Academic literature on the topic 'Aceh (Indonesia). Dinas Kehutanan'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Contents
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Aceh (Indonesia). Dinas Kehutanan.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Aceh (Indonesia). Dinas Kehutanan"
1
Zulkifli, Zulkifli, and Marlia Sastro. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH." Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 10, no. 1 (July 16, 2022): 228. http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7943.
Full textAbstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan pemberian sanksi kepada pelaku korporasi berdasarkan undang undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak hukum dapat menggunakan pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tengah, tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana, tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga meminimalisir kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian, pemeriksaan tindak pidana kehutanan tidak mudah.
2
Setiawan, Eko Novi, Ahmad Maryudi, and Gabriel Lele. "Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia." Jurnal Ilmu Kehutanan 11, no. 2 (July 10, 2017): 142. http://dx.doi.org/10.22146/jik.28278.
Full textAbstract:
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2015, sebanyak 39 pelaku korupsi sektor kehutanan yang terdiri dari anggota DPR, pejabat Kementerian Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Kepala Dinas) serta pengusaha, telah diproses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan. Terdapat 6 (enam) tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia yaitu: 1) korupsi transaksional, 2) pemerasan, 3) investasi untuk korupsi, 4) nepotisme, 5) korupsi untuk bertahan, dan 6) korupsi untuk mendapatkan dukungan. Penelitian ini menemukan 4 bentuk kerawanan korupsi sektor kehutanan yaitu: 1) proses perijinan, 2) pengawasan 3) proses tata ruang kehutanan, dan 4) pengadaan barang dan jasa kehutanan.Kata kunci: deforestasi; kehutanan Indonesia; kerawanan korupsi; korupsi; tipologi korupsi The Typology and Corruption Susceptibility in Forestry Sector in IndonesiaAbstractIt is widely indicated that the high rates of deforestation in Indonesia are closely linked with the high corruption. This research aimed to identify the typologies and the potential of occurence of corruption in the forest sector in Indonesia. From 2001 to 2015, thirty nine corruptors have been brought to the courts and eventually sentenced. They included parliament members, high-rank forest officials, local government (Governor/Mayor/Chief of District Forest Service), and business persons. This research found six typologies of corruption in the forest sector in Indonesia, i.e. 1) transactive corruption, 2) extortive corruption, 3) investive corruption, 4) nepotistic corruption), 5) defensive corruption, and 6) supportive corruption. It also identified four forest activities that potentially encourage corruption, i.e. 1) licensing, 2) monitoring, 3) spatial planning, and 4) public procurement.
3
Abu Bakar, Ali. "PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ( Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah )." Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 3, no. 1 (December 10, 2018): 95. http://dx.doi.org/10.22373/petita.v3i1.4017.
Full textAbstract:
Hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang menjadi sistem penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Bener Kelipah, Bandar dan Syah utama, kegiatan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging) dengan merubah dan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura (budidaya tanaman) secara tidak sah, sampai saat ini masih marak terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol walaupun sebelumnya Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian telah menindak lanjuti kasus perambahan di hutan lindung tersebut, yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Yang menjadi fokus permasalahan adalah apa faktor penyebab, masih maraknya kegiatan illegal logging yang mengalih fungsikan hutan lindung, bagaimana modus operandi dan vevendi terjadinya kegiatan illegal logging, bagaimana sistem penerapan sanksi tindak pidana illegal logging yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol, bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Diskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus illegal logging tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan. Saran yang direkomendasikan hendakanya pihak pejabat terkait dapat mengkombinasikan dan memaksimalkan upaya-upaya preventif,upaya represif dan deteksi dini, yang diharapkan dapat terus menekan terjadinya kasus perambahan dan perusakan pada kawasan hutan lindung Paya Rebol.
4
Riyaji, Trisna Diwa, and Fathiah Fathiah. "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN WILAYAH KOTA BANDA ACEH." JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE 4, no. 2 (December 6, 2019): 98. http://dx.doi.org/10.33143/jics.vol5.iss1.512.
Full textAbstract:
kecelakaan lalulintas menjadi penyebab kematian ketiga di negara Indonesia. Banda Aceh khususnya jumlah tingkat kecelkaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 551 terbagi atas luka berat, luka ringan dan meninggal dunia. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat kota Banda Aceh tidak mengetahui daerah- daerah yang rawan kecelakaan sehingga fokus kehati-hatian pengendara pada daerah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang diperhatikan dan hal ini dukung dengan belum adanya informasi secara online atau digital dari pihak dinas terkait yaitu dinas Perhubungan dan Kepolisian. Guna mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah sitem pemetaaa daerah rawan kecelakaan khusus kota Banda Aceh berbasis web, shingga masyarakat dapat melihat daerah-daerah rawan kecelakan yang ada pada kota Banda Aceh. Hal ini dapat membantu dinas terkait dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait lokasi rawran kecelakaan. Kata Kunci: Rawan Kecelakaan, Sistem Informasi Geografis, Pemetaan, Web.
5
Maskuri, Muhammad Riza, and Subardi. "QUO VADIS LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH PASCA KEMERDEKAAN DAN PASCA REFORMASI." Jurnal As-Salam 4, no. 2 (December 13, 2020): 284–300. http://dx.doi.org/10.37249/as-salam.v4i2.223.
Full textAbstract:
Lembaga pendidikan Islam Dayah merupakan tradisi belajar mengajar Islam yang telah ada sejak masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi. Perkembangan institusi Dayah sejak kemunculannya mengalami pasang surut dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan interpretasi atas perubahan institusi pendidikan Islam Dayah pasca kemerdekaan Indonesia yang menjadi momentum kebangkitannya pasca penjajahan dan perkembangannya pasca reformasi, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006. Penelitian ini dilakukan secara sengaja di Dayah di Aceh. Untuk menggali data terkait, penelitian ini melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang terdiri dari Praktisi Dinas Pendidikan, Abu, Teungku dan pengurus Dayah di Aceh. Untuk mendukung data terkait, penelitian ini juga menggunakan observasi dan studi dokumenter tentang Dayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Dayah pasca kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh jaringan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dikembangkan oleh Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy. Sementara itu, perkembangan Dayah pasca reformasi mulai bergeser pengelolaannya dari pola berbasis masyarakat menjadi berbasis pemerintahan dengan melibatkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah berupa pengawasan, pengawasan mutu dan penguatan kapasitas manajerial sebagai wujud implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.
6
Emsa, Tasmiati, and Zulfikar Zulfikar. "PELAYANAN PUBLIK PADA SEKSI PENGENDALIAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH." Jurnal Sosial Humaniora Sigli 5, no. 2 (December 31, 2022): 317–24. http://dx.doi.org/10.47647/jsh.v5i2.1043.
Full textAbstract:
Public services in the Spatial Utilization Control and Strategic Environmental Assessment (KLHS) Section of the Aceh Environment and Forestry Service in improving services for business actors/and or activities who come to take care of the process of determining environmental permits in the Aceh Environment and the Forestry Service are expected so that Civil Servants Civil servants (PNS) and other employees who are involved in public services in obtaining environmental permits are more focused and professional, so that business actors and/or activities feel satisfied and can work together well so that it is easier to achieve a goal to be achieved together. The research uses a qualitative approach, namely the researcher intends to obtain an indepth description of a social phenomenon related to public services in the Control Section for Spatial Utilization and Strategic Environmental Studies. This study aims to find out and analyze how the Principles of Public Service in the Control Section for Spatial Utilization and Strategic Environmental Studies include the first dimension of simplicity which has two indicators, namely: not convoluted and easy to understand. The second dimension of attitude in service is discipline and courtesy. Then the Public Service Standards in the Spatial Utilization Control and Environmental Study Strategy Section of the Aceh Environment and Forestry Service include the first dimension of service procedures which have two indicators, namely: requirements and inspection while the second dimension is completion time with registration and completion indicators. The results of the study show that public services in the Control Section for Strategic Spatial Utilization and Environmental Studies at the Aceh Environment and Forestry Service are very satisfying in accordance with the recognition of business actors/activities and guaranteed courtesy in their services, hopefully in the future it will be even better.Keywords : Public, Services
7
Tarigan, Apriyani Ripka Yustika Br, Binaria Br Sembiring, Ilda Aprisya Pardede, and Ahmad Albar Tanjung. "PENERAPAN NETWORK PLANNING PADA PROYEK PEMBANGUNAN DINAS KEHUTANAN KEC. MEDAN AMPLAS." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 12 (December 21, 2023): 5523–34. http://dx.doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1992.
Full textAbstract:
Peningkatan jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia menimbulkan tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pengelolaan sumber daya agar mampu unggul di antara para pesaing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Network Planning dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengalokasian waktu dan biaya pada proyek konstruksi. Metode penelitian berupa studi kasus dengan menjawab permasalahan CV. Asawinata mmengenai perencanaan jaringan kerja proyek pembangunan Gedung Dinas Kehutanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Critical Path Method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penyelesaian proyek tersebut adalah 182,3 hari.
8
Zahwa, Naurah, Ulya Nabilla, and Nurviana Nurviana. "Model Matematika Sitr pada Penyebaran Penyakit Tuberculosis di Provinsi Aceh." Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains 10, no. 1 (October 30, 2022): 8–14. http://dx.doi.org/10.21831/jpms.v10i1.50683.
Full textAbstract:
Tuberkulosis (TB) adalah suatu infeksi menular yang berakibat kematian disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis , Mycobacterium bovis atau Mycobacterium africanum . Provinsi Aceh merupakan provinsi dari Indonesia yang memiliki potensi penyebaran Tuberkulosis . penderitaan Tuberculosis mengalami gejala batuk dahak bercampur darah 3 minggu-12 minggu, demam selama tiga minggu atau lebih, sesak nafas dan nyeri dada, penurunan nafsu makan, berat badan turun, rasa kurang enak badan, perasaan di malam hari. Penelitian bertujuan untuk mengetahui model penyebaran penyakit Tuberkulosis dan analisis model kestabilan penyakitTuberkulosis . Penelitian ini menggunakan model matematika SITR yang melibatkan 4 kompartemen yaitu Suspectible (𝑆), Infective ( I), Treatment (T), dan Recovery (𝑅). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh. Dari penelitian ini diperoleh model SITR, dua titik yaitu titik-titik yang penyakit dan titik-titik tersebut, kestabilan kesimbangan dan akhir dari model SITR nilai reproduksi dasar R 0 = 0,124010090. Demikian, pemodelan matematika pada penyebaran penyakit Tuberkulosisini dapat membantu Pemerintah Aceh atau Dinas Kesehatan mengantisipasi penularan penyakit Tuberkulosis .
9
Ramadhan, Ayuda. "Konflik Agraria Analisis Resolusi Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Aceh." Jurnal Transformasi Administrasi 13, no. 01 (August 10, 2023): 1–17. http://dx.doi.org/10.56196/jta.v13i01.247.
Full textAbstract:
Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik agraria di Indonesia. Sebagai daerah yang didominasi dengan lahan perkebunan dan kehutanan menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Aceh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh diberikan kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk bidang tanah. Hal tersebut menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Namun hingga saat ini resolusi konflik agraria oleh pemerintah Aceh belum berjalan maksimal yang menyebabkan semakin banyaknya konflik agraria bermunculan di daerah Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik agrarian sumber daya manusia di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian dalam bentuk lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kurang tegasnya pemerintah Aceh dalam melindungi sumber daya alam yang menjadi hak masyarakat ataupun perusahaan, serta minimnya upaya penyelesaian konflik agraria sumber daya alam oleh pemerintah Aceh. Landasan hukum yang tidak tepat juga sering menjadi persoalan terjadinya konflik agraria sumber daya alam dan lamanya penyelesaian konflik
10
Yadi, Mul, and Eka Sutrisna. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEREOLOGI BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH UTARA." PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat 4, no. 2 (October 28, 2020): 176–86. http://dx.doi.org/10.31004/prepotif.v4i2.985.
Full textAbstract:
Kabupaten Aceh Utara memiliki 16 Kecamatan rawan bencana banjir untuk itu kesiapsiagaan lebih difokuskan pada penanggulangan bencana banjir dengan tetap mewaspadai terjadinya bencana alam dan non alam lainnya, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang sudah dipersiapkan dalam menghadapi bencana, hal ini terlihat dari tim kesehatan yang sudah terbentuk dan terlibat dalam penanggulangan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Utara dan mengetahui tingkat kepatuhan stakeholder dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi institusinya.
Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Informan-informan akan dipilih berdasarkan prinsip-prinsip pada penelitian kualitatif yaitu kesesuaian (Appropiateress) dan kecukupan (Adequacy) meliputi informan kunci (BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara) dan informan pendukung (Puskesmas, Palang Merah Indonesia dan masyarakat umum). Tahapan riset yaitu melakukan evaluasi kebijakan, kepatuhan, dan koordinasi stakeholder. Variabel penelitian adalah sumber daya manusia, sarana prasarana dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di bidang kesehatan. Alat pengumpul data berupa panduan wawancara. Analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verikasi.
Hasil penelitian diperoleh sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Aceh Utara tergolong siap secara kuantitas dalam memberikan pelayanan kesehatan sebelum, saat atau setelah bencana, tetapi untuk dinas kesehatan masih kekurangan tenaga dengan kualifikasi mampu membuat peta rawan bencana dan rencana kontingensi. Sarana dan prasarana berupa peralatan yang dimiliki oleh dinas kesehatan sudah memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan. Akan tetapi Dinas kesehatan masih sangat bergantung kepada BPBD dalam penyediaan alat pendukung seperti perahu karet, transpotasi yang dapat membantu langsung dinas kesehatan untuk terjun langsung ke daerah saat bencana. Dinas kesehatan masih kurang patuh dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pra bencana dan pasca bencana.
Kata Kunci: Evaluasi; Implementasi; Kebijakan; Penanggulanagan; Bencana Hidrometereologi