsih. "PERANCANGAN BUKU ESAI FOTOGRAFI “EXPLORE, TAHURA DJUANDA” DI TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA, BANDUNG, JAWA BARAT." Kreatif : Jurnal Karya Tulis, Rupa, Eksperimental dan Inovatif 4, no. 1 (June 30, 2022): 13–23. http://dx.doi.org/10.53580/files.v4i1.41.
Full textAbstract:
Dewasa ini wisata alam Indonesia khususnya wisata alam di Provinsi Jawa Barat menjadi wisata yang amat digemari oleh para wisatawan. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa, jasa lingkungan hutan sebagai objek wisata alam juga semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena perubahan orientasi wisatawan. Minat wisatawan mengarah kepada konsep pariwisata lingkungan alam (ecotourism), keaslian potensi kekayaan alam dan nilai masyarakat budaya setempat menjadi daya tariknya. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda salah satunya, kawasan ini merupakan hutan kota yang berada di Kab/Kota Bandung, diresmikan sejak tahun 1985. Kawasan ini, memiliki daya tarik wisata alam yang cukup beragam mulai dari pemandangan alam, flora dan fauna serta keadaan udaranya yang sejuk dan nyaman. Permasalahan yang diangkat dalam perancangan ini adalah dalam hal pengembangan Taman Hutan Raya Ir. H.Djuanda mengenai kurang optimalnya upaya promosi Taman HutanRaya Ir. H.Djuanda dan perlunya pembaharuan mengenai media informasi dikawasan ini. Penciptaan buku esai foto tentang Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda ini dilakukan dengan pengumpulan data primer yang didapat dari observasi lapangan dan wawancara langsung kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Data sekunder didapat dari studi literatur, internet dan dokumentasi serta ditambahkan dengan analisis SWOT dan analisis STP. Hasil analisis didapatkan konsep desain berupa keyvisual yaitu “explore” dan dari keyvisual ditemukan headline yang cocok yaitu “explore, Tahura Djuanda”. Unsur yang ditonjolkan adalah visual foto landscape yang mengedepankan estetika keindahan suatu pemandangan.
33
Rochmah, Siti Fauzia, Indra Gumay Febryano, Hari Kaskoyo, Endang Linirin Widiastuti, Rahmat Safe’i, and Novita Tresiana. "Mapping Stakeholder Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Sukabumi." Journal of Tropical Marine Science 5, no. 2 (October 15, 2022): 131–41. http://dx.doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v5i2.3405.
Full textAbstract:
Keberadaan berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat penting untuk keberlanjutan kawasan konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan. Tujuan penelitian ini untuk memetakan stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam upaya perlindungan kawasan konservasi sebagai kawasan yang dilindungi beserta peranannya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif melalui wawancara bersama dengan para stakeholder yang terlibat. Hasil yang diperoleh yaitu, dimana DKP Jawa Barat, Cabang DKP Wilayah Selatan Jawa Barat, dan Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan sebagai players dimana stakeholders tersebut memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang sangat kuat atau bisa disebut sebagai pemeran utama; KKP, KLHK, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pokmaswas Genteng Nusantara, Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi, Pokdarwis Ekopatih, PT. Selatan Sempurna, PT. Indonesia Power, Polsek Ciracap, dan Lembaga Pendidikan sebagai contest setters karena memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah; Dinas Pariwisata Jawa Barat, pencuri telur, kelompok ojek wisata, nelayan, dan Pelabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGG) sebagai subjects karena memiliki kepentingan yang tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh yang kuat; sedangkan Dinas Kehutanan Jawa Barat, Pemerintah Desa Pangumbahan dan Pemerintah Kecamatan Ciracap sebagai crowd karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang lemah. Kepentingan dan pengaruh dari stakeholder-stakeholder tersebut memberikan pengaruh yang nyata terhadap kebijakan perlindungan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan. Setiap stakeholder yang terlibat harus selalu mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan agar pengelolaan kawasan konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dapat berkelanjutan.
34
Arbi, Anwar, Agustina Agustina, Radhiah Zakaria, and Badrul Laili. "HUBUNGAN PERAN KELUARGA, KONDISI FISIK LANSIA DAN PENGETAHUAN DENGAN CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DI KECAMATAN JAYA BARU BANDA ACEH." Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) 6, no. 2 (October 27, 2020): 165–70. http://dx.doi.org/10.37598/jukema.v6i2.907.
Full textAbstract:
Latar Belakang: Proyeksi angka harapan hidup penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari 70 tahun pada periode 2010-2015 menjadi 72 tahun pada periode 2030-2035. Salah satu bentuk perhatian yang serius terhadap lanjut usia adalah terlaksananya pelayanan pada lanjut usia melalui Posyandu lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui hubungan peran keluarga, kondisi fisik lansia dan pengetahuan dengan cakupan pelayanan kesehtaan lansia di kecamatan Jaya BAru Banda Aceh tahun 2020. Metode: Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data di analisis secara univariat, analisis bivariat dengan uji chi square. Hasil: Penelitian menunjukan bahwa dukungan keluarga (p=0.001), kondisi fisik lansia (p=0.001), pengetahuan (p=0.001) berhubungan dengan cakupan pelayanan Kesehatan lansia di wilayah kerja kecamatan Jaya Baru Banda Aceh. Sehinnga dukungan keluarga, kondisi fisik lansia dan pengetahuan berhubungan dengan cakupan pelayanan lansia. Saran: Kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan dan Puskesmas) disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan memaksimalakan kualitas pelayanan Posyandu lansia.
35
Biby, Sapna, and Nazaina Nazaina. "PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUSAHA UMKM DALAM PENYUSUNAN RENCANA BISNIS." Jurnal Vokasi 5, no. 2 (October 10, 2021): 128. http://dx.doi.org/10.30811/vokasi.v5i2.2398.
Full textAbstract:
Kota Lhoksemawe merupakan salah kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada ditengah-tengah jalur timur Sumatera berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Berdasarkan data pada dinas Koperasi dan UKM Aceh pada saat ini Kota Lhoksemawe memiliki 2.354 Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM. UMKM kota Lhokseumawe saat ini belum berkembang dengan optimal, dengan berbagai permasalahan melilit gerak langkah UMKM diantaranya terkait permodalan, pemasaran produk, inovasi dan pemanfaatan teknologi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha dan kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Untuk itu pengetahuan tentang penyusunan rencana bisnis (business plan) sangat diperlukan bagi pengusaha UMKM. Menurut Richard L. Daft dalam bukunya Management menyebutkan bahwa business plan adalah dokumen yang merincikan detail-detail bisnis yang disiapkan oleh seorang wirausahawan sebelum membuka sebuah bisnis baru, Daft (2007: 265). Business plan merupakan rencana perjalan atau road map yang akan diikuti oleh wirausaha. Dalam rangka peningkatan kompetensi para pengusaha UMKM diperlukan pelatihan dalam penyusunan rencana bisnis (business plan). Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan diawali dari identifikasi UMKM yang ada di Kota Lhokseumawe, pemilihan UMKM yang ikut serta dalam pelatihan dan yang terakhir pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam metode workshop selama satu hari dimana narasumber dapat memaparkan dari teori dan konsep serta praktik dalam menyusun rencan bisnis, sehingga peserta dapat menyusun rencana bisnis dengan baik.
36
Athallah, Atthariq Naufal. "KUALITAS LAYANAN PORTAL OPEN DATA BANDA ACEH (ODBA) DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH." Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan 4, no. 1 (June 15, 2022): 38–49. http://dx.doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2698.
Full textAbstract:
One of the goals of the reform program in Indonesia is the realization of good governance. The Indonesian Open Government Movement (OGI) is a form of movement between the government and the community to realize good governance, namely through principles based on public information. One of the OGI programs to achieve this is through the open data project portal, one of which is the Banda Aceh Open Data Portal (ODBA). This study aims to find out how the quality of ODBA Portal services in public information at the Department of Communication, Informatics and Statistics (Diskominfontik) of Banda Aceh City and the strategy of Banda Aceh Diskominfotik to improve the quality of ODBA Portal services. The research method used is descriptive qualitative. Informants in this study were determined by purposive sampling technique. Data were collected by interview, observation, documentation, and triangulation techniques. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is based on three dimensions of the quality of a portal site proposed by Rocha (2012: 374-382), namely content quality, service quality, and technical quality. The results showed that the service quality of the ODBA Portal was quite good. However, there are several things that need to be improved on the ODBA Portal, such as the availability of features for proposing datasets, features for feedback, special personnel to handle open data portal maintenance, and others. To make the ODBA Portal have a better quality, the Department of Communication, Informatics and Statistics of Banda Aceh City needs to provide expert programmers, especially in the field of maintenance and add the main features that must exist in an open data portal. The City of Banda Aceh Diskominfotik has also implemented several strategies to improve the quality of the ODBA Portal service.
Keywords: ODBA Portal, Open Data, Open Data Portal, Public Information Disclosure, Quality of Website Portal
37
Rahmatillah, Syarifah, and Tasbi Husen. "PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN KLUET TENGAH." LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 7, no. 1 (December 4, 2018): 149. http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3969.
Full textAbstract:
Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kab. Aceh Selatan, yang terdiri dari 13 gampong dan mempunyai cadangan bahan mineral, diantaranya bijih emas dan bijih besi. Adapun gampong yang berpotensi memiliki cadangan emas dan tempat penambangan berada di Gampong Simpang Tiga, Simpang Dua, Mersak, Kampung Padang, dan sejumlah desa lainnya. Dengan adanya penambangan tersebut, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana tinjauan Fiqh Lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Selatan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-Aceh, Penambang dan Masyarakat. Data dari narasumber diperoleh dengan melalui wawancara. Sedangkan dari sumber tulisan yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup, secara umum berdampak negatif yang mengakibatkan terjadinya kerusakan sruktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Dalam fiqh lingkungan hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan jinayat yang hukumannya dapat dikategorikan sebagai jarimah ta’zīr kerena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara’ yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 56. Saran penulis, Demi perbaikan dalam pelaksanaan praktek pertambangan harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan yang berada di daerah Kluet Tengah dan peran dari Dinas Lingkungan Hidup lebih dioptimalkan sehingga akan lebih menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.
38
Melinda, Sri, Ika Kusumawati, and Endah Anisa Rahma. "PENANGANAN MAMALIA LAUT TERDAMPAR LUMBA-LUMBA SPOTTED DOLPIN (Stenella attenuata) DI UJONG BATEE." Jurnal Abdi Insani 11, no. 1 (January 22, 2024): 81–87. http://dx.doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1252.
Full textAbstract:
Kegiatan ini merupakan kegiatan khusus yang menggunakan metode riset pasar dalam penerapannya, identifikasi dengan metode Rapid Assessment mengacu pada metode Fahmi & White (2006). Kegiatan ini telah dilaksanakan di Pengelolaan Kawasan Perairan UPTD, Dinas Kelautan dan Prikanan Aceh pada pada tanggal 20 dan 21 September. Dalam kegiatan ini alat yang digunakan adalah kamera digital digunakan untuk merekam kegiatan, panduan lapangan “Hiu dan Pari Penting Secara Ekonomi di Indonesia” untuk mengidentifikasi lumba-lumba yang ditangkap di Prikanan Aceh dan kamera 50 m untuk membandingkan lumba-lumba ukuran. sebuah skala digunakan. Mendapatkan dokumen yang diketik. Pengambilan data berlangsung dari awal kegiatan di TPI (06:00 WITA) hingga selesai (10:00 WITA) dan sore hari (sementara 15:00 WITA tergantung cuaca dan musim). . Pengumpulan data dimulai dengan identifikasi jenis lumba-lumba yang tertangkap mengacu pada panduan lapangan “Hiu dan Pari Penting Secara Ekonomi di Indonesia”, setelah itu dilakukan penghitungan populasi lumba-lumba berdasarkan jenis dan perbandingan. dokumen digital. Kamera dan wawancara difilmkan secara singkat dengan seorang nelayan yang menangkap lumba-lumba di atas tempat lumba-lumba itu ditangkap. Karena ini adalah spesies yang dilindungi, aturan perawatan dan kepemilikan harus diikuti demi kebaikan hewan tersebut. dan perawatan lumba-lumba dianggap penting dan memerlukan pengawasan regulasi untuk mencegah kekejaman terhadap hewan.
39
Mawardani. AN, Mawardani AN, and Cut Devi Maulidasari. "Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Meulaboh Oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat." EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 1, no. 2 (June 30, 2022): 379–84. http://dx.doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.608.
Full textAbstract:
The increasing population in Indonesia makes the number of means of transportation used by the community also increases, cousing the flow of vehicles on the highway to increase. The purpose of this study is to see the importance of the role of the Dishub of West Aceh Regency in managing parking on the edge of public roads so that it can bee seen whether the role of Dishub can increase PAD in the city of Meulaboh. This research was conducted through a descriptive approach. The use of data collection techniques is done by means of interviews, observation, and documentation. The results show that the role of Dishub has not been able to increase the community’s PAD. The strategy that can be done is that Dishub needs to manage and supervise the formation of 8 regional points in the City of Meulaboh to manage parking on the edge of the public in collaboration with 62 parking attendants for the Meulaboh community. In addition, facilities and infrastructure are proposed as a form af providing facilities for parking attendants, namely parking clothes/vests, name bests, and parking facilities.
40
Ula, Mutammimul, Ananda Faridhatul Ulva, and Mauliza Mauliza. "IMPLEMENTASI MACHINE LEARNING DENGAN MODEL CASE BASED REASONING DALAM MENDAGNOSA GIZI BURUK PADA ANAK." Jurnal Informatika Kaputama (JIK) 5, no. 2 (July 1, 2021): 333–39. http://dx.doi.org/10.59697/jik.v5i2.267.
Full textAbstract:
Upaya pencegahan permasalahan stunting kepada masyarakat khususnya pada ibu-ibu dengan pemberian masukan khususnya masyarakat aceh utara akan pentingnya pemenuhan gizi pada balita agar terhindat dari stunting. Kekurangan gizi menjadi pokok permasalahan yang dialami balita di Indonesia. Peran Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan diperlukan dalam melihat jumlah gizi buruk pada balita khususnya di Aceh. Dalam penelitian ini penting dilakukan implementasi machine learning dengan model case based reasoning dalam mendiagnosa gizi buruk pada anak dalam melihat pengelompokkan balita yang teridentifikasi stunting atau tidak dengan menggunakan teknologi system pakar Case Based Reasoning yang dimodelkan dalam dalam mesin learning yang dilihat dari data riwayat gizi yang kemudian dimasukkan kedalam model pengujian Machine Learning dalam mendeteksi gizi buruk pada balita. Hal ini dapat mengurangi stunting yang ada di setiap wilayah, gampong dan kecamatan dari tiap Puskesmas yang ada di kabupaten aceh utara. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pendeteksian gizi buruk balita pada Rumah Sakit Cut Meutia Kab. Aceh Utara. Hasil penelitian ini adalah dapat mendiagnosa gizi buruk pada balita dengan menggunakan metode casedbase reasoning dan hasil sistem yang dibangun dapat digunakan sebagai acuan untuk memantau tumbuh kembangnya bayi/balita. adapun variabel yang dimasukkan adalah nama, umur balita, jenis kelamin, tinggi badan dan berat badan, kemudian machine learning mencari kasus yang terdekat untuk melihat nilai yang paling mendekati dalam problem stunting. hasil nya adalah Nilai nya adalah Similarity (x, K001) 1,00, Similarity (x, K008), 0,66Similarity (x, K010), 0,64.
41
Firmansyah, Nanda, Baidhawi Baidhawi, Khusrizal Khusrizal, and Rd Selvy Handayani. "Inventarisasi dan Analisis Risiko Gulma Asing Invasif Pada Lahan Pertanian di Sawang Aceh Utara." Jurnal Agrium 16, no. 2 (September 30, 2019): 144. http://dx.doi.org/10.29103/agrium.v16i2.5866.
Full textAbstract:
Kehadiran gulma asing invasif (GAI) memberikan peluang terjadinya peristiwa yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari tindakan pengelolaan tanaman introduksi yang menguasai dan menyebar pada lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menganalisis resiko spesies GAI pada lahan pertanian di Sawang Aceh Utara. Titik lokasi pengambilan sampel dilakukan pada beberapa tipe penggunaan lahan (TPL) yaitu kebun/tegalan, huma/ladang, sawah non-irigasi, sawah irigasi, perkebunan, padang rumput, hutan rakyat, dan kolam/tambak. Jenis GAI dikoleksi secara langsung dari lapangan dengan metode jelajah, dan dianalisis menggunakan sistem scoring mengacu pada pedoman analisis risiko GAI dari KLHK (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan FORIS (Forests in Southeast Asia) Indonesia. Hasil kajian memperlihatkan terdapat 659 individu GAI yang berasal dari 36 spesies dan 14 famili. Famili yang memiliki spesies GAI terbanyak adalah famili Poaceae. Jenis gulma terbanyak berasal dari jenis gulma berdaun lebar sebanyak 20 spesies, sedangkan jumlah spesies GAI terbanyak yaitu spesies Rhynchospora colorata (L.) dengan jumlah 66 individu. Kategori risiko sangat tinggi disebabkan oleh spesies Axonopus compressus, Chromolaena odorata dan Paspalum conjugatum pada lahan tegalan/kebun, spesies Cyperus distans dan Rhynchospora colorata pada lahan ladang/huma, spesies Dactyloctenium aegyptium pada lahan padang rumput dan spesies gulma Panicum maximum pada lahan sawah irigasi.Kategori risiko sedang terdapat spesies gulma Ageratina adenophora pada lahan perkebunan dan spesies gulma Ageratum conyzoides pada lahan sawah non irigasi.Kategori risiko rendah terdapat spesies gulma Digitaria fuscescens pada lahan hutan rakyat dan Heliotropium indicum pada lahan perkebunan.
42
Sartini, Sartini, and Bagio Bagio. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN BERAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL." Jurnal Agrisep 22, no. 2 (January 4, 2022): 47–53. http://dx.doi.org/10.17969/agrisep.v22i2.24027.
Full textAbstract:
ABSTRACTRice is the staple food of the majority of the Indonesian population, especially in Aceh Singkil Regency. Therefore, the demand for rice increases every year following the increase in population. This study aims to determine the factors that influence the demand for rice in Aceh Singkil Regency, collecting data using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Aceh Singkil Regency and other related agencies from 2005-2020. The analytical method applied in this research is multiple regression. The results showed that simultaneously the correlation analysis obtained a termination coefficient (R2) of 0.996, meaning that the variables of rice price, corn price and population were able to explain the variation that occurred in the amount of rice demand. Simultaneously, the variables of rice price, corn price and population have a significant effect on the amount of rice demand with F value = 1.022 while F table = 0.05 = 3.49; and Ftable = 0.01 = 5.95. While partially, only the population has a significant effect on the amount of rice demand in Aceh Singkil Regency Keywords: Rice, Request, Price, Total population ABSTRACTBeras merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Maka dari itu, jumlah permintaan beras dari tahun ke tahun meningkat mengikuti jumlah penambahan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Kabupaten Aceh Singkil, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas terkait lainnya mulai tahun 2005-2020. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak analisis korelasi diperoleh koefesien diterminasi (R2) sebesar 0,996, artinya variabel harga beras, harga jagung dan jumlah penduduk mampu menjelaskan variasi yang terjadi terhadap jumlah permintaan beras. Secara serempak variable harga beras, harga jagung dan jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan beras dengan nilai F = 1.022 sedangkan F tabel α = 0,05 = 3,49; dan Ftabel α = 0,01 = 5,95. Sedangkan secara parsial, hanya jumlah penduduk yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah permintaan beras di Kabupaten Aceh Singkil. Kata Kunci: Beras, Permintaan, Harga, Jumlah Penduduk.
43
Rosita, Sri, and Faisal Faisal. "HUBUNGAN KONDISI LINGKUNGAN DAN PERILAKU MEROKOK DENGAN KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEUKEK." Jurnal Biology Education 8, no. 2 (October 14, 2020): 139–49. http://dx.doi.org/10.32672/jbe.v8i2.3902.
Full textAbstract:
Salah satu masalah kesehatan di dunia maupun di negara Indonesia adalah infeksi saluran pernafasan akut. ISPA merupakan penyakit yang dapat dialami oleh segala umur terutama orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh kurang seperti balita dan lansia. Prevalensi ISPA dari lima provinsi di Indonesia yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Dinas Kesehatan Aceh Selatan menyatakan presentase penyakit ISPA mengalami peningkatan, pada tahun 2018 jumlah kasus ISPA pada balita usia 1-5 tahun sebanyak 927 kasus, dan terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebesar 1.062 kasus. Kasus penyakit ISPA merupakan penyakit tertinggi dimana penyakit ISPA menduduki urutan ke 2 dari 10 penyakit tertinggi yang ada di Puskesmas Meukek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokokdan kondisi lingkungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Meukek Tahun 2020. Penelitian dilaksanakan pada 11 s.d 25 September 2020. Penelitian berbentuk deskriptif analitik dengan pendekatan desain cross sectional, pada sampel 79 responden. Data dianalisis dengan menggunakan statistik chi-square. Hasil analisa bivariat dari 79 responden diperoleh bahwa ada hubungan kebiasaan merokok (P 0,001), dan kondisi lingkungan (P 0,002) dengan kejadian ISPA pada balita. Diharapkan kepada setiap ibu balita untuk berprilaku hidup bersih dan sehat serta jauh dri asap rokok, menjaga kesehatan keluarga lingkungan tempat tinggal dan kepada instansi terkait supaya melaksanakan sosialisasi secara maksimal.
44
Handayani, Rd Selvy, Khaidir Khaidir, Usnawiyah Usnawiyah, Muhammad Yusuf N, and Angga Yuda AlFitra. "Eksplorasi dan Karakterisasi Budidaya Tanaman Kelapa di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara." Journal of Biodiesel Research and Innovation (Journal of BRAIN) 1, no. 1 (October 1, 2023): 35. http://dx.doi.org/10.29103/jbrain.v1i1.13383.
Full textAbstract:
Tanaman kelapa tersebar luas di pekarangan ataupun perkebunan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Tanaman kelapa memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai bahan pangan dan juga dapat digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN). Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tanaman kelapa adalah masih sangat sedikit informasi tentang penyebaran dan sistem budidaya tanaman kelapa di Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan karakteristik budidaya tanaman kelapa di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara bulan Maret sampai April 2023. Penelitian eksplorasi dan karakterisasi budidaya tanaman dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling). Pengambilan data yang dilakukan berupa pengukuran dan pengamatan langsung terhadap tanaman kelapa di lapangan sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh data kuisioner dan wawancara dengan pemilik tanaman kelapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman kelapa di Kecamatan Dewantara terutama menyebar di 3 desa yaitu, Bangka Jaya (N: 5º 14’50" sampai N: 5º 15’16" dan E: 97°0’43" sampai E: 97°1’10"), Bluka Teubai (N: 5º 15’18" sampai N: 5º 15’27" dan E: 96°59’43" sampai E: 97°59’43"), Glumpang Sulu Timur (N: 5º 15’14" sampai N: 5º 15’25" dan E: 96°59’32" sampai E: 96°59’43"). Ada tiga jenis kelapa yang dibudidayakan petani, yaitu kelapa genjah, kelapa hybrid, dan kelapa dalam. Karakter budidaya tanaman kelapa di Kecamatan Dewantara menunjukkan standar praktik yang relatif terbatas tidak sesuai dengan standar dari Dinas Pertanian.
45
Rusdianto, Rusdianto, Susanti Susanti, Tri Kusmita, Liyana Aryanto, Talitha Talitha, and Mursid Mursid. "Pengujian COD Analisis Uji Chemical Oxygen Demand (COD) pada Air Limbah Sawit di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung." Jurnal Riset Fisika Indonesia 3, no. 2 (June 30, 2023): 26–31. http://dx.doi.org/10.33019/jrfi.v3i2.3553.
Full textAbstract:
Indonesia is the largest natural resource producing country in the world, the management of these natural resources requires assistance from various industries. In addition to providing an increase in the regional economy, industry can also cause an increase in waste which can cause environmental damage. Waste that is directly discharged into a water will cause a decrease in water quality, especially for palm oil liquid waste that has not met the specified wastewater quality standards. Chemical Oxygen Demand (COD) is one of the most important parameters in measuring water quality or water contamination load derived from dissolved oxygen in water or waste. Therefore, on this occasion, COD testing will be carried out to determine the level of dissolved oxygen in palm oil liquid waste. From the implementation of the calibration curve of COD testing in wastewater, it was declared accepted because the value of the test correlation coefficient was greater, namely r = 0.9994 than the value of the correlation coefficient set by SNI, namely r = 0.995. While precision data can be accepted if the value of % RPD is not greater than 10% of the test results.
46
Bustami, Bustami. "Perbedaan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Antara Pasien Dengan Indeks Massa Tubuh Normal Dengan Overweight Dan Obesitas Di Poli Klinik Penyakit Dalam Blud Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh." J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health) 5, no. 1 (April 1, 2018): 33. http://dx.doi.org/10.35308/j-kesmas.v5i1.1149.
Full textAbstract:
Salah satu penyakit degeneratif yang perlu diwaspadai adalah penyakit hipertensi yaitu suatu gangguan dari sistem peredaran darah yang akhir-akhir ini cenderung mengenai segala usia. Penyakit ini sering disebut dengan penyakit darah tinggi karena memang terdapat adanya peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal. Kasus hipertensi di Provinsi Aceh tergolong tinggi. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 dilaporkan bahwa jumlah prevalensi hipertensi di Provinsi Aceh mencapai 9,5% dan merupakan peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat juga mencatat jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Aceh Barat yang tidak sedikit, yaitu7,8%. Dengan perbedaan berat badan pada penderita hipertensi ini besar kemungkinan juga akan berbeda ukuran tekanan darah secara rata-rata. Sehingga bila sudah terbukti ada perbedaan secara rata-rata maka intervensi yang diberikan dapat ditentukan lebih awal, dan juga perawat secara dini dapat mengantisipasi dampak lebih lanjut dari kejadian hipertensi pada pasien yang overweight. Jenis penelitian merupakan penelitian comparative Study. Metode sampel yang di gunakan yaitu Acidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang responden. Metode analisa data adalah univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan darah penderita hipertensi memiliki perbedaan yang signifikan baik antara yang normal dengan overweight, antara normal dengan obesitas, maupun antara overweight dengan obesitas. Berdasarkan uji t (T-test) yang telah dilakukan seluruhnya menunjukkan nilai signifikansinya <0,05 (p<0,05), hal ini menunjukkan Ha diterima, artinya ada perbedaan yang signifikan rata-rata tekanan darah systole antara pasien yang memili IMT normal dengan overweight dan obesitas. Disarankan kepada pihak manajemen keperawatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk mengambil kebijakan tentang penyuluhan dalam mengontrol berat badan penderita hipertensi.
47
Widyawati, Widyawati. "Kinerja Bidan dalam Memberikan Pelayanan Antenatal Care dan Faktor yang Mempengaruhi." Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat 7, no. 01 (March 8, 2018): 15–24. http://dx.doi.org/10.33221/jikm.v7i01.48.
Full textAbstract:
Angka kematian merupakan barometer status kesehatan, terutama kematian ibu dan kematian bayi. Tingginya angka kematian menunjukkan hasil pencapaian program pembangunan kesehatan di Indonesia. Bidan sebagai ujung tombak dari pembangunan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi faktor pendukung atau pendorong namun juga dapat menjadi faktor penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja bidan dalam memberikan pelayaan antenatal care di Puskesmas Deleng Pokhisen dan Puskesmas Mamas Kabupaten Aceh Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi analitik dengan rancangan cross sectional dengan jumlah sampel 59 orang. Terdapat 52 responden memiliki pengetahuan baik 98,1% memiliki kinerja baik. Hasil uji chi square diperoleh nilai p = 0,023, keterampilan nilai p = 0,026, motivasi nilai p = 0,031, dan kepemimpinan nilai p = 0,020. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja bidan dalam memberikan pelayanan antenatal care di Puskesmas Deleng Pokhisen dan Puskesmas Mamas Kabupaten Aceh Tenggara. Disarankan kepada Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan pengetahuan bidan dengan memberikan pelatihan secara berkesinambungan, dan memberikan penyuluhan dan pembentukan kelas ibu hamil, pembinaan keluarga dengan komunikasi, informasi dan edukasi, sehingga AKI dan AKB menurun.
48
Destari, Zia Devi, and Airi Safrijal. "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin." Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" 8, no. 1 (February 28, 2021): 79–90. http://dx.doi.org/10.37598/jm.v8i1.926.
Full textAbstract:
Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 67, dan Pasal 74, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Penerapan pidana terhadap pelaku usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK, masih belum maksimal karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda senilai Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Hambatan dalam menanggulanginya adalah belum efektifnya mitra kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat sedangkan upaya pencegahannya dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.
49
Putrika, Afiatry, Deti Purwanti, Adra Amalia Nur Ahlina, Nadhifa Tazkia Ramadhani, Ratna Yuniati, Muhamad Sahlan, Kenny Lischer, et al. "PEMANFAATAN LEBAH DAN PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK EKONOMI RUMAH TANGGA YANG BERKELANJUTAN." Dharmakarya 10, no. 3 (September 27, 2021): 248. http://dx.doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i3.32506.
Full textAbstract:
Lebah merupakan hewan dari kelas Insecta yang menghasilkan produk kaya manfaat, diantaranya madu, propolis, dan bee pollen. Lebah, khususnya yang tanpa sengat, dapat dibudidayakan oleh masyarakat perkotaan karena relatif aman. Tim Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Universitas Indonesia, yang terdiri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Administrasi bekerjasama dengan komunitas “3bee” telah melaksanakan serial workshop secara daring dengan topik pemanfaatan lebah. Selain itu, tim pengabdi dengan “holistika institute” juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sampah rumah tangga agar dapat diolah kembali menjadi produk yang dapat menghidupkan perekonomian rumah tangga. Serial workshop terdiri dari empat seri, masing-masing terdiri dari dua sesi. Topik yang disampaikan meliputi pengenalan lebah dan urban bee; tanaman pakan lebah dan produk lebah; pangan sehat dari lebah; pengolahan sampah organik dan anorganik; serta pemasaran dan kualitas pelayanan. Workshop diselenggarakan selama 4 Pekan mulai tanggal 10 Oktober hingga 7 November 2020. Selain pemaparan narasumber, terdapat pre-test, post-test, dan evaluasi kegiatan dari peserta pada tiap seri. Peserta workshop berjumlah 171 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar berasal dari kalangan akademisi, komunitas penggiat lebah, serta pegawai dinas lingkungan dan kehutanan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar peserta merasa sangat puas (rentang kepuasan 4,21-5,00) dengan workshop yang terselenggara dan berencana mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dari workshop ini (87%). Program pengabdian masyarakat multidisiplin ini dapat diduplikasi pada program lain sehingga penyampaian materi bersifat komprehensif. Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan melalui program pendampingan sehingga lebah dan sampah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga berkelanjutan di Indonesia.
50
Supristiwendi, Supristiwendi, and Zulvani Zulvani. "ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN TANAMAN KARET (Hevea brasiliensis, L) KLON UNGGUL DI KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR." Jurnal Penelitian Agrisamudra 2, no. 1 (October 27, 2017): 51–60. http://dx.doi.org/10.33059/jpas.v2i1.234.
Full textAbstract:
Analisis Strategi Pengembangan Tanaman Karet (Hevea brasiliensis, L) Klon Unggul di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan metode survey. Objek penelitian ini adalah petani karet, penyuluh pertanian, dinas pertanian, akademisi, kelompok tani dan karet klon unggul. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada strategi pengembangan karet klon unggul di Kecamatan Birem Bayeun dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Treath). Penelitian dilaksanakan pada bulan November s/d Desember 2014.
Jumlah petani sampel adalah sebanyak 31 orang dengan rincian Desa Blang Tualang sebanyak 7 orang, Desa Alue Teh sebanyak 12 orang, Desa Paya Bili Sa sebanyak 6 orang dan Desa Jambo Labu sebanyak 6 orang. Sampel dari tokoh kunci ditentukan secara sengaja, dimana tokoh kunci sampel yang ditunjuk memang memiliki kompetensi di daerah penelitian. Tokoh kunci sebanyak 5 orang terdiri: Kasubdis Kehutanan dan Perkebunan, Penyuluhan pertanian, Ketua Kelompok Tani dan Akademisi.
Hasil penelitian yaitu hasil analisis faktor-faktor strategis internal pengembangan tanaman karet klon unggul di Kecamatan Birem Bayeun terdiri dari; 1) Faktor kekuatan: ketersediaan lahan, ketersediaan tanaman karet klon unggul, minat petani mengelola tanaman karet, ketersedian SDM dan adanya kelompok tani. 2) Faktor kelemahan:, rendahnya permodalan petani, harga karet masih rendah, pembinaan petani karet kurang, belum ada program peremajaan dan rendahnya pendidikan petani. Hasil analisis faktor-faktor strategis eksternal di Kecamatan Birem Bayeun terdiri dari; 1) Faktor peluang: permintaan ekspor tinggi, perluasan lahan masih tersedia, komitmen pemerintah daerah kuat, faktor sosial budaya dan tidak memerlukan teknologi tinggi. 2) Faktor ancaman:, alih fungsi lahan, beralihnya petani ke sektor lain, perubahan iklim, gangguan hama dan desakan peralihan kepemilikan tanah kebun.
Hasil analisis SWOT alternative prioritas yang ditawarkan dalam rangka pengembangan tanaman karet klon unggul di Kecamatan Birem Bayeun adalah: 1) Meningkatkan Partisipasi kelompok tani sebagai sarana penyuluhan, pendidikan, pengenalan teknologi dan akses permodalan, 2) Program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani karet, 3) Program peremajaan karet tua dengan klon unggul, 4) Memanfaatkan anggaran otonomi daerah untuk penyediaan modal petani karet, 5) Kerjasama dengan investor untuk membangun pabrik pengolahan karet, 6) Meningkatkan teknologi budidaya karet, 7) Menggalakan penggunaan bibit karet klon unggul dan 8) Memperluas lahan karet menggunakan bibit (klon) unggul.