Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Indonesia. Direktorat Geologi Tata Lingkungan“

Tulisan ini menyajikan hasil kajian tentang bagaimana institutional arrangement menjadi bagian yang berjalin-kelindan dalam implementasi data analytics di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus interpretif, kajian ini menyajikan pemahaman (verstehen) terkait dengan institutional arrangement yang dalam konteks ini bekerja dalam bentuk: (1) Cetak Biru TIK DJP telah secara eksplisit menyebutkan data analytics sebagai pilar dan aplikasi-strategis dalam pengembangan TIK DJP; (2) Tata Kelola TIK DJP menyediakan ruang pengembangan TIK (aplikasi ataupun infrastruktur) dengan pendekatan end-user computing sehingga unit pengguna TIK dapat memenuhi kebutuhan pengembangan TIK-nya secara lebih fleksibel sesuai dengan panduan dalam tata kelola; (3) interaksi praktik-informal dengan berbagai ketentuan formal perlu diperhatikan sehingga terbentuk situasi praktik formal terkait dengan data analytics adalah praktik yang telah sesuai dengan tata kelola TIK organisasi. Studi ini mengajukan usulan kerangka kerja yang diharapkan dapat digunakan untuk memahami bagaimana institutional arrangement berperan dalam implementasi data analytics di lingkungan organisasi pemerintahan secara lebih luas.

Kestabilan lereng merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mantap atau stabil terhadap suatu bentuk dan dimensi lereng. Gerakan tanah yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama pada musim hujan. Pergerakan massa tanah merupakan suatu proses geologi yang dimana merupakan hasil interaksi kondisi yang terjadi pada suatu lingkungan seperti morfologi, geologi, struktur geologi, hidrogeologi, dan penggunaan lahan. Selain itu, terdapat juga pengaruh dari kondisi tektonik yang ada diIndonesia, yang dimana kondisi tektonik ini menyebabkan terbentuknya kenampakan morfologi berupa tinggian, patahan, batuan yang mudah lapuk yang dikarenakan adanya pengaruh iklim tropis, sehingga menyebabkan potensi gerakan tanah semakin tinggi. Selain itu, adanya faktor pertumbuhan penduduk yangsangat pesat, dapat memberikan dampak juga pada perubahaan tata guna lahan, sehingga mengakibatkanbencana gerakan tanah akan semakin meningkat. Keruntuhan pada lereng alami atau buatan disebabkan karena adanya perubahan antara lain topografi, seismik, aliran air tanah, kehilangan kekuatan, perubahan tegangan, dan musim / iklim / cuaca. Akibat adanya gaya-gaya luar yang bekerja pada material pembentuk lerengmenyebbakan material pembentuk lereng mempunyai kecenderungan untuk menggelincir. Kata kunci: Lereng; Tanah; Tektonik; GeologKOTASEMARANG

Telah dilakukan suatu penelitian tentang analisis struktur bawah permukaan di daerah Trangkil, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan data gaya berat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa daerah Trangkil merupakan daerah yang telah dinyatakan rawan longsor oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Penetapan daerah Trangkil sebagai daerah rawan longsor dinyatakan setelah pada tanggal 23 Januari 2014 daerah tersebut mengalami bencana longsor besar yang menyebabkan beberapa rumah rusak parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian geoteknik yang memanfaatkan metode gravitasi atau gaya berat, sehingga struktur bawah permukaan daerah trangkil dapat diketahui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gaya berat. Metode gaya berat adalah salah satu metode geofisika yang menggunakan disribusi parameter percepatan gaya berat di permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai variasi percepatan gaya berat bumi antara lain densitas batuan (kerapatan massa), kondisi morfologi, pasang surut, udara bebas, bentuk bumi dan lain-lain. Variasi densitas bawah permukaan tanah adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan penyebaran anomaly gaya berat secara geofisika. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat Gravity Meter, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data meliputi proses koreksi yaitu tahapan pengolahan data gaya berat hasil observasi di lapangan. Hasil Simple Bougier Anomaly (SBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal. Hasil Complete Bougier Anomaly (CBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal.

Ekowisata sebagai salah satu cara untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan telah memberikan kontribusi 20% dari perjalanan internasional dan memiliki pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Destinasi ekowisata yang umumnya bercirikan lingkungan alam dengan keanekaragaman hayati, budaya, geologi dan meteorologi yang melimpah merupakan daya tarik utama yang dapat ditemukan di Kalimantan, dimana sekitar 73% merupakan wilayah Indonesia. Namun, Kalimantan dan destinasi ekowisatanya kurang terekspos dalam peta ekowisata global. Penelitian ini mengidentifikasi latar belakang permasalahan tersebut dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan destinasi ekowisata di Kalimantan khususnya wilayah Indonesia dalam peta ekowisata dunia. Metode kualitatif melalui studi pustaka yang didukung dengan observasi menunjukkan bahwa ada enam masalah utama dalam ekowisata di Kalimantan, yaitu kemitraan, manajemen umum, akomodasi, bahasa, interpretasi dan keunikan produk. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan pemangku kepentingan, perencanaan kolaboratif, peningkatan layanan, optimalisasi tata letak, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses, penerapan Total Quality Management (TQM), penggunaan Eco-Tourist Needs Assessment (ETNA), revitalisasi rumah adat sebagai bangunan cagar budaya, pelatihan bahasa inggris, informasi sejarah, flora fauna dan pengembangan identitas unik (branding).

Abstrak: Gerakan tanah (longsor) fenomena alam yang sering menimbulkan bencana dan kerugian besar baik dari segi harta benda, sarana dan prasarana, maupun nyawa manusia. Perhatian khusus diberikan pada zona bahaya longsor karena terkait dengan keselamatan masyarakat yang tinggal di sana, terutama dengan keadaan lingkungan alam di Indonesia, dimana faktor penyebab lingkungan geologi yang kompleks, topografi dan iklim sangat dominan. Beberapa wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Purbalingga rawan longsor. Peta kerentanan longsor yang ada saat ini memiliki skala yang besar dan cakupan wilayah Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bobot parameter yang berpengaruh terhadap gerakan tanah serta memetakan zonasi kerentanan gerakan tanah pada lingkup kecamatan dengan skala yang lebih detail. Hasil dari peta zona kerentanan longsor skala kecamatan dapat menjadi acuan yang lebih aplikatif bagi pemerintah setempat untuk diterapkan sebagai panduan serta acuan dalam mengambil kebijkan tentang pemanfaatan lingkungan serta sebagai dasar mitigasi prabencana. Metode yang dilakukan adalah analisis data spasial dengan parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis batuan, tata guna lahan, struktur geologi, dan kerapatan sungai. Zonasi kerentanan gerakan tanah pada Kecamatan Karangjambu dibagi 3 (tiga), yaitu: zona kerentanan rendah dengan luas sekitar 20%, zona kerentanan menengah dengan luas sekitar 45%, dan zona kerentanan tinggi dengan luas sekitar 35%.Abstract: Landslides are natural phenomena that often cause disasters and great losses in terms of property, facilities, and infrastructure, as well as human lives. Special attention is given to the landslide hazard zone because it is related to the safety of the people who live there, especially with the state of the natural environment in Indonesia, where the factors causing complex geological environments, topography, and climate are very dominant. Several areas of Indonesia, including the Purbalingga Regency, are prone to landslides. The current landslide susceptibility map has a large scale and covers the Regency area. This study aims to determine the weight of the parameters that affect ground motion and to map the zoning of ground movement vulnerability in the sub-district scope with a more detailed scale. The results of the sub-district scale landslide vulnerability zone map can be a more applicable reference for the local government to be applied as a guide and reference in taking policies on environmental utilization and as a basis for pre-disaster mitigation. The method used is spatial data analysis with parameters of rock type, geological structure, slope, rainfall, land use, and river density. Zoning landslide vulnerability in Karangjambu District is divided into 3 (three), namely: low landslide vulnerability zone with an area of about 20%, medium landslide vulnerability zone with an area of about 45%, and high landslide vulnerability zone with an area of about 35%.

Di era digitalisasi hampir seluruh masyarakat memanfaatkan teknologi komunikasi dengan pesawat telepon seluler, demi mengatur tata laksana penggunaan kartu seluler biasa disebut SIM Card, pemerintah mewajibkan pengguna layanan telekomunikasi untuk registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan agar pelanggan seluler tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah meminta masyarakat mengirimkan data pribadi asli ke operator. Dalam pelaksanaanya proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi yaitu mencocokan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Meskipun kewajiban registrasi SIM Card umum ditemukan di banyak negara, namun masyarakat masih terus mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi karena minimnya jaminan perlindungan data pribadi maupun privasi secara umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara mendalam kepada informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan registrasi kartu SIM Card di kota Cirebon cukup baik ditinjau dari isi kebijakan serta lingkungan kebijakan.

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

Selama 2-3 dekade terakhir, perekonomian banyak negara di dunia telah berkembang pesat tetapi pembangunan yang tidak seimbang karena mengharapkan pertumbuhan ekonomi saja. Sementara itu kurangnya perencanaan yang efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini secara signifikan dapat menyebabkan perubahan iklim yang merupakan penyebab utama bencana alam. Dengan ini, Indonesia di beberapa daerah juga telah mengalami bencana alam selama berabad-abad. Terutama, banjir yang merupakan bencana paling berbahaya di Indonesia setiap tahun dapat mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan harta benda, lingkungan dan ekonomi. Karena pengelolaan banjir negara adalah efisiensi yang tidak memadai. Tidak mampu mendukung analisis banjir secara komprehensif. Penelitian ini menerapkan Sistem Informasi Geografis dan Pengambilan Keputusan Multi Kriteria untuk membuat Prediksi Potensi Banjir skala regional. Provinsi Jawa Tengah di Indonesia digunakan sebagai daerah penelitian dalam Makalah ini. Dalam proses praktis, teknik logika Fuzzy telah digunakan untuk meningkatkan penilaian spesialis dengan menerapkan keanggotaan Fuzzy karena keputusan manusia sering sesuai dalam ketidakpastian maka teknik AHP diproses secara teratur. Struktur hierarki dalam penelitian ini mengkategorikan faktor banjir spasial menjadi dua tingkatan sebagai berikut: 6 kriteria (Meteorologi, Geologi, Topografi, Hidrologi, Manusia dan Sejarah Banjir) dan 8 faktor (Curah Hujan Rata-Rata, Jarak dari Aliran, Kemampuan drainase tanah, Kemiringan , Ketinggian, Tata Guna Lahan, Jarak dari jalan raya dan Daerah Tergenang di masa lalu). Validitas perbandingan berpasangan dalam AHP ditunjukkan sebagai nilai CR yang menunjukkan bahwa penilaian spesialis cukup konsisten. Hasil komputasi FAHP menunjukkan bahwa kriteria prioritas pertama adalah Meteorologi. Selain itu, Curah Hujan merupakan faktor yang paling mempengaruhi terjadinya banjir. Terakhir, output ditampilkan dalam peta tematik provinsi Jawa Tengah dengan tingkat risiko banjir yang diolah dengan sistem GIS. Peta tersebut diklasifikasikan menjadi: Risiko Tinggi, Risiko Sedang dan Risiko Rendah (13,20%, 75,58%, dan 11,22% dari total area).

Salah satu peribahasa mengatakan “di mana bumi dpijak, di situ langit dijunjung”. Peribahasa tersebut mengandung arti bagi warga negara yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang sudah disepakati baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang sudah disepakati bersifat mengatur dan memaksa yang mana negara membatasi perilaku yang tidak boleh dilakukan. Bilamana dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi, maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu contohnya adalah pelanggaran tindak pidana pajak yang mana tidak bertujuan untuk menghukum atau menyengsarakan pelakunya . Pada dasarnya pajak sendiri telah diatur peraturannya, mulai dari tata cara perpajakkan, sanksi apa yang dikenakan, siapa yang tergolong wajib pajak, dan lain-lain yaitu UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No. 16 Tahun 2009 jo UU No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perpajakkan. Seharusnya peraturan yang sudah dibuat berjalan sesuai dengan harapan, tetapi kenyataannya tidak. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih ada yang coba melanggar bahkan tak sedikit justru pemerintah lah yang melanggar. Dalam dunia perpajakkan masih banyak ditemukan indikasi tindak pidana pajak yang mana bisa menjadi tindak pidana umum yang mana lebih jelasnya adalah tindak pidana korupsi karena telah merugikan pendapatan atau kas negara yang pelakunya adalah oknum pegawai atau pejabat pajak. Hal ini menyebabkan spekulasi mengapa orang yang memiliki wewenang dan dipercayakan dalam bidang pajak berani mengambil hak para wajib pajak padahal mereka telah disumpah jabatan. Para oknum ini bekerja sama dengan oknum wajib pajak yang ingin berusaha memalsukan nilai pajaknya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan bagaimana maraknya korupsi pada lingkungan Ditjen pajak dan apakah dampak dari yang diperbuat. Lalu, penelitian ini diharapkan bisa membuka hati dan mata para tikus-tikus pajak agar tidak serakah, tidak merebut hak wajib pajak karena bisa sangat merugikan bagi pendapatan negara juga dapat mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak.

Judul : Evaluasi Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kota PekanbaruLatar belakang: Depot Air minum isi ulang merupakan kebutuhan utama masyarakat sekarang ini dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hair yang mudah didapatkan dengan harga yang murah. Hal ini menjadi pilihan masyarakat akan air minum dengan harga murah. Jika pengusaha depot air tidak memperhatikan higiene sanitasi maka akan membahayakan kesehatan konsumen. Tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan depot air minum dengan higiene sanitasinya di Desa Wonorejo yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Garuda di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengamati 6 depot air minum pada desember 2021 dan mengisi laporan penilaian mandiri depot air minum yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan Republik Indonesia tahun 2017. Penilaian terdiri dari empat kategori (tempat, peralatan, penangan, kualitas air).Hasil: Hasil penelitian dari 4 kategori, dimana 2 kategori memenuhi persyaratan 100% (peralatan dan sumber air baku dan air minum) dan 2 kategori tidak memenuhi syarat (MS) bangunan 78,5% dan penangan 43%. Bangunan yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah: tata letak pengolahan air minum, ventilasi, tempat sampah tertutup, dan fasilitas cuci tangan yang belum difasilitasi oleh pengusaha depo. Adapun syarat higiene pegawai yang tidak memenuhi syarat yaitu : pegawai tidak menggunakan pakaian khusus, dan tidak membersikhakan tangan dengan sabun sebelum mengisi galon.Simpulan: Kesimpulan evaluasi Depot Air Minum secara keseluruhan memenuhi syarat (MS) sebesar 80%. Diharapkan kepada pengusaha depot air minum isi ulang untuk memperbaiki aspek-aspek yang tidak memenuhi. Persyarata dan kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan monitoring secara berkala. ABSTRACT Background: Refilled drinking water depots continue to develop to meet the community’s needs for affordable, quality and safe drinking water. However, the sanitary hygiene of the refilled drinking water should be maintained, otherwise consumers’ health will be at stake. This study was performed to address the problems of sanitation and hygiene at refilled drinking water depots in Pekanbaru City, Riau, Indonesia.Method: In this descriptive qualitative study, six refilled drinking water depots participated as samples in December 2021. Depot owners answered the drinking water depot self-assessment report issued by the Directorate of Environmental Sanitation of the Republic of Indonesia in 2017 which consisted of four categories: place, equipment, handlers, water quality. Results: Out of four categories, two categories met the requirements of 100% (equipment and water source), while two categories did not meet the requirements: (Comply/C) 78.5% related to the buildings and 43% for handlers. The criteria of buildings that did not meet the requirements were layout, ventilation, closed trash cans, and hand washing facilities. Whereas, the criteria of operators that failed to meet the requirements were operators not wearing work costume and they never washed their hands before performing their jobs. Conclusion: In general, the drinking water depots have met the requirements (Comply/C) by 80%. Owners of the refilled drinking water depot s need to improve the assessment items that did not meet the requirements. In addition, the Health Office of Pekanbaru City should conduct regular coaching and monitoring.