Thematische Bibliographien / Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat

Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat“

Autor: Grafiati
Veröffentlicht am 27. Juli 2024
Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2024

Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an

Wählen Sie eine Art der Quelle aus:

Inhaltsverzeichnis

Machen Sie sich mit den Listen der aktuellen Artikel, Bücher, Dissertationen, Berichten und anderer wissenschaftlichen Quellen zum Thema "Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat" bekannt.

Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.

Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.

Zeitschriftenartikel zum Thema "Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat"

1

Herawati, Ratna. „PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAERAH ( STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH )“. LAW REFORM 3, Nr. 2 (23.12.2010): 60. http://dx.doi.org/10.14710/lr.v3i2.728.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
ABSTRAKAdanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraanIndonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistemunikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme diIndonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakanrepresentasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melaluipemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasikepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahdalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yangdihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendalatersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan perananggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuaidengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untukmemberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang ditelitiserta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asalJawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalahyuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia jugamenggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitianini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangmengatur Dewan Perwakilan Daerah.Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinyabelum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internaldan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerahberkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnyaberkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upayayang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif danadil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendalatersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahsedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi denganmasyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggotaDewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputimasyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daatmewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerahI. PENDAHULUAN
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

CENDEKIA Jaya, Pengelola Jurnal, und Imam Santoso. „PEMBERDAYAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA“. CENDEKIA Jaya 4, Nr. 1 (28.02.2022): 71–85. http://dx.doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v4i1.300.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dengan segala keanekaragaman mengharuskan adanya lembaga perwakilan rakyat. Wilayahnya juga sangat luas dan tersebar pada lebih dari 17.000 pulau. Diperlukan suatu sistem perwakilan rakyat yang mampu menjembatani aspirasi rakyat, agar mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedudukan rakyat dalam negara republik adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Seluruh macam keputusan dalam penyelenggaraan negara harus mendapat persetujuan rakyat. Masyarakat di daerah-daerah masih belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan eksodus dari daerah-daerah ke kota besar khususnya yang ada di Pulau Jawa. Potensi sumberdaya alam telah memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional. Sumberdaya manusia di daerah-daerah memiliki kemampuan yang belum handal terbukti banyak orang-orang yang bekerja di pusat pemerintahan maupun sektor swasta berasal dari daerah. Apapun bentuk negara, bentuk pemerintahan, maupun sistem pemerintahannya keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan ruang partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat memerlukan ruang yang baru karena lembaga perwakilan rakyat yang ada kurang mencerminkan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran DPD sebagai hasil Perubahan UUD 1945 yang ketiga merupakan lembaga negara baru, banyak orang yang belum tahutugas dan fungsinya. Keberadaan DPD diharapkan memberi pengutan terhadap kedaulatan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat belum menikmati sepenuhnya apa yang diperjuangkan para pendiri negara. Harus ada kemauan politik yang besar dari elemen politisi, anggota DPD maupun rakyat agar semua lembaga perwakilan rakyat mampu memberikan kontribusinya untuk mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Layli, Meutia, und Johan Arifin. „PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT“. Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis 8, Nr. 2 (31.08.2020): 152. http://dx.doi.org/10.26486/jpsb.v8i2.1310.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Meningkatnya kasus korupsi dan terjadinya beberapa kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan akuntan publik, menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin berkurang terhadap profesi yang seharusnya membangun kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah tersebut. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional terhadap kualitas audit pada auditor di BPK Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor BPK Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan independensi dan kemahiran profesional tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan upaya meningkatkan kompetensi profesi auditor dengan melakukan pelatihan atau pendidikan tambahan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

Dewi, Avitta Karunia, und Risma Wira Bharata. „TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH“. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi) 9, Nr. 1 (21.06.2021): 5. http://dx.doi.org/10.25157/je.v9i1.4502.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Artikel ilmiah ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah unntuk mengetahui apakah DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan fungsi anggaran dalam menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara. Keberadaan DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. DPRD Jawa Tengah melalui APBD melaksanakan Fungsi Anggaran dapat memaksimalkan setiap potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini Tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD provinsi Jawa Tengah dalam fungsi anggaran sangat penting dan sangat signifikan, karena fungsi anggaran sendiri menentukan berjalannya kegiatan daerah akan berjalan dengan baik atau tidak.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Anwar, Rully Khairul, und Diah Fatma Sjoraida,. „DIMENSI SOSIAL DALAM PELAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT“. TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial 1, Nr. 1 (28.06.2018): 21–32. http://dx.doi.org/10.15575/jt.v1i1.2376.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Penelitian ini membahas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan setting alamiah di mana ada banyak perilaku dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini juga menggali struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada penyaluran aspirasi oleh masyarakat. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyediakan diri mereka untuk melayani masyarakat. Dari segi dimensi sosial, semua layanan dilakukan dalam banyak cara yang merepresentasikan rakyat itu sendiri. Meski begitu, sebagian orang masih meragukan signifikansi cara-cara tersebut bagi perkembangan kondisi demokratis. Karena ketika di kantor DPRD, pihak penyalur suara rakyat hanya berhadapan dengan pihak secretariat DPRD, terutama bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

Hardeka, Iska. „POSISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM POLEMIK PERJANJIAN BILATERAL RI-SINGAPURA“. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan 2, Nr. 1 (26.02.2022): 34–57. http://dx.doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.34-57.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Sejumlah perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura pada 25 Januari 2022 yang lalu telah memicu timbulnya polemik di tengah masyarakat. Polemik muncul khususnya terhadap perjanjian persetujuan Flight Information Region (FIR) dan perjanjian kerja sama pertahanan antar kedua negara yang termasuk dalam paket perjanjian yang ditandatangani saat itu. Beberapa tokoh, baik dari kalangan akademisi maupun politisi telah mengkritisi kedua perjanjian tersebut yang disinyalir akan merugikan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, bahkan mengancam kedaulatan Indonesia. Polemik tersebut terus meluas dan menjadi “bola liar” bagi opini publik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat belum melakukan tindakan yang berarti untuk meredam polemik tersebut. Padahal, posisi DPR sangat strategis, sebab di samping ia memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan Pemerintah, dalam konteks ini, DPR juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perjanjian internasional sehingga posisi lembaga tersebut sangat menentukan berlaku tidaknya paket perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah kedua negara tersebut. DPR juga berhak untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang benar bagi masyarakat dan menghentikan polemik yang tengah berlangsung tersebut.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

Soelaiman, Tengku. „SOLUSI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI“. Jurnal Hukum & Pembangunan 32, Nr. 3 (19.06.2017): 295. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol32.no3.1346.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Penemparan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri oleh Dewan Perwakilan Rakyat, peraruran yang ada sekarang perlu ditingkatkan menjadi Keputusan Presiden atau Peraruran Pemerintah, supaya koordinasi antara instansi.Lembaga dan Badan yang betugas melaksanakan penempatan tenaga kerja supaya lebih padu dan kompak. Semua pihak mempunyai persamaan persepsi, visi dan misi dalam pembenahan berbagai masalah mekanisme penempatan TKI ke luar negeri. Peningkatan kualitas TKI merupakan satu hal yang mutlak dan menjadi kewajiban semua pihak di antaranya peran profesionalisme dari APJATI/PJTKI dan peran dari BLKLN harus mempunyai srandarisasi danterakredisi yang secara jujur dan bertanggung jawab yang dari pihak berwenang agar dapat menghasilkan TKI yang berkualitas yang mampu bersaing di pasar Internasional.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

Gondokusumo, Mayyasari Timoer, Kushandajani Kushandajani und Fitriyah Fitriyah. „ANALISIS KINERJA LEGISLASI LEMBAGA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19“. JURNAL TRIAS POLITIKA 6, Nr. 2 (01.11.2022): 149–63. http://dx.doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4248.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja legislasi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Berbagai pembatasan kegiatan terjadi, termasuk di Lembaga pemerintahan seperti DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan hal ini, penting untuk di analisis kinerja legislasi Lembaga DPRD Jawa Tengah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode Mix Method, dengan metode kuantitatif sebagai metode utamanya yang dilakukan melalui pembagian kuesioner. Sedangkan metode kualitatif digunakan sebagai pendukungnya, dimana dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan, serta dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian akan dirumuskan serta di analisis menggunakan beberapa teori untuk melihat factor apa saja yang mempengaruhi proses legislasi serta mencari dimensi pengukuran proses legislasi. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan sehingga menjadi sebuah penemuan. Adapun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja legislasi di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut di tunjukkan dengan tidak terselesaikannya ranperda secara maksimal di Lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat 18 ranperda yang diagendakan, hanya dua ranperda yang berhasil tersusun. Dengan demikian perlu dilakukan strategi dalam menghadapi situasi tersebut, seperti meminimalkan pertemuan namun memaksimalkan agenda pembahasan.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

Shela Natasha, Irwansyah &. „KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN“. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam 10, Nr. 1 (30.06.2018): 19–33. http://dx.doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.869.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
The Constitutional Court as the first and the last state administrative court in Indonesia was given the obligation by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution) to decide the opinion of the House of Representatives (DPR) regarding alleged violations by the President according to the Constitution. The Constitution has instructed the Constitutional Court to be in the midst of the DPR and the People's Consultative Assembly (MPR) in the mechanism of dismissal of the President, so that the dismissal of the President depends on the MPR decision and does not refer to the decision of the Constitutional Court. The possibility of the MPR to annul the ruling of the Constitutional Court is a gap for experts in constitutional law to debate the legal force of the decision of the Constitutional Court in the mechanism of dismissal of the President. However, it should be understood that the Constitutional Court in terms of dismissal of the President only provides a legal review, so the decision is final and legally binding, where the decision can be a consideration for the MPR in making decisions on the political side. Keywords: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Impeachment Abstrak: Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan administrasi negara pertama dan terakhir di Indonesia diberi kewajiban oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Konstitusi. Konstitusi telah memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk berada di tengah-tengah DPR dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden tergantung pada keputusan MPR dan tidak mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan MPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah celah bagi para ahli hukum konstitusional untuk memperdebatkan kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Namun, harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden hanya memberikan tinjauan hukum, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum, dimana putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi MPR dalam mengambil keputusan di sisi politik. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat,Impeachment
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

Wempy Gilarsi, Eriyano. „Partai Komunis Indonesia dalam Persaingan Menuju Pemilu DPRD 1957 di Jawa Timur“. Jurnal PolGov 5, Nr. 1 (28.08.2023): 237–74. http://dx.doi.org/10.22146/polgov.v5i1.7536.

Der volle Inhalt der Quelle
Annotation:
Penelitian ini membahas tentang persiapan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Timur tahun 1957. DPRD hasil pemilihan umum (pemilu) perlu segeradibentuk untuk kemudian ditugaskan memilih Kepala Daerah. Selain sudah menjadi agenda pemerintah, pemilihan umum ini ditujukan untuk memenuhi tuntutan otonomi daerah yang semakin gencar pada akhir 1950-an. Jawa Timur menjadi salah satu daerah diselenggarakannya pemilu ini dan PKI menjadi salah satu kontestan yang paling berambisi memenanginya. Dengan menggunakan metode sejarah melalui pendekatan sejarah politik behavioral, maka penulis menganalisis upaya yang dilakukan oleh PKI dalam menyongsong Pemilu DPRD di Jawa Timur. Data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar yang terbit pada tahun 1950-an, buku, jurnal, dan disertasi. Selain tampil sebagai partai yang mengusung cita-cita persatuan nasional untuk mendekati massa, upaya PKI dalam mengumpulkan dana pemilu tampak lebih terorganisir. Meskipun dihadang dengan keadaan darurat militer dan peniruan tanda gambar oleh partai-partai lain, PKI mampu menghadapinya dengan gigih. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam mempersiapkan diri menuju Pemilu DPRD 1957 di Jawa Timur, PKI sedang dalam tren yang baik sehingga sengitnya persaingan dengan segenap partai lain juga dapat diatasi dengan taktik yang jitu, yaitu menunggangi isu-isu teraktual.
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Mehr Quellen

Bücher zum Thema "Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat"

1

Sarwendro, Budi Satmoko, Hrsg. Profil wakil rakyat Jawa Tengah. Semarang: Yayasan Indraprasta, 1997.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
2

Almamater, Citra, Hrsg. Apa & siapa caleg Golkar Jawa Tengah, DPRD I Pemilu 1997. 9. Aufl. [Semarang]: Citra Almamater, 1997.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
3

Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Jawa Tengah masa bhakti 2004-2009. [Semarang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2009.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
4

(Organization), Gorong Gorong Budaya, und Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat, Hrsg. Di tengah konspirasi ketakutan: Dialog bredel di Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia. Depok: Gorong Gorong Budaya, 1995.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
5

Jawa Timur (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat. Profil DPRD Provinsi Jawa Timur. Surabaya]: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, 2011.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
6

Jawa Timur (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Buku kiprah dan komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2009-2014. Surabaya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Jawa Timur, 2009.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
7

Jawa Barat (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memori DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2004-2009. Bandung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Jawa Barat, 2009.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
8

Jawa Timur (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat. Proses lahirnya perda inisiatif DPRD Jawa Timur tahun 2011: Buku kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, 2011.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
9

Daerah, Jawa Barat (Indonesia) Dewan Perwakilan Rakyat. Kiprah DPRD Propinsi Jawa Barat di era reformasi, 1999-2001. Bandung: Diterbitkan atas kerjasama DPRD Propinsi Jawa Barat dengan Yayasan Bina Informasi Masyarakat, 2001.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
10

Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah: Masa bhakti 1987-1992, hasil Pemilu 1987. Semarang: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 1992.

Den vollen Inhalt der Quelle finden
APA, Harvard, Vancouver, ISO und andere Zitierweisen
Die Auswahlen zum Thema "Jawa Tengah (Indonesia). Dewan Perwakilan Rakyat" für konkrete Quellenarten können Sie auch interessieren:
Zeitschriftenartikel
Wir bieten Rabatte auf alle Premium-Pläne für Autoren, deren Werke in thematische Literatursammlungen aufgenommen wurden. Kontaktieren Sie uns, um einen einzigartigen Promo-Code zu erhalten!

Zur Bibliographie