Bücher zum Thema „Indonesim. Departemen Dalam Negeri“

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Departemen Dalam Negeri, tugas, fungsi dan peranannya dalam pemerintah di daerah. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1985.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 99 tahun 1999 tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1999.

Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan Wilayah IV Medan., Hrsg. Masalah-masalah hasil pemeriksaan periode Oktober 1985 s.d. Maret 1986 pada Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1986.

Keuangan, Indonesia Badan Pemeriksa, Hrsg. Masalah-masalah hasil pemeriksaan periode Oktober 1985 s.d. Maret 1986 pada Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1986.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2011. [Jakarta]: Panca Bhakti, 2011.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai pilitik [i.e. politik], bagai [i.e. bagi] pegawai negeri sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1999.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan peraturan-peraturan intruksi Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia tahun 1996. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1996.

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., Hrsg. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., Hrsg. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., Hrsg. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., Hrsg. Katalog peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi Menteri Dalam Negeri pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1946 s.d. 2008 dengan status/aspek legalitas. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal-Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2008.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Himpunan peraturan-peraturan keputusan bersama Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia th. 1996. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1996.

Daryono. Ceramah Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tentang peranan hubungan masyarakat pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan Sidang Umum MPR 1983 pada Rapat Konsultasi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I se-Indonesia tanggal 15 Nopember 1982. [Jakarta]: Diperbanyak oleh Lembaga Pemilihan Umum, 1990.

Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). Kursus Reguler. Kelompok Program Pilihan Departemen Luar Negeri. Reformasi aparatur Departemen Luar Negeri dalam rangka peningkatan kinerja Departemen Luar Negeri memasuki abad XXI. [Jakarta]: Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional, 1999.

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum., Hrsg. Himpunan peraturan perundang-undangan Departemen Dalam Negeri tahun 1988. [Jakarta]: Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri, 1990.

Amur, Muchasin, und Indonesia Departemen Dalam Negeri, Hrsg. Himpunan peraturan tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri. Jakarta: Yulina, 1987.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 1988.

Sekolah Staf Dinas Luar Negeri Tingkat Dasar Jurusan Pejabat Pimpinan Tata-Usaha Luar Negeri., Hrsg. Peranan administrasi Departemen Luar Negeri/Perwakilan dalam pelaksanaan politik luar negeri RI: Makalah. [Jakarta]: Pusat Pendidikan dan Latihan, Departemen Luar Negeri, 1991.

Lokakarya Departemen Kesehatan-Departemen Dalam Negeri (1982 Cimacan, Indonesia). Hasil Lokakarya Departemen Kesehatan-Departemen Dalam Negeri, Cimacan, 22 s/d 24 April 1982. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri R.I., 1990.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Laporan perkembangan pelaksanaan program pembangunan Departemen Dalam Negeri untuk bahan R.A.P.B.N., 1979/1980. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal, 1989.

Kalimantan Timur (Indonesia). Biro Organisasi dan Tatalaksana., Hrsg. Himpunan bagan-bagan struktur organisasi dan eselonering Departemen Dalam Negeri pusat dan daerah. Samarinda: Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Biro Organisasi dan Tatalaksana, 1986.

(Indonesia), Sulawesi Selatan, Hrsg. Sejarah perkembangan pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1991.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam, Hrsg. Pelaksanaan Repelita III Departemen Dalam Negeri pusat dan daerah, 1979/1980-1983/1984. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1988.

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Bagian Perpustakaan., Hrsg. Departemen Dalam Negeri dari masa ke masa: Tentang biografi menteri-menteri, 1945-1995. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Bagian Perpustakaan, 1996.

Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). Kursus Reguler. Kelompok Departemen Keuangan. Meningkatkan peran Departemen Keuangan guna menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa dalam rangka keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. [Jakarta]: Lembaga Ketahanan Nasional, Republik Indonesia, 2004.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1996 tentang tata cara penyelesaian kerugian negara di jajaran Departemen Dalam Negeri: Dan, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1996. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 1997.

Proyek Peningkatan Administrasi Tenaga Kependidikan (Indonesia), Hrsg. Kewajiban dan hak pegawai negeri sipil: Digunakan khusus dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. [Jakarta]: Proyek Peningkatan Administrasi Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Proyek Pendayagunaan Hasil Produksi Dalam Negeri (Indonesia), Hrsg. Studi penelitian kebutuhan barang-barang produksi dalam negeri oleh BUMN di lingkungan Departemen Perindustrian. Jakarta: Kerjasama Proyek Pendayagunaan Hasil-Hasil Produksi Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal, Departemen Perindustrian dan Kantor Menteri Muda UP 3 DN dengan PT Rensa Kerta Mukti, 1989.

Pengembangan, Indonesia Departemen Dalam Negeri Badan Penelitian dan. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Badan Peneiltian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri : LAKIP tahun 2008. [Jakarta]: Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri, 2008.

Indonesia. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan., Hrsg. Peran Departemen Luar Negeri dalam menjaga kohesivitas bangsa: Telaah terhadap konsep integrasi bangsa : final report. Bandung: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia bekerjasama dengan Parahyangan Centre for International Studies, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, 2002.

Indonesia. Departemen Dalam Negeri. Inspektorat Jenderal. Jawaban pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan Komisi II DPR-RI dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR-RI dengan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 1989.

(Indonesia), Jakarta Raya. Jawaban atas pertanyaan Tim Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dalam rangka pemeriksaan masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, periode 1987-1992: Bidang kepegawaian. [Jakarta]: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1992.

Negeri, Indonesia Departemen Luar. Penjelasan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR-RI pada tanggal 13 Maret 1996. [Jakarta]: Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, 1996.

Pertanian, Indonesia Departemen. Counterpart rupiah proyek-proyek bantuan luar negeri dilingkungan Departemen Pertanian yang disediakan dalam DIP 1982/1983 dan DIPP 1982/1983. [Jakarta]: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Departemen Pertanian, 1990.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam, Indonesia Departemen Dalam Negeri, Indonesia Departemen Dalam Negeri und Indonesia Departemen Keuangan, Hrsg. Buku kumpulan peraturan mengenai penghunian rumah negara di lingkungan Departemen Dalam Negeri serta penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2004.

Sosialisman, Hrsg. Pedoman yuridis teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah: Dilengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 53 tahun 2007 tentang pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 60 tahun 2007 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. [Jakarta: s.n.], 2008.

Negeri, Indonesia Departemen Dalam, Hrsg. Pokok-pokok hasil pemeriksaan khusus tim Departemen Dalam Negeri sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Jakarta: Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 1990.

Atmodarminto, Wiyogo. Jawaban atas pertanyaan tim Inspektorat Jenderal, Departemen Dalam Negeri dalam rangka pemeriksaan masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 1987-1992: Bidang perekonomian daerah/pembangunan. [Jakarta]: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1992.

CV, Eko Jaya, Hrsg. Perubahan atas peraturan pemerintah dan keputusan presiden tentang pengadaan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Jakarta: Eko Jaya, 2002.

Rasyid, M. Ryaas. Pembaharuan politik nasional: Implikasi undang-undang baru bidang politik terhadap pembinaan stabilitas dan partisipasi : pidato wisuda diucapkan dalam Rapat Senat Terbuka Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri tanggal 29 Juli 1985. Jakarta: Panitia Wisuda Sarjana ke XIII, Institut Ilmu Pemerintahan, 1989.

Negeri, Indonesia Departemen Luar, Hrsg. Pernyataan pers Menteri Luar Negeri R.I. pada akhir tahun 1994: Disampaikan pada acara tatap muka dengan para pemimpin redaksi dan wakil-wakil media massa dalam dan luar negeri pada hari Rabu tanggal 4 Januari 1995 bertempat di Ruang Nusantara, Departemen Luar Negeri R.I., Jakarta. [Jakarta]: Departemen Luar Negeri R.I., 1995.

Jenderal, Indonesia Departemen Dalam Negeri Inspektorat. Pokok-pokok hasil pemeriksaan team Inspektorat Jendral Depertemen [i.e. Departemen] Dalam Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dari tanggal 16 September s/d 5 Oktober 1982. Palembang: Inspektorat Jendral, Departemen Dalam Negeri, 1989.

Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri. Angkatan I., Hrsg. Pemikiran tentang kebijaksanaan politik-Hankamnas dan ekonomi-pembangunan dalam tahun 70-an: Hasil seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri, angkatan I, sebagai tanggapan atas prasaran Menteri Luar Negeri tanggal 6 Juli 1973, Cipayung 9-14 Juli 1973. [Jakarta: s.n., 1988.

Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia). Progarm Pendidikan Reguler. Angkatan XLIII. Meningkatkan kinerja Departemen Dalam Negeri guna meningkatkan ketahanan energi nasional dalam rangka ketahanan nasional: Program pilihan Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIII, tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2009 : berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI, nomor Sprin/2304/IX/2009, tanggal 16 September 2009. Jakarta]: Lembaga Ketahanan Nasional, Republik Indonesia, 2009.

Laporan volume kerja, permasalahan, dan analisa situasi dalam penyelenggaraan & pelayanan tenaga ahli asing, tugas belajar keluar negeri, penerimaan tugas belajar beasiswa luar negeri di Indonesia, kunjungan pejabat kesehatan luar negeri ke Indonesia, perjalanan dinas pejabat Departemen Kesehatan R.I. keluar negeri: Januari-Desember 1990. Jakarta: Bagian T.U. Hubungan Luar Negeri, Biro Umum Sekretariat Jenderal, Departemen Kesehatan R.I., 1990.

Informasi khasanah arsip Departemen Dalam Negeri. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2005.

Program kerja Departemen Dalam Negeri tahun 1989/1990. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 1989.

Petunjuk operational proyek-proyek pembangunan Departemen Dalam Negeri, 1986/1987. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal, 1988.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 1989 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke V Departemen Dalam Negeri Tahun 1989/1990-1993/1994. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 1989.

Jawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan tambahan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR-RI dengan Inspektur Jenderal, Departemen Dalam Negeri tanggal 25 Nopember 1986. [Jakarta]: Departemen Dalam Negeri, 1990.