Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Karanganyar (Indonesia : Kabupaten)“

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang memadai dengan ditunjang teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah berkembang dengan versi terakhir SIPD RI. SIPD RI akan diwajibkan penggunaannya untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia mulai Tahun Anggaran (TA) 2024. Pada TA 2023, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar belum mengimplementasikan aplikasi SIPD RI sepenuhnya pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, melainkan masih menggunakan aplikasi SIMDA/FMIS buatan BPKP. Sedangkan mulai TA 2024, BPKP akan menutup layanan SIMDA/FMIS tersebut. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Karanganyar harus segera mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan kebijakan implementasi aplikasi SIPD RI pada TA 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum SIPD RI, mengetahui proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Karanganyar, dan mengetahui kesiapan BKD Kabupaten Karanganyar dalam mengimplementasikan SIPD RI pada TA 2024. Penelitian menggunakan teori A Model of the Policy Implementation dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar belum menggunakan SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerahnya. Namun untuk TA 2024, BKD Kabupaten Karanganyar tergolong siap secara memadai untuk mengimplementasikan kebijakan SIPD RI karena dari enam aspek, lima aspek telah terpenuhi dengan baik. Penelitian berkontribusi dalam meningkatkan literatur implementasi SIPD pada pemerintah daerah di Indonesia.

Sektor pertanian termasuk dalam salah satu sektor dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang mendapat prioritas pengembangan. Hal ini dikarenakan Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang sebagian penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Pembangunan wilayah perdesaan yang berbasis agribisnis telat dikembangkan oleh pemerintah sejak beberapa waktu yang lalu. Salah satu agendanya adalah mengembangkan produk pertanian yang bernilai tinggi untuk meningkatkan pendapatann dan nilai tambah bagi petani. Pembangunan wilayah yang dibatasi oleh anggaran selayaknya diprioritaskan untuk pengembangan sektor-sektor potensial yang mengandung komoditas unggulan. Pemetaan ini perlu dilakukan agar arah pengembangan daerah sesuai dengan tujuan daerah dan nasional. salah satu daerah yang mempunyai keunggulan di bidang pertanian adalah Kabupaten Karanganyar. Pada penelitian ini dilakukan analisis pemetaan komoditas hortikultura sub sayur semusim yang menjadi unggulan pada Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Hasil yang didapatkan dari sebelas komoditas yang dianalisis, terdapat enam komoditas yang menjadi basis (unggulan) di Kabupaten Karanganyar. Komoditas yang memperoleh nilai LQ tertinggi adalah bawang putih sebesar 7,75. Bawang putih di Kabupaten Karanganyar memang sedang dijadikan salah satu sentra di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kelebihan dan peluang yang menyebabkan pengembangan bawang putih di Kabupaten Karanganyar layak dilakukan adalah kondisi geografis yang mendukung, adanya varietas lokal yang unggul, adanya dukungan dari stakeholder terkait, dan banyak petani yang menanam bawang putih sejak bertahun-tahun.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Salah satu bencana yang intensitasnya tinggi di Indonesia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. Wilayah yang berada di lereng gunung memiliki tingkat ancaman tanah longsor lebih tinggi, salah satunya adalah Kabupaten Karanganyar yang terletak di lereng Gunung Lawu. Pemetaan ancaman bencana menjadi hal wajib karena menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Data yang digunakan dalam melakukan pemetaan bisa diperoleh secara berbayar, maupun tidak berbayar, seperti data yang tersedia pada geoportal Indonesia. Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian dan penggunaan data spasial melalui media internet dengan tujuan agar dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak terutama dalam pembuatan peta kebencanaan. Pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan geoportal di Indonesia untuk menilai ketersediaan data dalam pembuatan peta ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Hasil akhir menunjukkan bahwa secara keseluruhan data yang tersedia pada geoportal mencukupi untuk melakukan pembuatan peta ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Namun, masih ada beberapa data yang tidak didapatkan dari geoportal, seperti data curah hujan, sehingga perlu dikaji ulang terkait kelengkapan dan akses data. Berdasarkan hasil pembuatan peta ancaman tanah longsor didapatkan tiga kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana tanah longsor, baik pada curah hujan rendah, sedang, maupun tinggi adalah Kecamatan Tawangmangu, Jatiyoso, dan Ngargoyoso.

Kemampuan mengolah data menjadi kebutuhan di masa kini, apalagi dengan banyaknya data yang tersedia yang dapat diakses secara bebas. Statistika dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam menjelaskan dan memahami gambaran tentang kejadian bencana alam. Karanganyar, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan visualisasi data sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pemetaan bencana alam dengan Geoda dapat memberikan informasi kondisi kecamatan-kecamatan di Karanganyar yang rawan bencana alam. Untuk menyusun peta, diperlukan data bencana alam serta file peta wilayah. Setelah program Geoda terinstal, peta dapat disusun melalui menu toolbar, mengurutkan kolom kode kabupaten, create project file, dan map. Peta spasial menunjukkan bahwa tanah longsor sering terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Magetan di Jawa Timur, kebakaran di bagian tengah, dan angin ribut di bagian utara.

<p>Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia.jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2021 sebanyak 272.248,5 ribu jiwa. Mei 2022 merupakan awal mula corona virus atau covid 19. Keadaan tersebut mengubah struktur ekonomi dan sosial secara global khususnya kabupaten karanganyar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang lebih memilih berkerja informal dimasa pandemi covid-19 kabupaten karanganyar, 2) upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi masyarakat pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku sesuai dengan fenomena di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, laporan pemerintah dari badan pusat statistik kabupaten karanganyar, serta beberapa jurnal atau literatur terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. Sedangkan data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan salah satu staf di dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, dan usaha kecil menengah kabupaen karanganyar. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih kerja di sektor informal antara lain modal kerja, umur, dan waktu kerja. Sedangkan upaya pemerintah kabupaten karanganyar dalam mengatasi masalah perselisihan tenaga kerja khususnya pekerja yang terdampak pandemi covid-19 hingga pekerja tersebut dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja di kabupaten karanganyar yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan intensitas masyarakat berupa bantuan langsung tunai atau pelatihan. Saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu pemerintah sebagai lembaga mediator sebaiknya memberikan edukasi dan peraturan yang jelas kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. </p>

<strong>English</strong><br />Consumption of garlic in Indonesia continues to increase. An effort for increasing production to meet the increasing need is by increasing efficiency. This study was aimed to determine the factors that influence production, the level of technical efficiency, and the factors that affect technical inefficiency in the intercropping garlic farming in Karanganyar Regency. The study was conducted in April 2018. Regional sampling was done using multistage cluster sampling method. Sampling of farmers was done by simple random sampling method, with a total of 60 farmers. Analysis of factors that influence production using the OLS method, technical efficiency using Stochastic Frontier analysis with the MLE method. Results showed that the production of garlic with intercropping pattern in Karanganyar Regency was influenced by the land, the quantity of seeds and liquid pesticides. Garlic farming with intercropping pattern in Karanganyar Regency was not technically efficient. Factors that reduce technical inefficiency were age, farmer experience, and training. Production of garlic in Karanganyar Regency can be increased by increasing land area, increasing the quantity of seeds, and reduce the quantity of liquid pesticides. Technical efficiency can be improved through providing training for farmers.<br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Konsumsi bawang putih di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut adalah dengan cara meningkatkan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi produksi, tingkat efisiensi teknis, dan faktor-faktor yang memengaruhi inefisiensi teknis pada usaha tani bawang putih pola tumpang sari di Kabupaten Karanganyar. Penelitian dilakukan pada bulan April 2018. Pengambilan sampel daerah dilakukan dengan metode multistage cluster sampling. Pengambilan sampel petani dilakukan dengan metode simple random sampling, dengan jumlah 60 petani. Analisis faktor yang memengaruhi produksi menggunakan metode OLS, efisiensi teknis menggunakan analisis stochastic frontier dengan metode MLE. Hasil analisis menunjukkan bahwa produksi bawang putih pola tumpang sari di Kabupaten Karanganyar dipengaruhi oleh luas lahan, jumlah benih, dan pestisida cair. Usaha tani bawang putih pola tumpang sari di Kabupaten Karanganyar belum efisien secara teknis. Faktor yang menurunkan inefisiensi teknis adalah umur, pengalaman petani, dan pelatihan. Peningkatan produksi bawang putih di Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan dengan penambahan luas lahan, peningkatan penggunaan jumlah benih, dan mengurangi penggunaan pestisida cair. Efisiensi teknis dapat ditingkatkan melalui pemberian pelatihan bagi petani.

Karanganyar Regency has a strategic role in economic development in Indonesia, especially in the agricultural sector. This study aims to determine the potential for agribusiness development, especially vegetable commodities in Karanganyar Regency by using the Location Quotient (LQ) method. Mapping with the LQ method will produce commodities that are classified as basic or non-basic commodities that can contribute to the welfare of farmers, especially increasing income. The data used are secondary data about vegetable production in Karanganyar Regency in 2019 and primary data from interviews with farmers. The results showed that there were 6 vegetable commodities cultivated in 17 districts, namely onions, large chilies, potatoes, cabbage, Chinese cabbage, tomatoes and garlic. The highest LQ value is large chili, while the second to lowest is onions, potatoes, tomatoes and Chinese cabbage. The white yawl commodity has not become a base commodity because the LQ value is <1 in all districts in Karanganyar Regency.

Residents assume the absence of a guardian can switch to anyone without regard to the rules. Meanwhile, the practice in the KUA area of Karanganyar District in the selection of guardians is carried out based on the order of marriage guardians. The execution of marriage uses a guardian judge if the guardian is a non-muslim, the guardian of the nasab is unknown (mafqud), the child of a mother and runs out of the guardian of the nasab. In appointing a guardian the judge is not necessarily to the head of the KUA, but rather gives precedence to the wali aqrab to the wali ab'ad. This is done in order to preserve the honor of the parents who take care of him. Even so, the transfer of the guardian of the nasab to the guardian of the judge already has provisions, therefore the purpose of this article is to find out the determination of the guardian of the judge in the marriage and the role of the guardian of the judge in the implementation of the marriage. The primary data source is the result of interviews with the Head of KUA and 9 married couples, supported by secondary data. The result of his research is that the determination of the guardian of the judge is carried out based on the consideration of the applicable law in Indonesia. The Office of Religious Affairs determines a marriage in terms of Islamic law and positive law. It's just that it's related to the reason that the guardians of most guardians of judges apply positive law. Therefore, the legal basis used in determining marriage is KHI and PERMA RI Number 30 of 2005.

ABSTRAKPemanfaatan tanaman sebagai alternatif pengobatan hingga saat ini masih dipercayai oleh masyarakat Indonesia khususnya di Dusun Karanganyar Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Jenis tanaman yang digunakan untuk alternatif pengobatan biasanya mempunyai kearifan lokal tersendiri berdasarkan daerah masing-masing. Pengabdian masyarakat yang telah dilakukan berdasarkan etnofarmasi setempat yaitu dengan cara mengumpulkan informasi jenis tanaman yang biasa digunakan untuk alternatif pengobatan di Dusun Karanganyar Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap menggunakan metode wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya mengenai tanaman obat. Dengan adanya informasi yang telah dikumpulkan dari hasil pengabdian Masyarakat ini maka diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap potensi tanaman obat yang terdapat di Dusun Karanganyar. Hasil wawancara dan pengkajian menunjukkan bahwa tanaman yang biasa digunakan sebagai obat di Dusun Karanganyar Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yaitu sebanyak 27 famili yang terdiri atas 43 jenis tanaman. Di antara 27 famili yang paling banyak digunakan sebagai obat adalah famili Zingiberaceae sebesar 25,93%. Dari 43 jenis tanaman, bagian tanaman yang paling banyak digunakan adalah daun yaitu sebesar 62,79%. Dari 43 jenis tanaman, pengolahan terhadap tanaman obat di Dusun Karanganyar yang paling banyak adalah dengan cara direbus sebesar 76,74%. Khasiat dari 43 jenis tanaman obat yang ada di Dusun Karanganyar terdapat 23 khasiat dan yang paling banyak adalah hipertensi dan koleseterol masing-masing sebesar 18,60%. Kata kunci: etnofarmasi; tanaman obat; karanganyar; wanareja; cilacap ABSTRACTThe utilization of plants as alternative medicine is still believed by the Indonesian people, especially in Karanganyar Hamlet, Madura Village, Wanareja Subdistrict, Cilacap Regency. The types of plants used for alternative medicine usually have their own local wisdom based on their respective regions. Community service that has been carried out based on local ethnopharmacy is by collecting information on the types of plants commonly used for alternative medicine in Karanganyar Hamlet, Madura Village, Wanareja District, Cilacap Regency using the interview method with several community leaders based on their experience and knowledge of medicinal plants. With the information that has been collected from the results of this community service, it is hoped that it can increase community knowledge of the potential of medicinal plants found in Karanganyar Hamlet. The results of interviews and assessments show that plants commonly used as medicine in Karanganyar Hamlet, Madura Village, Wanareja Subdistrict, Cilacap Regency are 27 families consisting of 43 types of plants. Among the 27 families most widely used as medicine is the Zingiberaceae family at 25.93%. Of the 43 types of plants, the most widely used plant part is the leaves, which amounted to 62.79%. Of the 43 types of plants, the most processing of medicinal plants in Karanganyar Hamlet is by boiling at 76.74%. The efficacy of 43 types of medicinal plants in Karanganyar Hamlet there are 23 properties and the most is hypertension and cholesterol each by 18.60%. Keywords: ethnopharmacy; medicinal plants; karanganyar; wanareja; cilacap

Amendment of Law No. 38 of 1999 became Law No. 23 of 2011 can be a transition phase in the management of zakat in Indonesia which will involve zakat management institutions. The purpose of this study is to study the extent to which Law No. 23 of 2011, particularly in the strategy of raising zakat funds by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). In this study, BAZNAS Karanganyar was chosen because the achievements he achieved were quite encouraging. Through this research we can find out about the change in policy of Law No. 38 of 1999 to Law No. 23 of 2011 against the BAZNAS fundraising strategy. Furthermore, researchers hope that through this research, it will be found the impact of changes in the Zakat Management Act on the implementation of zakat fundraising. This type of research is qualitative, using qualitative descriptive methods, researchers evaluate the implementation of fundraising strategies at Karanganyar BAZNAS. Data collection is done by collecting techniques, interviews and documents. BAZNAS Karanganyar Regency is making ZIS payment services through the Karanganyar BAZNAS Counter, payment through UPZ partnerships, payments through Banks (Central Java Bank, Regional Banks, BSM, and Muamalat Banks), and pickup service payments. BAZNAS Karanganyar Regency has greater authority in conducting fundraising activities. The results of this study also show that the provisions of the enactment of Law 23 of 2011 concerning the requirements and capability of the Karanganyar Regency's BAZNAS are greater in raising zakat funds. This increases the level of fund savings in the Karanganyar Regency BAZNAS which is quite high. Perubahan UU No. 38 tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 boleh bisa menjadi fase transisional pengelolaan zakat di Indonesia yang akan berpengaruh pada lembaga pengelola zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, terutama pada strategi fundraising zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam penelitian ini, BAZNAS Karanganyar dipilih karena prestasi yang diraihnya cukup menggembirakan. Melalui penelitian ini dapat diketahui sejauhmana dampak perubahan UU No 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap strategi fundraising BAZNAS. Lebih jauh peneliti mengharapkan melalui penelitian ini akan ditemukan dampak-dampak perubahan Undang-undang Pengelolaan Zakat terhadap pelaksanaan fundraising zakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan pelaksanaan strategi fundraising di BAZNAS Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi fundraising di BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah dengan membuat layanan pembayaran ZIS melalui Konter BAZNAS Karanganyar, pembayaran melalui UPZ kemitraan, pembayaran melalui Bank (Bank Jateng, Bank Daerah, BSM, dan Bank Muamalat), dan pembayaran layanan Jemput. BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan kegiatan fundraising. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberlakukan UU 23 Tahun 2011 berdampak pada kewenangan dan kemampuan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang lebih besar dalam melakukan fundraising zakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kenaikan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang cukup tinggi.