Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Sulawesi Tenggara (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah“

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar hukum peraturan daerah memiliki legitimasi hukum. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis sinkronisasi hukum peraturan gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan segera akan tetapi belum memiliki peraturan daerah sebagai dasar hukum sehingga dijumpai tindakan diskresi pemerintah daerah dengan pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum melalui pendekatan undang-undang dan konseptual hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar peraturan daerah memiliki legitimasi hukum terbatas karena secara hierarki peraturan gubernur merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah dalam konsep otonomi daerah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta teori hukum yang relevan. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keberlakuan hukum perlu dilakukan sinkronisasi secara vertikal. sinkronisasi vertikal dengan mengedepankan asas hukum Lex superior derogat legi inferior. Langkah sinkronisasi vertikal yaitu peraturan gubernur yang telah diterbitkan diperbaharui menjadi peraturan daerah setelah itu diterbitkan peraturan gubernur yang baru. Sinkronisasi hukum mempunyai peranan menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Terdapat rekomendasi antara lain perlu adanya peraturan tentang mekanisme sinkronisasi peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu meningkatkan kinerjanya dibidang legislasi agar mencegah terjadi penerbitan peraturan gubernur lebih dahulu daripada peraturan daerahnya.

Salah satu klausul mengenai kewajiban fiskal di dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan ialah terdapatnya ketentuan kewajiban perpajakan yang bersifat nailed down, yang artinya perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya hanya wajib membayar pajak yang diatur pada saat Kontrak Karya ditandatangani. Permasalahan kemudian timbul ketika diundangkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tahun 2009 yang tidak mengecualikan perusahaan pertambangan Kontrak Karya dari pengenaan pajak daerah. Beberapa sengketa pun terjadi akibat UU PDRD serta Perda terkait pajak daerah yang tidak terdapat ketentuan yang mengecualikan perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya dari pengenaan pajak daerah. Salah satunya adalah kasus sengketa Pajak Kendaraan Bermotor berupa alat berat antara PT.Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara. Proses penyelesaian sengketa tersebut berlangsung hingga proses peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan peninjauan kembali tersebut mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT.Newmont Nusa Tenggara yang menyatakan Kontrak Karya berlaku sebagai lex specialis dari UU PDRD dengan pertimbangan, terdapatnya rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Kontrak Karya dan Surat Menteri Keuangan No.1032/MK.04/1988. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif, merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan pajak daerah dan teori pajak mutlak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Kontrak Karya berlaku sebagai lex specialis dari UU PDRD tidak sejalan dengan teori pajak mutlak dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, mengingat sifat erga omnes di dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang salah satu lingkupnya terdapat Pengadilan Pajak, putusan tersebut berimplikasi pada pemerintah daerah lain yang tidak dapat mengenakan pajak daerah kepada perusahaan pertambangan dengan Kontrak Karya.

Perkembangan Teknologi Informasi dapat membantu aktivitas kehidupan manusia dan menyebabkan manusia tidak bisa lepas dalam penggunaan Teknologi Informasi. Salah satu penggunaan teknologi informasi yang paling banyak digunakan adalah sistem informasi berbasis website. Salah satu instansi pemerintahan yang menggunakan sistem informasi berbasis website adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. DPRD Provinsi NTB merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. DPRD Provinsi NTB telah memiliki sistem informasi berbasis website sebagai sarana yang berguna untuk menyebarluaskan informasi terkait DPRD agar lebih mudah ditemukan oleh masyarakat umum. Terdapat beberapa komponen penting yang dapat meningkatkan manfaat atau ketergunaan website, salah satunya adalah tampilan desain antar muka atau yang biasa dikenal dengan sebutan user interface design.