Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (Malang, Indonesia)“

Intisari— Sistem Informasi adalah suatu sistem yang berada dalam suatu organisasi yang mengelola kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung operasi dan juga dalam kegiatan strategi dalam suatu organisasi dengan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah berupa penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga e-KTP. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada data base ke pendudukan nasional. Untuk mendapatkan kelengkapan data dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Penulis simpulkan bahwa dengan menggunakan pola matriks IFAS dan EFAS yang telah dilakukan maka dapat diketahui kondisi Kelurahan Galur dalam melakukan pengembangan terhadap sistem informasi berbasis E-KTP yaitu dengan kemajuan teknologi dan sudah diterapkannya pemberdayaan pegawai dalam bidang teknologi maka dapat meningkatkan lagi visi dan misi yang mendukung kualitas pelayanan Kelurahan. Kata Kunci— Sistem Informasi, E-KTP, Kelurahan Galur, SWOT. Referensi : [1] M. S. Putra, “Faktor-Faktor Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Perguruan Tinggi Swasta Palembang,” J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi), pp. 295-300, 2018. [2] P. P. R. N. 9. T, “Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” p. 199, 2018. [3] I. D. a. R. M. M. Z. Syafnel, “Analisis dan Perancangan TataKelola Data sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Master Data Management (MDM) pada Dama Dmbok V2 di Diskominfotik Kbb,” p. 7775–7786, 2019. [4] T. R. V. RONI EKHA PUTERA, “Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan,” MIMBAR, pp. 193-201,2011. [5] M. P. Febriharini, “Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan,” Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, pp. 2302-2752, 2016. [6] I. Irawan, “Pengembangan Sistem Informasi Akademik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau,” J. Teknol. Dan Open Source, pp. 55-66, 2018. [7] S. a. D. S. Paryanta, “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan,” IJSE - Indones. J. Softw. Eng, pp. 1-8, 2017. [8] N. W. UTAMI, “Jurnal Enterpreneur,” 26 February 2019. [Online]. Available: https://www.jurnal.id/id/blog/2017-manfaat-faktor-yang-memengaruhi-dan-contoh-analisis-swot/. [Accessed 22 10 2020]. [9] M. A. a. R. Sanjaya, “Strategi Perencanaan dan Pengembangan Program Studi Menggunakan Analisis SWOT (Studi Kasus Program Studi Sistem Informasi ARS University),” pp. 1-8, 2020. [10] O. A. B. D. H. S. a. L. P. P. R. Veriyadna, “Penerapan Analisis SWOT : Studi Kasus Usaha Mahasiswa Creative Puzzle Glass,” pp. 1-6, 2019. [11] A. W. a. Suyudi, “Penerapan Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pengembangan Sistem Informasi STIKOM Yos SudarsoPurwokerto,” J. Chem. Inf.Model., pp. 1689-1699, 2018. [12] S. Noor, “Penerapan Analisis Swot dalam Menentukan Strategi Pemasaran Daihatsu Luxio di Malang,” J. INTEKNA, p. 102–209, 2014. [13] G. Pendidikan, “Analisis SWOT : Pengertian, Unsur, Manfaat, Faktor, Contoh, Kelebihan & Kekurangannya Lengkap,” seputar ilmu.com, 2019. [14] S. E. Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pusat LP3ES Indonesia, 1987. [15] W. Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1994. [16] Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2009.

Desa merupakan salah satu unit terpenting yang menyusun sistem pemerintahan Indonesia. Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang terbentang dalam 3 zona waktu, Indonesia secara total memiliki 83.381 desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan potensi serta kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah meluncurkan program dana desa. Tujuan utama dari penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pembangunan dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan dari program-program yang dibiayai oleh dana desa diatur secara teknis oleh pemerintah daerah dan dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal yang dimiliki oleh desa bersangkutan. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk memaksimalkan potensi desa yang dimiliki menggunakan berbagai konsep dan skema yang dapat meningkatkan perekonomian desa. Salah satu konsep yang masih belum banyak digunakan adalah konsep ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa. Ekonomi syariah sebagai salah satu cabang dalam ilmu ekonomi menawarkan konsep pengelolaan dana desa berbasis kerjasama (syirkah) antara seluruh elemen desa.

In the midst of the pandemic era in Indonesia, one aspect that was greatly affected was the education aspect. So that the government creates a Teaching Assistance program which provides opportunities for students to experience being an educator for one semester with a conversion system of 20 credits and at the same time contributes to assisting the educational process during a pandemic and post-pandemic at the junior high school and high school levels with the guidance of a tutor lecturer. field and tutors. The implementation method in the Teaching Assistance program in the academic realm includes observation, making learning tools, implementing the learning process and evaluating. The implementation of Sociology Teaching Assistance was carried out at SMAN 3 Malang by three students and one supervisor from the Sociology Education study program, State University of Malang. Where the results of this Teaching Assistance program are the manufacture of learning tools (RPP, Promes and Prota) and the use of technology as a medium and model in learning sociology subjects. The conclusion from the role of sociology education students in Teaching Assistance in learning activities of Sociology Subjects is very helpful in the learning process for civil servant teachers and is beneficial for all parties such as schools and students themselves. Di tengah era pandemi di Indonesia, salah satu aspek yang sangat terdampak adalah aspek pendidikan. Sehingga pemerintah menciptakan program Asistensi Mengajar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengalaman menjadi seorang pendidik selama satu semester dengan sistem konversi 20 SKS dan sekaligus memberikan andil untuk membantu proses pendidikan saat pandemi maupun pasca pandemi di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan bimbingan dosen pembibing lapangan serta guru pamong. Metode pelaksanaan dalam program Asistensi Mengajar dalam ranah akademik yaitu meliputi observasi, pembuatan perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi. Pelaksanaan Asistensi Mengajar Sosiologi dilakukan di SMAN 3 Kota Malang yang dilakukan oleh tiga mahasiswa dan satu dosen pembimbing dari prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Malang. Dimana hasil program Asistensi Mengajar ini yaitu pembuatan perangkat pembelajaran (RPP, Promes, dan Prota) dan Pemanfaatan teknologi sebagai media serta model dalam pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Kesimpulan dari adanya peran mahasiswa pendidikan sosiologi dalam Asistensi Mengajar dalam kegiatan pembelajaran Mata Pelajaran Sosiologi sangat membantu proses pembelajaran bagi guru pamong dan bermaanfaat baik bagi semua pihak seperti sekolah serta mahasiswa itu sendiri.

The idea of the classification of science in Islamic Religious Colleges in Indonesia can be traced historically from the spirit of the establishment of Islamic tertiary institutions in this country, which from time to time transformed dynamically to find the ideal format of sciences. The spirit of the classification of science is basically related to efforts to bring up integralistic sciences, which no longer focuses solely on the pure religious sciences, but also accommodates general sciences. The writing of this paper uses a combination of library research and field research. The aspect of the literature to be investigated is about the policies of the Indonesian government related to the classification of science in Islamic tertiary institutions in Indonesia. In the implementation aspect, it took place in three campuses: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and UIN Maliki Malang. An important finding from this research is that the implementation of the policy on science sciences at Islamic Religious Colleges in Indonesia is not completely smooth sailing. Strong resistance from below on the spirit of uniformity of nomenclature turned out to have an impact on the revocation of Minister of Religion Regulation No. 36/2009 concerning Determination of Science and Academic Degrees in the Environment of Religious Higher Education. Finally, PMA 33 Year 2016 no longer talks about the uniformity of faculty nomenclature, this regulation only talks about the names of study programs and academic degrees that are obtained Gagasan klasifikasi ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia dapat ditelusuri secara historis dari semangat berdirinya perguruan tinggi Islam di negeri ini dalam kurun waktu yang panjang, yang dari waktu ke waktu terus mengalami transformasi dinamis untuk menemukan formatnya yang ideal. Semangat pengklasifikasian ilmu pada dasarnya terkait dengan upaya memunculkan ilmu-ilmu integralistik, yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada ilmu-ilmu agama murni, tetapi juga mengakomodir ilmu-ilmu umum. Penulisan artikel ini memadukan antara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Aspek literatur yang akan diteliti adalah tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait klasifikasi ilmu di perguruan tinggi Islam di Indonesia, dengan lokus penelitian pada tiga kampus utama, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maliki Malang. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan ilmu sains di Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan mulus. Resistensi yang kuat dari bawah terhadap semangat penyeragaman nomenklatur ternyata berdampak pada pencabutan Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Gelar Keilmuan dan Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan. Terakhir, PMA 33 Tahun 2016 tidak lagi membicarakan keseragaman nomenklatur fakultas, peraturan ini hanya membicarakan nama program studi dan gelar akademik yang diperoleh

Realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang (2015-2018) sebesar 189,04 triliun. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Senyatanya praktik korupsi oleh aparatur desa terus meningkat setiap tahunnya, selain itu terdapat konsekuensi pengembalian kerugian keuangan negara oleh Kepala Desa melalui pengenaan ganti kerugian negara terhadap Kepala Desa dan juga terdapat perbedaan mengenai aturan undang-undang mengenai pengembalian keuangan negara yang disebabkan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsekuensi dan konsep pengaturan tentang pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif serta menggunakan tiga pendekatan diantaranya pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual, adapun hasil dari penelitian ini diperlukan penyelarasan UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 Tahun 2021 tentang PTPK kedepanya seharusnya menselaraskan dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dalam hal mengutamakan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara secara hukum administrasi. Kata kunci: Korupsi, Kepala Desa, Pengembalian, Kerugian Negara Abstract The realization of Village Fund distribution throughout (2015-2018) was 189.04 trillion. In its development, abundant village funds are prone to corrupt practices. In fact, corrupt practices by village officials continue to increase every year, apart from that there are consequences for returning state financial losses by the Village Head through the imposition of state compensation against the Village Head and there are also differences regarding the legal regulations regarding the return of state finances caused by corruption. This research aims to analyze the consequences and regulatory concepts regarding the recovery of state financial losses resulting from criminal acts of corruption committed by village heads. This research uses a Normative Juridical approach and uses three approaches including the Legislative and Conceptual approaches. The results of this research require harmonization of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2021 concerning PTPK. In the future, it should be harmonized with Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury. in terms of prioritizing the mechanism for returning state financial losses according to administrative law. Keywords: Corruption, Village Head, Returns, State Losses REFERENCES Agustinawaty U. Gubali, Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Oleh Pegawai Negeri Yang Bukan Bendahara di Kabupaten Gorontalo, Lex Administratum, Vol. VII/No. 4/Okt-Des/2019,. C.S.T. Kansil, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988. Dimas Putra Pradhyksa, Penghentian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Hal Adanya Pengembalian Kerugian Negara, Thesis, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022. Halim, Abdul dan Bawono, 2011 “Pengelolaan Keuangan Negara Daerah:Hukum Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah”, Kreasi Wacana, Yogyakarta. Inten Meutia, & Liliana, Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2017 8 (2). ICW Catat Lonjakan Kasus Korupsi Dana Desa, https://nasional.tempo.co/read/1270010/icw-catat-lonjakan-kasuskorupsi-dana-desa/full&view=ok diakses 19 Januari 2024. Ismarandy, Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan Volume 2 Nomor 2, Juni 2021. Jimly Asshiddiqie,Gagasan Konstitusi Sosial, Jakarta: LP3ES, 2015. Kristian & Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama: Bandung, 2015. Karel Antonius Paeh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 hlm 49-56 ISSN: 2302-2019. Maratul Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang”. Yustisia 95 Mei-Agustus 2016. Sri Astuti Agustina, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1992. Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2005. Nata Irawan, Tata Kelola Pemrintahan Desa Era UU Desa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017. Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip. h. 2 Rantika Safitri Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya) Jurnal Petitum, Vol. 2, No. 1, Februari 2022. Rahyuni Rauf, 2016, Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta :Pustaka Harapan , 2016. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, (Solo TB Rahma Solo, 2013). Siti Khoiriah & Utia Meylina, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2017, 1 (1) Senator, Ratusan Kades Terlibat Korupsi Dana Desa, Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia EDISI : JULI 2023. SISWANTO, Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Desember 2018 dapat diakses pada http://repository.upstegal.ac.id/6814/1/4_LAPORAN%20PENELITIAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PENYUSUNAN%20RANCANGAN%20PERATURAN%20DAERAH%20TATA%20CARA%20PENYELESAIAN%20GANTI%20KERUGIAN%20DAERAH%20%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20TEGAL.pdf Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986. UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. UU RI nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Surat Edaran Jaksa Agung No. B-113/F/FD.1/05/2010 . https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

Abstract The large number of sending migrant workers abroad indicates that the problem of migrant workers in East Java is of course very complex. One of them related to the problem is the children of Indonesian migrant workers (PMI). The problems that arise are vulnerable to the influence of criminality such as brawls, drugs, free sex and pregnancy before marriage. This is why special attention needs to be paid to children whose parents have left them as Indonesian migrant workers (BMI). To respond to this situation, this research is very important with the problems faced by children of migrant workers (APM). Therefore, this study identifies problems faced by children who are abandoned by migrant worker parents, as well as programs that have been developed in Purwodadi village, Donomulyo sub-district, Malang district, one of which is the development of short film production for APM as a vehicle for creativity. and means of communication with parents abroad. The next part of this research is in-depth interviews and observations, whether so far the making of short films can be accessed openly by APM until now. The next stage is to analyze the data that connects the data with the theory used in assessing the responsibilities of surrogate parents, the community and the government in providing protection for children's basic rights in the form of making short films. APM who are members of the community, have collected APM's perception and creativity in terms of survival and child development. For this reason, the production of short films is a collaborative governance program between Non-Governmental Organizations, namely LPKP, the International Labor Organization (ILO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF), parents as PMI, APM and village government in this case posyandu cadres. Keywords: children of Indonesian migrant workers, problems of children of migrant workers, collaborative governance Abstrak Banyaknya pengiriman jumlah pekerja migran ke luar negeri menandakan permasalahan pekerja migran di Jawa Timur pun tentunya sangat kompleks. Salah satunya terkait permasalahannya adalah anak pekerja migran indonesia (PMI). Permasalahan yang muncul adalah rentan terhadap pengaruh kriminalitas seperti tawuran, narkoba, seks bebas dan hamil sebelum menikah. Hal inilah perlu adanya perhatian khusus terhadap anak-anak yang ditinggal orang tuanya sebagai buruh migran Indonesia (BMI). Untuk merespon situasi ini maka penelitian ini sangat penting dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak pekerja migran (APM). Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua pekerja migran, serta program-program yang sudah dikembangkan di desa Purwodadi, kecamatan Donomulyo, kabupaten Malang, yang salah satunya pengembangan produksi film pendek bagi APM sebagai wahana kreativitas dan sarana komunikasi dengan orang tua di luar negeri. Bagian selanjutnya dari penelitian ini adalah indepth interview dan observasi, apakah selama ini pembuatan film pendek bisa diakses secara terbuka oleh APM hingga saat ini. Tahap selanjutnya melakukan analisa data yang menghubungkan antara data dengan teori yang digunakan dalam mengkaji pertanggungjawaban orang tua pengganti, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak dalam bentuk pembuatan produksi film pendek. APM yang tergabung dalam komunitas, telah menghimpun persepsi dan kreativitas APM dalam hal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk itu pembuatan produksi film pendek merupakan program collaborative governance antara Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu LPKP, International Labour Organisation (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), orang tua sebagai PMI, APM dengan pemerintahan desa dalam hal ini kader posyandu. Kata kunci: anak pekerja migran indonesia, permasalahan anak pekerja migrran, collaborative governance

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015-2019 serta kriteria efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atau dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data sehingga diperoleh gambaran yang dapat dipahami mengenai masalah yang dihadapi serta dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian. Dari hasil analisis yang telah diolah menunjukan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dari retribusi daerah rata-ratanya adalah sebesar 8,91% sisanya yaitu sebesar 91,09% dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga pendapatan lain-lain dalam Pendapatan Asli Daerah yang sah. Tingkat efektivitas dari retribusi daerah sendiri mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 mendapatkan 94,94%, tahun 2016 mendapatkan 97,60%, tahun 2017 mendapatkan 86,36%, tahun 2018 mendapatkan 91,98% dan tahun 2019 mendapatkan 104,93%. Meskipun mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun (2015-2019), retribusi daerah termasuk dalam kriteria efektif dengan rata-rata persentase efektivitasnya sebesar 95,16%. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah; Efektivitas. DAFTAR PUSTAKA Asteria, B., (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Riset Manajemen STIE Widya Wiwaha, 51-61.Badan Pusat Statistik. (2020). Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kota Pontianak, 2016-2017 Actual Autonomous Income of Pontianak Municipality, 2016-2017. Pontianak: Badan Pusat Statistik.Bawuna, N. N., Kalangi, L., & Runtu, T., (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi Universitas Sam Ratulangi, 593-603.Dwiastuti, N., (2018). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding SATIESPE 2018. Pontianak, Indonesia: Universitas Tanjungpura.Ersita, M., & Elim I., (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi, 889-897.Ferdiansyah, F., (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2012-2016). Jurnal Universitas Sriwijaya, 1-32.Handoko, S., (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Jurnal Ilmiah Magister Ekonomi Universitas Tanjungpura, 1-17.Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P., (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 574-585.Lakoy, T. W., Engka, D. S. M., & Tumangkeng, S. Y. L., (2016). Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi, 559-567.Laksmi, D. N., (2016). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2006-2015 Kota Magelang. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 1-89.Marselina B. E., (2013). Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang. Jurnal Universitas Negeri Padang, 1-23.Mauri A. P., Mattalatta, Hasmin., (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. Jurnal Mirai Management STIE Amkop Makassar, 175-193.Murniati S., Kasasih, D., (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kota Palembang. Jurnal Kompetitif Universitas Tridinanti Palembang, 85-109.Putriani, E., (2016). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 1-106.Ponto, C. D., Karamoy, H., & Runtu, T., (2015). Analisis penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bitung. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado, 1-13.Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019, tentang Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028Rahmadani A., (2018) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara). Jurnal Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 1-73.Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah-------------------. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah-------------------. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18-------------------. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10-------------------. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan DaerahSafrita, (2011). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Jurnal Universitas Yapis Papua, 114-102.Sarno, (2012). Analisis Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Mencapai Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2011. Jurnal Universitas TanjungpuraSitinjak, N. D., (2016). Tinjauan Pajak Daerah dan PDRB atas Efektivitas dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. Jurnal Universitas Merdeka Malang, 1-7.Temaja, I. D. G. A D., & Saputra, I. D. G. D., (2014) Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 209-220.Toduho, D. A. M., Saerang, D. P. E, & Elim A., (2014). Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Akuntansi-EMBA, 1090-1103Tresnawati, R., & Putri, E. A., (2017). Tinjauan atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Akuntansi Riset (ASET) Universitas Widyatama Bandung, 73-80.Umbas, B. R., Nangoi, G. B., & Tirayoh, V., (2018). Analisis Pengelolaan Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi, 796-803.Widyaningsih, A., & Srimartina, A., (2007). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Akuntansi Riset (ASET) Universitas UPI, 388-399.Yuliastuti, I. A. N., & Dewi, N. L. P. S., (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) Universitas Mahasaraswati Denpasar, 91-102.Zahari, M., (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Universitas Batanghari. 133-148